Materi Fiqih Kelas XI

1. ARTI, FUNGSI DAN HIKMAH PERADILAN
 Sub menu dan pokok bahasan meliputi:
1. Pengertian Peradilan
2. Fungsi Peradilan
3. Hikmah Peradilan
Proses peradilan di Indonesia

2. PENGERTIAN PERADILAN
 Peradilan berasal dari Bahasa Arab “Qadha”
yang artinya memutuskan, memberi keputusan,
atau menyelesaikan.
 Secara istilah ialah “suatu lembaga pemerintah
yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau
menetapkan keputusan atas setiap perkara
dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku”
 Pengadilan adalah tempat untuk mengadili
suatu perkara dan orang yang bertugas untuk
mengadili disebut qadhi atau hakim.
BACK

3. FUNGSI PERADILAN
• Mendamaikan kedua belah pihak yang
bersengketa.
• Menetapkan sangsi dan menerapkannya
kepada para pelaku perbuatan yang melanggar
hukum.
• Terciptanya amar ma’ruf nahi munkar
• Dapat melindungi jiwa, harta dan kehormatan
masyarakat.
• Menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap
tegak berdirinya hukum Islam
BACK

4. HIKMAH PERADILAN
a. Terwujudnya suatu masyarakat yang bersih.
b. Terwujudnya aparatur negara yang bersih
dan berwibawa.
c. Terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat.
d. Terwujudnya ketentraman, kedamaian dan
keamanan dalam masyarakat.
e. Mendorong untuk meningkatkan kataqwaan
terhadap Allah SWT.
BACK

5. HAKIM
 Menu pokok bahasannya meliputi:
1. Pengertian Hakim
2. Kedudukan Hakim
3. Macam-macam Hakim dan Konsekuensinya
4. Kedudukan Hakim Wanita
5. Syarat-syarat Hakim
6. Tata Cara Menjatuhkan Hukuman
7. Larangan Hakim
8. Adab/Etika Hakim
9. Hadiah pada Hakim

6. Pengertian Hakim
• Hakim ialah orang yang diangkat oleh
pemerintah untuk menyelesaikan
persengketaan dan memutuskan hukum
suatu perkara dengan adil.
• Dengan kata lain, hakim adalah orang
yang bertugas mengadili. Ia mempunyai
kedudukan yang terhormat selama
berlaku adil.
BACK

7. Kedudukan Hakim
Kedudukan hakim sangat mulia selama ia berlaku adil.
Sabda Nabi SAW, :
َ‫ط‬َ‫ب‬َ‫ه‬ ِ‫ه‬ِ‫ن‬ ‫ا‬َ‫ك‬َ‫م‬ ‫ى‬ِ‫ف‬ ْ‫ى‬ ِ
‫ض‬ ‫ا‬َ‫ق‬ْ‫ال‬ َ‫س‬َ‫ل‬َ‫ج‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫ا‬
ِ‫د‬َ‫س‬ُ‫ي‬ ِ‫ن‬ ‫ا‬َ‫ك‬َ‫ل‬َ‫م‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬
‫ا‬َ‫ق‬ِ‫ف‬ َ‫و‬ُ‫ي‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ِ‫ن‬‫ا‬َ‫د‬
ْ‫ر‬ُ‫ج‬َ‫ي‬ ْ‫م‬َ‫ل‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ه‬ِ‫ن‬‫ا‬َ‫د‬ِ‫ش‬ ْ‫ر‬ُ‫ي‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ِ‫ن‬
,
َ‫ر‬َ‫ت‬ َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ج‬َ‫ر‬َ‫ع‬ َ‫ر‬ ‫ا‬َ‫ج‬‫ا‬َ‫ذ‬ ِ‫إ‬َ‫ف‬
ُ‫ه‬‫ا‬َ‫ك‬
(
‫رواه‬
‫البيهقى‬
)
" Apabila seorang hakim duduk ditempatnya ( sesuai
dengan kedudukan hakim adil), maka dua malaikat
membenarkan, menolong dan menunjukkannya selama
tidak seorang (menyeleweng), apabila menyeleweng,
maka kedua malaikat meninggalkannya” (H.R. Baihaqi)
BACK

