2. Pembagian tugas dan kewenangan dalam penyusunan NSPK,
pengawasan, dan pembinaan (PP 28/2004)
PANGAN
SEGAR,
PANGAN
OLAHAN,
PANGAN SIAP
SAJI
Distribusi dan
Peredaran
PANGAN SEGAR
DIKONSUMSI BAHAN BAKU
LANGSUNG PENGOLAHAN
PANGAN
OLAHAN
Kementerian Pertanian, Kementerian
Kelautan& Perikanan (KKP) (ps 4-5, 24, 51)
Budidaya
Produksi
pasca panen
Pengolahan
Kementerian Perindustrian, KKP, BPOM,
Pemda Kab/Kota (ps 6, 14-19, 24, 42, 51)
BPOM, Kemenprind, KKP,
Kementan, Pemda (ps 45-47)
Distribusi
Ritel
Produksi
pangan
siap sajiPembinaan PEMDA dan
masyarakat oleh BPOM
(ps 51)
Kementerian
Kesehatan (ps. 9),
Pem kab/kota (ps 51)
Kemenprind, KKP,
Kementan (ps 7)
BPOM (ps 8)
KONSUMEN
3. Bagian Kesatu. Umum
Pasal 68 ayat 1. Pemerintah dan
Pemerintah Daerah menjamin
terwujudnya penyelenggaraan Keamanan
Pangan di setiap rantai Pangan secara
terpadu.
Pasal 68 ayat 2. Pemerintah menetapkan
norma, standar, prosedur, dan kriteria
Keamanan Pangan.
3
• dilakukan dengan
berbasis analisis risiko.
• meliputi manajemen
risiko, kajian risiko, dan
komunikasi risiko.
UU No. 18 / 2012 tentang Pangan
harus dilaksanakan
• secara terpadu dan
• sinergis
oleh semua pemangku
kepentingan pada setiap
rantai pangan.
BAB VII. KEAMANAN PANGAN
5. KEPUTUSAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT NO 23 TAHUN 2011
TENTANG
TIM KOORDINASI JEJARING KEAMANAN PANGAN NASIONAL (JKPN)
Dalam rangka Revitalisasi
SKPT, Pada Tanggal 25 April
2011 telah terbit Keputusan
Menko Kesra No. 23 Tentang
Tim Koordinasi Jejaring
Keamanan Pangan Nasional
7. Tantangan
• Koordinasi antar institusi yang menangani keamanan pangan
• Partisipasi aktif institusi terkait terhadap program keamanan pangan
berdasarkan SKPT
• Partisipasi aktif dalam jejaring dan program keamanan pangan regional dan
internasional
• Pemanfaatan perkembangan ilmu dan teknologi khususnya di bidang
keamanan pangan yang menjadi pendorong agar program dalam JKPN terus
berkembang
• Pendanaan yang cukup dan berkelanjutan serta ketersediaan SDM
penggerak SKPT
8. Visi dan Misi JKPN
• Visi :
sebagai penggerak peningkatan keamanan pangan nasional, regional dan
internasional.
• Misi :
1) Menguatkan sistem manajemen operasional JKPN
2) Menguatkan jejaring intelijen pangan
3) Menguatkan jejaring pengawasan keamanan pangan
4) Menguatkan jejaring promosi keamanan pangan
5) Menguatkan kerjasama dengan jejaring keamanan pangan regional
dan internasional
9. Fungsi JKPN
• Fasilitator pengkajian, penganalisis, perumusan dan penyusunan, serta
pengelolaan dan pelaksanaan kajian risiko, manajemen risiko dan
komunikasi risiko keamanan pangan.
• Fasilitator peningkatan aktivitas Jejaring Intelijen Pangan, Jejaring
Pengawasan Pangan, dan Jejaring Promosi Keamanan Pangan serta kerja
sama internasional untuk pelaksanaan kajian risiko, manajemen risiko dan
komunikasi risiko keamanan pangan.
• Fasilitator peningkatan kapasitas SDM
10. Arah kebijakan JKPN
• Pengembangan kebijakan keamanan pangan agar dapat dijadikan dasar
pelaksanaan program keamanan pangan di sepanjang rantai produksi
pangan (from farm to table)
• Pengendalian kasus keamanan pangan yang lebih baik agar kasus
keracunan pangan dapat ditekan, produk yang memenuhi syarat
keamanan pangan dapat ditingkatkan dan kasus penolakan produk
Indonesia di pasar global dapat diturunkan
• Koordinasi antar institusi keamanan pangan lebih baik dengan
mengupayakan peningkatan dan memantapkan kerjasama pelaksanaan
program keamanan pangan di tingkat daerah, nasional dan internasional.
