Laporan ini merangkum kinerja Badan Permusyawaratan Desa Wonoyoso selama tahun anggaran 2022, mencakup pengelolaan aspirasi masyarakat, penyusunan peraturan desa, penciptaan kondisi kondusif dalam pemerintahan desa, pelaksanaan musyawarah desa dan perencanaan pembangunan, serta pelaksanaan kerja sama antar desa.

1. PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUWARASAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOYOSO
KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOYOSO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN KINERJA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOYOSO
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOYOSO
TAHUN 2023

2. PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUWARASAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOYOSO
KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOYOSO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN KINERJA
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA WONOYOSO
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOYOSO
Membaca : Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran
2022
Memperhatikan : 1. Beberapa usulan dan pendapat dalam Musyawarah paripurna Badan
Permusyawaratan Desa Wonoyoso tentang Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022
: 2. Beberapa catatan dari hasil pengawasan di lapangan terhadap
Penyelenggaraan Pemerintahan desa Tahun Anggaran 2022
Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46, 47, 48, dan 49 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa,
maka di pandang perlu menetapkan Laporan Evaluasi Kinerja Kepala Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021 dalam Laporan Kinerja Badan
Permusyawaratan
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

3. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara
Rebpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88;. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara
Rebpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57;.Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Teknis Peraturan Di Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan
Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah Desa, Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 6;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan
Aset Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang
Kewenangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1037;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan
Kepala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang
Administrasi Pemerintahan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1100;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor89;
12. Peraturan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan
Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor161;

4. 13. Peraturan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor158;
14. Peraturan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 157);
MEMUTUSKAN
Menetapkan : LAPORAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
WONOYOSO, AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022
Pasal 1
Laporan ini meliputi Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dan
Laporan Evaluasi Kinerja Kepala Desa dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan,
Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan
masyarakatan Tahun Anggaran 2022;
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dan
Laporan Evaluasi Kinerja Kepala Desa dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan,
Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan
masyarakatan Tahun Anggaran 2022; sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum
dalam lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini;
Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini;
Pasal 4
(1) Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan;
(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini dengan penempatannya dalam
Berita Desa Wonoyoso;
Ditetapkan : Di Desa Wonoyoso
Pada tanggal : 21 Maret 2023
KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WONOYOSO
SUKINA

5. PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUWARASAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOYOSO
BERITA ACARA
TAHUN ANGGARAN 2022
LAPORAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOYOSO
Pada hari ini Selasa tanggal 21 bulan Maret Tahun 2023, bertempat di Balai Desa Wonoyoso, menindak-
lanjuti penyampaian Kepala Desa Wonoyoso perihal Laporan Keterangan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022, Badan Pemusyawaratan Desa Wonoyoso mengadakan
musyawarah membahas Laporan tersebut.
Setelah melalui pembahasan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan meperhatikan usul serta
saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Wonoyoso menyatakan memutuskan
Laporan Evaluasi Kinerja Kepala Desa atas Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Tahun Anggaran 2022 Menjadi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tentang Laporan Kinerja
Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2022.
Demikian Berita Acara Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tentang Laporan Kinerja Badan
Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman evaluasi selanjutnya.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOYOSO
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
01 02 03 04
1 SUKINA Ketua merangkap Anggota 1.
2 RANTI Wakil Ketua merangkap Anggota 2.
3 WIDI ASTUTI Sekretaris merangkap Anggota 3.
4 DANI AHMAD RIFAI Ketua Bidang I 4.
5 TURIMAN Ketua Bidang II 5.
6 ENDANG SUPRIYATMI Anggota Bidang I 6.
7 SYAMSINAH Anggota Bidang II 7.
Ketua BPD
SUKINA
Wakil Ketua BPD
RANTI

6. LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : 2
TANGGAL : 21 MARET 2023
TENTANG : LAPORAN EVALUASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

7. PENGANTAR
Atas Ridho dan dengan Rahmat Alloh Tuhan Yang Maha Esa kami dapat menyampaikan Laporan Kinerja Badan
Permusyawaratan Desa ini adalah merupakan hasil usaha dan upaya konsekuensi kami atas tugas pokok dan
fungsi, serta beban dan tanggung jawab kami sebagai Badan Permusyawaratan Desa Wonoyoso.
Adapun Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa ini disusun adalah merupakan hasil dari jaring aspirasi
masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa selama satu tahun anggaran 2021, pengawasan
yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan,
Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa, serta hasil Evaluasi Kinerja Kepala Desa yang kami padukan antara hasil penyerapan aspirasi
masyarakat, hasil pengawasan kinerja Pemerintah Desa dan hasil pencermatan atas Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Selanjutnya perlu disampikan banyak terima kasih kepada masyarakat yang bersungguh-sungguh dan sepenuhnya
membantu Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kami sebagai badan
legeslasi, aspirasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Desa.
Demikian Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa ini yang dapat disampaikan guna perhatian dan maklum
adanya.
Desa Wonoyoso, 21 Maret 2023
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA
SUKINA

8. DAFTAR ISI
PENGANTAR
DAFTAR ISI Halaman
BAB I : PENDAHULUAN
A. KINERJA
B. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN
C. DASAR HUKUM LAPORAN
1
2
2
BAB II : PELAKSANAAN TUGAS BPD
A. PENGELOLAAN ASPIRASI MAYARAKAT DESA
B. PENYUSUNAN DAN ATAU PEMBAHASAN
PERATURAN DESA
4
5
BAB III : PENCIPTAAN KEADAAN KONDUSIF DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
A. JARING ASPIRASI MASYARAKAT
B. KOORDINASI PEMERITAHAN DESA
8
10
BAB IV : PELAKSANAAN TUGAS LAIN
A. PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA
B. PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA
C. PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DESA
12
14
16
BAB V : PELAKSANAAN PENGAWAS KINERJA KEPALA DESA
A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA
B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
18
19
19
20
BAB VI : PENUTUP
A. KESIMPULAN LAPORAN
B. PENYAMPAIAN UCAPAN TERIMA KASIG
C. SARAN DAN PERMOHONAN PETUNJUK SERTA
ARAHAN LEBIH LANJUT
21
21
21
LAMPIRAN - LAMPIRAN 24

9. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. KINERJA
1. PENGERTIAN
Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya. Kinerja juga dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi perusahaan yang
tertuang dalam perumusan strategi planning suatu perusahaan. Penilaian tersebut tidak terlepas
dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam
proses penyusunan kebijakan / program / kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh
terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.
Dengan demikian bahwa kinerja maupun prestasi kerja merupakan cerminan hasil yang dicapai
oleh seseorang atau sekelompok orang. Kinerja perorangan ( individual performance ) dengan
kinerja lembaga ( institutional performance ) atau kinerja perusahaan ( corporateperformance )
terdapat hubungan yang erat. Dengan kata lain apabila kinerja karyawan ( individual
performance ) baik maka kemungkinan besar kinerja perusahaan ( corporate performance ) juga
baik.
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
a) Kemampuan mereka
b) Motivasi
c) Dukungan yang diterima
d) Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan dan,
e) Hubungan mereka dengan organisasi
3. INDIKATOR
Prestasi atau kinerja indikator yang dapat digunakan untuk mengukur yaitu sebagai berikut:
a) Produktivitas, bahwa produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga
mengukur efek tivitas pelayanan. Dan pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input
dan output.
b) Kualitas layanan, maksud nya bahwa kualitas dari pelayanan yang diberikan sangat penting
untuk dipertahankan.
c) Responsivitas, maksudnya bahwa birokrasi harus memiliki kemampuan untuk mengenali
kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan
program – program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
d) Responsibilitas, maksudnya bahwa pelaksanaan kegiatan harus dilakukan sesuai dengan
prinsip-prinsip administrasi yang benar dan kebijakan borokrasi baik yang eksplisit maupun
yang implisit.
e) Akuntabilitas maksudnya bahwa seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi tunduk
kepada pejabat politik tersebut dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan
rakyat atau umum.
4. MANFAAT
Manfaat evaluasi kinerja bagi semua pihak adalah agar mereka mengetahui :
a) Bagi Institusi yang dinilai :
1) Meningkatkan motivasi
2) Meningkatkan kepuasan hidup
3) Adanya kejelasan standar hasil yang ditetapkan

10. 2
4) Umpan balik dari kinerja lalu yang kurang akurat dan konstruktif
5) Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan menjadi lebih besar
6) Kesempatan untuk mendiskusikan cita-cita dan bimbingan apapun dorongan atau
pelatihan yang diperlukan untuk memnuhi cita-cita
7) Meningkatkan hubungan yang harmonis dan aktif dengan atasan.
b) Bagi Institusi penilai :
1) Kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasikan kecenderungan kinerja
Pemerintah untuk perbaikan manajeman selanjutnya.
2) Kesempatan untuk menjelaskan tujuan dan prioritas penilai dengan memberikan
pandangan yang lebih baik terhadap bagaimana mereka dapat memberikan kontribusi
yang lebih besar kepada Masyarakat.
3) Sebagai media untuk menigkatkan interpersonal relationship atau hubungan antara
pribadi antara Pemerintah dan masyarakat.
4) Dapat sebagai sarana meningkatkan motivasi Pemerintah dengan lebih memusatkan
perhatian kepada Kepentingan masyarakat.
5) Bisa mengidentifikasikan kesempatan untuk rotasi atau perubahan tugas personal.
B. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN
Penyusunan Laporan Evaluasi Badan Permusyawaratan Desa atas Kinerja Pemerintahan Desa Akhir
Tahun Anggaran ini mempunyai tujuan sebagai berikut :
1. Agar desa memiliki dokumen Laporan Evaluasi Kinerja BPD akhir tahun anggaran yang
berkekuatan hukum tetap.
2. Sebagai dasar pembanding evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa pada
tahun berikutnya.
3. Untuk tolak ukur pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bisa di
pertanggung jawaban kepada Bupati setiap akhir tahun.
C. DASAR HUKUM LAPORAN
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539. Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558; sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Rebpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88;.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694; sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

11. 3
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Rebpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57;.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa,
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan
Di Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata
kerja Pemerintah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa, Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan
Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan
Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor89;
12. Peraturan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4
Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha
Milik Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor161;
13. Peraturan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor158;
14. Peraturan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2
Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 157);

12. 4
BAB II
PELAKSANAAN TUGAS BPD
A. PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA
BPD dalam pemerintahan desa berkedudukan sebagai lembaga legislatif, yaitu sebagai badan untuk
tempat berdiskusi bagi para wakil masyarakat desa. Dalam proses berdiskusinya itu, para anggota
BPD berkedudukan sebagai wakil dari kelompok masyarakat yang memilihnya. Dengan demikian,
BPD berada dalam posisi / kedudukan dipihak masyarakat, bukan dipihak lembaga eksekutif desa,
yaitu bukan sebagai pelaksana pemerintahan desa sebagaimana kedudukan kepala desa beserta
perangkatnya. Berdasarkan kedudukannya itu, BPD pada dasarnya memiliki tugas – tugas pokok
untuk :
1. Merumuskan peraturan – peraturan ( legislating function ) yang dibutuhkan oleh Desa, yang
nantinya disahkan oleh Surat Keputusan Kepala Desa.
2. Bersama – sama Kepala Desa membuat Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa
( budgeting function ).
3. Mengawasi eksekutif desa ( Kepala Desa beserta Perangkatnya ) dalam pelaksanaan
pemerintahan sehari – hari ( controlling function ).
Dalam melakukan tugas pokok yang pertama dan kedua, yaitu fungsi perumusan peraturan dan
fungsi penganggaran, BPD berkewajiban untuk :
1. Menggali ( mencari sendiri secara proaktif aspirasi masyarakat ke lapangan ).
2. Menampung ( menerima aspirasi masyarakat yang datang ke kantor ).
3. Mempelajari (menguasai segala peraturan perundang – undangan yang berlaku yang berkaitan
dengan program pembangunan / pemerintahan di desa).
4. Mendiskusikan ( membicarakan ketiga hal itu secara bersama – sama diluar musyawarah resmi
BPD ).
5. Merancang ( merencanakan secara matang hal – hal pokok ( secara berurutan berdasarkan skala
prioritas ) yang akan diputuskan dalam musyawarah BPD ).
6. Merumuskan ( memutuskan rumusan - rumusan peraturan desa, program pembangunan desa,
anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, dan yang lainnya untuk disahkan oleh
Kepala Desa ).
Aspirasi masyarakat desa, dengan demikian dapat dirumuskan dalam bentuk :
1. Peraturan - peraturan Desa yang sifatnya mengatur, membatasi, melarang, dan member sanksi
atas pelanggaran aturan yang dilarang demi terwujudnya keamanan, ketertiban, dan
kesejahteraan masyarakat desa.
2. Program – program pembangunan desa untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka
pendek.
3. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
4. Program – program / perjanjian – perjanjian kerja sama pembangunan antara pihak Desa dan
pihak – pihak lain, baik dengan yang berasal dari dalam maupun dari luar desa nya.
5. Prosedur pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Kepala Desa.
6. Program – program pembangunan desa yang diusulkan untuk disubsidi / dibiayai oleh
Pemerintah tingkat atasnya.