8. Macam-macam Hakim dan
konsekuensinya
Macam-macam hakim menurut syari’at Islam,
sebagaimana sabda Rasulullah :
َ‫و‬ ِ‫ة‬َّ‫ن‬َ‫ج‬ْ‫ال‬ ‫ى‬ِ‫ف‬ ٍ
‫اض‬َ‫ق‬ ٌ‫ة‬َ‫ث‬َ‫ال‬َ‫ث‬ ُ‫ة‬‫ا‬َ‫ض‬ُ‫ق‬ْ‫ل‬َ‫ا‬
‫ار‬َّ‫ن‬‫ال‬ ‫ى‬ِ‫ف‬ ِ‫ان‬َ‫ي‬ ِ
‫اض‬َ‫ق‬
,
َ‫ع‬ ٍ
‫قاض‬
َ‫ف‬َ‫ر‬
ِ‫ة‬َّ‫ن‬َ‫ج‬ْ‫ال‬ ‫ى‬ِ‫ف‬ َ‫و‬ُ‫ه‬َ‫ف‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫ي‬َ‫ض‬َ‫ق‬َ‫ف‬ َّ‫ق‬َ‫ح‬ْ‫ال‬
,
َ‫ك‬َ‫ح‬َ‫ف‬ َّ‫ق‬َ‫ح‬ْ‫ال‬ َ‫ف‬َ‫ر‬َ‫ع‬ ٍ
‫اض‬َ‫ق‬ َ‫و‬
ِ‫ه‬ِ‫ف‬َ‫ال‬ ِ‫خ‬ِ‫ب‬ َ‫م‬
ِ
‫ار‬َّ‫ن‬‫ال‬ ‫ى‬ِ‫ف‬ َ‫و‬ُ‫ه‬َ‫ف‬
,
َ‫ج‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ى‬َ‫ض‬َ‫ق‬ ٍ
‫اض‬َ‫ق‬ َ‫و‬
‫ار‬َّ‫ن‬‫ال‬ ‫ى‬ِ‫ف‬ َ‫و‬ُ‫ه‬َ‫ف‬ ٍ‫ل‬ْ‫ه‬
-
‫ابو‬ ‫رواه‬
‫غيره‬ ‫و‬ ‫داود‬
“ Hakim ada tiga macam, satu di surga dan dua di neraka. Hakim
yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan
kebenaran, ia masuk surga; hakim yang mengetahui kebenaran dan
menetapkan hukum bertentangan dengan hukum kebenaran, ia masuk
neraka; Hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohannya ia
masuk neraka”.( HR. Abu Daud dan yang lainnya ).
BACK NEXT

9. Berdasarkan hadits di atas, hakim dibagi
menjadi tiga golongan :
1. Hakim yang mengetahui kebenaran dan
melaksanakan hukum sesuai dengan
kebenaran, maka ia dijamin masuk surga.
2. Hakim yang mengetahui kebenaran tetapi ia
memutuskan perkara tidak dengan ukuran
kebenaran, maka ia masuk neraka.
3. Hakim yang menetapkan hukum dengan
kebodohannya, ia pun masuk neraka.
BACK

10. Kedudukan Hakim Wanita
Para ulama berbeda pendapat.
Menurut madzhab Maliki, Syafi’i dan Hambali tidak
membolehkan mengangkat Hakim wanita. Dasarnya
adalah Hadits Nabi SAW :
َ‫أ‬ َ‫ر‬ْ‫ام‬ ُ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ر‬ْ‫م‬َ‫ا‬‫ا‬ ْ‫و‬َّ‫ل‬ َ‫و‬ ٌ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ق‬ ُ‫ح‬ِ‫ل‬ْ‫ف‬ُّ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫ل‬
ً‫ة‬
(
‫رى‬ ‫البخا‬ ‫رواه‬
)
“ Suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka pada
orang perempuan tidak akan berbahagia.” ( H.R.
Bukhari )
Menurut Imam Abu Hanifah, boleh mengangkat hakim
wanita untuk menyelesaikan urusan harta atau selain
had dan qishash. Sedangkan menurut Ath-Thabari,
seorang perempuan boleh menjadi hakim secara mutlak
dalam segala lapangan.
BACK

