1. BUPATI PAKPAK BHARAT
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN USAHA BAGI MASYARAKAT
MELALUI KREDIT NDUMA PAKPAK BHARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,
Menimbang : a. bahwa Pembiayaan Usaha Sektor Pertanian, Sektor Industri
Kecil, Sektor Kerajinan Rakyat, Sektor Perdagangan Dan
Koperasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun
2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Nduma
Pakpak Bharat melalui Perbankan dipandang tidak sesuai
lagi sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dipandang
perlu menetapkan Pedoman Teknis Pedoman Teknis
Perkuatan Permodalan Usaha Bagi Masyarakat Melalui
Kredit Nduma Pakpak Bharat dengan suatu Peraturan
Bupati.
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan
Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4272);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

2. 2
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang
Pembinaan Koperasi dan Pengembangan Usaha Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3743);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
(Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 58).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERKUATAN
PERMODALAN USAHA BAGI MASYARAKAT MELALUI KREDIT
NDUMA PAKPAK BHARAT
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan Usaha yang
selanjutnya disebut program, adalah rangkaian kegiatan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dalam bentuk
pemberian bantuan perkuatan permodalan sebagai stimulan
untuk meningkatkan peranan Usaha Mikro Dan Usaha Kecil

3. 3
dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat
sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan;
5. Kredit Nduma Pakpak Bharat yang selanjutnya disingkat
dengan KNPB adalah suatu fasilitas kredit yang memakai
agunan dengan angsuran tetap dengan jangka waktu
pinjaman maksimum 2 (dua) tahun dan jadwal angsuran
maksimum per 6 (enam) bulan sekali yang diberikan kepada
Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk memberdayakan usaha
di sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor industri dan
kerajinan rakyat dalam rangka meningkatkan kemampuan
untuk mengembangkan usahanya;
6. Perbankan adalah lembaga keuangan bank yang mengikat
kerja sama dalam penyaluran Dana KNPB dengan Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat yang memiliki kantor di daerah
wilayah Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan
dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan
bersih paling banyak Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan
bangunan dan atau memiliki hasil penjualan tahunan paling
banyak Rp. 300 juta;
8. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha
menengah atau usaha besar, memiliki kekayaan bersih lebih
dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta
tidak termasuk tanah dan bangunan dan atau memiliki hasil
penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan
paling banyak Rp. 2,5 miliar;
9. Sektor pertanian adalah kegiatan pertanian yang didalamnya
termasuk sub sektor tanaman pangan, holtikultura,
perkebunan rakyat (khususnya untuk peningkatan produksi),
perikanan dan peternakan yang bertujuan meningkatkan
perekonomian rakyat;
10. Sektor industri dan kerajinan rakyat adalah kegiatan ekonomi
yang usahanya bergerak dibidang perdagangan bahan baku,
proses produksi dan pemasaran dengan menerapkan
keterampilan teknis dan manjemen guna menghasilkan
barang-barang yang dibutuhkan masyarakat;
11. Sektor perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang kegiatan
usahanya berupa pengadaan barang setengah jadi/barang
jadi, proses pembungkusan atau pengepakan, distribusi dan
pemasaran dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi guna
memperoleh nilai tambah atau margin yang wajar;
12. Kelompok kerja Teknis disingkat POKJANIS adalah kelompok
yang di tetapkan dengan kabupaten Bupati Pakpak Bharat,
bekerja untuk memfasilitasi penyaluran KNPB dengan
melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
program KNPB dengan instansi dan atau lembaga terkait
untuk keberhasilan dan kemajuan usaha yang dibidangi;
13. Agunan adalah benda tidak bergerak yang merupakan
jaminan atas pinjaman yang di terima yang nilainya lebih
besar lima puluh perseratus (50%) dari nilai pinjaman.

