Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Materi pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas
Similar to Materi pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas (20)
More from FatihElluqmani
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Materi pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas
- 1. PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN Pelatihan Kepemimpinan Pengawas - BAPELKES| Mid Rahmalia Ciloto, 10 Juni 2021
- 2. Widyaiswara Ahli Madya Selaku Koordinator Penyelenggaraan Pengembangan Kader ASN E mail : midrahmalia @gmail.com mid.rahmalia@yahoo.com HP/WA : 0878 7847 6037 MID RAHMALIA, SE. MSi PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL
- 3. Pengalaman Kerja - Widyaiswara Ahli Madya selaku Koordinator Penyelenggaraan Pengembangan Kader ASN, Pusat Pengembangan Kader ASN. Tahun 2020 – sekarang. - Koordinator Widyaiswara LAN Jakarta, Periode 2019 – 2021. - Widyaiswara Ahli Madya, Pusat Pengembangan Kompetensi Pimpinan Nasional dan Manajerial ASN dari Maret 2018 – sekarang - Kepala Bagian Administrasi, Pusat Pembinaan Program dan Pengembangan Diklat, dari Agustus 2016 - Maret 2018. - Kepala Bagian Administrasi, Pusat kajian Reformasi Administrasi, dari Juli Tahun 2014 – Agustus 2016. - Kepala Bidang Seleksi dan Pengembangan Analis kebijakan, Pusat Pembinaan Analis kebijakan, dari 9 Januari – Juli tahun 2014. - Kepala Bagian Administrasi, Pusat Kajian Manajemen Kebijakan, dari Maret 2013 – Januari 2014. - Kepala Bagian Administrasi Umum, STIA LAN Jakarta, dari Juni tahun 2006 – Maret 2013 - Kepala Sub Bagian Keuangan, Pusdiklat SPIMNAS, dari Agustus 2004 – Juni 2006
- 6. DESKRIPSI AGENDA PENGENDALIAN PEKERJAAN Membekali Peserta dengan kemampuan mengendalikan kegiatan pelayanan publik dengan mengedapankan perencanaan kegiatan dan anggaran pelayanan publik yang berorientasi terhadap manajemen mutu, pengawasan, dan pengendalian, serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
- 7. DESKRIPSI MATA PELATIHAN, HASIL BELAJAR DAN INDIKATOR HASIL BELAJAR MATA PELATIHAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan memahami pelaksanaan monitoring dan analisis hasil monitoring melalui analisis substansi kontrak pekerjaan pengadaan barang/jasa dalam rangka pengendalian pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa. HASIL BELAJAR Setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan ini, Peserta diharapkan mampu melaksanakan dan menganalisis hasil monitoring pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa. INDIKATOR HASIL BELAJAR menjelaskan teknik dan rencana monitoring berdasarkan hasil analisis substansi kritis dalam perjanjian atau kontrak 1. menjelaskan prestasi pekerjaan sesuai dengan dokumen perjanjian/kontrak 2. mengidentifikasi fakor penyebab ketidaksesuaian pekerjaan dengan dokumen/kontrak 3. menjelasan ketentuan pinalti terhadap penyedia barang/jasa terkait ketidak sesuaian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan lingkup kewenanganya.
