Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 mengatur percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik dengan menetapkan harga pembelian tenaga listrik dari energi terbarukan, melarang pembangunan pembangkit listrik tenaga uap baru, dan memberikan dukungan pemerintah seperti insentif fiskal dan non fiskal.

1. esdm.go.id | @kesdm
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Medan, 28 Oktober 2022
SOSIALISASI
PERPRES 112/2022
TENTANG PERCEPATAN PENGEMBANGAN ET
UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Andriah Feby Misna
Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 112 TAHUN 2022
TENTANG
PERCEPATAN PENGEMBANGAN ET UNTUK
PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

2. esdm.go.id | @kesdm Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral|
PERPRES 112/2022
PERCEPATAN PENGEMBANGAN ET UNTUK PENYEDIAAN TENAGA
LISTRIK
Mampu meningkatkan Investasi, mencapai target bauran EBT, mengurangi defisit neraca dan
emisi GRK
1 TUJUAN
• Meningkatkan investasi ET
• Mempercepat pencapaian ET
dalam bauran energi nasional
• Mengurangi defisit neraca berjalan
di sektor energi
• Mengurangi emisi gas rumah kaca
2 JENIS ENERGI
• PLT Air
• PLT Panas Bumi
• PLT Surya
• PLT Bayu
3 PENGEMBANGAN ET
Pengembangan Energi Terbarukan
dilakukan berdasarkan RUPTL, yang
mempertimbangkan:
• Target bauran energi terbarukan
• Keseimbangan supply-demand
• Keekonomian pembangkit listrik.
4 PENGADAAN
• Pemilihan langsung (pelelangan)
dan penunjukan langsung
6 TKDN
Pemanfaatan produk dalam negeri
(TKDN) dilaksanakan dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan
• PLT Biomassa
• PLT Biogas
• PLT Energi Laut
• PLT BBN
2
5 HARGA
• Mekanisme harga HPT dan
kesepakatan
• Tidak menggunakan Feed-in Tariff
(FIT).

3. esdm.go.id | @kesdm Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral|
KONSTRUKSI PERPRES 112/2022
PERCEPATAN PENGEMBANGAN ET UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
Pasal 1 Definisi dan pengertian
Pasal 2 Penyusunan dan Pelaksanan
RUPTL
Pasal 3 Pengakhiran Waktu Operasi
PLTU dan Ketentuan
Pelarangan Pembangunan
PLTU Baru
Pasal 4 Definisi dan ruang lingkup
energi terbarukan
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 14 - 19 Pelaksanaan Pembelian Tenaga
Listrik dari Pembangkit Tenaga
Listrik yang Seluruhnya
Dibangun oleh Badan Usaha
Pasal 20 Pelaksanaan Pembelian Tenaga
Listrik dari Pembangkit Tenaga
Listrik yang berasal dari Hibah
BAB III
PELAKSANAAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK
Pasal 22 – 27 Dukungan Insentif Fiskal dan Non
Fiskal dari Menteri terkait, kepala
lembaga, atau pemerintah daerah
Pasal 28 Harga Pembelian Tenaga Listrik
dan Pelaksanaan penawaran WKP
atau penugasan pengusahaan
panas bumi kepada BUMN
BAB V
DUKUNGAN PEMERINTAH
Pasal 41 – 42 Peralihan
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5 – 7Harga Patokan Tertinggi dan Harga
Kesepakatan
Pasal 8 Harga Fasilitas Jaringan
Pasal 9 Ketentuan Harga Patokan Tertinggi dan
Harga Kesepakatan
Pasal 10 Harga fasilitas baterai
Pasal 11 Ketentuan harga dari excess power
Pasal 12 Ketentuan harga dari PLT EBT Hibah
Pasal 13 Ketentuan Transaksi menggunakan Rupiah
BAB II
HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK
Pasal 21 Perjanjian Jual Beli Listrik
BAB IV
PERJANJIAN JUAL BELI LISTRIK
Pasal 29 Pembinaan dan Pengawasan
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
3