11. Syarat-syarat Hakim
Beragama Islam.
Baligh dan berakal sehat
Merdeka
Adil.
Laki-laki.
Memahami hukum yang ada dalam Al-Qur’an dan
Al-Hadits.
Memahami akan Ijma’ Ulama.
Memahami bahasa arab
Mamahami metode ijtihad.
Dapat mendengar, melihat, mengerti baca tulis.
Memiliki ingatan yang kuat. BACK

12. Tata Cara Pengadilan
Menjatuhkan Hukuman
1. Kesempatan pertama diberikan kepada penggugat untuk
menyampaikan semua tuduhan disertai dengan bukti-bukti dan
saksi.
2. Tergugat dipersilahkan untuk memperhatikan gugatan.
3. Hakim tidak boleh bertanya kepada penggugat setelah selesai
menyampaikan tuduhan dan meminta penggugat supaya
bersumpah ( tanpa paksaan ).
4. Hakim bertanya sesuai dengan keperluan kepada penggugat
setelah selesai menyampaikan tuduhan dan minta bukti - bukti
untuk menguatkan tuduhan.
5. Jika tidak terdapat bukti-bukti, hakim dapat meminta
penggugat supaya bersumpah ( tanpa paksaan ).
BACK NEXT

13. 6. Jika penggugat menunjukkan bukti-bukti yang benar,
maka hakim harus memutuskan sesuai dengan
tuduhan meskipun tergugat menolak tuduhan
tersebut. Namnun jika tidak terdapat bukti yang benar,
maka hakim harus menerima sumpah terdakwa dan
membenarkan terdakwa.
BACK

14. Larangan Hakim
Saat Menjatuhkan VONIS
Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman ( vonis
) pada saat
1. sedang marah,
2. sangat lapar,
3. bersin-bersin,
4. banyak terjaga,
5. sedih,
6. sangat gembira,
7. sakit,
8. sangat kantuk,
9.menolak keburukan
10. dalam keadaan cuaca yang sangat panas
maupun sangat dingin. BACK

15. Adab (Kesopanan) Hakim
1. Bertempat tinggal di kota pemerintahan, sebab lebih
cepat bertindak dan mendekati keadilan dalam mengadili
2. Berada di tempat terbuka yang bisa dilihat oleh terdakwa,
penggugat, pengunjung, sehingga menghilangkan
prasangka
3. Tidak memutuskan perkara di masjid sebab di masjid
tidak bisa bebas, seperti tidak bisa suara keras, tidak
semua pengunjung baik laki-laki maupun perempuan bisa
masuk dan lain-lain.
4. Mempersamakan antara kedua pihak yang bersengketa
dalam lima hal yaitu dalam menghadap kepadanya,
dalam duduk di hadapannya, dalam menerima keduannya
dan dalam mendengarkan kepada keduanya.
BACK

16. Hadiah pada Hakim
Hakim tidak boleh menerima hadiah dari orang-
orang yang sedang berperkara. Suap haram
hukumnya, sebab makan harta dengan cara
yang batil dan itu merupakan kebiasaan orang
Yahudi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :
ْ‫ك‬ُ‫ح‬ْ‫ال‬ ‫ى‬ِ‫ف‬ ‫ى‬ِ‫ش‬َ‫ت‬ ْ‫ر‬ُ‫م‬ْ‫ال‬ َ‫و‬ ‫ى‬ِ‫ش‬َّ‫الر‬ ُ‫هللا‬ َ‫ن‬َ‫ع‬َ‫ل‬
ِ‫م‬
(
‫والترمذى‬ ‫احمد‬ ‫رواه‬
)
“ Allah melaknati orang yang menyuap dan
yang disuap dalam (keputusan) Hukum”. ( HR.
Ahmad dan Turmudzi ).
BACK

17. SAKSI
 Sub Pokok Bahasannya Meliputi:
1. Pengertian Saksi
2. Syarat-syarat Menjadi Saksi
3. Saksi yang Ditolak
4. Kesaksian Orang Buta

18. PENGERTIAN SAKSI
Saksi @ orang yang diperlukan oleh
pengadilan untuk memberikan keterangan
yang berkaitan dengan suatu perkara
demi tegaknya hukum dan tercapainya
keadilan dalam pengadilan.
BACK