13. 5
B. PENYUSUNAN DAN ATAU PEMBAHASAN PERATURAN DESA
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, musyawarah desa merupakan forum
permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa,
dan unsur dari masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam
penyelenggaraan pemerintahan di desa.
Adapun hal-hal yang dimusyawarahkan antara lain:
1. Penataan desa
2. Perencanaan desa
3. Kerjasama desa
4. Rencana investasi yang masuk ke desa
5. Pembentukan Bumdes
6. Penambahan dan pelepasan aset desa, dan
7. Kejadian luar biasa.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun
2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah
Desa Pasal 2 (dua), menjelaskan bahwa musyawarah desa minimial dilakukan 1 kali dalam
satu tahun atau sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya dalam Pasal 3 (tiga) dijelaskan bahwa
Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel
dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat. Pasal 3 (tiga) juga menjelaskan
hak dan kewajiban masyarakat. Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa
meliputi:
1. Mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal bersifat strategis yang
akan dibahas dalam Musyawarah Desa.
2. Mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindak lanjut hasil
keputusan Musyawarah Desa.
3. Mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta
Musyawarah Desa.
4. Mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan
pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yang bersifat strategis
selama berlangsungnya Musyawarah Desa.
5. Menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama
berlangsungnya Musyawarah Desa.
Sementara itu, kewajiban masyarakat desa dalam musyawarah desa meliputi:
1. Mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui
Musyawarah Desa.
2. Mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi, pandangan dan
kepentingan berkaitan hal – hal yang bersifat strategi.
3. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa secara partisipatif,
demokratis, transparan dan akuntabel.
4. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram selama proses
berlangsungnya Musyawarah Desa.
5. Melaksanakan nilai – nilai permusyawaratan, permufakatan proses kekeluargaan, dan
kegotong - royongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik.

14. 6
Data Penyusunan dan Pembahasan Perdes Tahun Anggaran 2022
NO JUDUL PERATURAN DESA ISI SINGKAT PERATURAN DESA
DISEPAKATI DITETAPKAN
DIUNDANGKAN
01 02 03 04
1 Persiapan Musyawarah Desa Khusus tentang penetapan
jumlah KPM BLT-DD
(7 Januari 2022)
Persiapan Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS)
tentang penetapan jumlah KPM BLT-DD sebanyak 102
KPM pada tahun 2022 dengan jumlah dana sebesar 40%
dari Dana Desa.
Ya
2 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun
Anggaran 2021
(2 Maret 2022)
Pembahasan draft laporan pertanggungjawaban
realisasi APB desa wonoyoso tahun anggaran 2021 dari
pemerintah desa wonoyoso
Ya
3 Laporan Kinerja BPD Tahun Anggaran 2021
(26 Maret 2022)
Pembahasan draft laporan kinerja BPD selama tahun
2021
Ya
4 Laporan Kinerja BPD Tahun Anggaran 2021
(23 April 2022)
Pembahasan draft laporan kinerja BPD selama tahun
2021
Ya
5 Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Tertib
Musyawarah di Desa Wonoyoso
(17 September 2022)
Pembahasan draft Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022
tentang Tata Tertib Musyawarah di Desa Wonoyoso
Ya
6 Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan
Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2021 tentang RKP Desa
Wonoyoso Tahun 2022
(18 September 2022)
Pembahasan draft Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 10 Tahun
2021 tentang RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
Ya
7 Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan
APB Desa Tahun 2022
(19 September 2022)
Pembahasan draft Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2022
tentang Perubahan APB Desa Tahun 2022
Ya
8 Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 tentang RKP Tahun
2023
(20 September 2022)
Pembahasan draft Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022
tentang RKP Tahun 2023
Ya

15. 7
NO JUDUL PERATURAN DESA ISI SINGKAT PERATURAN DESA
DISEPAKATI DITETAPKAN
DIUNDANGKAN
01 02 03 04
9 Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2023
(21 Desember 2022)
Pembahasan draft Peraturan Desa tentang APB Desa
Tahun 2023
Ya

16. 8
BAB III
PENCIPTAAN KEADAAN KONDUSIF DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
A. JARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT
Badan Permusywaratan Desa ( BPD ) merupakan suatu lembaga atau organisasi yang ada di desa yang
berkedudukan sebagai wakil masyarakat desa dalam pemerintahan desa dan /atau lembaga legislatiF
yang ada di Desa, salah satu fungsi yang disebutkan dalam Undang –Undang Nomor 6 tahun 2014
adalah menampung dan menerapkan aspirasi masyarakat. Dalam Negara yang menganut sIstem
demokrasi, kedaulatan tertinggi ada pada rakyat, aspirasi masyarakat merupakan tolak ukur atau akar
dari penerapan pemerintahan yang demokratis, dengan kata lain dalam Negara yang menganut sIstem
demokrasi aspirasi masyarakat merupakan awal segala kebijakan yang di buat oleh pemerintah.
Banyak metode atau cara – cara untuk mengefektifkan penampung aspirasi. Tentunya harus
menyesuaikan dengan letak geografis, kearipan local yang ada di suatu desa. Berdasarkan alasan
tersebut, metode yang efektif diterapkan BPD untuk mendukung kinerjanya dalam menampung
aspirasi masyarakat desa antara lain:
1. Menyelenggarakan Musyawarah Desa (MUSDES).
2. Memanfaatkan Kemajuan Teknologi Informasi dan / atau Social Network.
3. Menyediakan Rumah Aspirasi.
4. Berinteraksi Secara Langsung Dengan Masyarakat Desa.
5. Melaksanakan Diskusi.

