Dokumen tersebut merupakan ceklis akreditasi standar pelayanan di Puskesmas Praya. Ceklis tersebut meliputi berbagai standar pelayanan seperti pendaftaran pasien, pengkajian dan perencanaan asuhan, pelayanan gawat darurat, anestesi lokal, terapi gizi, serta pemulangan dan tindak lanjut pasien. Ceklis tersebut digunakan untuk mengevaluasi pemenuhan berbagai kriteria yang terkait dengan standar-standar
1. CEKLIS AKREDITASI PUSKESMAS PRAYA
N
O
STANDAR KRITERIA ELEMEN
DOKUMEN TELUSUR
PENAN
GGUNG
JAWAB
S
K
S
O
P
PP/JUKNIS/
SERTIFIKAT
TINJUT BAGAN/BROS
UR/FORM
PANDUAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
Standar 3.1
PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN
ProsesPendaftaran
Pasiendilaksanakan
denganmemperhatikan
kebutuhanpelanggandan
keselamatanpasien.
Prosespendaftaran
pasienmemenuhi
kebutuhanpelanggandan
didukungolehsaranadan
lingkunganyang
memadai.
3.1.1.
Pendaftaran
dilaksanakan
dengan efektif
dan efisien
sesuai dengan
kebutuhan
pelanggan,
informasi
tentang
pendaftaran dan
fasilitas rujukan
tersedia pada
waktu
pendaftaran.
1.Ditetapkan kebijakan, pedoman dan
prosedur pendaftaran (R)
2.Tersedia informasi tentang
pendaftaran, jenis pelayanan, prosedur
dan alur pelayanan yang efisien,
jadwal pelayanan dan informasi lain
tentang sarana pelayanan yang dapat
diakses oleh pelanggan serta tentang
kerjasama dengan fasilitas rujukan
untuk menjamin kesinambungan
pelayanan klinis (D, O, W)
3.Pendaftaran dilakukan sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan dengan
memperhatikan keselamatan pasien
(O,W,S)
3.1.2
.Pasien dengan
kendala dan/
atau
berkebutuhan
khusus
diidentifikasi
dan difasilitasi
agar dapat
memperoleh
pelayanan klinis
yang optimal.
1.Dilakukan identifikasi dan
tindaklanjut terhadap pasien dengan
keterbatasan , kendala dan Atau
berkebutuhan khusus (D)
2.Dilakukan fasilitasi kepada pasien
dengan kendala dan atau berkebutuhan
khusus dalam proses pelayanan. (O,S)
2. Kriteria 3.1.3.
Pasien gawat
darurat
diberikan
prioritas untuk
asesmen sebagai
bentuk
pelaksanaan
triase.
1. 1.Ditetapkan kebijakan, pedoman dan
prosedur tentang pelaksanaan proses
triase dalam memprioritaskan pasien
dengan kebutuhan gawat darurat. (R)
2.
3. 2. Pasien diprioritaskan atas dasar
kegawat daruratannya seperti yang
tercantum di pokok pikiran. (D,O,S)
4.
3. 3. Pasien gawat darurat yang perlu
dirujuk ke FKRTL, diperiksa dan
dibuat stabil terlebih dahulu sesuai
kemampuan Puskesmas dan dipastikan
dapat diterima di FKRTL (D,O)
Standar 3.2
PENGKAJIAN,
RENCANA
ASUHAN &
PEMBERI
ASUHAN
DILAKSANAN SCR
PARIPURNA
Pengkajian, Rencana
Asuhan, dan Pemberian
Asuhan dilaksanakan
secara paripurna.
Kajian pasien dilakukan
secara paripurna untuk
mendukung rencana
dan pelaksanaan
pelayanan oleh petugas
kesehatan profesional
dan/atau tim kesehatan
antar profesi yang
digunakan untuk
menyusun keputusan
3.2.1.
Proses kajian
awal dilakukan
secara
paripurna,
mencakup
berbagai
kebutuhan dan
harapan
pasien/keluarga.