4. 4
BAB II
PETUNJUK PELAKSANAAN
Pasal 2
Dengan Peraturan ini menetapkan Pedoman Teknis Perkuatan
Permodalan Usaha Bagi Masyarakat Melalui Kredit Nduma Pakpak
Bharat melalui Perbankan dengan ketentuan sebagaimana
tercantum dalam lampiran peraturan ini.
BAB III
MEKANISME
Pasal 3
Mekanisme pola pengelolaan keuangan dana kredit nduma pakpak
bharat melalui perbankan dikelola sesuai dengan standar
akuntansi pemerintahan dan peraturan-peraturan lain yang
berlaku.
BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4
(1) Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Pakpak Bharat dan dana yang
telah digulirkan terdahulu dengan rincian sebagai berikut :
a. Untuk tahap pertama tahun 2008 sebesar
Rp.3.400.000.000,- (Tiga milyar empat ratus juta rupiah);
b. Tahap kedua tahun 2009 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
(Dua milyar rupiah);
c. Dana pengembalian dari masyarakat/petani dan Koperasi
atas realisasi penyaluran Kredit Nduma Pakpak Bharat
pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 yang
selanjutnya akan ditempatkan pada rekening giro Kredit
Nduma Pakpak Bharat sebagai rekening penampungan
dana atas nama Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
pada Perbankan untuk disalurkan kembali kepada
masyarakat.
(2) Jumlah dana KNPB yang ditempatkan pada Perbankan
berdasarkan baki debet terakhir yang berjalan dan
selanjutnya akan di lakukan penambahan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.
BAB V
PENGEMBALIAN DANA KREDIT NDUMA PAKPAK BHARAT
OLEH PERBANKAN
Pasal 5
Dana Kredit Nduma Pakpak Bharat untuk masyarakat yang di
investasikan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui
perbankan, setelah berakhir masa kerjasama dan penyaluran
kredit maka dana tersebut wajib disetorkan kembali ke Kas Daerah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. 5
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
(1) Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati nomor 7 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Kredit Nduma Pakpak Bharat melalui Perbankan
dinyatakan tetap berlaku sebatas dalam penyelesaian/
pelunasan atas tunggakan Kredit Nduma Pakpak Bharat pada
tahun 2008 sampai dengan tahun 2010;
(2) Untuk perguliran dana Kredit Nduma Pakpak Bharat
berikutnya akan dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati;
(4) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak
Pada tanggal 2012
BUPATI PAKPAK BHARAT
REMIGO YOLANDO BERUTU
Diundangkan di Salak
Pada Tanggal 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Drs. HOLLER SINAMO, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610508 198602 1 002
Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2012 Nomor……

6. Lampiran Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor :
Tanggal : 2012
Tentang : Pedoman Teknis Perkuatan
Permodalan Usaha Bagi
Masyarakat Melalui Kredit
Nduma Pakpak Bharat.
PEDOMAN TEKNIS
PERKUATAN PERMODALAN USAHA
MELALUI KREDIT NDUMA PAKPAK BHARAT
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

7. 2
PEDOMAN TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN USAHA BAGI MASYARAKAT
MELALUI KREDIT NDUMA PAKPAK BHARAT
DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT
I. PENDAHULUAN
1. Permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro dan usaha kecil dalam
peningkatan produksi untuk memaksimalkan pendapatan adalah diantaranya
masih terbatasnya sumber daya manusia dan terbatasnya permodalan yang
dimiliki usaha mikro dan usaha kecil, serta akses permodalan kepada lembaga
keuangan bank dan non bank;
2. Pertumbuhan usaha mikro dan usaha kecil merupakan basis ekonomi yang
perlu dipacu perkembangannya dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat;
3. Persyaratan teknis perbankan yang diperlukan belum sesuai dengan kondisi
sebagian besar usaha mikro dan usaha kecil baik tingginya bunga maupun
penyediaan jaminan/agunan;
4. Dalam menghadapi hal-hal tersebut diatas diperlukan kebijakan oleh
pemerintah daerah untuk mengatasi kesulitan usaha mikro dan usaha kecil
mendapatkan permodalan berupa kemudahan dalam prosedur, mekanisme dan
kewajaran;
5. Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pakpak Bharat sejak Tahun Anggaran
2008 yang telah menyediakan Pembiayaan Usaha Sektor Pertanian, Sektor
Industri Kecil, Sektor Kerajinan Rakyat, Sektor Perdagangan dan Koperasi
melalui Kredit Nduma Pakpak Bharat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7
Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Nduma Pakpak Bharat
melalui Perbankan sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan
penyempurnaan;
6. Dengan Perkuatan Permodalan Usaha Bagi Masyarakat Melalui Kredit Nduma
Pakpak Bharat yang disalurkan melalui perbankan di Kabupaten Pakpak Bharat
diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usaha, penjualan, pendapatan
dan peningkatan penyerapan tenaga kerja serta kesempatan berusaha secara
konsisten. Dari hasil pengembalian usaha mikro dan usaha kecil digulirkan
kembali kepada usaha mikro dan usaha kecil yang lain.
Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan yang
akan dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan Perkuatan Permodalan Usaha
Bagi Masyarakat Melalui Kredit Nduma Pakpak Bharat dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
II. TUJUAN
1. Memberdayakan usaha mikro dan usaha kecil melalui perkuatan permodalan;
2. Meningkatkan peran usaha mikro dan usaha kecil dalam pembangunan
ekonomi di Kabupaten Pakpak Bharat;
3. Meningkatkan produktivitas yang berpengaruh pada peningkatan pendapatan
usaha mikro dan usaha kecil;
4. Memperkuat peran dan posisi usaha mikro dan usaha kecil dalam mendukung
upaya perluasan kesempatan kerja dan kesempatan usaha;
5. Menyempurnakan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
yang telah menyediakan Pembiayaan Usaha Sektor Pertanian, Sektor Industri

