Regulasi Hukum dan Dunia Maya

1. Hernawan Hadi.doc. 1
KONSEP HUKUM
HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL (HKI)

2. Hernawan Hadi.doc. 2
Kekayaan yang timbul dari
kemampuan intelektual manusia
yang dapat berupa karya:
Teknologi
Ilmu Pengetahuan
Seni dan Sastra
Perlu Dihargai Manfaat Ekonomi Tinggi
Perlu Perlindungan Hukum
“Sistem Perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual (HKI)”
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
(Intelectual Property / Intangibe Property / Incorporeal Property)
Dihasilkan dengan
suatu pengorbanan:
Tenaga
Pikiran
Biaya
waktu
1. Landasan teknologi (technological base) →Pengembangan →
alih informasi / alih teknologi
2. Berkembangnya gairah mencipta
3. Pengakuan negara → memperlancar modal asing dan memperlancar
perdagangan Internasional → mencegah kemungkinan ditiru

3. Hernawan Hadi.doc. 3
PENGELOMPOKAN JENIS HKI – WIPO
1. Hak Cipta (Copyright)
2. Hak atas kekayaan industri (Industrial
Property Copyright)
a. Patent (Patent)
b. Merek (Merk)
c. Desain produk industri (Industrial Design)
d. Penanggulangan praktek persaingan curang
(Repression on unfair competition practices)

4. Hernawan Hadi.doc. 4
JENIS-JENIS HKI MENURUT KETENTUAN BAB II TRIP’S
1. Hak cipta (copyright) dan hak-hak yang terkait
lainnya (Copyright and Related Rights)
2. Merek (Trade Marks)
3. Indikasi Geografis (Geographical Indications)
4. Desain Produk Industri (Industrial Designs)
5. Paten (Patens)
6. Rangkaian Elektronika Terpadu (Lay Out
Designs of Integrated Circuits)
7. Perlindungan Rahasia Dagang (Protection of
Undisclosed Information)
8. Perlindungan Varietas Tanaman(PVT)

5. Hernawan Hadi.doc. 5
WIPO (World Intellectual Property Organization), {Lembaga Khusus PBB, tugasnya}:
Mengadministrasikan konvensi-konvensi internasional di bidang HKI
Memajukan HKI di seluruh dunia melalui kerjasama antar negara
TRIP’s (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights
Dipaksakan GATT-Putaran Urugay masuk
Tiga Ciri Pokok:
1. Norma dan standar lebih tinggi
2. Full compilance
3. Penegakan hukum yang ketat
Negara-negara maju tidak puas terhadap kerja WIPO, karena:
•Tidak cukup memberi perlindungan hukum di bidang HKI
•Tidak adanya suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif
TRIP’S (7 Bab 273 Pasal) The Council for TRIP’S
a. National Treatment = NT
b. MFN = Most Favovred Nations

6. Hernawan Hadi.doc. 6
ERA HKI TAHUN 2000
•Para pelaku bisnis semakin membutuhkan bentuan di bidang hukum
•Dibutuhkannya SDM di bidang HKI → Administrator serta Aparat Penegak Hukum (Praktisi Hukum)
Ex::
- Penanganan sengketa
- Perjanjian peralihan HKI (lisensi)
TRIP’S Berlaku di Indonesia 1 Januari 2000→
Masalah/Problematika Pembangunan
Sistem Hukum HKI
 Culture → Masy. “komunal”
 Kelemahan Hk.Positif (HKI)
 Penegakan Hk.yang lemah
 Sosialisasi yang rendah
 Lemahnya pengembangan SDM
(minimnya ahli-ahli di bidang HKI)
Respon Pemerintah
• Tim Keppres 34
• Tiga agenda di bidang HKI
Peluang atau Ancaman Memasuki Era HKI?Peluang atau Ancaman Memasuki Era HKI?
Kondisi RiilKondisi Riil
PELUANGKAH BAGI SH?PELUANGKAH BAGI SH?

