Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang sertifikasi profesi di bidang ekonomi syariah dan lembaga-lembaga yang terkait dengannya seperti BNSP, LSP, dan SKKNI. 2. Ada beberapa LSP khusus di bidang ekonomi syariah seperti LSP Keuangan Syariah dan LSP MUI. 3. Sertifikasi profesi di bidang ekonomi syariah bertujuan meningkatkan kualitas SDM di

1. Kelompok 12/ ES 5-B
Nafidatul. M (19072110092)
Sitti Halimah (190721100121)
Erika Febri Ayu (190721100135)
Malik Fahad (180722100174)
Sertifikasi Profesi
Ekonomi yariah

2. Standart Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia (SKKNI)
SKKNI mmerupakan kepanjangan dari Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia. Sedangkan menurut bahasa standar kompetensi
kerja itu terbentuk dari dua kata yaitu kata standard an kata
kompetensi kerja. Standar biasanya diartikan sebagai sebuah
“ukuran” tertentu yang disepakati untuk dijadikan sebuah patokan,
berbeda dengan kompetensi yang diartikan sebagai sebuah
kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan yang berdasarkan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

3. Sejarah SKKNI
Pada tahun 2000, terdapat proyek otomotif melalui Indonesia Australia Partnership
For Skills Development (IAPSD), dimana pemerintah Australia membantu
membiayai suatu pengembangan standar kompetensi otomotif perawatan dan
perbaikan kendaraan ringan di Indonesia melalui departemen Luar Negeri
(AusAID). Setelah adanya konsutasi secara meluas pada bengkel dan perusahaan
otomotif, KBK atau yang biasa disebut kelompok bidang keahlian yang berada
lada nanguan (MPKN) mengembangkan suatu standar yang dikenal sebagai
standar KBK dalam otomatif Indonesia.
Pada tanggal 8 juli 2004 diterbitkan SKKNI pertama melalui keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.116/MEN/VII/2004. Tentang suatu
penetapan SKKNI Sektor Otomotif Subsektor Kendaraan Ringan. Dalam rangka
mengurangi terjadinya kesenjangan kompetensi antara lulusan pendidikan atau
pelatihan pada sektor industri Indonesia, maka orientasi pendidikan/ pelatihan
Supply driven perlu di ubah menjadi demand driven.

4. Kelembagaan dan Format Standart Kompetensi SKKNI
Kelembagaan SKKNI:
1. Kementrian ketenangankerjaan
2. Lembaga negara non-kementtian teknis (Instansi Teknis)
3. Komite Standar Kompetensi.
Format Standar Kompetensi:
1. Kode unit kompetensi
2. Judul unit kompetensi
3. Diskripsi unit kompetensi
4. Elemen kompetensi
5. Kriteria unjuk kerja
6. Batasan variable
7. Panduan penilaian
8. Kompetisi kunci.

5. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
BNSP adalah suatu badan independen yang bertanggung jawab
kepada Presiden yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi
personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi
tenaga kerja. Pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) ini
merupakan bagian integral dari pengembangan paradigma baru dalam
sistem penyiapan tenaga kerja yang berkualitas. Berbeda dengan
paradigma lama yang sudah berjalan selama ini, sistem penyiapan tenaga
kerja dalam format paradigma baru ini terdapat dua prinsip yang menjadi
dasar, yaitu :
1. Penyiapan tenaga kerja didasarkan atas kebutuhan pengguna ﴾demand
driven﴿, dan
2. Proses diklat sebagai wahana penyiapan tenaga kerja dilakukan dengan
menggunakan pendekatan pelatihan berbasis kompetensi ﴾Competency
Based Training / CBT﴿

6. Badan Nasional Sertifikasi Profesi ﴾BNSP﴿ memiliki
visi dan juga misi yaitu:
Visi: Menjadi lembaga otoritas sertifikasi profesi yang
independen dan terpercaya dalam menjamin
kompetensi tenaga kerja di dalam maupun luar
negeri.
Misi: Mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi
profesi yang terpercaya, Meningkatkan rekognisi
dan daya saing tenaga kerja Indonesia di dalam
maupun di luar negeri, Membangun kerjasama
saling pengakuan sertifikasi kompetensi secara
internasional.

7. Dasar Hukum Pendirian BNSP:
Badan Nasional Sertifikasi Profesi ﴾BNSP﴿ dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
dapat bekerja sama untuk membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi ﴾LSP﴿, sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah No.19 tentang Standar Nasional. Dasar Hukum Pendirian
BNSP dan LSP :
1. Undang‐Undang N0. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 18.
2. Undang‐Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 61.
3. Undang‐Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ﴾Lembaran Negara tahun 1984 No. 22,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274﴿.
4. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha
di bidang Pariwisata.
5. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Latihan Kerja Nasional.

8. LSP
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) merupakan sebuah lembaga
untuk melaksanakan kegiatan penyeleksian kompetensi kerja
bagi para tenaga kerja profesi, dimana Lembaga Sertifikasi
(LSP) ini sudah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional
Sertfikasi Profesi (BNSP).

9. Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah (LSPKS)
LSP Keuangan Syariah merupakan lembaga
sertifikasi profesi yang bergerak di bidang
keuangan syariah. LSP Keuangan Syariah sendiri
sudah mendapatkan izin lisensi dari Badang
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yaitu pada
tanggal 18 Mei 2016. Jadi, berarti LSP Keuangan
Syariah ini sudah berdiri selama 5 tahun dari sejak
tahun 2016 hingga sampai sekarang. Bahkan LSP
Keuangan Syariah sudah memperpanjang izin
lisensi sampai dengan 20 Mei 2024.

10. Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia (LSP MUI)
LSP MUI merupakan lembaga sertifikasi profesi
yang terdiri dari dua bidang yaitu bidang
ekonomi syariah dan bidang penjamin produk
halal. LSP MUI ini didirikan baru-baru ini yaitu
pada tahun 2020 oleh Majelis Ulama Indonesia
(MUI). LPS MUI merupakan dua gabungan
lembaga sertfikasi profesi yaitu LSP LPPOM MUI
dan LSP DSN MUI yang dimana kedua lembaga
ini sudah ada sebelumnya di Majelis Ulama
Indonesia (MUI) kemudian digabungkan
menjadi LPS MUI. LPS MUI sendiri sudah
mendapatkan izin lisensi dari Badan Nasional
Sertifikasi Profesi (BNSP) pada tahun 2020.

11. LSP Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Islam
merupakan sebuah lembaga sertifikasi yang
dibentuk oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI). LSP
Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Islam memiliki
tujuan untuk membuat standartisasi kompetensi
untuk mahasiswa perguruan tinggi yang berada
di tingkat akhir sebagai pendamping adanya
ijazah sehingga mempermudah mahaiswa tadi
untuk terjun dalam dunia kerja.
Lembaga Sertifikasi Profesi Ekonomi
Keuangan dan Bisnis Islam (LSP EKSBISI)

12. Sertifikasi Profesi Ekonomi Syariah
Sertifikasi profesi ekonomi syariah sebagai nilai tambah bahwa tenaga kerja atau
profesi tersebut telah memiliki kemampuan, keahlian, serta kerja yang professional
di bidang ekonomi syariah. Yang mana akan meningkatkan Sumber Daya Manusia
(SDM) yang berkualitas dibidang ekonomi syariah. Sehingga diharapkan nantinya
akan dapat meyeimbangkan dengan semakin berkembangnya perekonomian di
Indonesia.
Bahkan saat ini pemerintah telah mendorong perbankan di Indonesia
untuk memprioritaskan tenaga kerja yang terampil, kompeten, dan
memiliki keahlian secara professional, sehingga akan lebih
mempermudah untuk menjalankan tugasnya. Sudah seharusnya tenaga
kerja di Indonesia terus ditingkatkan kalitasnya serta harus
mendapatkan pengakuan kompetensi atas keahlian yang dimilikinya.
Oleh sebab itu, untuk mendapatkan tenaga kerja yang terampil dan
kompeten, perbankan harus mensyaratkan para tenaga kerja memiliki
sertifikasi profesi di bidang ekonomi dalam proses penerimaan tenaga
kerja yang baru

13. TERIMA KASIH! 