11. Strategi JKPN
1) penguatan sistem manajemen operasional JKPN yang meliputi aspek
legal, perumusan kebijakan, dan kelembagaan
2) pemberdayaan/penguatan jejaring berbasis kajian risiko yang dilakukan
oleh Kelompok Kerja Jejaring Intelijen Pangan (JIP)
3) pemberdayaan/penguatan jejaring berbasis manajemen risiko yang
dilakukan oleh Kelompok Kerja Jejaring Pengawas Pangan (JPP)
4) pemberdayaan/penguatan jejaring berbasis komunikasi risiko yang
dilakukan oleh Kelompok Kerja Jejaring Promosi Keamanan Pangan
(JPKP)
5) pemberdayaan/penguatan jejaring keamanan pangan regional dan
internasional.
12. Program JKPN 2016-2020
Manajemen operasional JKPN berfungsi dengan baik
• Mengupayakan terbitnya Perpres mengenai JKPN
• Menyosialisasi semua peraturan dan kebijakan terkait keamanan pangan
pada institusi anggota JKPN di pusat maupun daerah
• Menyusun tata hubungan kerja dan program kerja pusat dan daerah dan
antar intitusi untuk mempercepat pencapaian keamanan pangan nasional
• Meningkatkan kualitas SDM pelaksana sekretariat JKPN
• Menggali sumber pendanaan untuk kegiatan JKPN
• Meningkatkan sarana untuk kegiatan JKPN
• Memfasilitasi program keamanan pangan unggulan nasional
• Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Sekretariat, JIP,
JPP, dan JPKP.
13. Program JKPN 2016-2020
Hasil kajian/riset JIP dapat dimanfaatkan untuk peningkatan keamanan
pangan
• Meningkatkan kesiapan sekretariat Jejaring Inteligen Pangan
• Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengkaji risiko
• Meningkatkan koordinasi antar institusi dalam kegiatan kajian risiko
• Melakukan kajian risiko secara terpadu
• Melakukan penanggulangan masalah keamanan pangan melalui INRASFF
• Memberikan rekomendasi kebijakan yang menyangkut keamanan pangan
14. Program JKPN 2016-2020
Pengawasan pangan terpadu berdasarkan risiko terlaksana
dengan baik
• Meningkatkan kesiapan sekretariat Jejaring Pengawasan Pangan
• Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawas keamanan pangan untuk
pre dan post market
• Melakukan sertifikasi pengawas keamanan pangan untuk pre dan post
market
• Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam kegiatan pengawasan
keamanan pangan
• Melakukan pengawasan keamanan pangan terpadu
• Mendorong industri pangan melaksanakan sistem inspeksi modern
• Memberikan rekomendasi untuk efisiensi pengawasan keamanan pangan
terpadu
15. Program JKPN 2016-2020
Promosi Keamanan Pangan lebih aktif dan tepat sasaran
• Meningkatkan kesiapan sekretariat Jejaring Promosi Keamanan Pangan
• Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluh keamanan pangan
• Melakukan sertifikasi penyuluh keamanan pangan
• Meningkatkan koordinasi antar institusi dalam kegiatan promosi keamanan
pangan
• Melakukan promosi keamanan pangan terpadu
• Memberikan rekomendasi untuk komunikasi keamanan pangan
16. Program JKPN 2016-2020
Kerjasama dengan jejaring keamanan pangan regional dan
internasional bermanfaat bagi peningkatan keamanan pangan
nasional
• Meningkatkan kesiapan sekretariat JKPN untuk bekerjasama dengan
jejaring regional dan internasional
• Meningkatkan kualitas dan kuantitas negosiator bertaraf internasional
• Meningkatkan kerjasama kajian, manajemen dan komunikasi risiko dengan
jejaring regional dan internasional
17. Sekretariat Jejaring Keamanan Pangan Nasional
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan
Jl Percetakan Negara 23 Jakarta Pusat
Telp. 021-42803516, Fax. 021-42878701
email: sekretariat_jkpn@yahoo.co.id;
sekretariat_jkpn@pom.go.id
