Dokumen tersebut membahas tentang delik-delik aduan dalam hukum pidana Indonesia. Terdapat dua jenis delik aduan yaitu absolut, yang membutuhkan pengaduan untuk penuntutannya, dan relatif, yang pengaduan hanya diperlukan bila terdapat hubungan keluarga antara korban dan pelaku. KUHP tidak mengatur secara rinci delik aduan ini, melainkan hanya mengatur tentang cara memasukkan dan mencabut pengaduan.

1. HUKUM PIDANA DLMHUKUM PIDANA DLM
KODIFIKASIKODIFIKASI
OLEH :OLEH :
Ali Dahwir, SH., MHAli Dahwir, SH., MH
Dosen Tetap Fakultas HukumDosen Tetap Fakultas Hukum
Univ Palembang.Univ Palembang.

2. Delik-delik AduanDelik-delik Aduan
((KlachtdelictenKlachtdelicten))
Asas UmumAsas Umum::
Utk menuntut suatu delik baik yg berupa kejahtnUtk menuntut suatu delik baik yg berupa kejahtn
maupn pelanggarn, hak utk melakukn penuntutn itumaupn pelanggarn, hak utk melakukn penuntutn itu
diletakkan pada penuntut umum, dan pd umumnyadiletakkan pada penuntut umum, dan pd umumnya
permintaan dri pihak orang yg menderita utkpermintaan dri pihak orang yg menderita utk
melakukan penuntutan tdk mempunyai pengaruhmelakukan penuntutan tdk mempunyai pengaruh
terhadap ketentuan ini.terhadap ketentuan ini.

3. Penyimpangan asasPenyimpangan asas
 Meskipun tlh ada asas tersebut akan ttpi terdapatMeskipun tlh ada asas tersebut akan ttpi terdapat
penyimpangan, yakni ditentukannya beberapapenyimpangan, yakni ditentukannya beberapa
jenis delik yg hanya dpt dituntut ats permintaanjenis delik yg hanya dpt dituntut ats permintaan
pihak yg menderita, sedang penyimpangan itupihak yg menderita, sedang penyimpangan itu
adalah ttg :adalah ttg :
Hak PenuntutanHak Penuntutan

4. Dasar PenyimpanganDasar Penyimpangan
 Adanya anggapan bhw kepentingan perseAdanya anggapan bhw kepentingan perse
orangan dlm bbrp jenis delik korban akan lebihorangan dlm bbrp jenis delik korban akan lebih
dirugikan dg dilakukanya penuntutan, itudirugikan dg dilakukanya penuntutan, itu
daripada kepentingan umum dgn tidakdaripada kepentingan umum dgn tidak
diadakannya penuntutan.diadakannya penuntutan.
 Jadi adapun yang menjadi dasar hukumJadi adapun yang menjadi dasar hukum
penyimpangan tersebut adalah :penyimpangan tersebut adalah :
“Diperbandingakannya antara kepentingan umum“Diperbandingakannya antara kepentingan umum
dg kepentingan perseorangan.”dg kepentingan perseorangan.”

5. Pembagian klachtdelictenPembagian klachtdelicten
Menurut sifatnya ini terbagi 2Menurut sifatnya ini terbagi 2;;
1.1. Absolut Klachtdelikten, bbrp jenis delik ttu yg utkAbsolut Klachtdelikten, bbrp jenis delik ttu yg utk
penuntutannya dibutuhkan pengaduan.penuntutannya dibutuhkan pengaduan.
cth: psl 310 (Penghinan), 284 (Zina)& 287 (Perkosaan)cth: psl 310 (Penghinan), 284 (Zina)& 287 (Perkosaan)
2.2. Relatif Klachtdelikten,bbrp jenis delik ttu yg gunaRelatif Klachtdelikten,bbrp jenis delik ttu yg guna
penuntutannya pd umumnya tdk diperlukan pengaduanpenuntutannya pd umumnya tdk diperlukan pengaduan
akan ttp dlm hal ini hanya ditentukan bhw pengaduan ituakan ttp dlm hal ini hanya ditentukan bhw pengaduan itu
merupakan syarat bila diantara sipelaku dan sipenderitamerupakan syarat bila diantara sipelaku dan sipenderita
ada hubungan keluarga.ada hubungan keluarga.
Cth: psl 367(Pencurian dlm keluarga), 376(PenggelapanCth: psl 367(Pencurian dlm keluarga), 376(Penggelapan
dlm keluarga) 378 jo 394(penipuan dlm keluargadlm keluarga) 378 jo 394(penipuan dlm keluarga..

6. Aturan dalam KUHPAturan dalam KUHP
 Dari beberapa contoh tersebut diatas berarti,Dari beberapa contoh tersebut diatas berarti,
KUHP tidak mengatur secara terinci tentangKUHP tidak mengatur secara terinci tentang
delik-delik aduan ini.delik-delik aduan ini.
 Adapun yg diatur oleh KUHP adalah bagaimanaAdapun yg diatur oleh KUHP adalah bagaimana
cara memasukkan dan mencabut pengaduan (Bk Icara memasukkan dan mencabut pengaduan (Bk I
BAB VII KUHP)BAB VII KUHP)

7. Orang yg berhak melakukanOrang yg berhak melakukan
pengaduan (Psl 72)pengaduan (Psl 72)
 Jika korban belum dewasa dilakukan olehJika korban belum dewasa dilakukan oleh
wakilnya yg sah, wali pengawas/istri/kelugawakilnya yg sah, wali pengawas/istri/keluga
sedarah garis lurus/menyimpang sampai derajatsedarah garis lurus/menyimpang sampai derajat
ketiga.ketiga.
 Jika korban meninggal, dilakukan oleh orangJika korban meninggal, dilakukan oleh orang
tuanya, anaknya atau suami/istri .tuanya, anaknya atau suami/istri .

8. Waktu pengaduanWaktu pengaduan
(Psl 74)(Psl 74)
 Jika berdomisili di Indonesia maka, 6 bln sejakJika berdomisili di Indonesia maka, 6 bln sejak
mengetahui adanya kejahatan;mengetahui adanya kejahatan;
 Jika diluar Indonesia maka, 9 bln setelahJika diluar Indonesia maka, 9 bln setelah
mengetahui adanya kejahatan.mengetahui adanya kejahatan.
 Penarikan kembali pengaduan, yakni 3 blnPenarikan kembali pengaduan, yakni 3 bln
setelah diajukan (Psl. 75)setelah diajukan (Psl. 75)