19. SYARAT-SYARAT MENJADI SAKSI
 Syarat seorang saksi yaitu:
1. Orang Islam
2. Sudah akil balig
3. Berakal sehat
4. Orang merdeka
5. Adil sesuai firman Allah dalam surat Al Thalaq:2
 Untuk dapat dikatakan adil seorang saksi harus
memiliki kriteria sbb:
a. Menjauhkan diri dari dosa besar
b. Menjauhkan diri dari dosaa kecil
c. Mampu mengendalikan diri dan jujur pada saat
marah
d. Berakhlak mulia BACK

20. SAKSI YANG DITOLAK
 Saksi yang ditolak itu adalah:
a) Saksi yang tidak adil
b) Saksi seorang musuh kepada musuhnya
c) Saksi orang tua kepada anaknya
d) Saksi anak kepada ayahnya
e) Orang yaang menumpang di rumah
terdakwa BACK

21. KESAKSIAN ORANG BUTA
Sebagian pendapat kasaksian seorang
yang buta tidak dapat diterima karena
sesuatu yang didengar itu tidak selamanya
benar
Menurut Abu Thayib kesaksian orang buta
dapat diterima apabila ia mendengar dari
berbagai sumber BACK

22. PENGGUGAT DAN BUKTI
(BAYYINAH)
 Yang harus dikuasai:
1. Pengertian Penggugat
2. Syarat Mengajukan Gugatan
3. Bukti (Bayyinah)
4. Cara Memeriksa Terdakwa yang
Tidak Hadir di Persidangan

23. PENGERTIAN PENGGUGAT
Penggugat ialah orang yang mengajukan
gugatan karena merasa dirugikan oleh
pihak tergugat
BACK

24. SYARAT MENGAJUKAN
GUGATAN
Syarat untuk mengajukan gugatan antara
lain:
–Mampu membuktikan gugatannya
dengan disertai bukti yang kuat
–Adanya saksi-saksi yang adil
–Dengan melakukan sumpah
BACK

25. BUKTI (BAYYINAH)
Barang bukti atau Bayyinah adalah segala
sesuatu yang ditunjukkan penggugat
untuk memperkuat dakwaannya.
BACK

26. CARA MEMERIKSA TERDAKWA
YANG TIDAK HADIR DI
PERSIDANGAN
• Diperbolehkan mendakwa seorang yang
tidak hadir dalam persidangan tapi
sebelumnya masih perlu dicek
kebenarannya. Sedangkan untuk masalah
tata cara pendakwaan disesuaikan
dengan cara yang telah berlaku pada
umumnya
BACK

27. TERGUGAT DAN SUMPAH
• Menu bahasannya meliputi:
1. Pengertian Tergugat
2. Tujuan Sumpah dan Sumpah Tergugat
3. Syarat-syarat Orang yang Bersumpah
4. Lafal-lafal Sumpah
5. Pelanggaran Sumpah

28. PENGERTIAN TERGUGAT
Tergugat adalah orang yang dikenai
gugatan oleh pihak penggugat
BACK

29. TUJUAN SUMPAH DAN SUMPAH
TERGUGAT
• Dalam syari’at Islam ada dua tujuan
sumpah yaitu:
a) Menyatakan tekad untuk melaksanakan
tugas deengan sungguh-sungguh dan
bertanggung jawab terhadap tugas tersebut
b) Membuktikan dengan sungguh-sungguh
bahwa yang bersangkutan berada dipihak
benar
BACK

30. SYARAT-SYARAT ORANG YANG
BERSUMPAH
• Orang yang bersumpah harus memenuhi
tiga syarat ialah:
1. Mukallaf artinya orang yag sudah akil balig.
2. Kemauaan sendiri dan tanpa paksaan dari
orang lain.
3. Disengaja bukan karena terlanjur dsb.
BACK

31. LAFAL-LAFAL SUMPAH
• Ada tiga kalimat yang lazim diucapkan
untuk bersumpah yakni:
a. Wallahi (‫)وهللا‬ yang artinya demi Allah.
b. Billahi (‫)باهلل‬ yang artinya demi Allah.
c. Tallahi (‫)تاهلل‬ yang artinya juga demi Allah.
BACK

