Dokumen tersebut membahas tentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga perwakilan rakyat dan legislatif utama di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan kedudukan, pengisian jabatan, fungsi, wewenang, dan dasar hukum DPR berdasarkan undang-undang.
2. DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH
Dr. ARFA I, S.H., M.H.
NIP 198110162006041003
MUHAMMAD ERITON, S.H., M.H., C.L.A.
NIP 199312202023211016
3. MAHASISWA KELOMPOK 2
APRI ANDANA
NIM B1A122131
MUHAMMAD KHALIF AKBAR TAUFIK
NIM B1A122103
SILVESTER AMBROSIUS MANAHAN S.
NIM B1A122102
NADIA RIZKY ANANDA
NIM B1A122141
ALVIARUM APRIYATNA
NIM B1A122135
4. KEDUDUKAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat
yang berkedudukan sebagai lembaga negara.
Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
5. DPR terdiri atas anggota partai politik
peserta pemilihan umum yang dipilih
melalui pemilihan umum.
PENGISIAN JABATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
(DPR)
Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) UUD NRI 1945
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dipilih melalui pemilihan umum.
6. FUNGSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi
legislasi, fungsi anggaran, dan pengawasan.
Berdasarkan Pasal 20A Ayat (1) UUD NRI 1945
7. Legislasi Anggaran Pengawasan
FUNGSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
Dilaksanakan melalui
pengawasan atas
pelaksanaan undang-
undang dan APBN.
Dilaksanakan untuk membahas
dan memberikan persetujuan
atau tidak memberikan
persetujuan terhadap
rancangan undang-undang
tentang APBN yang diajukan
oleh Presiden.
Berdasarkan Pasal 69 dan 70 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
Dilaksanakan sebagai
perwujudan DPR selaku
pemegang kekuasaan
membentuk undang-undang.
8. WEWENANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat
persetujuan bersama;
b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan
pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi
undang-undang;
c. membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR;
Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
9. WEWENANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
d. membahas rancangan undang-undang yang diajukan DPD mengenai otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
e. membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan
memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang
diajukan oleh Presiden;
Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
10. WEWENANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
f. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD
atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan,
pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak,
pendidikan, dan agama;
g. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan
membuat perdamaian dengan negara lain;
Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
11. WEWENANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
h. memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan
akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban
keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-
undang;
i. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
j. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan
menerima penempatan duta besar negara lain;
Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
12. WEWENANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
k. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
l. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian
anggota Komisi Yudisial;
m. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial
untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; dan
n. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden
untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.
Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
13. v
DASAR
HUKUM
1
2
DASAR HUKUM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 .
Pasal 19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 22B, 24 C.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD
14. ANALISIS PENGISIAN JABATAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
Menurut Pasal 76 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
Frasa tersebut menimbulkan multi interprestasi, dan bahkan tafsir tersebut
menjurus pada pengertian “tidak ada pembatasan terhadap masa jabatan
anggota DPR”. Dengan adanya fakta tersebut, ketentuan yang telah multi tafsir
tersebut tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil. Seharusnya
masa jabatan anggota dewan tersebut hanya 5 (lima) tahun dan otomatis akan
berakhir dengan pengucapan sumpah anggota yang baru sehingga anggota
lama tidak dapat dipilih kembali. Dengan hal ini, membuka kesempatan yang
luas bagi warga negara untuk dapat menjadi angota dewan.
Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada
saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.
15. ANALISIS FUNGSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
Masalah transparansi dan akuntabilitas seringkali muncul dalam proses
legislasi, anggaran dan pengawasan. Publik sering kali merasa bahwa DPR
kurang transparan dalam proses legislasi (pembuatan undang-undang) dan
penggunaan anggaran. DPR juga memiliki peran pengawasan terhadap
pemerintah, terkadang efektivitasnya dalam melakukan pengawasan patut
dipertanyakan. Hal ini dikarenakan adannya oknum anggota DPR terlibat
dalam konflik kepentingan politik diantara mereka.
DPR mempunyai fungsi: a. legislasi; b. anggaran; dan c. pengawasan.
Berdasarkan Pasal 69 dan 70 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
16. ANALISIS WEWENANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
Pencopotan Hakim Aswanto dari posisinya sebagai Hakim MK oleh
DPR RI. Merupakan pelanggaran hukum , karena melanggar undang-
undang. Pencopotan ini terjadi karena adanya sarat kepentingan
politik. Serta, tindakan ini juga mengacaukan prinsip ketatanegaraan,
kebebasan dan kekuasaan Hakim sebagai Prinsip Universal maupun
Kelembagaan MK.
n. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada
Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.
Berdasarkan Pasal 71 huruf (n) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang
MPR, DPR, DPD, dan DPRD