7. Hernawan Hadi.doc. 7
TUJUAN TRIP’S
1. Meningkat perlindungan terhadap HKI dari produk-
produk yang diperdagangkan
2. Menjamin prosedur pelaksanaan HKI yang tidak
menghambat kegiatan perdagangan
3. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai
pelaksanaan perlindungan terhadap HKI
4. Mengembangkan prinsip, aturan dan
mekanismekerjasama internasional untuk menangani
perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau
pembajak atas HKI
Kesemuanya tetap memperhatikan berbagai upaya
yang telah dilakukan WIPO

8. Hernawan Hadi.doc. 8
LISENSI
• Pengertian: Hak yang dijamin yang memberikan seseorang izin
untuk melakukan sesuatu yang apabila izin itu tidak diterima
perbuatannya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum,
misalnya lisensi merek bayer.
• Bagaimanakah lisensi merek dan perlindungan terhadap merek:
1. Isi perjanjian lisensi merek mencakup:
a. Barang atua jasa yang dilisensikan
b. Tanggung jawab pemberi dan penerima lisensi merek
 Persamaan kualitas
 Technical assistance
 Royalti
 Jangka waktu
 Pembatasan-pembatasan
 Tie in clause, mis: area,ekspor
2. Mengatasi terjadinya pelanggaran ketentuan lisensi merek
 Didaftarkan, siapa yang mendaftarkan?
 Pemilik atau penerima lisensi
3. Ketentuan perjanjian lisensi di beberapa negara
 Di MEE
 Di JEPANG

9. Hernawan Hadi.doc. 9
SYARAT-SYARAT:
1. Adanya suatu perbuatan negara asing yang bertentangan dengan
perjanjian internasional
2. Adanya praktek negara asing yang tidak dapat dibenarkan. (Unjustifable Practices)
3. Adanya tindakan pemerintah asing yang tidak pantas
(Unreasonable Practices) → tidak jujur, tidak adil → kesempatan
ekspor, kesempatan mendirikan suatu usaha, perlindungan HKI
4. Adanya tindakan pemerintahan asing yang diskriminatif → (NT dan MFN)
SECTION 301 UU PERDAGANGAN AS 1974
(SECTION 301 OF THE TRADE ACTS OF 1974)
Tindakan balasan kepala negara/pemerintahan asing untuk melindungi
kepentingan AS, khususnya kepentingan ekonomi luar negeri
Dilakukan oleh dan atas inisiatif Presiden dan atas permintaan
pengusaha atau warga negara AS
BENTUK TINDAKAN BALASAN, misalnya;
1. Menaikkan bea masuk atau mengenakan retrebusi terhadap jasa-jasa dan
barang-barang ekspor dari negara asing
2. Memasukkan negara ke dalm daftar Watch List

10. Hernawan Hadi.doc. 10
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
SEBAGAI
ISU INTERNASIONAL
DEFINISI HKI/IPR

11. Hernawan Hadi.doc. 11
DEFINISI HaKI / IPR
Japan Patent Office (JPO)
Intellectual Property Rights are generic of exclusive rights
given to the resultsgained by intellectual activities of human beings and
the sign used for business activities, and they mean intangible rights
own economic values.
The World Intellectual Property Organization (WIPO)
Intellectual property rights is defined as “Intellectuall property shall
include the rights relating to: literary, artistic and scip+2Xebtific works,
inventional field of human endeavor, scientific discoveries, industrial
design, trademarks, service marks, and comercial “ames and
designations protection againts unfair competition , and all other rights
resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literaty or
artistic fields”.

12. Hernawan Hadi.doc. 12
TRISILA PEMAHAMAN PENTINGNYA HaKI
1. Bahwa kekayaan intelektual merupakan aset bangsa yang harus
dilindungi dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Bahwa perlindungan hak atas kekayaan intelektual sudah
merupakan tuntutan masyarakat internasional, sementara bangsa
indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tersebut
harus dapat menerima konsekuensinya untuk ikut
mengindahakan norma dan standar HaKI yang berlaku di dunia
internasional terutama ketika Indonesia terlibat dalam
perdagangan multilateral.
3. Bahwa para kreator dan investor perlu mendapat penghargaan,
pengakuan dan perlindungan yang layak. Hal ini sebagai upaya
pengembangan sikap budaya menghargai hasil karya yang
bermanfaat bagi umat manusia, serta mendorong peningkatan
kegiatan inovatif.

