1. SAMBUTAN
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PADA
PEMBUKAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011
Surabaya, April 2011
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri,
Yang terhormat Gubernur Jawa Timur,
Yang terhormat para pejabat eselon I yang mewakil Menteri terkait,
Yang terhormat Saudara Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur,
Yang terhormat para Anggota Muspida se-Provinsi Jawa Timur,
Yang terhormat para Bupati dan Walikota se-Provinsi Jawa Timur,
Yang terhormat pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Provinsi Jawa
Timur,
Yang terhormat para tokoh masyarakat, akademisi, wakil organisasi
masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, serta
Hadirin peserta Musrenbang Provinsi Jawa Timur yang saya muliakan.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat Pagi dan Salam
Sejahtera bagi kita semua.
Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha
Esa karena pada hari ini kita dapat melaksanakan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011. Selanjutnya, kami
ucapkan terima kasih atas undangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
untuk menghadiri dan memberikan beberapa pokok arahan, kebijakan, dan
strategi pembangunan dalam acara yang sangat penting ini. Pertemuan pada hari
ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk bersama-sama
melihat kembali kinerja pembangunan selama ini dan kemudian menyiapkan
langkah-langkah ke depan pembangunan Provinsi Jawa Timur, khususnya di
tahun 2012 mendatang.
Saudara Gubernur dan para peserta Musrenbang yang saya hormati,
Saat ini, terdapat beberapa isu dan tantangan pembangunan yang berkembang
yang menjadi bahan pertimbangan di dalam proses penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2012. Berbagai isu utama yang berkembang
1

2. diantaranya: (1) Perlunya upaya penguatan ketahanan pangan dan ketahanan
energi; (2) Percepatan pengurangan kemiskinan; (3) Perlunya upaya untuk
meningkatkan keterlibatan dari semua pemangku kepentingan di dalam
pembangunan; (4) Perlunya meningkatkan value added pemanfaatan potensi dan
peluang dari sumber daya alam, bonus demografi, potensi industri dan pasar
domestik yang besar; serta (5) Upaya-upaya pembangunan berkelanjutan dan
ramah lingkungan.
Selanjutnya, dengan memperhatikan Direktif Presiden RI pada Rapat Kerja III
antara Presiden dan para Gubernur Seluruh Indonesia di Istana Bogor bulan
Januari tahun 2011, yang masih relevan dan menjadi bahan pertimbangan di
dalam pelaksanaan RKP Tahun 2012, diantaranya: (1) Upaya untuk mengatasi
kenaikan harga pangan dan energi; (2) Terealisasikannya pembangunan
infrastruktur dan listrik; (3) Penciptaan iklim investasi yang baik; (4) Pelaksanaan
program pro-rakyat dan pelayanan masyarakat; serta (5) Kesiagaan dan
kesigapan menghadapi bencana di pusat dan daerah.
Saudara Gubernur dan para peserta Musrenbang yang terhormat,
Apabila kita melihat dari perspektif percepatan pertumbuhan ekonomi, dapat
dilihat bahwa perekonomian nasional memiliki daya tahan yang relatif baik, tetapi
perlu tumbuh lebih tinggi. Selama krisis keuangan dan resesi global, ekonomi
Indonesia mampu tumbuh sebesar 4,6 persen dan sekaligus mampu mengurangi
pengangguran dan kemiskinan. Di sisi lain, ditinjau dari kualitas pertumbuhan,
tingkat kesejahteraan masyarakat masih rentan terhadap gejolak harga (inflasi).
Sementara itu, persentase penduduk miskin terus menurun. Angka kemiskinan
berhasil diturunkan dari 16,66 persen pada tahun 2004 menjadi 13,3 persen pada
tahun 2010. Namun, angka ini masih jauh dari target 8-10 persen pada tahun
2014. Demikian pula dengan tingkat pengangguran yang dipandang masih cukup
tinggi, meskipun telah diturunkan dari 11,24 persen pada tahun 2005 menjadi
7,14 persen pada posisi bulan Agustus 2010.
Untuk menghadapi ketidakpastian global tahun 2012, tantangan pembangunan
yang utama adalah membangun kemampuan nasional untuk menahan gejolak. Di
samping itu, percepatan pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pada tahun
2011 perlu dijaga agar tidak kehilangan momentum. Strateginya adalah dengan
memperluas sumber-sumber pertumbuhan, baik dilihat dalam dimensi regional,
maupun sektoral. Kata kunci untuk strategi ini adalah perluasan pertumbuhan.
Dengan memperhatikan berbagai isu dan tantangan yang berkembang tersebut
2

3. serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah
Nasional (RPJMN) 2010 – 2014, Tema RKP Tahun 2012 adalah “Percepatan
dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkeadilan Bagi
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”.
Saudara Gubernur dan para peserta Musrenbang yang saya hormati,
Prioritas pembangunan nasional yang akan mendukung pelaksanaan RKP Tahun
2012 masih akan bertumpu pada 11 Prioritas Nasional yaitu: (1) Reformasi
Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan
Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan
Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Bencana; (10) Daerah Tertinggal,
Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik; dan (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan
Inovasi Teknologi. Selain kesebelas prioritas tersebut, tiga prioritas lainnya yaitu
(1) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; (2) Bidang Perekonomian dan; (3)
Bidang Kesejahteraan Rakyat, juga tetap akan dijadikan tumpuan sebagaimana
telah tertuang didalam RPJMN 2010 – 2014.
Khususnya pada tahun 2012 mendatang, upaya pencapaian prioritas nasional
tersebut akan diselaraskan dengan Rencana Induk (Masterplan) Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia melalui pengembangan 6 (enam)
Koridor Ekonomi Indonesia, selain tetap konsisten melanjutkan pelaksanaan four-
track strategy yaitu pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment.
Selain itu, diperhatikan pula adanya inisiatif-inisiatif baru sebagai daya ungkit
percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi nasional. Inisiatif-inisiatif
tersebut dibagi dalam dua kelompok upaya yakni: (1) perluasan pertumbuhan
ekonomi, dan (2) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, yang
mencakup: (a) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia; (b) Percepatan Pembangunan Papua, Papua Barat, dan Nusa
Tenggara Timur; (c) Program Klaster Keempat; serta (d) Peningkatan
Kesempatan Kerja.
Khusus untuk penurunan kemiskinan, dua jalur yang harus dilalui adalah: (1)
Melalui mekanisme ekonomi, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
memperluas lapangan pekerjaan, karena dengan bekerja, seseorang dapat
meningkatkan penghasilannya untuk keluar dari kemiskinan; dan (2) Melalui
fasilitasi dan bantuan Pemerintah yang saat ini sudah berjalan dengan tiga klaster
program penanggulangan kemiskinan beserta peningkatan dan perluasannya.
3

4. Ketiga klaster program pengurangan kemiskinan tersebut adalah: Klaster
Pertama, Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga; Klaster Kedua,
Program Pemberdayaan Masyarakat; Klaster Ketiga, Program Pemberdayaan
Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil; serta Klaster Keempat, Program-Program Pro-
Rakyat yang sedang diupayakan melalui enam program baru, yaitu program-
program: Rumah Murah dan Sangat Murah; Kendaraan Angkutan Umum Murah;
Air Bersih Untuk Rakyat; Listrik Murah dan Hemat; Peningkatan Kehidupan
Nelayan; serta Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir Perkotaan.
Saudara Gubernur dan para peserta Musrenbang yang terhormat,
Perlu kita sadari bersama bahwa tantangan terbesar yang kita hadapi adalah
pencapaian berbagai sasaran pembangunan di tahun 2014 sebagaimana
tertuang dalam RPJMN 2010 – 2014. Beberapa sasaran pembangunan yang
harus kita perhatikan bersama yaitu pertama, rata-rata pertumbuhan ekonomi
sebesar 6,3 – 6,8 persen per tahun, yang diharapkan sebelum tahun 2014
pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 7 persen per tahun; kedua, inflasi
diharapkan dapat terkendali pada kisaran 4 – 6 persen per tahun; ketiga, tingkat
pengangguran dapat diturunkan menjadi 5 – 6 persen pada akhir tahun 2014;
serta keempat, tingkat kemiskinan dapat ditekan menjadi 8 – 10 persen pada
akhir tahun 2014.
Berbagai sasaran pembangunan tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran
pembangunan per wilayah provinsi. Sasaran pembangunan per wilayah provinsi
tersebut diarahkan untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional dan
sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah dengan mendorong percepatan
pembangunan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan
Papua, serta tetap mempertahankan momentum pembangunan di Jawa-Bali dan
Sumatera.
Saudara Gubernur dan para peserta Musrenbang yang saya hormati,
Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya juga ingin mengemukakan beberapa
informasi hasil kajian Bappenas, yang dapat menjadi pertimbangan dalam
penyusunan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2012.
Dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku
tahun 2009, Provinsi Jawa Timur berada di peringkat 2 dari seluruh provinsi
dengan nilai PDRB sekitar Rp 684,2 triliun dengan memperhitungkan sektor
migas dan sekitar 681,8 triliun tanpa migas. Nilai PDRB tersebut memiliki
kontribusi sekitar 14,95 persen dari total PDRB seluruh provinsi dengan
memperhitungkan sektor migas, dan sekitar 16,41 persen tanpa migas.
4