17. 9
Data Kegiatan Jaring Aspirasi Masyarakat Tahun Anggaran 2022
NO Tanggal Kegiatan Uraian Keterangan Keterangan
1 24 Maret 2022 Jaring aspirasi
Kegiatan jaring aspirasi melalui kegiatan arisan rutin di Dukuh Emprak
RT:05 RW:03
2 06 April 2022 Jaring aspirasi
Kegiatan jaring aspirasi melalui kegiatan arisan rutin di Dukuh
Penunggalam RT:01 RW:04
3 02 Juni 2022 Jaring aspirasi
Kegiatan jaring aspirasi melalui kegiatan arisan rutin di Dukuh Emprak
RT:05 RW:03
4 13 Juni 2022 Jaring aspirasi
Kegiatan jaring aspirasi melalui kegiatan arisan rutin di Dukuh
Penunggalam RT:01 RW:04
5 14 Juni 2022 Jaring aspirasi
Kegiatan jaring aspirasi melalui kegiatan arisan rutin di Dukuh Emprak
RT:04 RW:03
6 03 Juli 2022 Jaring aspirasi
Kegiatan jaring aspirasi melalui kegiatan arisan rutin di Dukuh Emprak
RT:03 RW:03
7 05 November 2022 Jaring aspirasi
Kegiatan jaring aspirasi melalui kegiatan arisan rutin di Dukuh Emprak
RT:03 RW:03

18. 10
B. KOORDINASI DENGAN PEMERINTAHAN DESA
Koordinasi BPD dengan Kepala Desa dalam rangka mengarahkan pembangunan (development) adalah
proses perubahan yang mencangkup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur,
pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Pembangunan sebagai transformasi
ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk
memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya Koordinasi BPD dengan Kepala
Desa dalam mengarahkan perencanaan pembangunan pedesaan adalah suatu upaya untuk
mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan. Pembangunan pedesaan merupakan proses
pengembangan kemandirian. Pembangunan kemandirian akan dapat meningkatkan pendapatan dan
peningkatan pendapatan akan dapat menciptakan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dan
mewujudkan cita – cita bangsa menjadi masyarakat yang adil dan makmur dengan pembangunan yang
merata yang dirasakan oleh segenap masyarakat.
1. Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dengan Kepala Desa adalah untuk Menyatukan
Tindakan dalam Menyelesaikan Rencana Pembangunan;
2. Koordinasi Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mewujudkan atau
Menciptakan Disiplin Secara Intern maupun Ekstern.

19. 11
Data Koordinasi BPD Dengan Kepala Desa Tahun Anggaran 2022
NO TOPIK MUSYAWARAH SEPAKAT TINDAK LANJUT KET
1 Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa Wonoyoso tahun anggaran 2021
(2 Maret 2022)
Pembahasan LPJ realisasi APB Desa tidak bisa
dilanjutkan karena BPD belum membahas draft
LPJ secara internal. Rapat pembahasan bersama
dijadwalkan kembali pada 4 Maret 2022.
2 Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa Wonoyoso tahun anggaran 2021
(4 Maret 2022)
Ya
3 Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Musyawarah di Desa
Wonoyoso
(20 September 2022)
Ya
4 Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 10
Tahun 2021 tentang RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
(20 September 2022)
Ya
5 Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan APB Desa Tahun 2022
(20 September 2022)
Ya
6 Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 tentang RKP Tahun 2023
(20 September 2022)
Ya
7 Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2023
(29 September 2022)
Ya

20. 12
BAB IV
PELAKSANAAN TUGAS LAIN
A. PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA
Di dalam pasal 54 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan, Musdes adalah mekanisme
demokratis dalam pelembagaan demokrasi desa. Musdes menjadi forum tertinggi yang melibatkan
berbagai komponen didesa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ), Pemerintah Desa ( Pemdes ), dan unsur masyarakat
yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal – hal yang bersifat strategis. Yang dimaksud
dengan hal – hal yang strategis di desa di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Penataan Desa
2. Perencanaan desa
3. Kerjasama Desa
4. Rencana Investasi yang Masuk ke Desa
5. Pembentukan BUMDes
6. Penambahan dan pelepasan Aset Desa
7. Kejadian Luar Biasa

21. 13
Data Pelaksanaan Musyawarah Desa Tahun Anggaran 2022
NO TOPIK MUSYAWARAH SEPAKAT TINDAK LANJUT KET
01 02 03 04
1 Musyawarah Desa Khusus Penetapan KPM BLT-DD Tahun 2022
(11 Januari 2022)
Ya
2 Persiapan Pelaksanaan Vaksin Massal Tahun 2022
(25 Februari 2022)
Ya
3 Musyawarah Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa
Wonoyoso Tahun Anggaran 2021
(9 Maret 2022)
Ya
4 Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan dalam rangka Penyusunan
RKP Desa Tahun 2023 Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen
(29 Juli 2022)
Ya
5 Musyawarah Desa tentang Penetapan Peraturan Desa
(28 September 2022)
Ya
6 Musyawarah Desa Khusus tentang BLT DD Tahun 2023
(15 November 2022)
Ya

22. 14
B. PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) Desa adalah forum musyawarah tahunan para
pemangku kepentingan ( stakeholders ) Desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (
RKP Desa ) Tahun Anggaran 2021 yang direncanakan. Musrenbang desa dilakukan setiap bulan
Januari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDesa). Setiap desa di amanatkan untuk menyusun dokumen rencana 6 tahunan yaitu RPJMDesa
dan dokumen rencana tahunan yaitu RKPDesa. Rencana pembangunan tersebut tidak dapat dijalankan
tanpa anggaran atau sumber pembiayaannya. Ditingkat desa disusun dokumen anggaran yang disebut
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ).
1. Tujuan dan Keluaran Tujuan Musrenbang desa yaitu:
a. Menyepakati prioritas kebutuhan/masalah dan kegiatan desa yang akan menjadi bahan
penyusunan Perencanaan Kerja Pembangunan Desa.
b. Menyepakati Tim Delegasi desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desanya
pada forum Musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD
tahun berikutnya.
2. Keluaran Musrenbang desa adalah:
a. Daftar prioritas kegiatan untuk menyusun Rencana Pembangunan Desa untuk tahun anggaran
direncanakan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
b. Daftar prioritas masalah daerah yang ada di desa untuk disampaikan di Musrenbang
kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
c. Daftar nama Tim Delegasi desa yang akan mengikuti Musrenbang kecamatan (3 orang atau 5
orang ; bila 3 orang, minimal 1 orang perempuan ; bila 5 orang minimal 2 orang perempuan).
d. Berita Acara Musrenbang desa.
3. Pelaksanaan Musrenbang desa dibagi ke dalam 3 (tiga) tahapan, yakni Pra Musrenbang,
Musrenbang, dan Pasca Musrenbang. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
a. Tahapan Pra-Musrenbang Desa
1) Pengorganisasian Musrenbang, terdiri atas kegiatan-kegiatan:
a) Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang ( TPM ).
b) Pembentukan Tim Pemandu Musrenbang desa oleh TPM ( 2-3 orang ).
c) Persiapan teknis pelaksanaan Musrenbang desa yaitu :
1- Penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang desa.
2- Pengumuman kegiatan Musrenbang desa penyebaran undangan kepada peserta
dan nara sumber ( minimal 7 hari sebelum Hari – H ).
3- Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Desa.
4- Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Desa.
5- Mengkoordinir persiapan logistic ( tempat, konsumsi,alat,dan bahan).
2) Pengkajian desa secara partisipatif, terdiri atas kegiatan-kegiatan:
a) Kajian kondisi, permasalahan, dan potensi desa ( per dusun/RW dan/ atau persektor/
isu pembangunan ) bersama warga masyarakat.
b) Penyusunan data/informasi desa dari hasil kajian oleh tim pemandu.
3) Penyusunan draf Rancangan Awal RKPDesa, terdiri atas kegiatan-kegiatan:
a) Kaji ulang (review) dokumen RPJM Desa dan hasil – hasil kajian desa oleh TPM dan
Tim Pemandu.
b) Kajian dokumen/data/informasi kebijakan program dan anggaran daerah oleh TPM
dan Tim Pemandu.
c) Penyusunan draf Rancangan Awal RKPDesa dengan mengacu pada kajian tadi oleh
TPM dan Tim Pemandu.
b. Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa
Setelah dilaksanakannya tahapan pelaksanaan Pra-Musrenbang Desa, maka sesuai dengan
jadwal kegiatan yang telah disepakati, dilakukan Musrenbang Desa dengan susunan kegiatan
sebagai berikut:

23. 15
1) Pendaftaran peserta.
2) Pembukaan. Acara dipandu oleh pembawa acara dengan kegiatan sebagai berikut:
a) Kata pembuka dan penyampaian agenda Musrenbang desa.
b) Laporan dari ketua panitia Musrenbang ( Ketua TPM ).
c) Sambutan dari kepala desa sekaligus pembukaan secara resmi.
d) Doa bersama.
3) Pemaparan dan diskusi dengan narasumber (diskusi panel) sebagai masukan untuk
musyawarah:
a) Pemaparan oleh wakil masyarakat mengenai gambaran persoalan desa menurut hasil
kajian, yang dibagi sesuai dengan urusan/bidang pembangunan desa.
b) Pemaparan Camat atas prioritas kegiatan pembangunan dikecamatan yang
bersangkutan serta hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, dengan memuat
jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis ditahun sebelumnya.
c) Pemaparan pihak perwakilan UPTD/SKPD ( pendidikan, pertanian/balai penyuluhan,
binamarga, dsb ) wilayah kecamatan mengenai kebijakan dan prioritas program
daerah di wilayah kecamatan.
d) Pemaparan kepala desa mengenai:
1- Hasil evaluasi RKPDesa yang sudah berjalan.
2- Kerangka prioritas program menurut RPJMDesa.
3- Informasi perkiraan ADD dan sumber anggaran lain untuk tahun yang sedang
direncanakan.
e) Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa oleh beberapa
perwakilan dari masyarakat, misalnya: ketua kelompok tani, komite sekolah,
kepaladusun, dan lain – lain.
f) Pemisahan kegiatan berdasarkan:
1- Kegiatan yang akan diselesaikan sendiri ditingkat desa ( APBD-Desa ),dan
2- Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan
dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan.
g) Tanggapan/diskusi bersama warga masyarakat/peserta berupa perumusan para peserta
tentang prioras untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah.
h) Penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan
potensi serta permasalahan didesa.

24. 16
C. PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DESA
Kerja sama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling
menguntungkan. Kerjasama merupakan aktivitas bersama dua atau lebih yang dilakukan secara
terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu. Dari pengertian kerja sama tersebut,
maka ada beberapa aspek yang terkandung dalam kerja sama, yaitu:
1. Dua orang/lembaga/desa atau lebih, artinya kerja sama akan ada kalau ada minimal dua pihak yang
melakukan kesepakatan. Oleh karena itu, sukses tidaknya kerjasama tersebut ditentukan oleh peran
dari kedua pihak atau lebih yang bekerja sama tersebut.
2. Aktivitas, menunjukkan bahwa kerja sama tersebut terjadi karena adanya aktivitas yang
dikehendaki bersama, sebagai alat untuk mencapai tujuan dan ini membutuhkan strategi (bisnis /
usaha).
3. Tujuan/target, merupakan aspek yang menjadi sasaran dari kerjasama usaha tersebut, biasanya
adalah keuntungan baik secara finansial maupun non finansial yang dirasakan atau diterima oleh
kedua pihak.
4. Jangka waktu tertentu, menunjukkan bahwa kerja sama tersebut dibatasi oleh waktu, artinya ada
kesepakatan kedua pihak kapan kerja sama itu berakhir. Dalam hal ini, tentu saja setelah tujuan
atau target yang dikehendaki telah tercapai.

25. 17
Data Pelaksanaan Kerjasama Desa Tahun Anggaran 2022
NO ISI SINGKAT PROGRAM KERJASAMA BESAR DAN SUMBER ANGGARAN SERTA
PELAKSANAANNYA
KET
01 02 03 04
1 Musyawarah Antar Desa tentang Laporan Akhir Tahun BUMDESMA
MURAKABI
(8 Februari 2022)
2 Rapat Koordinasi FORKOM BPD di Desa Madureso Kecamatan
Kuwarasan
(25 Maret 2022)
Sumber anggaran : Kas BPD
3 Bimtek bagi Ketua BPD di wilayah Kecamatan se-Kabupaten Kebumen
di Pendopo Kecamatan Kuwarasan
(19 April 2022)
4 Pertemuan FORKOM BPD Kabupaten dan FORKOM BPD Kecamatan
(12 Juni 2022)
Sumber anggaran : Kas BPD
5 Pertemuan rutin dan penyampaian hasil bimtek FORKOM BPD
Kecamatan Kuwarasan
(24 Juni 2022)
Sumber anggaran : Kas BPD
6 Pertemuan rutin FORKOM BPD Kecamatan di Desa Tambaksari
Kecamatan Kuwarasan
(24 September 2022)
Sumber anggaran : Kas BPD
7 Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD di Pendopo Kecamatan Kuwarasan
(17 Oktober 2022)
Sumber anggaran : Kas BPD

26. 18
BAB V
PELAKSANAAN PENGAWASAN
KINERJA KEPALA DESA
Dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama masyarakat
terhadap Kinerja Kepala Desa, dapat dilaporakan dengan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur
yaitu sebagai berikut:
1. Produktivitas
2. Kualitas layanan
3. Responsivitas
4. Responsibilitas
5. Akuntabilitas
Dengan rangking hasil pengawasan sebagai berikut:
a. Baik
b. Sedang
c. Buruk
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
NO SUB BIDANG KEGIATAN HASIL
PENGAWASAN
01 02 03 04
1 2 3 4 5
1 Peraturan perundang-undangan Peraturan desa a a a a a
Peraturan bersama kepala desa a a a a a
Peraturan kepala desa a a a a a
Keputusan kepala desa a a a a a
2 Kependudukan Jumlah penduduk a a a a a
Komposisi penduduk a a a a a
3 Pertanahan Status tanah desa a a a a a
Peruntukan a a a a a
Tanah yang belum dikelola a a a a a
4 Manajemen pemerintahan Aparatur pemerintah desa a a a a a
Badan permusyawaratan desa a a a a a
Musayawarah desa a a a a a
Musrembangdes a a a a a
Musyawarah BPD a a a a a
5 Ketentraman dan ketertiban Pembinaan linmas a a a a a
Ketentraman dan ketertiban a a a a a
6 Pembinaan lembaga
kemasyarakatan
Keberadaan lembaga masyarakat a a a a a
Partisipasi lembaga kemasyarakatan a a a a a
Keberadaan lembaga adat a a a a a
Partisipasi lembaga adat a a a a a

27. 19
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
NO SUB BIDANG KEGIATAN HASIL
PENGAWASAN
01 02 03 04
1 2 3 4 5
1 Sarana dan prasarana Jalan desa a a a a a
Jembatan - - - - -
Kantor kepala desa a a a a a
Pasar desa - - - - -
2 Pembangunan pendidikan Tempat pendidikan umum a a a a a
Tempat pendidikan khusus - - - - -
3 Pembangunan kesehatan Posyandu a a a a a
Puskesmas - - - - -
Klinik - - - - -
Apotek - - - - -
4 Pembangunan sosial budaya dan
kebudayaan
Sarana olahraga b b b b b
Sarana kesenian/kebudayaan b b b b b
Sarana sosial b b b b b
Sarana komunikasi b b b b b
5 Pembangunan lingkungan hidup
dan pemukiman
Industri besar - - - - -
Industri sedang - - - - -
Industri rumah tangga a a a a a
Rumah dan warung makan - - - - -
Saluran irigasi a a a a a
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
NO SUB BIDANG KEGIATAN HASIL
PENGAWASAN
01 02 03 04
1 2 3 4 5
1 Sosialisasi produk
hukum desa
Sosialisasi kebijakan pemerintah tentang desa a a a a a
Sosialisasi kebijakan pemerintah daerah a a a a a
2 Pelaksanaan hak
dan kewajiban
masyarakat
sosialisasi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat a a a a a
Penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa a a a a a
Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil a a a a a
Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan
ketentraman dan ketertiban
a a a a a
Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa a a a a a
3 Sosialisasi budaya
masyarakat
Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama a a a a a
Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian a a a a a
Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban
masyarakat
b b b b b
Sosialisasi mengenai lingkungan hidup b b b b b
Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan criminal b b b b b
Sosialisasi mengenai ketenagakerjaan c c c c c
4 Sosial keagamaan Majelis taklim a a a a a
Remaja masjid b b b b b
5 Ketenagakerjaan Lapangan kerja - - - - -
Usia kerja - - - - -

28. 20
D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
NO SUB BIDANG KEGIATAN HASIL
PENGAWASAN
01 02 03 04
1 2 3 4 5
1 Sosialisasi dan motivasi
masyarakat
Bidang sosial budaya a a a a a
Bidang ekonomi a a a a a
Bidang politik b b b b b
Bidang lingkungan hidup a a a a a
2 Pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan perempuan a a a a a
Pemberdayaan pemuda b b b b b
3 Pembangunan masyarakat Bidang pendidikan a a a a a
Bidang kesehatan a a a a a

29. 21
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan Laporan
1. Bahwa desa Wonoyoso, adalah merupakan sebuah desa yang sebenarnya memiliki potensi
yang besar baik potensi alamnya maupun potensi manusianya, hanya saja belum
terupayakan untuk mendayagunakan secara optimal.
2. Bahwa dalam tahun anggaran tahun 2022, sudah semakin jelas penyelenggaraan
Pemerintah Desa, hal ini dapat dilihat betapa Aparat Pemerintah Desa telah diupayakan
berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, juga lembaga kemasyarakatan yang
ada. Disamping itu penyelenggaraan administrasi yang semakin tertib, pelayanan
masyarakat yang semakin lancar, kesejahteraan aparat desa semakin diperhatikan, dan
kegiatan pembanguan yang semakin koordinatif.
3. Bahwa kesadaran masyarakat terhadap pembangunan semakin meningkat, hal ini dapat
dilihat semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan baik
yang dikoordinasi oleh Pemerintah Desa maupun yang digerakkan secara mandiri oleh
lingkungan masing - masing.
4. Bahwa selama tahun 2022, memang terinfentarisir banyak masalah, namun juga banyak
yang telah dapat diatasi dengan tuntas juga yang perlu ditindak lanjuti, dan hal inilah yang
menuntut kepada semua pihak untuk lebih peduli terhadap desa kita.
5. Bahwa kelembagaan keuangan yang beroperasi di desa kita, perlu diadakan penataan
secara totalitas sehingga akan semakin mantap keberadaannya di masyarakat.
B. Penyampaian Ucapan Terima Kasih
Diakhir laporan ini perlu disampikan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Kebumen,
yang telah mempercayai dan membina pelaksanaan tugas – tugas kami sebagai Kepala Desa,
Kepada Bapak Camat Kuwarasan, beserta stafnya juga disampikan terima kasih atas
bimbingan dan arahannya terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kami,
Selanjutnya kepada semua pihak terutama warga masyarakat, Kepala Desa, Perangkat Desa,
LPM, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas, Posyandu, dan lembaga kemasyarakatan yang
ada di desa Wonoyoso, yang senantiasa membantu pelaksanaan tugas Badan
Permusyawaratan Desa Wonoyoso, sudah selayaknya disampaikan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi - tingginya.
C. Saran dan Permohonan Petunjuk Serta Arahan Lebih Lanjut
1. Bahwa sudah waktunya pada diri setiap warga masyarakat harus mulai tertanam suatu
rasa, yaitu merasa bahwa setiap individu adalah bagian dari keseluruhan masyarakat yang
berarti bagian dari bangsa yang memiliki hak dan kewajiban yang sama yang telah diatur
dengan perundang – undangan yang berlaku, yang merupakan pengejawantahan dari
konsep kepribadian bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.
2. Bahwa sudah waktunya setiap aparatur desa dan segenap jajarannya, agar menciptakan
etos kerja yang semakin mantap serta memahami secara maksimal atas status social dan
status strukturaknya.
3. Bahwa Lembaga Keagamaan, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Keuangan, Organisasi
Wanita, Organisasi kepemudaan yang ada didesa, sudah waktunya menerapkan system
menejerial Pancasila guna meletakkan kredibilitasnya dimasyarakat.
4. Dalam bidang pendidikan, kami mengajak kepada segenap masyarakat agar saling berpacu
dan menyadari bahwa semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat, akan semakin

30. 22
dinamis pola pikirnya, dan dinamisasi pola piker masyarakat akan menjadikan dinamisator
dan mobilisator dari pada pembangunan.
5. Bahwa warga masyarakat perlu tanggap terhadap masuknya budaya negative khususnya
pada anak – anak dan remaja yang terutama disebabkan oleh adanya system global dewasa
ini, yaitu dengan cara melakukan upaya-upaya filterisasi.
6. Kepada Pemerintah Kabupaten dan atau Kecamatan, disarankan agar mengurangi kegiatan
yang bersifat instruktif. Karena hal tersebut sama saja mengandungi syarat belum
dimilikinya program atau kelender kegiatan pembangunan yang jelas. Hal ini disampaikan
karena besar sekali pengaruhnya terhadap operasional program dan kalender kegiatan
pembangunan didesa.
D. Rekomendasi Institut
Dari sekian permasalahan yang kita hadapi dan belum tuntas penanganannya, kiranya perlu
Badan Permusyawaratan Desa menyodorkan alternatif pemecahan yang setidaknya dapat
dijadikan konsep dan bahan pengambilan kebijakan untuk tahun mendatang, antara lain :
1. Perlu adanya peningkatan motivasi terhadap masyarakat secara optimal, agar memiliki
kepedulian yang tinggi terhadap kewajiban – kewajiban yang menjadi tanggung
jawabnya, baik kewajiban melaporkan segala perubahan, tanggungan keuangan,
lingkungan, dan sesame umat.
2. Disektor Pemerintahan Desa, perlu adanya upaya peningkatan kredibilitas, potensitas,
dan aktivitas para aparatur desa berserta pembantu-pembantunya ( BPD, LPM, RT,
RW, dan tokoh masyarakat yang lain ), dalam melaksanakan tugas dedikasinya.
3. Untuk sektor kelembagaan masyarakat, perlu adanya upaya pembinaan dan
pembenahan terhadap lembaga kemasyarakatan dan lembaga keuangan guna
meningkatkan eksistensinya dalam masyarakat.
4. Perlu adanya upaya yang lebih meningkatkan pembangunan disektor pertanian, baik
terhadap pengelolanya maupun sarana yang diperlukan. Hal ini mengingat bahwa
sector pertanian masih merupakan tulang punggung perekonomian desa.
5. Sektor usaha adalah salah satu sector perekonomian yang makin diperlukan, oleh sebab
itu perlu adanya upaya yang lebih intensif guna membangun ekonomi desa kedepan
dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
6. Disektor kependudukan dan Keluarga Berencana, masih diperlukan upaya yang lebih
intensif agar diperolah tingkat kesehatan, kesejahteraan dan keluarga berencana yang
semakin mantap.
7. Sektor peranan wanita, perlu memperluas peluang lapangan partisipasinya guna
memperkuat keberadaan wanita dalam kaitannya dengan pembangunan.
8. Masih diperlukannya upaya peningkatan pembinaan dan pemberian terobosan bagi
pemuda dalam rangka keterlibatannya dalam pembangunan, juga perlu adanya upaya
kaderisasi pembangunan.
9. Disektor keamanan dan ketertiban masyarakat, masih perlu adanya upaya pengendalian
situasi dan kondisi, sehingga keamanan dan ketertiban semakin terjamin.Upaya
tersebut ditujukan terutama kepada aparat keamanan, aparat dan pembantu aparat desa,
juga warga masyarakat.
10. Dalam hal pembangunan keagamaan, kiranya perlu adanya upaya – upaya nyata yang
lebih dinamis dalam penggarapan umat dan tidak hanya rutinitas belaka, melainkan
upaya rutinitas yang representatif terhadap pembangunan umat atau masyarakat.
11. Disektor pendidikan, perlu adanya upaya yang lebih intensif, baik terhadap anak didik
maupun orang tua didik atau warga masyarakat, guna meningkatkan tingkat pendidikan
masyarakat. Karena kita menyadari bahwa dengan meningkatnya pendidikan
masyarakat adalah merupakan faktor penting dalam gerak laju pembangunan.

31. 23
12. Semakin deras mengalirrnya budaya luar yang global kapada masyarakat, maka perlu
adanya upaya filterisasi secara terpadu antara ulama dan umarah guna menjaga dan
melestarikan nilai – nilai positif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
13. Masalah perpustakaan desa, kiranya sangat lah perlu untuk segera ditangani dan
dianggarkan yang cukup. Hal ini mengingat perkembangan kedepan, dunia ilmu
pengetahuan adalah semakin vital sebagai kebutuhan masyarakat.
14. Untuk Pemerintah Kabupaten dan atau Kecamatan, kami kira sudah waktunya
mendistribusikan semua Lembaran Daerah ke desa – desa sebagai bagian
pembangunan hukum, disamping itu perlu juga Pemerintah Kabupaten dan atau
Kecamatan untuk mendistribusikan kalender program atau kegiatan ke desa desa. Dan
yang terpenting adalah perlu dipikirkan kedepan menejemen administrasi desa dengan
sistem online.