32. PELANGGARAN SUMPAH
 Bagi orang yang melanggar sumpah
diwajibkan membayar denda atau kafarat.
Adapun untuk kafaratnya boleh tahyir
artinya diperbolehkan memilih salah satu
dari beberapa hal yakni:
a) Memberikan makanan pokok kepada sepuluh
orang miskin.
b) Memberikan pakaian yang pantas kepada
sepuluh orang miskin.
c) Memerdekakan hamba sahaya. BACK

33. Peradilan Agama di Indonesia
Sub menu dan pokok bahasan meliputi:
1. Macam-macam Peradilan Agama
2. Dasar Hukum Peradilan Agama
3. Kekuasaan Kehakiman
4. Fungsi Peradilan Agama
5. UU No.1 Tahun 1974

34. Macam-macam Pengadilan
– Peradilan agama yang berada di Jawa dan
Madura. Dulu dikenal sebagai “Priesterrad”
atau Raad Agama.
– Kerapatan Qadi, yaitu yang berada di bekas
Karesidenan Kalimantan Selatan dan Timur
yang diatur dalam Stbld 1937 No. 638 dan
639.
– Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah untuk
luar Jawa dan Madura serta sebagian
Kalimantan Selatan. BACK

35. Dasar Hukum Peradilan Agama
• Pada jaman Pemerintah Hindia Belanda adalah
Stbl.1882 No.152 yo Stbl.1937 No. 116 dan 610
dan Stbl. 1937 No. 638.
• Pada jaman kemerdekaan adalah Peraturan
Pemerintah (PP) No. 45 tahun 1957 tentang
pembentukan Pengadilan Agama Mahkamah
syar’iyah di luar Jawa-Madura.
• Perkembangan selanjutnya adalah Undang-
undang No 14 tahun 1970, yaitu Undang-
undang tentang ketentuan-ketentuan pokok
kekuasaan kehakiman.
BACK

36. Kekuasaan Kehakiman :
Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh
Pengadilan dalam lingkungan :
•Peradilan Umum
•Peradilan Agama
•Peradilan Militer
•Peradilan Tata Usaha Negeri
BACK

37. Fungsi Peradilan Agama
Perkara yang menjadi wewenang Peradilan
Agama di Indonesia adalah :
1. Perselisihan antara suami istri yang beragama lain
2. Perkara-perkara tentang nikah, talak, rujuk dan perceraian antara
antara orang-orang yang beragama Islam yang memerlukan
penyelesaian atau penetapan hakim Islam.
3. Menyatakan bahwa syarat jatuhnya talak yang digantungkan (ta’lig
talaq) sudah ada.
4. Memberi putusan perceraian.
5. Mahar (termasuk mut’ah)
6. Perkara tentang kehidupan(nafkah) istri yang wajib diadakan oleh
suami
BACK

38. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
• Pengadilan Agama diberi tugas untuk
menyelesaikan dan memeriksa antara lain :
– Izin beristri lebih dari Seorang.
– Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang
belum berusia 21 (Dua Puluh Satu) tahun, dalam hal
orang tua dan wali atau keluarga dalam garis lurus
ada perbedaan pendapat.
– Dispensasi kawin
– Pencegahan perkawinan
– Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat
Nikah;
– Pembatalan perkawinan
– Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri.
– Perceraian karena talak
BACK NEXT

39. Lanjutan….
– Gugatan perceraian
– Penyelesaian harta bersama
– Mengenai penguasaan anak-anak, Ibu dapat
memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak
bilamana bapak yang seharusnya bertanggung
jawab tidak memenuhinya
– Penentuan kewajiban memberi biaya
penghidupan oleh suami kepada bekas isteri
atau penentuan suami berkewajiban bagi bekas
isteri.
– Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
– Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang
tua.
– Perebutan kekuasaan wali.
NEXT
BACK

40. Lanjutan….
– Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan
dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut .
– Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang
belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang
ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada
penunjukan wali oleh orang tuanya.
– Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali
yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak
yang dibawah kekuasaannya.
– Penentuan asal usul seorang anak.
– Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk
melakukan perkawinan campuran.
– Putusantentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
yang dijalankan menurut peraturan yang lain.
BACK