5. Sementara itu, berdasarkan penyerapan tenaga kerja, sektor utama di Provinsi
Jawa Timur adalah sektor pertanian, sektor industri, serta sektor perdagangan,
hotel dan restoran yang memiliki dayasaing cukup tinggi.
Apabila dilihat dari PDRB per kapita pada tahun 2009 atas dasar harga berlaku,
Provinsi Jawa Timur berada di peringkat 9 dari seluruh provinsi dengan nilai
PDRB perkapita sekitar Rp 18,35 juta dengan memperhitungkan sektor migas,
dan berada di peringkat 7 dengan nilai PDRB perkapita sekitar Rp.18,28 juta
tanpa migas.
Melihat kinerja pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) tahun 2009, Provinsi Jawa Timur berada pada peringkat 18 dari
seluruh provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan manusia di Provinsi
Jawa Timur harus tetap menjadi perhatian utama dalam penyusunan prioritas
program dan kegiatan pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan bahwa
sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif menjadi modal dasar dalam
mendukung daya saing wilayah secara berkelanjutan.
Kinerja Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi masalah pengangguran dan
kemiskinan masih perlu ditingkatkan. Jumlah pengangguran terbuka di bulan
Agustus tahun 2010 tercatat sekitar 828,9 ribu jiwa atau 4,25 persen dari total
angkatan kerja, sedangkan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret tahun 2010
sekitar 5,53 juta jiwa atau 15,26 persen dari total penduduk Provinsi Jawa Timur
yang sebagian besar berada di wilayah perdesaan. Pengurangan pengangguran
dan kemiskinan harus tetap menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Provinsi
Jawa Timur. Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan
pengangguran yang sejalan dengan kebijakan nasional, pelaksanaan berbagai
program pembangunan perlu diarahkan ke kecamatan dan desa-desa miskin,
serta dilakukan dengan pola padat karya. Dengan demikian, pelaksanaan
program pembangunan dapat meningkatkan ketersediaan dan perbaikan serta
pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan berbagai sarana pelayanan dasar,
serta sekaligus menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat
di sekitarnya.
Perkembangan kinerja pembangunan Provinsi Jawa Timur sebagaimana
diuraikan di atas, secara absolut sudah menunjukkan perkembangan positif pada
beberapa komponen, namun jika dilihat dari perspektif kesenjangan
pembangunan antardaerah masih terdapat sebanyak 5 kabupaten atau 13,2
persen dari total kabupaten/kota yang masih tergolong daerah tertinggal. Kondisi
5

6. ini menunjukkan masih perlunya keberpihakan pembangunan melalui upaya
percepatan pembangunan di daerah tertinggal.
Saudara Gubernur dan para peserta Musrenbang yang terhormat,
Dengan memperhatikan prioritas pembangunan di Provinsi Jawa Timur pada
tahun 2012, saya merasa perlu mengingatkan kepada Saudara Gubernur dan
para Bupati dan Walikota se-Jawa Timur, bahwa terdapat beberapa hal pokok
yang memerlukan perhatian kita bersama untuk dapat mengupayakan percepatan
dan perluasan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur di dalam konstelasi
nasional.
Dalam mengupayakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Jawa
Timur, saya melihat terdapat beberapa program strategis yang perlu
diprioritaskan, seperti pengembangan Bandara Internasional Juanda Surabaya,
peningkatan kapasitas pelabuhan utama Surabaya, dan pembangunan jalur
kereta api di Surabaya. Sudah tentu upaya percepatan dan perluasan
pembangunan ekonomi dalam kerangka koridor ekonomi nasional di wilayah
Jawa Timur tersebut dilakukan terutama oleh swasta dalam investasi, produksi
dan distribusi, sedangkan Pemerintah memiliki peran utama dalam regulasi,
fasilitasi dan katalisasi. Namun, saya perlu mengingatkan perlunya melakukan
diversifikasi produk dari potensi komoditas unggulan di Jawa Timur, seperti dalam
pengembangan komoditi pertanian, perkebunan dan peternakan, selain untuk
meningkatkan nilai tambah investasi sekaligus dalam penyediaan lapangan kerja
di Jawa Timur.
Pelaksanaan dan implementasi dari upaya-upaya perluasan pertumbuhan
ekonomi hendaknya dibarengi dengan pengintegrasian pengurangan risiko
bencana dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang
dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan dalam rangka kesinambungan
pembangunan.
Saudara Gubernur dan para peserta Musrenbang yang terhormat,
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengenai permasalahan
dan tantangan pembangunan nasional kita, arah kebijakan, rancangan prioritas
dan fokus-fokus pembangunan untuk tahun 2012 di tingkat nasional serta
beberapa pandangan kami, khususnya mengenai pembangunan Provinsi Jawa
Timur melalui perspektif nasional. Kiranya hal-hal tersebut dapat menjadi
pertimbangan dan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2012 mendatang, sekaligus
6

7. dalam mempersiapkan Usulan Pendanaan Pemerintah Daerah (UPPD) yang
akan dibahas pada forum pra-Musrenbangnas yang telah dijadualkan pada
tanggal 18-26 April 2011 mendatang.
Sebagai penutup, saya juga mengharapkan peran aktif Saudara Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk dapat menindaklanjuti kesepakatan hasil
pertemuan Musrenbang Provinsi ini, dan menjadikannya sebagai bahan
pertimbangan yang mendasar dalam rangka penjabaran dan penyusunan RKP
tahun 2012 di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita
bersama dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jawa Timur pada pagi hari ini.
Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian, selamat melaksanakan
Musrenbang.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Surabaya, April 2011
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas
Armida S. Alisjahbana
7