- 8. S ke n a r i o Pe m b e l a j a r a n 08.00 – 10.15 WIB Zoom Meeting I Perkenalan, Eksplore pemahaman Pengendalian Pekerjaan, Paparan materi 10.15 – 10.30 Break I 10.30 - 12.00 WIB Zoom Meeting II Group A, B, C, D dan E (masing2 diskusi kel di Group breakout room ZM) 12.00 - 13.00 WIB Lunch 13.00 – 14.00 Zoom Meeting III Menyelesaikan tugas kelompok 14.00 – 15.15 Presentasi Kelompok, dan Wrap Up, Arahan Tugas, Pembulatan dan Kesimpulan. 15.15 – 15.30 Break II 15.30 – 16.15 Mandiri Mengerjakan Learning jurnal, dan penugasan lainnya yang diberikan fasilitator
- 9. 1. DAPAT MENJELASKAN TEKNIK DAN RENCANA MONITORING BERDASARKAN HASIL ANALISIS SUBSTANSI KRITIS DALAM PERJANJIAN ATAU KONTRAK INTEGRITAS PROFESIONAL PEDULI INOVATIF
- 10. 2. DAPAT MENJELASKAN PRESTASI PEKERJAAN SESUAI DENGAN DOKUMEN PERJANJIAN/KONTRAK INTEGRITAS PROFESIONAL PEDULI INOVATIF
- 11. 3. DAPAT MENGIDENTIFIKASI FAKOR PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN PEKERJAAN DENGAN DOKUMEN/KONTRAK INTEGRITAS PROFESIONAL PEDULI INOVATIF
- 12. 4. DAPAT MENJELASKAN KETENTUAN PINALTI TERHADAP PENYEDIA BARANG/JASA TERKAIT KETIDAK SESUAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN SESUAI DENGAN LINGKUP KEWENANGANYA INTEGRITAS PROFESIONAL PEDULI INOVATIF
- 14. SAYA DAN PENGENDALIANNYA Pemberian skor. Berikan Saya 1 poin untuk setiap item yang Anda anggap sebagai praktik pengendalian yang baik, dan jangan diberi poin untuk item yang Anda anggap sebagai praktik buruk atau meragukan
- 15. APA YANG TERPIKIRKAN TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN ….? Berikan dalam 2 jawaban 2
- 16. Bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan Bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana Bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan JENJANG DAN TANGGUNG JAWAB JABATAN ADMINISTRASI (PP 11 Tahun 2017) Pe lak sa na FUNGSI ASN (UU No 5 Tahun 2014) (1)Pelaksana kebijakan publik; (2)Pelayan publik; dan (3)Perekat dan pemersatu bangsa.
- 17. PP 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS. Pasal 52 PEJABAT ADMINISTRATOR 1. Setiap pejabat administrasi harus menjamin akuntabilitas Jabatan. 2. Akuntabilitas Pejabat Administrasi meliputi terlaksananya: a. seluruh kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik dan efisien sesuai standar operasional prosedur dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan, bagi Jabatan administrator; b. pengendalian seluruh kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai standar operasional prosedur, bagi Jabatan pengawas; dan c. kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur, bagi Jabatan pelaksana.
- 18. Tujuan Fungsi Pengendalian Menjaga segala sesuatu tetap berada pada jalurnya dan memastikan bahwa rencana mengenai sasaran Tepat waktu Tidak boros Melampaui Kewenangan Picture from google
- 19. PENGENDALIAN APA ITU..? 1. Monitoring dan evaluasi aktivitas di seluruh proses bisnis pelaksanaan tugas. 2. Pembelajaran mesin & Kecerdasan Buatan digunakan untuk memprediksi dan mencegah kekeliruan berikutnya terjadi 3. Transformasi digital dari sistem manajemen tradisional. Monitorin g Evalua si Pengganjar an
- 20. Seberapa besar Pengendalian..? Peran Kecil Peran Besar Pengawas menjadi bagian dari system pengendalian, tanpa peran pengawas, system pengendalian tidak akan berfungsi
- 21. Dengan cara bagaimana Pengendalian terkait rencana Anda harus mengambil Tindakan tertentu untuk meningkatkan kinerja agar “sasaran dapat dikendalikan”
- 22. • Pengelolaan Tugas (PDCA) yang menekankan perbaikan dan pemeliharaan •• Kinerja ( Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur) • Akuntabilitas Hukum yang berkaitan ( “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.) • Paket UU Keuangan Negara ( UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, • , PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah • SPIP ( Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) • SAKIP ( Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) • Perbajas Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan…. Penting..? This Photo by Unknown Author is licensedunder CC BY
- 23. Peran Pengawas dalam proses Pengendalian 1. Bertindak seperti seorang hakim, mengamati apa yang sedang dan telah terjadi dibagian/unitnya untuk memantau apakah kegiatan, keadaan dan hasil kerjanya sesuai dengan yang diharapkan. Membandingkan hasil pengamatan /pengukuran dengan standar yang seharusnya. (contoh target 200 pasien realiasi 100 pasien dibawah standar tidak bagus) 2. Berperan sebagai pemecah masalah dan Pengambil keputusan Tidak hanya menyelidiki mengapa kondisi atau hasil berada dibawah standar melainkan juga harus memperbaiki kondisi dan membawa hasil sesuai yang diharapkan. Lester and John. P. 89
- 24. Menganalisis hasil monitoring pelaksanaan pekerjaan
- 25. PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN Pengendalian • Menurut Jones and George adalah proses dimana para manager memantau dan mengatur bagaimana sebuah organisasi dan segenap anggotanya menjalankan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Dalam pengendalian, para manajer memantau dan mengevaluasi apakah strategi dan struktur organisasi bekerja seperti yang dikehendaki, bagaimana hal-hal tersebut dapat ditingkatkan dan bagaimana harus diubah jika tidak bekerja. • Pilar Pengendalian “ PDCA, Kinerja, Akuntabilitas” PELAKSANAAN • Monitoring • On site • On desk • Evaluasi • Terhadap Tujuan • Historikal • Terhadap Best Practises KEGIATAN • Bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat pemerintah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa .
- 26. TEHNIK PENGENDALIAN SUMBER : GOOGLE IMAGE
- 27. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja • PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada Satuan Kerja selaku PPTK. • PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. • PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. • Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang kriterianya telah ditetapkan Pimpinan.
- 28. Membantu tugas • dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, – mengendalikan pelaksanaan Kegiatan – melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan – menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan – melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang- undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.
- 29. APA YANG TERPIKIRKAN TENTANG ANALISIS SUBSTANSI KRITIS DALAM PERJANJIAN ATAU KONTRAK ….? 3
- 30. STANDAR PENGENDALIAN Sasaran Kinerja spesifik, yang diharapkan bisa dicapai oleh suatu produk, jasa, mesin, orang, kegiatan, unit, organisasi. Biasanya dinyatakan dalam bentuk angka (satuan) Dari mana diperoleh Standar … dari unit organisasi dari standar umum yang berlaku dll
- 31. Kerangka Acuan Kerja • Kerangka Acuan Kerja atau Kerangka Acuan Kegiatan yang disingkat KAK adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan. • KAK berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan. Sumber: http://www.wikiapbn.org/kerangka-acuan-kerja/
- 32. Naskah Perjanjian Pembukaan • Judul; Nomor; Tanggal Kontrak • Kalimat Pembuka • Para Pihak dalam Kontrak • a) identitas para pihak serta kedudukan dalamKontrak • b) Para pihak dalam Kontrak terdiri dari dua pihak yaitu: • (1) pihak pertama adalah pihak Pejabat Penandatangan Kontrak (PA/KPA/PPK); • (2) pihak kedua adalah pihak Penyedia yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan; • (3) menjelaskan pihak-pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa dan dasar kewenangannya; dan • (4) apabila pihak kedua dalam Kontrak merupakan suatu konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain maka harus dijelaskan nama bentuk kerjasamanya, siapa saja anggotanya dan siapa yang memimpin dan mewakili kerja sama tersebut. • 6) Latar Belakang Bagian ini menjelaskan informasi bahwa telah dilaksanakan pemilihan Penyedia dan Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui SPPBJ. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
- 33. Naskah Perjanjian/Kontrak Isi • 1) para pihak telah sepakat atau setuju mengadakan Kontrak • 2) para pihak telah menyepakati besarnya harga Kontrak dalam Kontrak • 3) Kontrak yang dibuat ini meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang disebut Kontrak. • 4) apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen Kontrak maka yang urutannya lebih dulu sesuai dengan hierarkinya. • 5) persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing. • 6) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu kapan dimulai dan diakhirinya pekerjaan tersebut. • 7) kapan mulai efektif berlakunya Kontrak; dan • 8) ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama c. Penutup • Pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian; dan • Tanda tangan para pihak dalam Kontrak dengan dibubuhi materai.
- 35. LANGKAH LANGKAH PENGENDALIAN Menetapkan Standar Kinerja Mengumpulkan data untuk mengukur kinerja Membandingkan hasil dengan standar Melaksanakan Tindakan koreksi
- 36. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Menganalisis substansi kontrak Melaksanakan monitoring pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa Melakukan analisis hasil monitoring Melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan
- 38. Monitorin g Tujuan • Menghindarkan penyimpangan • Memastikan kesesuaian Metode • Survey lapangan • diskusi • Desk monitoring Kompetensi pemonitor • Memahami pekerjaan yang dimonitor • Memahami pelaksana dan konteks pelaksanaan • Memahami dan menguasai metode Sumber: Bahan ajar (Nugroho, 2008)
- 39. MONITORIN G Masukan (input) • tenaga manusia, dana, bahan, peralatan, jam kerja, data, kebijakan, manajemen dsb. yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan • 5M 1T proses / aktivitas • mencerminkan suatu proses kegiatan, seperti konsultasi, pelatihan, proses konstruksi, proses produksi, dan sebagainya. keluaran (output) • mencakup hasil dari proses yang terutama berkaitan berkaitan dengan kuantitas (jumlah) dan kualitas (mutu Sumber bahan ajar PKP
- 40. Evalua si Tujuan • Sejauhmana pencapaian kinerja • Menemukan hal-hal untuk meningkatkan kinerja • Mencapai akuntabilitas Metode Komparasi • Tujuan Historikal Best practises Jenis-jenis evaluasi 1.Evaluasi Formulasi, dilakukan dengan mengkaji kembali formulasi apakah formulasi terkait dengan penyusunan kebijakan maupun kegiatan telah disusun dengan metode yang sesuai. 2.Jenis Evaluasi Proses dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan prioritas sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 3.Kegiatan Evaluasi Biaya ditujukan untuk mengetahui apakah biaya prioritas dalam rangka pencapaian tujuan telah ditetapkan. 4.Evaluasi Dampak mengkaji terkait pengaruh dan kebermanfaatan yang diberikan dari program prioritas yang telah disepakati sebelumnya.