4. esdm.go.id | @kesdm Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral|
Penurunan GRK > 35% dalam 10 tahun
• Pengembangan teknologi
• Carbon offset
• Bauran ET
2050
TRANSISI ENERGI SEKTOR
KETENAGALISTRIKAN
Perpres 112/2022 Percepatan Pengembangan ET Untuk Penyediaan Tenaga Listrik
Pembangunan PLTU baru dilarang kecuali untuk:
1. PLTU dalam RUPTL sebelum Perpres
2. PLTU yang memenuhi syarat:
• Terintegrasi dengan Industri
• Berkomitmen melakukan pengurangan GRK > 35% dalam
10 tahun sejak PLTU beroperasi melalui pengembangan
teknologi, carbon offset, dan/atau bauran ET
• Beroperasi s.d 2050
Pelarangan PLTU
Menteri ESDM menyusun peta jalan percepatan
pengakhiran masa operasional PLTU, minimal memuat:
• Pengurangan emisi gas rumah kaca PLTU
• Strategi percepatan pengakhiran masa operasional PLTU
• Keselarasan antar berbagai kebijakan lainnya
Penyusunan Peta Jalan Pengakhiran
PLTU
4

5. esdm.go.id | @kesdm Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral|
HARGA PEMBELIAN
Perpres 112/2022 Percepatan Pengembangan ET Untuk Penyediaan Tenaga Listrik
Harga Patokan Tertinggi (HPT)
 PLTA
 PLTP
 PLTS Fotovoltaik
 PLTB
 PLTBm
 PLTBg
 Penambahan kapasitas (ekspansi) PLTP, PLTA, PLTS
Fotovoltaik, PLTBm, PLTBg
 Excess power PLTP, PLTA, PLTBm, PLTBg
Staging 2 tahap tanpa eskalasi dengan faktor lokasi berlaku pada
staging 1 untuk semua kapasitas
Ketentuan:
 Negosiasi dengan batas atas berdasarkan HPT
 Tanpa eskalasi selama jangka waktu PJBL (kecuali untuk PLTP)
 Berlaku sebagai persetujuan harga dari Menteri
Harga Kesepakatan
 PLTA Peaker
 PLT BBN
 PLT Energi Laut
Untuk semua kapasitas dan memerlukan persetujuan Menteri
Harga Pembelian Tenaga Listrik ET
 Harga fasilitas berdasarkan HPT 60% dari harga pembelian tenaga listrik,
berlaku sebagai persetujuan harga dari Menteri.
 Harga fasilitas > 60% dari harga pembelian tenaga listrik, wajib
mendapatkan persetujuan harga dari Menteri.
Fasilitas Baterai/Penyimpanan Energi
Harga Fasilitas Tenaga Listrik
 Business to Business.
 Jika harga fasilitas ≤ 30% dari harga pembelian tenaga listrik, kesepakatan
harga berlaku sebagai persetujuan Menteri.
 Jika harga fasilitas > 30% dari harga pembelian tenaga listrik, wajib
mendapatkan persetujuan harga dari Menteri.
Fasilitas Jaringan Tenaga Listrik
5
• Transaksi dalam rupiah dengan nilai tukar
JISDOR
• Evaluasi harga dilakukan setiap tahun
PT PLN diberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan
dan pembayaran dilaksanakan sesuai kemampuan negara berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Biaya Penggantian

