2. Ketua : Rahmat Nurul Ramdani 21216078
Anggota : Reza Muhamad Syauqi 21216046
Shakira Ayu Lestari Taman 21216044
Dennis Ardiansyah Saputra 21216037
Ory Arjuna Soedirman 21216061
Erdin Hendrawan 21216074
Fadhil Sjahrul Akhdan 21216056
Ryan Nurkholil Zaeni 21216089
3. Definisi PPh 23
PPh 23 merupakan pajak pemotongan
yang dikenakan pada penghasilan
sehubungan dengan penyertaan modal,
sewa dan penggunaan harta selain
tanah dan bangunan, penyerahan jasa,
atau hadiah dan penghargaan, selain
yang telah dipotong PPh 21.
4. Pihak penerima
penghasilan
(pemberi jasa)
akan dikenakan
PPh 23 dan
Umumnya, PPh ini terjadi saat adanya transaksi
antara dua pihak, yaitu :
Pihak pemberi
penghasilan
(penerima jasa)
akan memotong,
membayar dan
melaporkan PPh
23 tersebut ke
kantor pajak.
5. 1. Badan Pemerintah, Wajib Pajak Badan Dalam
Negeri, Penyelenggara Kegiatan, Bentuk Usaha
Tetap (BUT) atau Perwakilan Perusahaan Luar
Negeri lainnya.
Pemotong
PPh 23
2. Wajib Pajak Orang pribadi Dalam Negeri tertentu
yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23 oleh
Direktur Jenderal Pajak melalui SE-08/PJ.4/1995.
6. Tarif
15%
1. Penghasilan sehubungan
dengan Penyertaan Modal :
Tarif
2%
2. Penghasilan sehubungan de
ngan sewa dan penggunaan
harta
(Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pen
ggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangun
an)
3. Penghasilan sehubungan de
ngan Imbalan Jasa
Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi
, jasa konsultan, dan jasa lain yang diatur atau berda
sarkan Peraturan Menteri Keuangan, selain jasa yan
g telah dipotong PPh 21.
4. Penghasilan atas Imbalan Ja
sa Lainnya (PMK No. 141/PM
K.03/2015) sebanyak 62 jasa.
Objek & Tarif PPh 23
a) Dividen
Yang diterima oleh PT/BUMN/BUMD dengan
syarat kepemilikan saham kurang dari 25%,
kecuali pembagian dividen kepada orang
pribadi yang dikenakan PPh Final;
b) Bunga
Termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena
jaminan pengembalian utang;
c) Royalti
d) Hadiah
Penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang
telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
7. PPh 23 =
Tarif Pajak x Penghasilan PPh 23 yang harus dibayar =
200% x PPh 23 Terutang
Perhitungan PPh 23 dilakukan
dengan mengalikan tarif pajak
dengan dasar pengenaan pajak
(DPP) atau jumlah bruto dari
penghasilan yang ditetapkan.
Proses perhitungan tersebut dapat
diilustrasikan sebagai berikut:
Dalam hal Wajib Pajak Badan yang
menerima atau memperoleh
penghasilan tidak memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya
tarif pemotongan adalah lebih tinggi
100% sebagai denda dari tarif yang
telah ditentukan diatas. Perhitungan
dilakukan dengan mengalikan 200%
dengan total pajak yang terutang.
Perhitungan PPh 23
8. Penentuan Jumlah Bruto
Sesuai dengan SE.53/PJ./2009, yang dimaksud dengan jumlah bruto
adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk
dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan
pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan,
bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak
termasuk :
9. 1. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain
sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh
Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan
pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa (dibuktikan dengan
kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan
dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan);
2. pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan
dengan faktur pembelian);
3. pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya
dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak
ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
4. pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian
pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak
kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti
pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga).
(Lanjutan)
10. Non Objek Pemotongan PPh 23
2. Penghasilan yang dibayar atau
terutang kepada bank.
3. Dividen atau bagian laba
yang diterima atau
diperoleh perseroan terbatas
sebagai WP dalam negeri,
koperasi, dan
BUMN/BUMD dari
penyertaan modal pada
badan usaha yang didirikan
dan berkedudukan di
Indonesia dengan syarat
tertentu.
1. Sewa yang dibayar atau terutang
sehubungan dengan sewa guna
usaha dengan hak opsi.
11. Ketentuan Saat Terutang, Penyetoran
Dan Pelaporan Pph Pasal 23
Saat Terutang
Saat
Penyetoran
Saat Pelaporan
PPh 23 terutang pada bulan dilakukannya
pembayaran atau pada bulan terutangnya
penghasilan yang bersangkutan
PPh 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak
selambat-lambatnya tanggal sepuluh bulan
berikutnya setelah bulan saat terutang pajak
Selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak
berakhir.
12.
13.
14. 1. PT. ABC membayar jasa service kepada CV. Service sebesar Rp. 3.000.000,-
Jawab :
Jika CV. Service mempunyai NPWP maka besarnya PPh pasal 23 :
PPh Pasal 23 = 2% x Rp. 3.000.000
= Rp. 60.000
Jika CV. Service mempunyai NPWP maka besarnya PPh pasal 23 :
PPh Pasal 23 = 100% x 2% x Rp. 3.000.000
= Rp. 120.000
2. PT Indoraya membayarkan jasa konsultan dari PT Nuansaraya sebesar Rp120.000.000
(sudah termasuk PPN). PT Nuansaraya tidak mempunyai NPWP. yang harus dipotong
oleh PT Indoraya adalah :
PPh Pasal 23 = 200% x 2% x Rp120.000.000
= Rp4.800.000
Contoh Soal PPh 23 atas jasa
15. Pada 10 Mei 2015, PT Dahlia mengumumkan akan membagikan
dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan
melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Melati sebesar
Rp30.000.000 yang melakukan penyertaan modal sebesal 15%.
Jawab:
PPh Pasal 23 = 15% x Rp30.000.000 = Rp4.500.000
Contoh Soal PPh 23 atas Dividen
16. PT Karya Makmur membayar sewa kendaraaan bus pariwisata
dengan nilai sewa sebesar Rp35.000.000 kepada Sugianto Haris.
PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Karya Makmur adalah:
Jawab:
PPh Pasal 23 = 2% x Rp35.000.000
= Rp700.000
Contoh Soal PPh 23 atas Sewa
17. Pada 20 Maret 2012, PT Abadi memberikan hadiah perlombaan
kepada PT Makmur sebagai juara umum lomba senam sehat
sebesar Rp150.000.000. PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh
PT Abadi adalah:
Jawab:
PPh Pasal 23 = 15% x Rp150.000.000
= Rp22.500.000
Contoh Soal PPh 23 atas Hadiah