- 41. SASARAN PENGENDALIAN • Pengendalian Biaya dan Waktu • Pengendalian Teknis • Pengendalian Administrasi Fisi k Wakt u Jadwal kontrak (curva s) realisasi kontrak 100 % Sumber: Bahan ajar
- 42. Pengendalian pada Tahap Pelaksanaan Kegiatan/ Proyek • Biaya • Penggunaan Orang • Waktu • Kinerja dan Produktivitas • Prosedur Biaya dan Waktu • Pengecekan dan Pengkajian • Inspeksi dan Uji Kemampuan • Pengujian dengan Sampling Teknis / Mutu Sumber: Bahan ajar (Soeharto, 1997 pp 286-306)
- 43. Pengendalian Administrasi • Komunikasi diantara penanggungjawab • Mengetahui yang sedang terjadi di lapangan Sistem Pelapora n • Bertanggungjawab terhadap setiap pekerjaan • Pimpinan yang mengintegraasikan laporan • Untuk penyesuaian dalam kegiatan Orang- orang yang tepat • Benar • Tepat waktu Informa si Sumber: Sanusi, 2000
- 44. BAGAIMANA PRESTASI KEGIATAN/ PEKERJAAN YANG TERJADI DI UNIT KERJA ANDA…? Picture from google
- 45. SANKSI ATAS PENYIMPANGAN 5 5 No. Kelompok sanksi Bentuk sanksi Penerima sanksi Saat peristiwa Kewenangan penetapan 1 Sanksi administrasi Teguran lisan PNS pegawai dan Saat pegawai menjadi PA/KPA Teguran tertulis PNS pegawai dan Saat pegawai menjadi PA/KPA Blacklist Penyedia BJ Proses PBJP Pelaku pengadaan dan PA/KPA 2 Penggantian kerugian negara Tuntutan rugi ganti PNS bendahara non Saat pegawai menjadi PA/KPA Tuntutan perbendaharaan PNS bendahara Saat pegawai menjadi BPK RI Sita jaminan Penyedia BJ Proses PBJP Pelaku pengadaan dan PA/KPA Denda Penyedia BJ Proses PBJP Sanksi finansial Penyedia BJ Proses pemilihan penyedia 3 Pidana Kurungan/ penjara Semua pihak Tidak terikat ruang dan waktu Aparat hukum penegak
- 46. MASALAH-MASALAH PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN APA SAJA YANG ANDA TEMUKAN..? This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
- 47. MANFAAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; 2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas; 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan; 4. Membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari; 5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas; 6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
- 48. MANFAAT 7. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi; 8. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur; 9. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya; 10.Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur; 11.Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya; 12.Sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan; 13.Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas; 14.Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan; 15.Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.
- 49. DISKUSI KELOMPOK 1. Bagaimana Bapak dan Ibu memahami Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan diinstansi /unit kerja masing-masing (identifikasi sikap, perilaku, praktek yang selama ini dilakukan dalam Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan, Hambatan Pengendalian Pelaksanaan kegiatan, factor pendorong Pengendalian) 2. Bersama kelompok bahas dan Pilih satu kasus pelaksanaan kegiatan diantara anggota kelompok, yang akan didiskusikan. 3. Diskusikan Bentuk Pengendalian pelaksanaan kegiatan yang tepat 4. Identifikasikan sumber daya yang diperlukan dalam Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan. 5. Rumuskan bersama kelompok Langkah/upaya, tehnik dan alat yang digunakan dalam proses Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan.
