Recommended
More Related Content
Similar to Korsupgah 2022 versi 2.pptx
Similar to Korsupgah 2022 versi 2.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (13)
Korsupgah 2022 versi 2.pptx
- 1. KORSUPGAH MCP KPK PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2022
- 2. MAKSUD DAN TUJUAN ● MCP (Monitoring Centre for Prevention) Korsupgah merupakan monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (KORSUPGAH), yang dilaksanakan oleh KPK RI pada pemerintah daerah di seluruh Indonesia, yang meliputi 7 atau 8 area intervensi; ● MCP KORSUPGAH merupakan informasi capaian kinerja program koordinasi dengan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dengan kriteria, bobot dan penilaian tertentu; ● Tujuan MCP mendampingi dan membimbing Pemerintah Daerah dalam upaya- upaya pencegahan pemberantasan korupsi yang terintegrasi melalui program MCP. Pendampingan diupayakan untuk meningkatkan kualitas tata Kelola Pemerintahan Daerah untuk lebih baik, transparan dan akuntabel.
- 3. RUANG LINGKUP MCP 1. Inspektorat sebagai Sekretariat, Admin dan Verifikator atas MCP Kota Pekanbaru 2. Untuk masing- masing area intervensi MCP merupakan kewajiban OPD Pengampu 1 2
- 4. Area Perencanaan dan Penganggaran APBD sebesar 3,50% 01 Area PBJ sebesar 9,98% 02 Area Perizinan sebesar 33,90 % 03 Area Pengawasan APIP Sebesar 10,33% 04 Area Manajemen ASN sebesar 34,12% 05 Area Optimalisasi Pajak Daerah sebesar 54,04% 06 7 (Tujuh) AREA YANG DIVERIFIKASI ; Sampai dengan tanggal 10 agust 2022 dokumen yang sudah di upload sebesar 35% dan hasil verifikasi Kemendagri sebesar 20,01% Area Intervensi Pengelolaan BMD sebesar 10,50% 07
- 5. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD 1 (BPKAD DAN BAPPEDA) 3 PERIZINAN DPMPTSP DAN DINAS PUPR 2 PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ) 4 PENGAWASAN APIP INSPEKTORAT FOKUS PENCEGAHAN 2022 AREA INTERVENSI MCP PEMKO. PEKANBARU 5 MANAJEMEN ASN BKPSDM DAN BAGIAN ORGANISASI (SETDA KOTA) 6 OPTIMALIS ASI PAJAK DAERAH BAPPENDA 7 PENGELOLA AN BMD BPKAD (BIDANG ASET) BAGIAN BARANG DAN JASA (SETDA KOTA)
- 6. IMPLEMENTASI SSH PENETAPAN ASB` PENETAPAN SSH AREA INTERVENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD 1 IMPLEMENTASI ASB Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Kesepakatan Rancangan KUA dan PPAS Penyerahan RAPBD Persetujuan APBD Publikasi APBD Tindak Lanjut Reviu RKPD Tindak Lanjut Reviu SSH dan ASB Dokumen belum ada Dokumen sudah ada dan diupload tinggal verifikasi Kemendagri DOKUMEN PEMENUHAN RENCANA AKSI
- 7. Ketersediaan SDM UKPBJ Ketersediaan Fungsional PBJ ` Pokja UKPBJ Permanen AREA INTERVENSI PENGADAAN BARANG DAN JASA 2 Reviu Perencanaan PBJ Vendor Management System Evaluasi Kegiatan PBJ Advokasi PBJ Kode Etik PBJ TPP Khusus UKPBJ TPP Khusus UKPBJ % Penayangan SIRUP Dokumen belum ada Dokumen sudah ada dan diupload tinggal verifikasi Kemendagri Screenshoot Monev TEPRA Reviu HPS Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola PBJ
- 8. Regulasi Pendelegasian Kewenangan Perizinan Regulasi Daerah tentang Tata Kelola Perizinan ` Regulasi Daerah Mengenai Tata Ruang AREA INTERVENSI PERIZINAN 3 Sistem Perizinan Online Daerah Lokasi dan Tempat Layanan Media Publikasi Pengawasan Laporan TL Hasil Pengawasan 2022 Indeks Kepuasan Masyarakat Dokumen belum ada Dokumen sudah ada dan diupload tinggal verifikasi Kemendagri
- 9. Ketersediaan Anggaran Efektivitas Anggaran ` Kecukupan SDM AREA INTERVENSI PENGAWASAN APIP 4 TPP APIP Penilaian Kapabilitas APIP Independensi dan Objektifitas APIP Penjaminan Kualitas Pengawasan Kinerja Rutin Pengawasan Pengawasan Prioritas Nasional Implementasi Audit Berbasis Risiko Evaluasi SPIP Dokumen belum ada Dokumen sudah ada dan diupload tinggal verifikasi Kemendagri Tingkat Maturitas SPIP Penanganan Pengaduan Rencana Pengendalian Kecurangan (Fraud Control Plan) Tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal dan Eksternal Pemeriksaan Khusus (Investigasi) Probity Audit Reviu Tata Kelola
- 10. SK Kepala Daerah tentang Manajemen ASN Sistem Informasi Kepegawaian Perkada Manajemen ASN AREA INTERVENSI MANAJEMEN ASN 5 Kepatuhan LHKPN Pengendalian Gratifikasi Evaluasi Jabatan Tambahan Penghasilan Pegawai Promosi, Rotasi dan Mutasi Manajemen Kinerja Individu Penilaian Sistem Merit Penegakan Kode Etik dan Perlindungan & Pelayanan Pegawai Dokumen belum ada Dokumen sudah ada dan diupload tinggal verifikasi Kemendagri Evaluasi Rencana Pengadaan, Promosi, Rotasi, dan Mutasi ASN Evaluasi Benturan Kepentingan
- 11. Data Potensi Pajak Daerah Data Tunggakan Pajak Daerah ` Kelengkapan Regulasi Pajak Daerah AREA INTERVENSI OPTIMALISASI PAJAK DAERAH 6 Usulan Inovasi Pajak Daerah berbasis teknologi Laporan Capaian Hasil Inovasi Pajak Daerah Capaian Penagihan Tunggakan Pajak Daerah Capaian Peningkatan Pajak Daerah Pemeriksaan Pajak Daerah Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola Pajak Daerah Dokumen belum ada Dokumen sudah ada dan diupload tinggal verifikasi Kemendagri
- 12. Database BMD Rekonsiliasi BMD ` Kelengkapan Regulasi BMD AREA INTERVENSI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 7 Inventarisasi BMD Pendanaan dan Pendaftaran sertifikat Legalisasi BMD Penertiban BMD Pakta Integritas BMD Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola BMD Dokumen belum ada Dokumen sudah ada dan diupload tinggal verifikasi Kemendagri
- 13. TERIMA KASIH