1.Ditetapkan jenis dan isi kajian awal
dalam rekam medis secara kolaboratif
antar praktisi klinis. (R)
2.Terdapat prosedur kajian awal untuk
mengidentifikasi berbagai kebutuhan
dan harapan pasien dan keluarga
pasien, mencakup pelayanan medis,
penunjang medis,
keperawatan/kebidanan, dan
pelayanan klinis yang lain. (R)
3.Dilakukan kajian awal oleh tenaga
yang kompeten mengacu pada standar
profesi, dicatat dalam rekam medis,
digunakan untukmpenyusunan rencana
asuhan, koordinasi dalam pemberian
asuhan, dan rencana pemulangan. (D,
O, W)
3. layanan klinis.
Pelaksanaan asuhan dan
pendidikan
pasien/keluarga
dilaksanakan sesuai
rencana yang disusun,
dipandu oleh kebijakan
dan prosedur, sesuai
peraturan yang berlaku
4.Dilakukan kajian dan penanganan
nyeri ( D,O,W)
5.Disusun rencana pemulangan
untuk pasien yang memerlukan
rencana pemulangan sesuai dengan
hasil kajian awal (D, W)
3.2.2.
Tenaga
kesehatan dan/
atau tim
kesehatan antar
profesi yang
profesional
melakukan
kajian pasien
untuk
menetapkan
diagnosis dan
rencana asuhan
1.Kajian pasien dan penetapan
diagnosis dilakukan oleh tenaga
kesehatan yang profesional dan
kompeten, dan dicatat dalam rekam
medis. (R,D,O)
2.Tersedia panduan Praktik Klinis dan
prosedur asuhan klinis yang disusun
berdasrkan ketentuan peraturan
perundang undangan ( R)
3.Tersedia tim kesehatan antar profesi
untuk melakukan kajian jika
diperlukan penanganan secara tim.
(R,D,O)
4.Rencana asuhan klinis dan / atau
rencana asuhan terpadu disusun sesuai
dengan kebutuhan pasien, berdasar
panduan praktik klinis dan prosedur
yang ditatapkan (D)
5.Dlm keadaan ttt jk tdk tersedia
tenaga medis, dpt dilakukan
pelimpahan kewenangan tertulis
kepada perawat dan/ atau bidan yg
telah mengikuti pelatihan utk mlkukan
kajian awal medis pemberian asuhan
medis sesuai kewenangan delegative
yg diberikan (R,D)
4. Standar 3.3
PELAYANAN
GAWAT DARURAT
Kriteria 3.3.1
Pelaksanaan
layanan bagi
pasien gawat
darurat dan/ atau
berisiko tinggi
lainnya dipandu
oleh kebijakan
dan prosedur
yang berlaku.
1. 1. Ditetapkan kebijakan dan
prosedur penanganan pasien gawat
darurat (emergensi), pasien berisiko
tinggi yang mudah diakses oleh
petugas. (R)
2.
3. 2. Dilakukan identifikasi kasus-
kasus gawat darurat dan/ atau
berisiko tinggi yang sering
terjadi.(D)
4.
3. 3. Pemberian asuhan pada pasien
gawat darurat dan/ atau berisiko
tinggi dilaksanakan sesuai dengan
rencana asuhan dan prosedur yang
ditetapkan (O, W)
Kriteria 3.3.2
Rencana asuhan
klinis disusun
bersama pasien
dengan
memperhatikan
kebutuhan
biologis,
psikologis,
sosial, spiritual
dan tata nilai
budaya pasien.