6. esdm.go.id | @kesdm Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral|
PELAKSANAAN PEMBELIAN
Perpres 112/2022 Percepatan Pengembangan ET Untuk Penyediaan Tenaga Listrik
Pelaksanaan Pembelian
 PLTBm
 PLTBg
 PLT BBN
 PLT Energi Laut
Semua Kapasitas
Ketentuan:
 Dalam hal hanya terdapat 1 peserta Badan Usaha setelah dilakukan pemilihan
langsung dan pemilihan langsung ulang, pembelian Tenaga Listrik dilaksanakan
melalui penunjukan langsung.
 Durasi pengadaan: maksimal 180 hari.
 PLTA
 PLTA Peaker
 PLTS Fotovoltaik
 PLTB
Pemilihan Langsung
Semua Kapasitas
Ketentuan:
 Durasi pengadaan: maksimal 90 hari.
 PLTA/M/MH Waduk PUPR (berlaku sebagai penugasan)
 PLTP (berlaku sebagai penugasan)
 Ekspansi PLTA, PLTP, PLTS Fotovoltaik, PLTB, PLTBm, PLTBg
 Excess power dari PLTA, PLTP, PLTBm dan PLTBg
Penunjukan Langsung
 Dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Menteri kepada PT PLN
 Berlaku sebagai penunjukan langsung dan persetujuan harga dari Menteri
Pembangkit Hibah
Berdasarkan penawaran kuota kapasitas dalam RUPTL
PLTA, PLTA Peaker, PLTS Fotovoltaik, PLTB, PLT BBN dan
Energi Laut
PLTBm dan PLTBg
PLTP
 Dari pemegang IPB, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi,
atau pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas
bumi, dilakukan terhadap pemegang IPB, pemegang kuasa pengusahaan
sumber daya panas bumi, atau pemegang kontrak operasi bersama
pengusahaan sumber daya panas bumi yang telah menyelesaikan kegiatan
eksplorasi dan memiliki cadangan terbukti panas bumi yang cukup untuk
kelangsungan operasi PLTP selama masa PJBL atau PJBU
 Dari pemegang IUPTL dari PLTP dilakukan terhadap pemegang IUPTL yang telah
memiliki komitmen supply uap panas bumi untuk kelangsungan operasi PLTP
selama masa PJBL
Dilakukan terhadap Badan Usaha pengembang PLTBm dan PLTBg yang memiliki
feedstock yang cukup selama masa PJBL
Proses Pembelian
 Dilakukan seleksi awal oleh PT PLN (Persero) melalui Daftar
Penyedia Terseleksi (DPT) setiap 3 bulan
 Pengecualain:
 PLTA/M/MH Waduk PUPR
 PLTP (berlaku sebagai penugasan)
 Ekspansi PLTA, PLTP, PLTS Fotovoltaik, PLTB, PLTBm, PLTBg
 Excess power dari PLTA, PLTP, PLTBm dan PLTBg
Ketentuan Pembelian
6

7. esdm.go.id | @kesdm Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral|
Menteri ESDM
menetapkan
pedoman PJBL
melalui Peraturan
Menteri
CONTRACT
Penandatanganan
PJBL antara
PPL dan PLN
Penetapan
Pengembang
Pembangkit Listrik
(PPL)
Badan Usaha
pemenang
pemilihan/
penunjukan langsung
PT PLN (Persero) Konsumen
PPL ET
Sell
Buy
Sell
Buy
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL/PPA)
PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK
Perpres 112/2022 Percepatan Pengembangan ET Untuk Penyediaan Tenaga Listrik
7

8. esdm.go.id | @kesdm Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral|
Menteri ESDM: Menyusun rencana pengembangan PLT ET serta
menetapkan kuota ET.
Menteri Keuangan
• Memberikan insentif fiskal dan non-fiskal
• Memberikan Insentif fiskal:
a. fasilitas PPh;
b. fasilitas impor;
c. fasilitas keringanan PBB;
d. dukungan pengembangan panas bumi; dan/atau
e. dukungan pembiayaan dan/atau penjaminan melalui BUMN.
• Memberikan kompensasi kepada PT PLN atas semua biaya yang
dikeluarkan apabila harga beli listrik dalam Perpres > BPP PT PLN.
Menteri BUMN: Menetapkan target pemanfaatan ET dalam
indikator kinerja PT PLN
Menteri ATR/BPN: Kemudahan perizinanan dan memberikan
prioritas pemanfaatan ET dalam perencanaan tata ruang nasional.
Menteri LHK: Kemudahan perizinan untuk penggunaan lahan di
kawasan hutan dan keringanan biaya dalam rangka pengembangan
ET.
Menteri Perindustrian
Pemberian dukungan kepada Badan Usaha dengan
memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri melalui:
a. penciptaan kemampuan pasok
b. penetapan kuota impor komponen pembangkit ET.
c. verifikasi TKDN komponen pembangkit ET.
d. penyusunan roadmap pengembangan industri pendukung
ketenagalistrikan
Menteri PUPR: Kemudahan perizinan dan keringanan biaya
dalam rangka pengembangan ET.
Menteri Dalam Negeri: Penyusunan kebijakan untuk
mendukung pengembangan PLT ET di lingkup pemerintah daerah
Pemerintah Daerah: Kemudahan perizinan, insentif
(keringanan pajak bumi dan bangunan), dan jaminan
ketersediaan lahan kepada pengembangan pembangkit listrik
energi terbarukan.
Kepala BKPM: Memastikan kemudahan penerbitan perizinan
dalam pengembangan energi baru terbarukan di pusat dan
daerah
Menko Maritim dan Investasi: Mengkordinasikan
perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan Pemerintah.
Dalam hal ketentuan mengenai pemberian insentif fiskal dan nonfiskal belum ditetapkan atau telah ada namun perlu penyesuaian, Menteri/Kepala Lembaga atau
Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun setelah Perpres ini mulai berlaku.
DUKUNGAN PEMERINTAH
8