8. 3
Kecil, Sektor Kerajinan Rakyat, Sektor Perdagangan dan Koperasi melalui Kredit
Nduma Pakpak Bharat sejak tahun 2008;
6. Tersalurnya dana untuk perkuatan modal usaha mikro dan usaha kecil dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
III. SASARAN
1. Terwujudnya peningkatan kekuatan permodalan usaha mikro dan usaha kecil;
2. Terwujudnya peningkatan peran pembangunan ekonomi bagi usaha mikro dan
usaha kecil;
3. Terwujudnya peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan usaha
mikro dan usaha kecil;
4. Terwujudnya peningkatan kesempatan kerja dan kesempatan usaha;
5. Pengelolaan Keuangan Kredit Nduma Pakpak Bharat dikelola sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku;
6. Terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif
masyarakat dan tercapainya sukses penyaluran, pemanfaatan dan
pengembalian.
IV. PERKUATAN PERMODALAN
1. Sumber Dana
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
b. Pelimpahan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2008 dan Tahun 2009 yang semula dikelola Tim Pokjanis KNPB
berdasarkan baki debet terakhir yang berjalan;
c. Pengembalian pinjaman;
d. Sumber dana lain yang sah.
2. Sifat Dana
a. Dana Kredit Nduma Pakpak Bharat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat kepada usaha mikro dan usaha kecil
yang harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Dalam hal tunggakan pinjaman (pinjaman bermasalah) dan berpotensi
untuk dilakukan penyitaan, menjadi tanggung jawab pihak Bank dan tim
Pokjanis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penyimpanan Dana
Dana ditempatkan pada rekening giro KNPB sebagai rekening penampungan
dana atas nama Pemerintah Daerah pada lembaga keuangan bank yang
mengikat kerja sama dalam penyaluran dana KNPB dengan Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat yang memiliki kantor di daerah wilayah Kabupaten
Pakpak Bharat.
4. Sasaran Program Pinjaman
Usaha mikro dan usaha kecil yang berusaha di sektor pertanian, sektor
perdagangan, sektor industri dan kerajinan rakyat untuk pengembangan
usahanya dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

9. 4
5. Jangka Waktu Pinjaman dan Angsuran
5.1 Jangka waktu pinjaman
Jangka waktu pinjaman maksimum 2 (dua) tahun sejak penandatanganan
perjanjian pinjaman;
5.2 Jangka waktu pembayaran angsuran
a. Jangka waktu pembayaran angsuran bagi usaha sektor pertanian
paling lama per 6 (enam) bulan setelah perjanjian kredit;
b. Jangka waktu pembayaran angsuran pertama bagi usaha sektor non
pertanian 1 (satu) bulan setelah perjanjian kredit.
6. Pendapatan dan Biaya Administrasi Pinjaman
Pendapatan berupa Jasa Giro yang diperoleh dari saldo rekening penampung
dana Kredit Nduma Pakpak Bharat dan denda atas keterlambatan pembayaran
angsuran oleh peminjam disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)
Kabupaten Pakpak Bharat. Adapun biaya administrasi pinjaman yang
dikenakan adalah sebagai berikut :
a. Biaya administrasi ditetapkan sebesar 3 % (tiga perseratus) dari besarnya
pinjaman;
b. Alokasi biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf “a” adalah
1,5% (satu koma lima perseratus) untuk fee Bank Pelaksana dan 1,5% (satu
koma lima perseratus) untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Pakpak Bharat;
c. Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf “a” dibebankan pada
peminjam.
7. Sanksi
7.1 Denda Atas Tunggakan
a. Denda atas tunggakan angsuran sebesar 5 % (lima perseratus) per
bulan dari nilai angsuran yang tertunggak;
b. Denda dikenakan apabila ada keterlambatan angsuran lebih dari 30
hari kalender sejak jatuh tempo angsuran;
c. Tunggakan setelah jatuh tempo (sesuai perjanjian) dikenakan denda
setiap bulannya dan diberlakukan sampai tunggakan dilunasi.
1.2 Penyelesaian atas Tunggakan
a. Bank Pelaksana melakukan penagihan pengembalian dana KNPB yang
telah disalurkan bersama dengan tim Pokjanis atas tunggakan
angsuran 2 (dua) bulan dari batas waktu pembayaran angsuran;
b. Apabila kredit sudah jatuh tempo tetapi masih menunggak, maka pihak
Bank Pelaksana yang didukung oleh Pokjanis harus bertanggungjawab
untuk melaksanakan penyitaan atas agunan peminjam sesuai dengan
surat perjanjian kredit dan pernyataan peminjam serta surat kuasa
menjual agunan yang telah ditandatangani;
c. Peminjam yang menunggak pada angsuran ke 4 (empat) diberikan batas
waktu pelunasan tunggakan paling lama 3 (tiga) bulan dari tanggal
pinjaman berakhir. Bilamana belum dilakukan pelunasan atas
tunggakan, akan dilakukan penyitaan atas agunan peminjam sesuai
dengan surat perjanjian kredit dan pernyataan peminjam serta surat
kuasa menjual agunan yang telah ditandatangani.

10. 5
8. Jaminan/Agunan
Untuk memantapkan pelaksanaan program dan memberikan pendidikan
menuju kelayakan pinjaman umum kepada perbankan dan pengendalian
pinjaman sangat diperlukan penyerahan jaminan/agunan dengan nilai jaminan
minimal 150 % dari nilai pinjaman berupa Sertifikat tanah dan/atau Surat
Keterangan Hak Kepemilikan Atas Tanah yang di tandatangani oleh Kepala Desa
diketahui oleh Camat.
9. Alokasi atau Maksimum Plafon Pinjaman
Maksimum plafon pinjaman yang diberikan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah).
10. Kriteria dan Persyaratan Calon Penerima Pinjaman.
a. Surat Permohonan Kredit Nduma Pakpak Bharat;
b. Proposal pinjaman yang berisikan antara lain tujuan penggunaan dana,
kebutuhan jumlah pinjaman, perhitungan hasil usaha, proyeksi laba usaha,
dll;
c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang di Legalisir;
d. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kepala Desa setempat;
e. Fotocopy Kartu Keluarga yang masih berlaku;
f. Fotocopy Ijin Industri bagi usaha industri dan kerajinan rakyat atau
sekurang-kurangnya Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa yang
diketahui oleh Camat setempat;
g. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) untuk usaha perdagangan atau sekurang-kurangnya Surat
Keterangan Usaha dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat;
h. Kegiatan usaha sudah berjalan dan menguntungkan serta dapat
dikembangkan (minimal sudah berjalan 2 tahun);
i. Mempunyai pembukuan sederhana;
j. Mempunyai pasar yang jelas;
k. Mempunyai kemampuan menyerap tenaga kerja;
l. Tidak mempunyai tunggakan dari dana bantuan yang memiliki sifat yang
sama, baik dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten,
Provinsi maupun APBN;
m. Surat Pernyataan bersedia melaporkan perkembangan penggunaan dana
yang diterima per 6 (enam) bulan sekali kepada Tim POKJANIS KNPB;
n. Fotocopy pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 3 (tiga) tahun terakhir;
o. Mempunyai dan menyerahkan jaminan/agunan berupa Sertifikat tanah
dan/atau Surat Keterangan Hak Kepemilikan Atas Tanah yang di
tandatangani oleh Kepala Desa diketahui oleh Camat;
p. Jaminan yang sudah diserahkan tidak dapat ditukar selama berlakunya
perjanjian, kecuali ada kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian;
q. Syarat tambahan yang berlaku pada Bank Pelaksana.
11. Penyaluran dan Pemanfaatan Dana.
Dana Kredit Nduma Pakpak Bharat yang disalurkan wajib dimanfaatkan untuk
perkuatan modal dalam rangka pengembangan usaha mikro dan usaha kecil.

11. 6
V. PROSES KEGIATAN PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN
1. Proses survey dan analisa terhadap calon penerima pinjaman dilakukan
berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana;
2. Bank Pelaksana selaku tim survey untuk kelayakan penilaian terhadap calon
peminjam tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun;
3. Selanjutnya hasil survey Bank Pelaksana bersama Kepala Pokjanis memberikan
keputusan layak atau tidak untuk mendapatkan pinjaman.
4. Bank Pelaksana bertanggung jawab atas penyaluran berdasarkan keputusan
layak atau tidak untuk mendapatkan pinjaman oleh Bank Pelaksana bersama
Kepala Pokjanis sesuai hasil survey yang dilakukan terhadap calon peminjam;
5. Pokjanis melakukan pembinaan kepada para peminjam;
6. Pokjanis melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyaluran dan
menyampaikan laporan kepada Bupati secara periodik;
7. Peminjam wajib mentaati jadwal pengembalian angsuran sesuai dengan yang
telah ditetapkan;
8. Bank Pelaksana yang didukung oleh tim Pokjanis bertanggung jawab atas
penagihan tunggakan pinjaman;
VI. PELAKSANA DAN PENGELOLA KNPB
1. Dalam Rangka Pelaksanaan program dibentuk Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis)
KNPB. Susunan keanggotaan Pokjanis terdiri dari :
a. Pembina
b. Wakil Pembina
c. Pengarah
d. Kepala
e. Sekretaris
f. Bidang Identifikasi dan Verifikasi
g. Bidang Penatausahaan dan Pelaporan
h. Bidang Penindakan dan Penyelesaian Kredit Macet
i. Bidang Pembinaan dan Pendampingan
j. Anggota
2. Struktur Pokjanis sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini;
3. Susunan Keanggotaan Pokjanis sebagaimana dimaksud pada angka 1
ditetapkan dengan keputusan Bupati.

12. 7
STRUKTUR KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA TEKNIS (POKJANIS)
KREDIT NDUMA PAKPAK BHARAT
VII. BANK PELAKSANA :
Kriteria Bank Pelaksana adalah :
1. Mempunyai pengalaman yang cukup dalam memfasilitasi kredit kepada Usaha
Mikro dan Usaha Kecil;
2. Memiliki sistem informasi on-line;
3. Bersedia melakukan kerjasama sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk
teknis.
Bank Pelaksana sebagai penyalur dana Kredit Nduma Pakpak Bharat mempunyai
tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Menampung dana KNPB yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dan sumber dana KNPB tahun-tahun
sebelumnya;
2. Melakukan Bank Checking/Sistem Informasi Debitur (SID);
3. Melakukan survey dan analisa terhadap calon peminjam bersama POKJANIS
(dalam hal ini sebagai Komite Pemutus Kredit);
4. Merekomendasikan hasil survey lapangan dan penilaian terhadap calon
peminjam kepada POKJANIS;
5. Menyalurkan dana KNPB kepada calon peminjam yang memenuhi syarat;
6. Melakukan penagihan kepada peminjam yang menunggak angsuran;
Bidang Identifikasi
dan Verifikasi
Bidang
Penatausahaan
Dan Pelaporan
Bidang
Penindakan Dan
Penyelesaian
Kredit Macet
Bidang Pembinaan
dan
Pendampingan
PENANGGUNGJAWAB/
KEPALA
WAKIL PEMBINA
PEMBINA
PENGARAH
SEKRETARIS
AnggotaAnggotaAnggota Anggota

13. 8
7. Menyampaikan laporan kepada Tim Pokjanis KNPB mengenai realisasi
penyaluran dana KNPB, paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan
penyaluran dana KNPB;
8. Menyampaikan laporan hasil evaluasi bulanan atas penyaluran dana KNPB dan
pengembalian dana KNPB dari peminjam kepada Tim Pokjanis KNPB;
9. Membantu memberikan konsultasi teknis pengelolaan usaha, melakukan
pemantauan dan pengawasan atas pemanfaatan dana KNPB oleh penerima
pinjaman.
VIII.MONITORING DAN EVALUASI
1. Tujuan dan sasaran kegiatan pemantauan dan evaluasi adalah untuk
mengetahui dan meningkatkan kinerja atau keberhasilan program sekaligus
sebagai umpan balik bagi Tim Pokjanis dalam rangka pengembangan program
berikutnya.
2. Tolok ukur keberhasilan program adalah :
b. Kesesuaian mekanisme pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah
ditetapkan.
c. Tingkat pengembalian dana KNPB, yaitu jumlah dana yang berhasil
dikembalikan dibandingkan dengan dana yang telah disalurkan.
d. Dampak pinjaman, yaitu pengaruh atau manfaat pinjaman terhadap
perkembangan usahanya.
3. Waktu pelaksanaan dari kegiatan pemantauan dan evaluasi tersebut paling
sedikit setiap 1 (satu) bulan.
BUPATI PAKPAK BHARAT
REMIGO YOLANDO BERUTU

14. 9