1.Petugas kesehatan dan/ atau tim
kesehatan melibatkan setiap pasien
dalam menyusun rencana asuhan
termasuk pendidikan/penyuluhan
pasien (D,O)
2.Risiko dan efek samping yang
mungkin terjadi pada pasien
dipertimbangkan sejak awal dalam
menyusun rencana asuhan dan
diinformasikan kepada pasien. (D)
Kriteria 3.3.3
Asuhan Pasien
diberikan oleh
tenaga sesuai
kompetensi
lulusan dengan
kejelasan
rincian
kewenangan
yang sesuai
dengan
1.Asuhan pasien diberikan oleh dokter
atau dokter gigi penanggung jawab
pelayanan, perawat / bidan , dan
tenaga kesehatan pemberi asuhan yang
lain (D, W)
2.Asuhan Pasien dilakukan sessuai
rencana asuhan dan panduan praktik
klinis dan/atau prosedur pelayanan
medis, dan tidak terjadi pengulangan
yang tidak perlu, serta dicatat dalam
rekam medis pasien(D, W)
5. kewenangan
yang dimiliki. 3.Asuhan yang diberikan dan
perkembangan kondisi pasien serta
kemajuan dalam pemberian asuhan
dicatat dalam rekam medis pasien (D)
Kriteria 3.3.4
Pelaksanaan
asuhan terpadu
dikoordinir oleh
dokter dan
dilaksanakan
sesuai dengan
rencana asuhan
terpadu, yang
disusun untuk
memenuhi
kebutuhan
pasien dan
dilaksanakan
sesuai dengan
standar
pelayanan.
1.Dokter yang bertanggung
jawab terhadap pasien melakukan
koordinasi pelaksanaan asuhan
terpadu. (D)
2.Asuhan terpadu dilaksanakan secara
kolaboratif oleh pemberi asuhan sesuai
dengan rencana asuhan terpadu dan
prosedur pelayanan klinis dan dicatat
dalam rekam medis secara terintegrasi.
(D)
3.Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut
perbaikan terhadap pelaksanaan
asuhan terpadu dan kemajuan kondisi
pasien. (D)
3.3.5
Penyiapan,
penggunaan, dan
pemberian obat
dan/ atau cairan
intravena
dipandu dengan
kebijakan dan
prosedur yang
jelas.
1.Ditetapkan kebijakan dan prosedur
penyiapan, penggunaan dan pemberian
obat/cairan intravena (R)
2.Obat/cairan intravena diberikan
sesuai kebijakan dan prosedur (D)
3.3.6
Pasien/keluarga
memperoleh
edukasi
kesehatan
dengan
pendekatan yang
1.Ditetapkan kebijakan dan prosedur
penyuluhan/ pendidikan kesehatan
bagi pasien dan keluarga. (R)
6. komunikatif dan
bahasa yang
mudah dipahami
2.Dilakukan penyuluhan/ pendidikan
kesehatan bagi pasien dan keluarga
dengan metoda yang dapat dipahami
oleh pasien dan keluarga. (D,O)
3.Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut
terhadap efektivitas penyampaian
informasi kepada pasien/ keluarga
pasien agar mereka dapat berperan
aktif dalam proses layanan dan
memahami konsekuensi layanan yang
diberikan.(D)
Standar 3.4
PELAYANAN
ANASTESI LOKAL &
TINDAKAN DI
PUSKESMAS
Pelayanan anastesi
lokal dan pembedahan
minor di Puskesmas
dilaksanakan sesuai
standar. Tersedia
pelayanan anestesi lokal
dan pembedahan minor
untuk memenuhi
kebutuhan pasien
3.4.1
Pelayanan
anestesi lokal di