13. Hernawan Hadi.doc. 13
Isu Internasional (Ir. Kayatmo)
Demokratisasi
Lingkungan
Standarisasi
HAM
HaKI

14. Hernawan Hadi.doc. 14
Isu Internasional
Demokratisasi
Lingkungan
Standarisasi
HAM
HaKI
Terorisme

15. Hernawan Hadi.doc. 15
ORGANISASI DAN KONVENSI TERKAIT HAKI
YANG DIIKUTI INDONESIA
GATT (1947)
(General Agreement on Tariff and Trade)
Indonesia bergabung (1950)
Marakesh Conference (1993)
WTO (1994)
(World Trade Center)
Urugay Round Indonesia meratifikasi (UU 7/1994)
TRIP’s (1994)
(Gen, Agr, On Trade Related aspect of Intellectual Property Rights)
(mulai berlaku 1 Jan 1998/Negara berkembang 1 Jan 2000)
Rome Convention, Paris Convention, Bern Convention, Stockholm Convention,
Washington Treaty,dsb

16. Hernawan Hadi.doc. 16
Kapan Munculnya HaKI
Dikembangkan
Ide
Dibuang
Copy Rights
Hak Cipta
Industri Property Rights
Hak Milik Industri

17. Hernawan Hadi.doc. 17
Lingkup HaKI
Copy Rights
(Hak Cipta)
Ilmu pengetahuan
Seni
Sastra
Industrial Property Rights
(Hak Milik Industri)
Paten
Merek
Desain industri
Rahasia dagang
Perlindungan varietas tanaman
Desain tata letak sirkuit terpadu

18. Hernawan Hadi.doc. 18
SISTEM PERLINDUNGAN HaKI
DI INDONESIA
Hak Cipta
Paten
Merek
Perid Varietas
Tanaman
Rahasia Dagang
Desain Industri
DTLST
Bern Convention; WIPO
Copyrights Treaty; TRIP’S
Paris Convention (1967); Buda-
Pest Treaty (1977);PCT;TRIP’S
Trademark Law Treaty; TRIP’S
UPOV 1961 (paris) s/d 1988
(revisi Jenewa)
Paris Convention 1967
Semiconductor Chip
Protection Act 1984
Washington Treaty 1989
Paris Convention 1967
UU 6/82→UU 19/02
UU 14/2001
UU 15/2001
UU 29/2000
UU 30/2000
UU 31/2000
UU 32/2000
HaKI

19. Hernawan Hadi.doc. 19
Perlindungan HaKI
Yang dilidungi:
• Moral rights
• Economic rights
Manfaat Perlindungan:
• Kepastian Hak
• Peluang pasar
• Peluang investasi

20. Hernawan Hadi.doc. 20
Bagaimana Cara Melindungi HaKI
Pendekatan Hukum Perdata
Kesepakatan/kontrak
Pendekatan Hukum Publik
1. Azas Konstitutif
(Akan berhubungan dengan Ditjen HaKI)
2. Azas Deklaratif

21. Hernawan Hadi.doc. 21
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
& KEPERCAYAAN INTERNASIONAL
PERLINDUNGAN
HUKUM
HK Perdata
HK Publik
Teknologi
Seniman
Ibu Rumah Tangga
Petani
Pekerja Kasar
dsb
Karya IntelektualKarya Intelektual
HaKI
Manfaat Hak moral
Manfaat Hak ekonomiis
Hak moral
Hak ekonomis
Pemodal
Pengguna/pembeli
Pasar
K
E
P
E
R
C
A
Y
A
A
N
I
N
T
E
R
N
A
S
I
O
N
A
L
I
N
V
E
S
T
O
R
K
R
E
A
T
O
R

22. Hernawan Hadi.doc. 22
Sekilas Info
Restorasi Meiji (1868-1912)
(Dijamannya terjadi upaya peniruan menuju pengembangan)
Sputnik I (1957)
(Dianggap sebagai ancaman bagi dunia kapitalis)
Robert (Bob) Noyce (1957)
(Awal penguasaan teknologi informasi)
Pak Rato (1987) & Tuan x (1999)
(Contoh kasus pengabdian kepentingan nasional)

