Draft dokumen SPMI

1. POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar, Indonesia
Telepon : +0411 585 865 Fax : 0411 585 867
Kode/Nomor :
STD /SPMI/1/G-06
Tanggal: 15 Agustus 2015
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Revisi : 1
ISSUD: 5 Mei 2011
STANDAR
PENGELOLAAN KEUANGAN
(Pelaporan))
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
Proses
Penanggungjawab
Tanggal
Nama Jabatan Tandatangan
1. Perumusan Andi Gunawan, SE.,
M. Com., Ak.
Pembantu
Direktur II
15-8-2015
2. Pemeriksaan Ir. Muh. Rusdi, M.T. Kepala Pusat
Penjaminan
Mutu
15-8-2015
3. Persetujuan Ir. Hamma, M.T. Sekretaris
Senat
15-8-2015
4. Penetapan Dr. Ir. Hamzah
Yusuf, M.S.
Direktur 15-8-2015
5. Pengendalian Ir. Muh. Taufan Kepala Unit
Evaluasi Mutu
Internal
15-8-2015
Standar Pengelolaan Keuanganan 31

2. POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar, Indonesia
Telepon : +0411 585 865 Fax : 0411 585 867
Kode/Nomor :
STD /SPMI/1/G-06
Tanggal: 15 Agustus 2015
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Revisi : 1
ISSUD: 5 Mei 2011
1. Visi, Misi dan
Tujuan Institut
Visi
Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi yang Unggul di Indonesia dan
Mampu.Bersaing Secara Global pada Tahun 2025
MISI
1. Meningkatkan dan Mengembangkan Tridharma
Perguruan Tinggi secara Dinamis dan Inovatif.
2. Memberdayakan dan Mengembangkan Potensi
Sumberdaya Politekniik Negeri Ujung Pandang secara
Berkesinambungan.
3. Mewujudkan Sivitas Akademika dan Tenaga
Kependidikan yang Berakhlak Mulia.
4. Menghasilkan Lulusan yang Kompetitif dan Memiliki Jiwa
Kewirausahaan.
5. Meningkatkan dan Mengembangkan Kerjasama dengan
Pihak Pemangku Kepentingan (Stakeholders).
TUJUAN
1. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pengajaran
sesuai Standar Mutu Global
3. Meningkatnya Kualitas dan Pemberdayaan Sarana dan
Prasarana secara Maksimal
4. Tersedianya Kurikulum sesuai Kebutuhan Pasar Tingkat
Global
5. Terselenggaranya Program Studi Baru sesuai Kebutuhan
Pasar
6. Terselenggaranya Kegiatan Riset Terapan
7. Terselenggaranya Kegiatan Pengabdian kepada
Masyarakat dengan Menggunakan Teknologi Tepat Guna
8. Terselenggaranya Sinergi dengan Industri, Institusi, baik
di Dalam maupun di Luar Negeri
9. Terbentuknya Sistem Kewirausahaan
10. Meningkatnya Kesejahteraan Sivitas Akademika dan
Tenaga Kependidikan
11. Meningkatnya Peran Mahasiswa untuk Menunjang
Perbaikan Suasana Akademik (Academic Atmosphere)
12. Terwujudnya Sumberdaya Manusia yang Berakhlak
Mulia.
Standar Pengelolaan Keuangan 32

3. POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar, Indonesia
Telepon : +0411 585 865 Fax : 0411 585 867
Kode/Nomor :
STD /SPMI/1/G-06
Tanggal: 15 Agustus 2015
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Revisi : 1
ISSUD: 5 Mei 2011
2. Rasional Untuk kelancaran pelayanan pengelolaan keungan pada satuan
kerja secara efektif, efisien, tertib administrasi dan akuntabel,
maka dibutuhkan standar pengelolaan keuangan khusus pelaporan
keuangan.
Standar Pengelolaan Keuangan adalah sebagai panduan bagi
pelaksana pelayanan dalam menyiapkan usulan penetapan staf
pengelola keuanagan dan memberikan informasi bagi pengguna
pelayanan. Pelaksanaan pelaporan keuangan harus transparans,
akuntabel, tertib adminstrasi dan dapat dipertanggung jawabkan.
3. Subjek/pihak yang
Bertanggungjawab
untuk Pencapaian
Standar
1. Direktur Politeknik
2. Ketua Jurusan
3. Bagian keuangan.
4. Definisi Istilah PA
Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggungjawab atas penggunaan anggaran pada kementrian
Negara/lembaga yang bersangkutan.
Kas Negara
Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang Negara yang
ditentukan oleh Mentri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
(BUN) untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan
membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
KPPN
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi
vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen
Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan sebagai Kuas
Bendahara Umum Negara.
RM
Rupiah Murni (RM) merupakan dana APBN yang bersumber dari
pajak rakyat, disubsidikan melalui DIPA PNI.
PNBP
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah penerimaan yang
tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
APBN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana
Standar Pengelolaan Keuangan 33

4. POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar, Indonesia
Telepon : +0411 585 865 Fax : 0411 585 867
Kode/Nomor :
STD /SPMI/1/G-06
Tanggal: 15 Agustus 2015
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Revisi : 1
ISSUD: 5 Mei 2011
keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.
DIPA
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen
pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pimpinan Lembaga selaku
Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Mentri selaku Bendahara
Umum Negara.
SPM-UP
Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan(SPM-GUP)
adalah surat perinah membayar yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA
dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk
menggantikan UP yang telah dipakai.
SPM-TUP
Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP)
adalah suratv perintah membayar yang diterbitan oleh PA/Kuasa PA
karena kebutuhan dananya melebihi pagu UP yang ditetapkan.
SPM-GUP
Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan(SPM-GUP)
adalah surat perinah membayar yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA
dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk
menggantikan UP yang telah dipakai.
SPM-LS
Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) adalah surat perintah
membayar yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA kepada : pihak ketiga
atas dasar perikatan atau surat keputusan, bendahara pengeluaran
untuk belanja belanja pegawai.
SPM-GUP Nihil
Surat Printah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil
(SPM-GUP Nihil) adalah SPM Penggantian UP Nihil yang diterbitkan
oleh PA/Kuasa PA untuk selanjutnya disahkan oleh KPPN.
SP2D
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang
diterbitkan oleh Kuasa BUN kepada Bank Operasional/Kantor Pos
dan Giro berdasarkan SPM untuk memindahbukukan sejumlah uang
Standar Pengelolaan Keuangan 34

5. POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar, Indonesia
Telepon : +0411 585 865 Fax : 0411 585 867
Kode/Nomor :
STD /SPMI/1/G-06
Tanggal: 15 Agustus 2015
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Revisi : 1
ISSUD: 5 Mei 2011
dari Kas Negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SP2D
berkenaan.
SAI
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah sistem pelaporan keuangan
dan akuntabilitas penggunaan anggaran kenenterian
Negara/lembaga.
SIMAK-BMN
Sistem Informasi Manajemen dan Akuntabilitas Barang Milik Negara
(SIMAK-BMN) adalah sistem pelaporan barang milik Negara dan
akuntabilitas penggunaan barang milik kementerian
Negara/lembaga.
5. Pernyataan Isi
Standar
1. Pemenuhan pertanggungjawaban pelaksanaan APBM, harus
disusun pelaporan keuangan yang menyajikan 2 (dua) informasi
laporan, yaitu:
a. Informasi laporan pertanggungjawaban RM
b. Informasi laporan pertanggungjawaban PNBP
2. Jenis laporan yang harus disiapkan Bagian Keuangan PNUP
setiap bulannya adalah:
a. Laporan SAI
b. Laporan Perencanaan Kas
c. Laporan Kas Bendahara Pengeluaran
d. Laporan Realisasi Penggunaan PNBP
e.
6. Strategi 1. Menindak lanjuti penyelesaian semua temuan audit internal
dan eksternal untuk mencapai status wajar tanpa
penyelesaian.
2. Menyusun program sistem informasi keuangan dan
manajemen yang terintegrasi.
3. Melaksanakan penyerapan sesuai target pemerintah untuk
mendapatkan reward.
4. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan instansi terkait
(biro keuangan kemendikbud, direktorat jenderal
perberdaharaan, dan kantor pelayanan perbendaharaan
Negara)
7. Indikator 1. Terintegrasinya sistem informasi keuangan dan manajemen
(SAK dan SIMAK-BNN)
2. Terintegrasinya laporan realisasi anggaran, neraca dan
catatan atas laporan keuangan pada laporan SAI sesuai
Standar Pengelolaan Keuangan 35

6. POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar, Indonesia
Telepon : +0411 585 865 Fax : 0411 585 867
Kode/Nomor :
STD /SPMI/1/G-06
Tanggal: 15 Agustus 2015
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Revisi : 1
ISSUD: 5 Mei 2011
standar akuntansi pemerintah.
3. Tersajinya laporan yang tepat waktu, transparan dan
akuntabel sehingga tercapai opini laporan keuangan wajar
tanpa pengecualian.
4. Tercapainya penerapan penganggaran berbasis kinerja.
5. Tersajinya informasi bagi pengguna laporan.
8. Dokumen Terkait 1. Prosedur Pengelolaan Keuangan Pelaporan.
9. Referensi 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
46/PB/2009.
2. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara.
5. PP No. 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.02/2007 tentang Bagan
Akun Standar.
7. Permen Keuangan RI No.134/PMK.05/2006 tentang Pedoman
Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
8. Permen Keuangan RI No.45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan
Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai
Tidak Tetap.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
7/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Tidak Tetap.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
11. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor Per-
21/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas
Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri
Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
73/PMK.05/2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bendahara
Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satker.
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
1/PM.02/2009 tentang Standar Umum Tahun Anggaran 2010
Standar Pengelolaan Keuangan 36

7. POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar, Indonesia
Telepon : +0411 585 865 Fax : 0411 585 867
Kode/Nomor :
STD /SPMI/1/G-06
Tanggal: 15 Agustus 2015
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Revisi : 1
ISSUD: 5 Mei 2011
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
05/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik
Kementerian Negara/Lembaga/Satker.
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 001/P/2005 tentang Pemberian Kuasa untuk Atas Nama
Menteri Pendidikan Nasional Untuk Menandatangani Surat
Perintah membayar (SPM) di Lingkungan Departemen
Pendidikan Nasional.
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pejabat Perbendaharaan di
Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 014/P/2006 tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat
Tertentu Untuk Menguji Tagihan kepada Negara dan
Menandatangani Surat Perintah Membayar di Lingkungan
Departemen Pendidikan Nasional.
18. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-
66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas
Badan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
19. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor Per-
54/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perekaman dan
Pengiriman Data Elektronik Surat Perintah Membayar (SPM) dan
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
20. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor Per-
47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satker.
21. Surat Edaran DIrektur Jendral Perbendaharaan Departemen
Keuangan Nomor SE-08/WPB.12/KP.01/2009 tentang Pencairan
Dana Kelompok Akun 5242 (Belanja Perjalanan Luar Negeri) dan
Balanja Modal Melalui Mekanisme Uang Persediaan (UP).
22. Surat Edaran Direktur Jendral Perbendaharaan Depertemen
Keuangan Nomor S-5119/PB/2009 tentang Penegasan Penebitan
SPM/SP2D dengan Lampiran Daftar Rekening Pemerintah
beserta Arsip Data Komputer (ADK).
23. Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta
III Nomor S-0390/WPB.12/KP.0310/2010 tanggal 25 Februari
2010 tentang Ralat/Perbaikan SPM.
Standar Pengelolaan Keuangan 37