Puskesmas
dilaksanakan
memenuhi
standar dan
peraturan
perundangan
yang berlaku
1.Ditetapkan kebijakan dan prosedur
pelayanan anestesi lokal sesuai
kebutuhan di Puskesmas (R)
2.Pelayanan anestesi lokal dilakukan
oleh tenaga kesehatan yang kompeten
sesuai dengan kebijakan. (D, O, W)
3.Dilakukan pemantauan status
fisiologi pasien selama pemberian
anestesi lokal oleh petugas melakukan
anestesi lokal dan dicatat dlm RM
pasien (D)
4.Jenis, dosis dan teknik anestesi lokal
ditulis dalam rekam medis pasien.(D)
3.4.2
Pelayanan bedah
di Puskesmas
direncanakan
dan
dilaksanakan
memenuhi
standar dan
ketentuan
1.Ditetapkan kebijakan dan prosedur
pelayanan pembedahan sesuai
kebutuhan di Puskesmas (R)
2.Dokter atau dokter gigi yang akan
melakukan pembedahan minor
membuat kajian sebagai dasar untuk
menyusun rencana asuhan
pembedahan.(D)
7. peraturan
perundang -
undangan
3.Dokter atau dokter gigi yang akan
melakukan pembedahan minor
menjelaskan risiko, manfaat,
komplikasi potensial, dan alternatif
kepada pasien/keluarga pasien.(D)
4.Pembedahan dilakukan sesuai
prosedur , dan dicatat dalam rekam
medis dalam bentuk laporan operasi
(D)
5.Status fisiologi pasien dipantau terus
menerus selama dan segera setelah
pembedahan dan dituliskan dalam
rekam medis. (D,O)
Standar 3.5
TERAPI GIZI
Pemberian makanan
dan terapi gizi sesuai
dengan kebutuhan
pasien dan ketentuan
peraturan perundangan
Pemberian makanan
dan terapi gizi
diberikan sesuai dengan
status gizi pasien secara
regular, sesuai dengan
rencana asuhan, umur,
budaya dan bila
dimungkinkan pilihan
menu makanan. Pasien
berperan serta dalam
perencanaan dan seleksi
makanan
Kriteria 3.5.1
Pemberian
makanan yang
sesuai dengan
status gizi
pasien dan
konsisten
dengan asuhan
klinis tersedia
secara reguler
1.Ditetapkan kebijakan dan prosedur –
prosedur pemberian makanan pada
pasien sesuai dengan status gizi dan
rencana asuhan gizi
( R)
2.Disusum rencana asuhan gizi
berdasar kajian kebutuhan gizi pada
pasien sesuai dengan konddisi
kesehatan dan kebutuhan pasien (D)
3.Distribusi dan pemberian makanan
dilakukan sesuai jadwal dan
pemesanan ( D,W)
4.Pasien dan /atau keluarga diberi
edukasi tentang pembatasan diit pasien
dan keamanan / kebersihan makanan,
bila keluarga ikut menyedikan
makanan bagi pasien
( D)
8. 5.Dilakukan dokumentasi asuhan gizi
yang diberikan kepada semua pasien
gizi (D)
Standar 3.6
PEMULANGAN &
TINDAKLANJUT
Pemulangan dan tindak
lanjut pasien dilakukan
sesuai dengan prosedur
yang ditetapkan
Pemulangan dan tindak
lanjut pasien dilakukan
dengan prosedur yang
tepat. Jika pasien
memerlukan
rujukan ke fasilitas
kesehatan yang lain,
rujukan dilakukan
sesuai kebutuhan dan
kondisi pasien ke
sarana pelayanan lain
diatur dengan
kebijakan dan prosedur
yang jelas.
Kriteria 3.6.1
Pemulangan
Dan tindak
lanjut pasien
yang bertujuan
untuk
kelangsungan
layanan dipandu
oleh prosedur
yang baku
1.Ditetapkan kebijakan dan prosedur
pemulangan dan/ tindak lanjut oleh
dokter/dokter gigi dengan kriteria
pemulangan dan/ tindak lanjut yang
jelas. (R)
2.Pasien dan/ atau keluarga pasien
mendapat penjelasan tentang rencana
pemulangan dan tindak lanjut yang
perlu dilakukan. (D,O,W)
3.Dokter/dokter gigi menyusun
rencana pemulangan dan rencana
tindak lanjut pasien. (D)
4.Dokter/dokter gigi, perawat/bidan,
dan pemberi asuhan yang lain
melaksanakan pemulangan dan asuhan
tindak lanjut sesuai dengan rencana
tindak lanjut yang disusun. (D)
5.Resume medis diberikan kepada
pasien saat pemulangan. (D, O, W)
Standar 3.7
RUJUKAN
Rujukan Rujukan
dilaksanakan apabila
pasien memerlukan
penanganan yang bukan
merupakan kompetensi
dari fasilitas kesehatan
tingkat pertama
Kriteria 3.7.1
Terdapat
kebijakan dan
prosedur
rujukan yang
jelas
1.Ditetapkan kebijakan dan prosedur
rujukan. (R)
2.Pasien/keluarga pasien memperoleh
informasi rujukan dan memberi
persetujuan untuk dilakukan rujukan
ke fasilitas kesehatan yang lain (D)
3.Proses rujukan dilakukan
berdasarkan kebutuhan pasien dan
kriteria rujukan untuk menjamin
kelangsungan layanan.(D)
9. 4.Dilakukan komunikasi dengan
fasilitas kesehatan yang menjadi
tujuan rujukan untuk memastikan
kesiapan fasilitas tersebut untuk
menerima rujukan.(D)
5.Dilakukan tindakan stabilisasi
sebelum pasien dirujuk sesuai kondisi
pasien, indikasi medis dan
kemampuan dan kewenangan yang
dimiliki, agar keselamatan pasien
selama pelaksanaan rujukan dapat
terjamin. (D,W)
6.Jika pasien/keluarga pasien menolak
untuk dilakukan rujukan,
pasien/keluarga pasien harus
menyatakan secara tertulis penolakan
rujukan setelah mendapat informasi
tentang konsekuensi jika menolak
rujukan, dan tanggung jawab mereka
akibat menolak rujukan, dan alternatif
pelayanan yang mungkin dilakukan
(D)
Kriteria 3.7.2
Selama proses
rujukan pasien
secara langsung,
pemberi asuhan
yang kompeten
terus memantau
kondisi pasien,
dan Fasilitas
kesehatan
penerima
rujukan diberi
resume tertulis
mengenai
kondisi klinis
1.Tersedia fasilitas transportasi untuk
merujuk pasien sesuai standar. (O)
2.Selama proses rujukan secara
langsung semua pasien selalu dipantau
dan dicatat oleh pemberi asuhan yang
kompeten dengan memperhatikan
kondisi pasien. (D)
3.Informasi klinis pasien atau resume
klinis pasien dikirim ke fasilitas
kesehatan penerima rujukan bersama
pasien dan resume klinis memuat
kondisi pasien, prosedur dan tindakan-
tindakan lain yang telah dilakukan
10. pasien dan
tindakan yang
telah dilakukan.
serta kebutuhan pasien akan pelayanan
lebih lanjut. (D, O. W)
4.Dilakukan serah terima pasien yg
disertai dengan informasi yang
lengkap (SBAR) kepada petugas di
FKRTL ketika melakukan rujukan scr
langsung. (D)
Kriteria 3.7.3
Dilakukan
tindak lanjut
terhadap rujukan
balik dari
FKRTL
1.Ditetapkan kebijakan dan prosedur
pemberian asuhan pasien rujuk balik
dari FKRTL. (R)
2.Dokter/dokter gigi penangggung
jawab pelayanan melakukan kajian
ulang kondisi medis sebelum
menindaklanjuti umpan balik dari
FKRTL sesuai dengan kebijakan dan
prosedur yang ditetapkan. (D,O)
3.Dokter/dokter gigi penanggung
jawab pelayanan melakukan tindak
lanjut terhadap rekomendasi umpan
balik rujukan sesuai dengan kebijakan
dan prosedur yang ditetapkan.
(D,O,W)
Standar 3.8
PENYELENGGARAN
REKAM MEDIS .