9. esdm.go.id | @kesdm Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral|
PEMBINAAN & PENGAWASAN
Perpres 112/2022 Percepatan Pengembangan ET Untuk Penyediaan Tenaga Listrik
PELAPORAN
1. PT PLN melaporkan kepada Menteri ESDM paling
lambat 5 hari kerja setelah penandatanganan PJB,
dilengkapi NIB PPL, struktur biaya dan financial
model.
2. PT PLN melaporkan kemajuan pelaksanaan
pembangunan dan capaian TKDN PLT ET kepada
Menteri ESDM setiap 6 bulan s.d COD.
9

10. esdm.go.id | @kesdm Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral|
PLTP
PERALIHAN (1/2)
Perpres 112/2022 Percepatan Pengembangan ET Untuk Penyediaan Tenaga Listrik
10
PLTS
PLTB PLTBm, PLTBg
1. Sebelum Perpres terbit telah menandatangani PJBL dan PJBU maka dinyatakan tetap berlaku
2. Badan Usaha yang telah mendapatkan:
• Persetujuan harga dan/atau penugasan pembelian dari Menteri, namun belum PJBL; dan/atau
• Persetujuan harga uap panas bumi dari Menteri, namun belum PJBU
Maka:
• Proses pelaksanaan pembelian dan harga listrik dan/atau pembelian uap panas bumi sesuai peraturan sebelum Perpres
PLTA, PLTB, PLTS, PLTBm, PLTBg
1. Sebelum Perpres terbit telah:
• Selesai pengadaan dan harga telah disepakati, dan
• Belum mendapatkan Persetujuan Harga dari Menteri
Maka:
• Harga sesuai dengan yang telah disepakati sepanjang ≤ dari Perpres.
• Apabila harga > dari Perpres, harus mendapat persetujuan Menteri.
2. Sebelum Perpres terbit sedang proses pengadaan s.d tahap penawaran harga
Maka:
Pelaksanaan pembelian dan harga sesuai dengan ketentuan peraturan sebelum Perpres berlaku.
PLTA

11. esdm.go.id | @kesdm Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral|
PERALIHAN (2/2)
Perpres 112/2022 Percepatan Pengembangan ET Untuk Penyediaan Tenaga Listrik
PLTP
1. Sebelum Perpres, Badan Usaha yang telah:
Mendapatkan IPB dan belum mendapatkan
persetujuan harga, maka proses pelaksanaan
pembelian dan harga sesuai Perpres
2. Proses renegosiasi sebelum Perpres, dapat
dilanjutkan sampai dihasilkan kesepakatan (maks 6
bln setelah Perpres) , dalam hal harga:
•≤ dari harga Perpres (tanpa persetujuan Menteri)
•> dari harga Perpres (persetujuan Menteri)
Apabila dalam 6 bln tidak disepakati maka
dikembalikan kepada PJBL/PJBU
11
PLTA
Telah mendapatkan PPTA atau
penetapan calon pengembang
sebelum Perpres dan belum PJB,
maka berlaku:
• Penunjukan langsung (maks
12 bln setelah Perpres)
• Harga pembelian sesuai
Perpres.
Apabila Badan Usaha tidak siap
maka Menteri akan melakukan
pencabutan penetapan

