Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
MATERI FUNGSI PENGAWASAN BPD- KEC SINDANG.pptx
1. FUNGSI PENGAWASAN BPD TERHADAP
KINERJA KEPALA DESA
YUYUN SUHENDI
INSPEKTUR PEMBANTU IV
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN INDRAMAYU
2. DASAR HUKUM
1. UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TTG DESA
2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TTG PERUBAHAN KEDUA PP 43 TAHUN
2014 TTG PELAKSANAAN UUN NOMOR 6 TAHUN 2014
3. PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 TTG BPD
4. PERMENDAGRI NOMOR 73 TAHUN 2020 TTG PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA
5. PERMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2014 TTG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
6. PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 TTG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
7. PERMENDES NOMOR 16 TAHUN 2019 TTG MUSDES PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
8. PERMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TTG PENGELOLAAN ASET DESA
9. PERMENDAGRI NOMOR 46 TAHUN 2016 TTG LAPORAN KEPALA DESA
10. PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2017 TTG SPM DESA
11. PERMENDES NOMOR 4 TAHUN 2015 TTG BUMDES
3. D E S A
DESA adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lainnya , yang selanjutnya disebut
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang BERWENANG UNTUK
MENGATUR DAN MENGURUS urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul dan atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia .
B P D
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain
adalah Lembaga yang melaksanakan FUNGSI PEMERINTAHAN yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis .
4.
5.
6. FUNGSI B P D
Permendagri 110 Th 2016 pasal 31
BPD mempunyai fungsi :
1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa
Bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa
7. Pelaksanaan pengawasan
kinerja Kepala Desa , dilakukan
melalui :
1. Perencanaan Kegiatan
Pemerintahan Desa
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Pelaporan penyelenggaraan
pemerintahan Desa
Bentuk Pengawasan
Kinerja Kepala Desa
MONITORING DAN
EVALUASI
Hasil pengawasan kinerja Kepala
Desa
MERUPAKAN BAGIAN
LAPORAN KINERJA BPD
PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA
Permendagri 110 Thn 2016 Pasal 46-47
8. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam
Pengelolaan Keuangan Desa , melalui :
1. Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Pemerintahan Desa
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Laporan Pelaksanaan APB Desa dan
4. Capaian pelaksanaan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Permendagri Nomor 73 Thn 2020 Pasal 5,20,21 dan 22
Hasil Pengawasan
BPD disampaikan
kepada Kepala
Desa dalam
musyawarah BPD
9. LANGKAH KERJA DAN INSTRUMEN
PELAKSANAAN PENGAWASAN BPD DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
Lampiran Permendagri 73 Th 2020
10. EVALUASI BPD
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA ( LKPPD )
Permendagri 110 Thn 2016 Pasal 48,49
Evaluasi terhadap Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa (LKPPD) , meliputi :
1. Capaian pelaksanaan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa
2. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi
dan Pemerintah Kabupaten
3. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan
perundang undangan
4. Prestasi Kepala Desa
11. Hasil Evaluasi terhadap LKPPD, BPD dapat :
1. Membuat catatan tentang Kinerja Kepala Desa
2. Meminta keterangan atau informasi
3. Menyatakan pendapat dan
4. Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa
