1. TATA KELOLA KEUANGAN DESA DAN
PELAKSANAAN DANA DESA DI PROVINSI BALI
Ir. Ketut Lihadnyana, M.MA
Disampaikan oleh :
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali
DARI DESA MENUJU BALI MANDARA
2. UU 6/2014
tentang
Desa
PP 43/2014 Jo.
PP 47/2015
tentang Peraturan
Pelaksanaan
UU 6/2014
PP 60/2014 Jo.
PP 22/2015
tentang Dana Desa
Bersumber dari APBN
PP 60/2014 Jo.
PP 22/2015
tentang Dana Desa
Bersumber dari APBN
2
PERMENDAGRI:
1. Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa
2. Permendagri No. 112/2014 Jo. 65/2017 tentang Pedoman
Pemilihan Kepala Desa
3. Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa
4. Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa
5. Permendagri No. 81/2015 tentang Evaluasi Perkembangan
Desa
6. Permendagri No. 82/2015 Jo. 66/2017 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa
7. Permendagri No. 83/2015 Jo. 67/2017 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa
8. Permendagri No. 84/2015 tentang SOTK Desa
9. Permendagri No. 1 /2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
10. Permendagri No 44/2016 tentang Kewenangan Desa
11. Permendagri No 45/2016 tentang Pedoman dan Penegasan
Penetapan Batas Desa
12. Permendagri No 46/2016 tentang Laporan Kepala Desa
13. Permendagri No. 47/2016 tentang Administrasi
Pemerintahan Desa
14. Permendagri No. 110/2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa
15. Permendagri No. 1/2017 tentang Penataan Desa
16. Permendagri No. 2/2017 tentang Standar Pelayanan
Minimal Desa
PERMENDAGRI:
1. Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa
2. Permendagri No. 112/2014 Jo. 65/2017 tentang Pedoman
Pemilihan Kepala Desa
3. Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa
4. Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa
5. Permendagri No. 81/2015 tentang Evaluasi Perkembangan
Desa
6. Permendagri No. 82/2015 Jo. 66/2017 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa
7. Permendagri No. 83/2015 Jo. 67/2017 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa
8. Permendagri No. 84/2015 tentang SOTK Desa
9. Permendagri No. 1 /2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
10. Permendagri No 44/2016 tentang Kewenangan Desa
11. Permendagri No 45/2016 tentang Pedoman dan Penegasan
Penetapan Batas Desa
12. Permendagri No 46/2016 tentang Laporan Kepala Desa
13. Permendagri No. 47/2016 tentang Administrasi
Pemerintahan Desa
14. Permendagri No. 110/2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa
15. Permendagri No. 1/2017 tentang Penataan Desa
16. Permendagri No. 2/2017 tentang Standar Pelayanan
Minimal Desa
DASAR HUKUM
3. PERATURAN
MENTERI DESA
1. Permendes No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan
Lokal Berskala Desa;
2. Permendes No.2/2015 tentang Musyawarah Desa;
3. Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan Desa;
4. Permendes No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan,
Pengelolaan,dan Pembubaran BUMDes;
5. Permendes No. 22/2016 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
6. Permendes No. 4/2017 ttg Perubahan atas Permendes No.
22/2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2017
7. Permendes No. 19/2017 ttg Perubahan atas Permendes
No. 22/2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2018
1. Permendes No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan
Lokal Berskala Desa;
2. Permendes No.2/2015 tentang Musyawarah Desa;
3. Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan Desa;
4. Permendes No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan,
Pengelolaan,dan Pembubaran BUMDes;
5. Permendes No. 22/2016 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
6. Permendes No. 4/2017 ttg Perubahan atas Permendes No.
22/2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2017
7. Permendes No. 19/2017 ttg Perubahan atas Permendes
No. 22/2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2018
PERATURAN
MENTERI
KEUANGAN
1.Permenkeu Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan
dan Evaluasi Dana Desa
2.Permenkeu Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
3.Permenkeu Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan
atas Permenkeu Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
1.Permenkeu Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan
dan Evaluasi Dana Desa
2.Permenkeu Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
3.Permenkeu Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan
atas Permenkeu Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
DASAR HUKUM
4. PERBEDAAN DAN PERUBAHAN
PERBEDAAN DAN PERUBAHAN
Komponen UU No. 32/2004 – PP No.
72/2005
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Dasar konstitusi UUD 1945 Pasal 18 ayat 7 UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 dan Pasal 18 ayat 7
Misi Tidak ada
Negara melindungi dan memberdayakan desa agar
menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis
sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat
dalam melaksanakan pemerintahan dan
pembangunan menuju masyarakat yang adil,
makmur, dan sejahtera
Asas Desa menjadi bagian dari
desentralisasi
Asas utama:
1) rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
2) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala
lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk
kepentingan masyarakat Desa;
(Pasal 3)
Kedudukan Desa berada dalam sistem
pemerintahan daerah
kabupaten/kota
Desa berkedudukan dalam wilayah
kabupaten/kota
(Pasal 5)
5. JENIS KEWENANGAN DESA
a.KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL;
b.KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA;
c.KEWENANGAN YANG DITUGASKAN OLEH
PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, ATAU
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA; DAN
d.KEWENANGAN LAIN YANG DITUGASKAN OLEH
PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, ATAU
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SESUAI
DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN.
PERMENDAGRI 44/2016
PASAL 6
6. A. SISTEM ORGANISASI MASYARAKAT ADAT;
B. PEMBINAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT;
C. PEMBINAAN LEMBAGA DAN HUKUM ADAT;
D. PENGELOLAAN TANAH KAS DESA; DAN
E. PENGEMBANGAN PERAN MASYARAKAT DESA.
1
1 PERINCIAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL
PERINCIAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Menetapkan Kewenangan Hak Asal
Usul Lainnya Dengan Memperhatikan
Situasi, Kondisi, Dan Kebutuhan.
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Menetapkan Kewenangan Hak Asal
Usul Lainnya Dengan Memperhatikan
Situasi, Kondisi, Dan Kebutuhan.
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dapat
Melakukan Identifikasi Dan Inventarisasi
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
Lainnya Dengan Mengikutsertakan
Pemerintah Desa.
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DIATUR
DAN DIURUS OLEH DESA.
PERINCIAN KEWENANGAN DESA PERMENDAGRI 44/2016
PASAL 7
7. A. PENGELOLAAN TAMBATAN PERAHU;
B. PENGELOLAAN PASAR DESA;
C. PENGELOLAAN TEMPAT PEMANDIAN UMUM;
D. PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI;
E. PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN MASYARAKAT DESA;
F. PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN
TERPADU;
G. PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SANGGAR SENI DAN BELAJAR;
H. PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DESA DAN TAMAN BACAAN;
I. PENGELOLAAN EMBUNG DESA;
J. PENGELOLAAN AIR MINUM BERSKALA DESA; DAN
K. PEMBUATAN JALAN DESA ANTAR PERMUKIMAN KE WILAYAH PERTANIAN.
PERINCIAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
2
KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA DIATUR DAN DIURUS OLEH DESA.
PERINCIAN KEWENANGAN DESA PERMENDAGRI 44/2016
PASAL 8
8. A. PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DESA;
B. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA;
C. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA; DAN
D. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.
PERINCIAN KEWENANGAN YANG DITUGASKAN DARI PEMERINTAH,
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, ATAU PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA
3
PERINCIAN KEWENANGAN YANG DITUGASKAN DARI PEMERINTAH,
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, ATAU PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA DIURUS OLEH DESA.
PERINCIAN KEWENANGAN PERMENDAGRI
44/2016
PASAL 9
9. KRITERIA KEWENANGAN DESA
1. KRITERIA KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL-
USUL
A. MERUPAKAN WARISAN SEPANJANG
MASIH HIDUP;
B. SESUAI PERKEMBANGAN
MASYARAKAT;
C. SESUAI PRINSIP NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA.
2. KRITERIA KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA
A. SESUAI KEPENTINGAN MASYARAKAT
DESA;
B. TELAH DIJALANKAN OLEH DESA;
C. MAMPU DAN EFEKTIF DIJALANKAN
OLEH DESA;
D. MUNCUL KARENA PERKEMBANGAN
DESA DAN PRAKARSA MASYARAKAT
DESA; DAN
E. PROGRAM ATAU KEGIATAN SEKTOR
YANG TELAH DISERAHKAN KE DESA.
PERMENDAGRI
44/2016
PASAL 10-13
10. ....................LANJUTAN KRITERIA KEWENANGAN DESA
3. KRITERIA KEWENANGAN YANG
DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH,
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI,
ATAU PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA
A. SESUAI KEBUTUHAN DAN KEMAMPUAN
SUMBER DAYA MANUSIA DI DESA;
B. MEMPERHATIKAN PRINSIP EFISIENSI DAN
PENINGKATAN AKUNTABILITAS;
C. PELAYANAN PUBLIK BAGI MASYARAKAT;
D. MENINGKATKAN DAYA GUNA DAN HASIL
GUNA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA;
E. MENDORONG PRAKARSA DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT; DAN
F. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL
BUDAYA MASYARAKAT.
4. KRITERIA KEWENANGAN LAIN
YANG DITUGASKAN OLEH
PEMERINTAH, PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI, ATAU
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA SESUAI
DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
A. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DAN
TUGAS PEMBANTUAN;
B. SESUAI DENGAN PRINSIP EFISIENSI;
C. MEMPERCEPAT PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN; DAN
D. KEPENTINGAN NASIONAL YANG BERSIFAT
KHUSUS DAN STRATEGIS.
11. URUSAN PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG
DILAKSANAKAN DESA DAN DESA ADAT
URUSAN PEMERINTAHAN
KONKUREN YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAH
DAPAT DITUGASKAN SEBAGIAN
PELAKSANAANNYA KEPADA DESA
DAN DESA ADAT.
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
DAPAT DITUGASKAN SEBAGIAN
PELAKSANAAN URUSANNYA KEPADA
DESA DAN DESA ADAT.
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
DAPAT DITUGASKAN SEBAGIAN
PELAKSANAAN URUSANNYA KEPADA
DESA DAN DESA ADAT.
URUSAN PEMERINTAHAN
KONKUREN YANG DITUGASKAN
KEPADA DESA DAN DESA ADAT
DITETAPKAN DENGAN
PERATURAN MENTERI
PENUGASAN OLEH PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI KEPADA DESA
DITETAPKAN DENGAN PERATURAN
GUBERNUR.
PENUGASAN OLEH PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA KEPADA
DESA DITETAPKAN DENGAN
PERATURAN BUPATI/WALIKOTA.
.
1 2 3
IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI
KEWENANGAN MENTERI
MEMBENTUK KELOMPOK KERJA.
KELOMPOK KERJA DITETAPKAN
DENGAN KEPUTUSAN MENTERI.
IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI
KEWENANGAN GUBERNUR
MEMBENTUK KELOMPOK KERJA.
KELOMPOK KERJA DITETAPKAN
DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR
IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI
KEWENANGAN BUPATI/WALIKOTA
MEMBENTUK KELOMPOK KERJA.
KELOMPOK KERJA DITETAPKAN
DENGAN KEPUTUSAN
BUPATI/WALIKOTA.
PERMENDAGRI
44/2016
PASAL 24-29
12. KEWENANGAN DESA
KEWENANGAN DESA
Kewenangan
berdasarkan hak asal
usul
Kewenangan lokal
berskala Desa
Kewenangan yg
ditugaskan Pemerintah,
Pemda Provinsi atau
Pemda Kab./Kota
Kewenangan lain yg
ditugaskan Pemerintah,
Pemda Provinsi atau
Pemda Kab./Kota sesuai
ketentuan
• Penugasan meliputi penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.
• Penugasan disertai biaya:
Pemerintah Dana Desa dari APBN
Pemda Prov Bantuan Keuangan
dari APBD Provinsi
Pemda Kab/kota ADD, bagihasil
PDRD, bantuan keuangan dari APBD
kab/kota
1
2
3
4
Kewenangan
Diatur dan
diurus oleh
Desa
Pelaksanaan
Diurus oleh
Desa
(berdasarkan
penugasan dari
Pemerintah,
Pemda Provinsi
atau Pemda
Kab./Kota
antara lain:
• Sistem Organisasi
Masyarakat Desa
• Kelembagaan
• Pranata dan hukum adat
• Tanah kas desa
• Kesepakatan dlm
kehidupan masyarakat
desa
antara lain:
• Tambatan perahu
• Pasar desa
• Tempat pemandian
umum
• Saluran irigasi
• Sanitasi lingkungan
• Pos pelayanan terpadu
• Sanggar seni dan
belajar
• Perpustakaan desa
• Jalan desa
Hak asal-usul : merupakan warisan yg
masih hidup dan prakarsa Desa atau
prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan
perkembangan kehidupan masyarakat
Kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat Desa
yang telah dijalankan oleh Desa atau
mampu dan efektif dijalankan oleh Desa
atau yang muncul karena perkembangan
Desa dan prakarsa masyarakat Desa
Cakupan Kewenangan
13. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA
(Pasal 78 UU Desa)
PEMBA-
NGUNAN DESA
Meningkatkan
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT Desa
Meningkatkan
KUALITAS HIDUP
Manusia Penanggulangan
KEMISKINAN
Melalui:
Pemenuhan Kebutuhan
Dasar
Pembangunan Sarana
Desa
Pembangunan Prasarana
Desa
Pengembangan Potensi
Ekonomi Lokal
Pemanfaatan SDA dan LH
Berkelanjutan
DESA YANG KUAT, MAJU,
MANDIRI, DEMOKRATIS
14. POKOK-POKOK KEUANGAN DAN SUMBER
PENDAPATAN DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014
14
KEUANGAN DESA [Pasal 71 ayat (1) dan (2)] :
• Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta
segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban desa.
• Hak dan Kewajiban sebagaimana dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja,
pembiayaan, dan pengelolaan desa.
PENDAPATAN DESA [Pasal 72 Ayat (1)] :
Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) terdiri dari:
1. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong
royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
4. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima
kabupaten/kota;
5. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota;
6. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
15. POKOK-POKOK KEUANGAN DAN SUMBER
PENDAPATAN DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014
15
Anggaran bersumber dari APBN
•Anggaran bersumber dari APBN diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat ditransfer melalui APBD
Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai:
•Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber dari belanja pusat dengan
mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan [Pasal 72 Ayat (2)].
•Besaran alokasi anggaran yg peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana
transfer ke daerah (on top) secara bertahap [Penjelasan Pasal 72 Ayat (2)].
•Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan
memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa [Penjelasan Pasal 72
Ayat (2)]
Anggaran bersumber dari APBD Prov/Kab/Kota
•Bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh
perseratus) dari PDRD [Pasal 72 Ayat (3)];
•Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima
Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus [Pasal 72 Ayat (4)];
•Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota [Pasal 72 Ayat (1)]
1. Penyelenggaraan pemerintahan;
2. Pembangunan;
3. Pemberdayaan masyarakat;
4. Kemasyarakatan.
16. 16
POKOK-POKOK KEUANGAN DAN SUMBER
PENDAPATAN DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 (3)
Pengelolaan keuangan Desa [Pasal 72, 73, dan 75]:
a. Pengelolaan keuangan Desa mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah;
b. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa
dan melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang
ditunjuk;
c. Pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa ditetapkan dalam APB Desa;
d. APB Desa ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan
Permusyawaratan Desa;
Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa oleh Kepala Desa kepada [Pasal
27]:
a. Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan;
b. Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang
disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah [Pasal 74].
17. 17
PRINSIP PENGATURAN PENDANAAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (Pasal 18):
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
b. kewenangan lokal berskala desa antara lain
tambatan perahu, pasar desa, tempat
pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi
lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni
dan belajar, perpustakaan desa, embung desa
dan jalan desa.
Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (Pasal 18):
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
b. kewenangan lokal berskala desa antara lain
tambatan perahu, pasar desa, tempat
pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi
lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni
dan belajar, perpustakaan desa, embung desa
dan jalan desa.
Money follows function
Penyelenggaraan pemerintahan desa menganut
asas desentralisasi dan tugas pembantuan
Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi
kewenangan desa (desentralisasi) didanai dari dan
atas beban APBDes (keuangan desa)
Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi
kewenangan desa (desentralisasi) didanai dari dan
atas beban APBDes (keuangan desa)
Penyelenggaraan pemerintahan sesuai asas
tugas pembantuan (tugas yang diperbantukan),
didanai oleh tingkat pemerintahan yang
menugaskan (APBN, APBD Provinsi, dan/atau
APBD Kab./Kota)
Penyelenggaraan pemerintahan sesuai asas
tugas pembantuan (tugas yang diperbantukan),
didanai oleh tingkat pemerintahan yang
menugaskan (APBN, APBD Provinsi, dan/atau
APBD Kab./Kota)
Pasal 22
Penugasan dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/
Kota kepada Desa meliputi:
• Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
• Pelaksanaan Pembangunan Desa;
• Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
• Pemberdayaan masyarakat Desa.
Pasal 22
Penugasan dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/
Kota kepada Desa meliputi:
• Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
• Pelaksanaan Pembangunan Desa;
• Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
• Pemberdayaan masyarakat Desa.
Azas Desentralisasi Azas Tugas Pembantuan
18. Pendapatan asli Desa
Lain-lain
Pendapatan
yang sah
hibah dan
sumbangan
pihak ketiga
1
5
6
7
bantuan
keuangan dari
APBD
Prov/Kab/Kota
3
2
4
Alokasi APBN :
•Dari realokasi anggaran
pusat berbasis desa
•10% dari dan diluar dana
transfer ke daerah secara
bertahap
Alokasi APBN :
•Dari realokasi anggaran
pusat berbasis desa
•10% dari dan diluar dana
transfer ke daerah secara
bertahap
Bagian dari PDRD
kabupaten/kota
•Paling sedikit 10%
Alokasi Dana Desa (ADD)
• Paling sedikit 10% dari dari
dana perimbangan yang
diterima kab/kota dikurangi
DAK
• Pemerintah dapat menunda
dan/atau mengurangi dana
perimbangan jika kab/kota
tidak mengalokasikan ADD
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
19. KEBIJAKAN DANA DE
SA TA 2017
Pilihan terbaik dengan mempertimbangkan:
• Aspek pemerataan dan keadilan;
• Rasio penerima Dana Desa terkecil dan terbesar adalah paling rendah, yakni 1:4; dan
• Standar deviasi yang paling rendah.
Dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan
desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa dengan memerhatikan aspek
pemerataan dan keadilan.
1 Dialokasikan untuk 74.954 Desa
Pengalokasian Dana Desa TA
2017 menggunakan proporsi dan bobot formula sebagai berikut:
•sebesar 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar-AD); dan
•sebesar 10% berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah
desa, dan tingkat kesulitan geografis desa, dengan bobot masing-masing variabel sebesar 25%;
35%; 10%; dan 30%.
Cara penghitungan konsisten dengan tahun sebelumnya
2
3 Merupakan pilihan yang terbaik
KEBIJAKAN DANA DESA
20.
21. POLA DAN SYARAT PENYALURAN DANA DESA
DARI
RKUN KE
RKUD
oleh
KPPN
DARI
RKUD KE
RKD
oleh
Bupati/
Walikota
TAHAP I : 60%, bulan Maret – Juli
Syarat :
1. Perda mengenai APBD TA berjalan
2. Perkada mengenai tata cara
pembagian dan penetapan
rincian DD setiap Desa
3. Laporan realisasi penyaluran dan
konsolidasi penetapan rincian DD
setiap Desa dan konsolidasi
penggunaan DD TA sebelumnya
TAHAP I : 60%, bulan Maret – Juli
Syarat :
1. Perda mengenai APBD TA berjalan
2. Perkada mengenai tata cara
pembagian dan penetapan
rincian DD setiap Desa
3. Laporan realisasi penyaluran dan
konsolidasi penetapan rincian DD
setiap Desa dan konsolidasi
penggunaan DD TA sebelumnya
TAHAP II : 40%, bulan Agustus
Syarat :
1. Paling kurang 90% DD Tahap I
telah disalurkan ke RKD dan Lap.
Konsolidasi Penggunaan ke RKD
2. Lap. Konsolidasi Penggunaan
(Realisasi penyerapan min.75%
dan capaian output min.50%)
TAHAP II : 40%, bulan Agustus
Syarat :
1. Paling kurang 90% DD Tahap I
telah disalurkan ke RKD dan Lap.
Konsolidasi Penggunaan ke RKD
2. Lap. Konsolidasi Penggunaan
(Realisasi penyerapan min.75%
dan capaian output min.50%)
TAHAP I : 60%, paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja setelah diterima di RKUD
Syarat :
1. Perdes APB Desa
2. Laporan realisasi penggunaan DD
tahun anggaran sebelumnya
TAHAP I : 60%, paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja setelah diterima di RKUD
Syarat :
1. Perdes APB Desa
2. Laporan realisasi penggunaan DD
tahun anggaran sebelumnya
TAHAP II : 40%, paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah diterima di
RKUD
Syarat :
Laporan realisasi penyerapan
(min75%) dan capaian output (min.
50%) Dana Desa tahap I dari Kepala
Desa
TAHAP II : 40%, paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah diterima di
RKUD
Syarat :
Laporan realisasi penyerapan
(min75%) dan capaian output (min.
50%) Dana Desa tahap I dari Kepala
Desa
TAHAP I TAHAP II
26. Pembangunan
Desa
Untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
Desa dan kualitas hidup
manusia serta
penanggulangan
kemiskinan
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa
Untuk meningkatkan
kapasitas warga atau
masyarakat desa dalam
pengembangan wirausaha,
peningkatan pendapatan,
serta perluasan skala
ekonomi individu warga
atau kelompok masyarakat
dan desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017
27. AMANAT PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR 4 TAHUN 2017
Pemerintah Desa untuk mengutamakan pelaksanaan pembangunan secara
swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal, memperluas
kesempatan kerja bagi warga setempatm dan difokuskan untuk membiayai
kegiatan-kegiatan yang bersifat PADAT KARYA dengan alokasi minimal
20% dari Dana Desa.
28. PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
RPJM
DESA
(6 Tahun)
RPJM KAB/KOTA
RPJM PROV
MUSRENBANG
DESA RKP DESA PEMERINTAH
DAN
PEM. PROV
RAPERDA
APB Desa
APB Desa
Dibahas BPD &
UNSUR DESA
Evaluasi
Bupati/Walikota
(melalui CAMAT)
Usulan Pem.Desa
Persetujuan
Bupati/Walikota
33. Total Alokasi Dana Desa Tahun 2017 di Bali sebesar
Rp. 537.258.505.000,- yang dialokasikan untuk 9
kabupaten/kota di 636 Desa
Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap
(2 Tahap)
Tahap I (Maret-Juli) sebesar 60% dari Alokasi sudah
semua desa , namun untuk Tahap II masih terdapat
Kab. Badung yang belum mendapatkan transfer DD
dari RKUD ke RKD sebesar 40%.
PROGRES PENYALURAN DANA
DESA TAHUN 2017
34. PROGRES PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017
MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI
NO KAB /
KOTA
JUMLAH
DESA
JUMLAH
PAGU
(000)
RATA-RATA
PER DESA
(000)
RKUD RKD
I
(%)
II
(%)
TOTAL
(%)
1. Jembrana 41 36.475.565 889.647 60,00 40,00 100,00
2. Tabanan 133 106.417.874 800.134 60,00 40,00 100,00
3. Badung 46 40.315.619 876.426 60,00 - 60,00
4. Gianyar 64 55.753.828 871.153 60,00 40,00 100,00
5. Bangli 68 55.783.753 820.349 60,00 40,00 100,00
6. Klungkung 53 44.540.097 840.379 60,00 40,00 100,00
7. Karangasem 75 63.682.742 849.103 60,00 38,95 98,95
8. Buleleng 129 105.860.971 820.627 60,00 39,65 39,65
9. Denpasar 27 28.428.056 1.052.890 60,00 22,42 82,42
TOTAL 636 537.258.505 844.746 60,00 35,50 95,50
(ribu rupiah)
Kab. Badung belum realisasi Transfer DD Tahap II dari RKUD ke RKD
38. No Bidang Kegiatan
Penggunaan Dana
(Rp.)
% Penggunaan
1 Pemenuhan Kebutuhan Dasar 24.402.396.350 8,02%
2 Sarana Prasarana Desa 235.027.397.081 77,20%
3 Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal 14.700.970.575 4,83%
4 Pemanfaatan SDA dan Lingk Berkelanjutan 8.744.708.702 2,87%
5 Pemberdayaan Masyarakat 21.128.511.965 6,94%
6 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 71.246.500 0,02%
7 Pembinaan Kemasyarakatan 364.223.170 0,12%
6,94%
44. RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN (MoU) TENTANG
PENGAWASAN DANA DESA
Pembinaan & Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Daerah, Desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa
Pemantapan dan sosialiasi regulasi terkait pengelolaan dana
desa
Penguatan pengawasan pengelolaan dana desa
Fasilitasi bantuan pengamanan dalam pengelolaan dana desa
Fasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap
pengelolaan dana desa;dan
Pertukaran data dan/atau informasi dana desa
45.
46. Presiden Joko Widodo memuji
praktik penggunaan dana
desa di Kabupaten Jembrana.
"Karena bisa dibangun jalan
129 km, 8 jembatan serta 4
unit pasar dan ini dikerjakan
dalam tiga tahun setelah dana
desa diadakan” kata Jokowi di
Istana Negara Jakarta, pada
Selasa (24/10/2017) seperti
dikutip Antara.
4 Unit
47. Evaluasi Penggunaan Dana Desa
Inovasi dan
Kreatifitas
Pemerintahan Desa
dalam menggali
sumber daya
lokal/potensi desa
relatif masih
kurang optimal.
Inovasi dan
Kreatifitas
Pemerintahan Desa
dalam menggali
sumber daya
lokal/potensi desa
relatif masih
kurang optimal.
Dana Desa belum
digunakan secara
optimal untuk
menggali sumber
pendapatan baru
melalui investasi
produktif yang
dijalankan oleh
masyarakat Desa.
Dana Desa belum
digunakan secara
optimal untuk
menggali sumber
pendapatan baru
melalui investasi
produktif yang
dijalankan oleh
masyarakat Desa.
Dana Desa terkesan
menimbulkan
ketergantungan
baru karena belum
digunakan untuk
kegiatan yang dapat
menopang
perekonomian
masyarakat
setempat serta
meningkatkan
Pendapatan Asli
Desa.
Dana Desa terkesan
menimbulkan
ketergantungan
baru karena belum
digunakan untuk
kegiatan yang dapat
menopang
perekonomian
masyarakat
setempat serta
meningkatkan
Pendapatan Asli
Desa.
Proporsi alokasi
dana untuk
pembangunan fisik
dan non fisik masih
belum seimbang
Proporsi alokasi
dana untuk
pembangunan fisik
dan non fisik masih
belum seimbang
48. 48
Tantangan untuk Pemerintah Daerah dan Aparatur Desa:
• Aparatur Desa (Kepala Desa/aparat desa) harus
mempersiapkan diri dalam pengelolaan Dana Desa secara
transparan dan akuntabel, serta diharapkan tidak menambah
jumlah aparatur Desa yang berakibat pada ketidakefektifan dan
ketidakefisienan penggunaan Dana Desa.
Peluang
• Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi
momentum untuk meningkatkan kesejahteraan dan
pembangunan daerah di wilayah pinggiran serta meningkatkan
otonomi desa.
• UU Desa sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah yang
tercakup dalam program Nawa Cita, yakni membangun
Indonesia dari pinggir dengan memperkuat pembangunan
daerah utamanya daerah perbatasan dan desa.
Tantangan dan Peluang Pelaksanaan Dana Desa