23. Hernawan Hadi.doc. 23
Kepentingan mikro tercapai
(short time training, penelitian di LN, penerimaan dana penelitian dsb)
Target makro tidak tercapai (Upaya penguasaan HaKI dan alih teknologi)
< Proporsi
> Proporsi
T
U
J
U
A
N
T
U
J
U
A
N
K
E
P
E
M
I
L
I
K
A
N
H
A
K
I
K
E
P
E
M
I
L
I
K
A
N
H
A
K
I
K
O
N
T
R
I
B
U
S
I
K
O
N
T
R
I
B
U
S
I
Dana/SDM/Lab/Kelangkaan Obyek/Paten/Tek Trad
Dana / SDM / Lab / Paten
KELEMB RISET NASIONAL
PIHAK LUAR NEGERI
(BPPT)
(LIPI)
KEMITRAAN
RISET
BERORIENTASI
HaKI
Target makro tercapai (penguasaan HaKI melebihi proporsi)

24. Hernawan Hadi.doc. 24
SURAT PENDAFTARAN
CIPTAAN
PEDOMAN PENDAFTARAN CIPTAAN
(UU HAK CIPTA NOMOR 19 TAHUN 2002)
PEMOHONPEMOHON
PERMINTAAN
PENDAFTARAN
PERMINTAAN
PENDAFTARAN
PEMERIKSAANPEMERIKSAAN
KANTOR
HAK CIPTA
KANTOR
HAK CIPTA
BUKTI
PERMOHONAN
BUKTI
PERMOHONAN
ORIJINALORIJINAL
DIDAFTARDIDAFTAR
IPTEK
SENI
LITERATUR
TIDAK ORIJINALTIDAK ORIJINAL
DITOLAKDITOLAK

25. Hernawan Hadi.doc. 25
PROSEDUR PERMOHONAN PATEN
(MENURUT UU PATEN NO. 14 TAHUN 2001)
PERMOHONAN
PERSYARATAN
MINIMUM
TANGGAL PENERIMAAN
DILENGKAPI
PEMERIKSAAN
ADMINISTRASI
PENGUMUMAN
SELAMA 6 BULAN
UNTUK MEMBERI
KESIMPULAN OPOSISI
PERMONONAN
PEMERIKSAAN
SUBSTANTIF
DILENGKAPI
Tidak
Tidak
≤ 30 Hari
≤ 3 Bulan
DIANGGAP DITARIK
KEMBALI
Tidak
Tidak
≤36Bulan
PEMERIKSAAN SUBSTANTIF
PENOLAKAN
UPAYA HUKUM
LAINNYA
MEMENUHI SYARAT
UNTUK DIBERI PATEN?
PEMBERIAN
SERTIFIKAT PATEN
Ya
Ya
Ya
YaDipenuhi
Tidak
Tidak
18Bulan
≤ 36 Bulan

26. Hernawan Hadi.doc. 26
PROSEDUR PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI
(MENURUT UU DESAIN INDUSTI NO. 31 TAHUN 2001)PERMOHONAN
DESAIN
INDUSTRI
PERSYARATAN MINIMUM
SESUAI PS. 18 UUDI
DIPENUHI?
KEBERATAN
Tidak
Lengkap
≤ 3 Bulan
≤ 3 Bulan
Ya
PERSYARATAN
ADMINISTRASi
TANGGAL PENERIMAAN
PENGUMUMAN
PENDAFTARAN
PEMBERIAN SERTIFIKAT
DESAIN INDUSTRI
Lengkap
Tidak Ada
≤ 30 Hari
Ada SANGGUPAN
DARI PEMOHON
DIANGGAP DITARIK
KEMBALI
Tidak
ADA KEBERATAN
ATAS PENOLAKAN/
ANGGAPAN PENARIKAN
KEMBALI
PEMERIKSAAN
SUBSTANTIF
PERMOHONAN
DITOLAK
MENERIMA /
MENOLAK
KEBERATAN≤ 3 Bulan
PERMOHONAN
GUGUR
UPAYA HUKUM
LAINNYA
Tidak Ada
Ada
≤ 6 Bulan
Menerima Keberatan