- 50. PEMBULATAN
- 51. Apa Peran PENGAWAS dalam Pengendalian Pekerjaan melalui Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan…? P
- 52. PERAN PENGAWAS DALAM PENGENDALIAN Rencanakan monitoring dan identifikasi factor- factor yang akan di evaluasi. (Plan) Laksanakan monitoring (Do) Lakukan evaluasi atas hasil monitoring (Check/ Study) Susun rekomendasi dan aksi perbaikan/ peningkatan kinerja (Act)
- 53. INDIKASI KEBERHASILAN PENGENDALIAN SKALA DAN DEFINISI LEVEL DAMPAK NO ASPEK TIDAK SIGNIFIKAN KURANG SIGNIFIKAN SEDANG SIGNIFIKAN SANGAT SIGNIFIKAN 1 Finansial Tidak ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan penyimpangan material Ada temuan pengembalian uang ke kas negara ≤ 2 juta dan atau penyimpangan < 0,25% dari totalanggaran UPR (diambil yang lebih besar) Ada temuan pengembalian uang ke kas negara > 2 - 10 penyimpangan 0,25 - 0,5% dari total anggaran Ada temuan pengembalian uang ke kas negara > 10 - 50 juta dan atau penyimpangan > 0,5% - 1% dari total anggaran Ada temuan pengembalian uang ke kas negara > 50 juta dan atau penyimpangan > 1% dari total anggaran 2 Fraud Tidak terdapat Penyimpangan dalam pertanggungjawaban keuangan dan penyalahgunaan wewenang Terdapat Penyimpangan dalam pertanggungjawaban keuangan dan penyalahgunaan wewenang Terdapat penyalahgunaan wewenang Terdapat penyimpangan dalam pertanggungjawaban keuangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh staf, administrator, dan atau pengawas Terdapat penyimpangan dalam pertanggungjawaban keuangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pemilik Risiko 3 Reputasi (area publikasi) Tidak berdampak negatif pada reputasi unit kerja Berdampak negatif pada reputasi Pejabat Administrator dan Pengawas unit kerja Berdampak negatif pada reputasi Kepala unit kerja/ Satuan Kerja Berdampak negatif pada reputasi Kepala instansi pemerintah Berdampak negatif pada reputasi Kepala instansi pemerintah dan eksternal dalam skala nasional 4 Operasional Tidak berfungsi selama 4 jam Tidak berfungsi selama 1 hari Tidak berfungsi selama 3 hari Tidak berfungsi selama 5 hari Tidak berfungsi selama >5 hari 5 Kesehatan dan Keselamatan Kerja Tidak berbahaya Cidera kecil (mampu bekerja pada hari yang sama) Cidera ringan (tidak mampu melakukan tugas >1 hari s/d 3 minggu) Cidera berat (tidak mampu melakukan tugas >3 minggu atau mengakibatkan cacat tetap Kejadian fatal/kematian 6 Legal (Hukum dan Peraturan) Tidak ada tuntutan hukum Ada tuntutan hukum namun belum/tidak terbukti Proses hukum dapat diselesaikan secara musyawarah Adanya litigasi dan class action Vonis bersalah oleh Pengadilan 7 Aset Seluruh asset telah dilakukan penatausahaan dengan baik Terdapat aset yang belum dicatat dan/atau belum diupdate, namun ada dokumen pendukung Terdapat aset yang belum dicatat dan/atau belum diupdate, serta tidak ada dokumen pendukung Terdapat aset rusak/usang yang belum dihapuskan dan / atau tidak ada dokumen pendukung Terdapat asset yang hilang dan/atau tidak ada dokumen pendukung 8 Risiko Kepatuhan Tidak ada penyimpangan terhadap kesepakatan Terdapat penyimpangan terhadap kesepakatan Terdapat penyimpangan SOP Terdapat peyimpangan kebijakan internal dan Terdapat tuntutan hukum akibat penyimpangan
- 54. POIN PENTING DALAM AKUNTABILITAS PELAKSANAAN KEGIATAN Akuntabilitas Pelaksanaan Kegiatan harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- 55. EVALUASI PEMBELAJARAN LEARNING JOURNAL QOUTE 1. Learning journal Agenda Pengendalian Pekerjaan Buat Learning mapping atas pembelajaran yang telah diperoleh dan dipahami, serta keterkaitannya mata pelatihan ini dengan agenda pembelajaran Pengendalian Pekerjaan, dalam bentuk rekaman video maksimal 7 menit Hasil rekaman diupload di youtube Link youtubenya dalam bentuk URLnya, ditempelkan pada boring penugasan. 2. Qoute Buat Qoute yang menarik dan memotivasi tentang Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan, dengan latar belakang yang mendukung isi Qoute. Sumber Foto : Online Google