32. 24
LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. Data kegiatan partisipasi dan monitoring BPD
2. Foto Kegiatan

33. 25
DATA KEGIATAN PARTISIPASI DAN MONITORING BPD
No Kegiatan Uraian Kegiatan Ket
1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan KPM BLT-DD Tahun 2022
(11 Januari 2022)
Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) tentang penetapan
KPM BLT-DD tahun 2022 sebanyak 102 KPM yang
dianggarakan dari Dana Desa sebesar 40%
Musyawarah Antar Desa tentang Laporan Akhir Tahun BUMDESMA
Murakabi (08 Februari 2022)
Musyawarah Antar Desa tentang Laporan Akhir Tahun
BUMDESMA Murakabi Kecamatan Kuwarasan di
Pendopo Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen
Musyawarah Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB
Desa Wonoyoso Tahun Anggaran 2021 (09 Maret 2022)
Musyawarah Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi APB Desa Wonoyoso Tahun Anggaran 2021
yang dipimpin oleh BPD di pendopo Desa Wonoyoso
Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Perangkat Desa Hasil Mutasi
(29 Maret 2022)
Pengambilan sumpah dan pelantikan perangkat desa hasil
mutasi yaitu
1. Kadus I dimutasi menjadi Kaur Perencanaan
2. Kaur Perencanaan dimutasi menjadi Kadus I
Bimbingan Teknik BPD se-kabupaten Kebumen (19 April 2022)
Bimbingan Teknik (Bimtek) bagi Ketua BPDdi wilayah
kecamatan se-kabupaten Kebumen di pendopo Kecamatan
Kuwarasan
Musyawarah desa tentang perencanaan pembangunan tahunan
(29 Juli 2022)
Musyawarah desa tentang perencanaan pembangunan
tahunan dalam rangka penyusunan RKP desa tahun 2023
desa wonoyoso kecamatan kuwarasan kabupaten kebumen
Musyawarah desa tentang penetapan peraturan desa (28 September 2022)
Musyawarah desa tentang penetapan peraturan desa
Wonoyoso
Musyawarah MT 1 Desa Wonoyoso (07 Oktober 2022)
Musyawarah MT 1 Desa Wonoyoso di pendopo desa
Wonoyoso
Pra-Musrengbangcam (10 November 2022) Pra-Musrengbangcam di pendopo kecamatan Kuwarasan
Musyawarah Desa Khusus BLT DD Tahun 2023 (15 November 2022)
Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) tentang penetapan
BLT DD Tahun 2023

34. 26
No Kegiatan Uraian Kegiatan Ket
2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Pembangunan irigasi kandang babi dukuh Kecepit (18 April 2022) Monitoring pembangunan irigasi
Pembangunan RTLH dukuh Emprak (10 Mei 2022) Monitoring kegiatan pembangunan RTLH dukuh Emprak
Pembangunan RTLH dukuh Kedungpandan (18 Mei 2022)
Monitoring kegiatan pembangunan RTLH dukuh
Kedungpandan
Pembangunan sumur makam dukuh Emprak (23 Mei 2023)
Monitoring kegiatan pembangunan sumur makam dan
tempat keranda di dukuh Emprak
Pembangunan irigasi dukuh penunggalan (23 Mei 2023)
Monitoring kegiatan pembangunan irigasi di dukuh
penunggalan dan BSPS rumah bapak Gino
Pembangunan RTLH dukuh kedungpandan (30 Mei 2022)
Monitoring pembangunan RTLH dukuh kedungpandan
rumah bapak Mulyono
Pembangunan tempat keranda dan pengecoran rabat beton jalan makam
(11 Juni 2022)
Monitoring embangunan tempat keranda dan pengecoran
rabat beton jalan makam dengan anggaran dari penjualan
kayu jati dan dikerjakan dengan gotong royong atau
swadaya RT 01 sampai dengan RT 05 RW 03
Pembangunan rabat beton dan pengaspalan jalan (17 Oktober 2022)
Pembangunan rabat beton dan pengaspalan jalan di dukuh
kedungpandan
3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Kerja bakti di wungusari dukuh emprak (20 Maret 2022) Kerja bakti kebersihan di Wungusari dukuh Emprak
Kegiatan arisan rutin RT 05 RW 03 dukuh Emprak (24 Maret 2022) Kegiatan arisan rutin RT 05 RW 03 dukuh Emprak
Kegiatan arisan rutin RT 01 RW 04 dukuh Emprak (06 April 2022) Kegiatan arisan rutin RT 01 RW 04 dukuh Emprak
Silaturrahmi halal bihalal dukuh Emprak (04 Mei 2022)
Silaturrahmi halal bihalal di dukuh Emprak yang diadakan
oleh pemuda pemudi Wungusari dan pemberian santuan
untuk lansia
Pertemuan PKK (10 Mei 2022) Pertemuan rutin PKK dan silaturrahmi halal bihalal

35. 27
No Kegiatan Uraian Kegiatan Ket
Kegiatan arisan rutin RT 05 RW 03 dukuh Emprak (02 Juni 2022)
Kegiatan arisan rutin RT 05 RW 03 dukuh Emprak dan
penyampaian laporan pembangunan tempat keranda dan
sumur makam
Kegiatan arisan rutin RT 01 RW 04 dukuh Emprak (13 Juni 2022) Kegiatan arisan rutin RT 01 RW 04 dukuh Emprak
Kegiatan arisan rutin RT 03 RW 03 dukuh Emprak (03 Juli 2022) Kegiatan arisan rutin RT 03 RW 03 dukuh Emprak
Kegiatan arisan rutin RT 03 RW 03 dukuh Emprak (05 November 2022) Kegiatan arisan rutin RT 03 RW 03 dukuh Emprak
4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pemberian bantuan siswa berprestasi (15 Juni 2022)
Pemberian bantuan siswa berprestasi oleh Kepala Desa
Wonoyoso
Sosialisasi forum kesehatan desa (FKD) tentang fungsi dan tugas pokok (17
Juni 2022)
Sosialisasi forum kesehatan desa (FKD) tentang fungsi dan
tugas pokok
Pertemuan PKK (04 Juli 2022)
Pertemuan rutin PKK dan kegiatan praktek pembuatan
nugget ikan
Kegiatan pengaosan di balai desa Wonoyoso (15 Oktober 2022) Kegiatan pengaosan di balai desa Wonoyoso
Peningkatan kapasitas BPD (17 Oktober 2022)
Peningkatan kapasitas BPD di pendopo kecamatan
kuwarasan
5 Bidang Penanggulangan Bencana
Penyemprotan hama padi (23 Mei 2022)
Monitoring penyemprotan hama padi di desa wonoyoso
secara massal sebagai bentuk bidang kegiatan ketahanan
pangan
Pelatihan tanggap bencana (20 Desember 2022)
Pelatihan tanggap bencana gempa bumi dan kebakaran
oleh pemadam kebakaran

36. 28
FOTO KEGIATAN
Gambar 1. Rapat pembahasan bersama antara BPD dengan Pemerintah Desa
Gambar 2. Rapat pembahasan bersama antara BPD dengan Pemerintah Desa

37. 29
Gambar 3. Rapat Internal BPD
Gambar 4. Musyawarah Desa
Gambar 5. Musyawarah Desa