12. esdm.go.id | @kesdm Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral| 12
TINDAK LANJUT
Perpres 112/2022 Percepatan Pengembangan ET Untuk Penyediaan Tenaga Listrik
Kewenangan KESDM:
1. Permen ESDM terkait Pedoman PJBL untuk PLT ET
2. Permen ESDM terkait mekanisme penugasan pembelian Tenaga Listrik Hibah dari Menteri kepada PT PLN
3. Permen ESDM terkait Dukungan Pengembangan Panas Bumi untuk Penambahan Data, PSP dan PSPE, Penanggungan Resiko, dan Fasilitas
Pembiayaan
4. Permen ESDM tentang Harga Pembelian Listrik dari Pembangkit Listrik Energi Terbarukan (dalam hal terjadi perubahan harga patokan
tertinggi)
5. Kepmen ESDM tentang Peta Jalan NZE 2060 Sektor Energi
6. Kepmen ESDM tentang Peta Jalan Percepatan Pengakhiran Masa Operasional PLTU dan Penetapan PLTU yang Dilakukan Percepatan
Pengakhiran Waktu Operasi
7. Kepmen Pencabutan PPTA yang belum PJBL oleh MESDM
Kewenangan K/L lain:
1. PMK terkait Dukungan fiskal untuk PLTU yang dipercepat masa operasional
2. Permenperin terkait dukungan prioritas penggunaan produk dalam negeri
3. Regulasi oleh K/L dan Pemerintah Daerah terkait dukungan insentif fiskal dan nonfiskal oleh K/L
terkait apabila belum ada atau sudah ada namun perlu penyesuaian
4. Permen ESDM dan PMK terkait Dukungan Pengembangan Panas Bumi untuk Penambahan Data, PSP
dan PSPE, Penanggungan Resiko, dan Fasilitas Pembiayaan

13. HARGA JUAL LISTRIK DARI PLT EBT (1/3)
13
Hydro Power Plant (PLTA)
Solar PV Power Plant
Kapasitas (MW)
Harga Patokan Tertinggi (HPT)
(≤ 1 MW) >1 MW s.d. 3 MW >3 MW s.d. 5 MW >5 MW s.d 20 MW >20 MW s.d. 50 MW >50 MW s.d. 100 MW >100 MW
Stg Tahun
1-10
Stg
Tahun
11-30
Stg
Tahun
1-10
Stg
Tahun
11-30
Stg
Tahun
1-10
Stg
Tahun
11-30
Stg Tahun
1-10
Stg
Tahun
11-30
Stg Tahun
1-10
Stg
Tahun
11-30
Stg Tahun
1-10
Stg
Tahun
11-30
Stg
Tahun
1-10
Stg
Tahun
11-30
(cent $/kWh) 11,23 x F 7,02 10,92 x F 6,82 9,65 x F 6,03 9,09 x F 5,68 8,86 x F 5,54 7,81 x F 4,88 6,74 x F 4,21
LCOE c$/kWh) 9,90 9,62 8,50 8,0 7,80 6,80 5,80
Capacity (MW)
Harga Patokan Tertinggi (HPT)
(≤ 1 MW) >1 MW s.d. 3 MW >3 MW s.d. 5 MW >5 MW s.d 10 MW >10 MW s.d. 20 MW >20 MW
Stg Tahun
1-10
Stg Tahun
11-30
Stg Tahun
1-10
Stg Tahun
11-30
Stg Tahun
1-10
Stg Tahun
11-30
Stg Tahun
1-10
Stg Tahun
11-30
Stg Tahun
1-10
Stg Tahun
11-30
Stg Tahun
1-10
Stg Tahun
11-30
(cent $/kWh) 11,47 x F 6,88 9,94 x F 5,97 8,77 x F 5,26 8,26 x F 4,96 7,94 x F 4,76 6,95 x F 4,17
LCOE c$/kWh) 9,75 8,45 7,25 6,83 6,56 5,83
Wind Power Plant
Capacity (MW)
Harga Patokan Tertinggi (HPT)
≤ 5 MW >5 MW s.d 20 MW >20 MW
Staging Tahun 1-10 Staging Tahun 11-30 Staging Tahun 1-10 Staging Tahun 11-30 Staging Tahun 1-10 Staging Tahun 11-30
(cent $/kWh) 11,22 x F 6,73 10,26 x F 6,15 9,54 x F 5,73
LCOE c$/kWh) 9,41 8,60 8,00

14. Geothermal Power Plant
Electricity Price
Steam Price
Capacity (MW)
Ceiling Price (HPT)
s.d 10 MW >10 MW s.d. 50 MW >50 MW s.d 100MW >100 MW
Stg Year
1-10
Stg Year
11-30
Stg Year
1-10
Stg Year
11-30
Stg Year
1-10
Stg Year
11-30
Stg Year
1-10
Stg Year
11-30
Staging Price (cent $/kWh) 9,76 x F 8,30 9,41 x F 8,00 8,64 x F 7,35 7,65 x F 6,50
Levelized Price (cent $/kWh) 9,25 8,92 8,19 7,25
Capacity (MW)
Ceiling Price (HPT)
s.d 10 MW >10 MW s.d. 50 MW >50 MW s.d 100MW >100 MW
Stg Year
1-10
Stg Year
11-30
Stg Year
1-10
Stg Year
11-30
Stg Year
1-10
Stg Year
11-30
Stg Year
1-10
Stg Year
11-30
Staging Price (cent $/kWh) 6,60 x F 5,60 6,25 x F 5,31 5,48 x F 4,65 4,48 x F1 3,81
Levelized Price(cent $/kWh) 6,25 5,92 5,19 4,25
HARGA JUAL LISTRIK DARI PLT EBT (2/3)

15. Biomass Power Plant
Capacity (MW)
Ceiling Price (HPT)
(≤ 1 MW) >1 MW s.d. 3 MW >3 MW s.d. 5 MW >5 MW s.d 10 MW >10 MW
Stg Year
1-10
Stg Year
11-25
Stg Year
1-10
Stg Year
11-25
Stg Year
1-10
Stg Year
11-25
Stg Year
1-10
Stg Year
11-25
Stg Year
1-10
Stg Year
11-25
(cent $/kWh) 11,55 x F 9,24 10,73 x F 8,59 10,20 x F 8,16 9,86 x F 7,89 9,29 x F 7,43
LCOE
(cent $/kWh)
10,63 9,88 8,94 8,68 8,18
Biogas Power Plant
Capacity (MW)
Ceiling Price (HPT)
(≤ 1 MW) >1 MW s.d. 3 MW >3 MW s.d. 5 MW >5 MW s.d 10 MW >10 MW
Stg Year
1-10
Stg Year
11-20
Stg Year
1-10
Stg Year
11-20
Stg Year
1-10
Stg Year
11-20
Stg Year
1-10
Stg Year
11-20
Stg Year
1-10
Stg Year
11-20
(cent $/kWh) 10,18 x F 6,11 9,81 x F 5,89 8,99 x F 5,39 8,51 x F 5,10 7,44 x F 4,46
LCOE
(cent $/kWh)
8,94 8,61 7,39 7,01 6,12
HARGA JUAL LISTRIK DARI PLT EBT (3/3)

16. PETA
INDONESI
Location F
Sumatera 1,10
- Kep. Riau 1,20
- Mentawai 1,20
- Babel 1,10
- Pulau Kecil 1,15
Location F
Jamali 1,00
- Pulau Kecil 1,10
Jawa Madura Bali
Location F
Kalimantan 1,10
- Pulau Kecil 1,15
Sumatera
• Price = Staging Price x Location Factor
• Location Factor only applied to 1st Stage Price
Location F
Sulawesi 1,10
- Pulau Kecil 1,15
Sulawesi
Location F
Maluku Utara 1,25
- Pulau Kecil 1,30
Maluku 1,25
- Pulau Kecil 1,30
Maluku Maluku Utara
Location F
Papua Barat 1,50
Papua 1,50
Papua Papua Barat
Location F
Nusa Tenggara 1,20
- Pulau Besar 1,20
- Pulau Kecil 1,25
Nusa Tenggara
Kalimantan
FAKTOR LOKASI

17. TERIMA KASIH
Jl. Pegangsaan Timur No.1, RT.1/RW.1, Pegangsaan, Kec. Menteng,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320