Puskesmas wajib
menyelenggarakan
rekam medis yang
berisi data dan
informasi asuhan pasien
yang dibutuhkan untuk
pelayanan pasien, dan
dapat diakses oleh
petugas kesehatan
Kriteria 3.8.1
Ada pembakuan
kode klasifikasi
diagnosis, kode
prosedur,
simbol,
dan istilah yang
dip
akai
1.Ditetapkan standarisasi/pembakuan
kode klasifikasi diagnosis, kode
klasifikasi tindakan, terminologi lain,
singkatan-singkatan yang boleh dan
tidak boleh digunakan dalam
pelayanan klinis. (R)
2.Kode klasifikasi diagnosis, kode
klasifikasi tindakan, terminologi lain,
dan singkatan digunakan dalam
pelayanan klinis sesuai dengan yang
ditetapkan. (D)
11. pemberian asuhan,
manajemen dan pihak
di luar organisasi yang
diberi hak akses
terhadap rekam medis
untuk kepentingan
pasien, asuransi, sesuai
peraturan perundangan.
(Lihat juga KMP :
1.6.11)
Kriteria 3.8.2
3Petugas
memiliki akses
informasi sesuai
dengan
kebutuhan dan
tanggung jawab
pekerjaan
1.Ditetapkan kebijakan, prosedur dan
hak akses petugas terhadap informasi
medis dengan mempertimbangkan
tugas, tanggung jawab petugas,
kerahasiaan dan keamanan informasi
(R)
2.Akses petugas terhadap informasi
dilaksanakan sesuai dengan kebijakan
dan prosedur (D, O, W)
Kriteria 3.8.3
Adanya sistem
pengisian
informasi klinis
secara lengkap
dan jelas
didalam rekam
medis
1.Ditetapkan kebijakan dan prosedur
pengisian rekam medis mencakup
diagnosis, pengobatan, hasil
pengobatan, dan kontinuitas asuhan
yang diberikan (R, D)
2.Rekam Medis diisi secara lengkap
oleh Dokter, Dokter Gigi dan atau
Tenaga Kesehatan yang melaksanakan
pelayanan kesehatan perseorangan (D,
O, W)
3.Koreksi dan penambahan data pada
Rekam Medis dilakukan sesuai dengan
peraturan yang berlaku (D, O, W)
12. 4.Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut
terhadap kelengkapan isi rekam medis
(D, W)
Kriteria 3.8.4
Adanya sistem
yang memandu
penyimpanan
dan pemrosesan
rekam medis
1.Ditetapkan kebijakan dan prosedur
penyimpanan berkas rekam medis
dengan kejelasan masa retensi sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-
undangan. (R)
2.Puskesmas mempunyai rekam medis
bagi setiap pasien dengan metode
identifikasi sesuai dengan kebijakan
dan prosedur yang ditetapkan. (D, W)
3.Sistem pengkodean, penyimpanan,
dan dokumentasi dilakukan sesuai
dengan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan. (D, O, W)
Standar 3.9
PENYELENGGARAA
N LABORATORIUM
& KEFARMASIAN
Pelayanan
Laboratorium
dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundangan.
Pelayanan
Laboratorium Tersedia
Tepat Waktu untuk
Memenuhi Kebutuhan
Pengkajian Pasien, serta
Mematuhi Standar,
Peraturan Perundangan
3.9.1
Ditetapkan
Kebijakan,
jenis-jenis dan
prosedur
pemeriksaan
laboratorium
1.Ditetapkan kebijakan, prosedur, dan
jenis-jenis pelayanan laboratorium di
Puskesmas sesuai kebutuhan
masyarakat dan kemampuan
Puskesmas (R)
2.Pemeriksaan laboratorium dilakukan
oleh analis/petugas yang kompeten
sesuai prosedur yang ditetapkan (R. D.
O)
3.Tercapat bukti dilakukan
pemantapan mutu inertnal dan
pemantapan mutu eksternal terhadap
pelayanan laboratorium sesuai
peraturan perundang – undangan dan
13. yang Berlaku. dilakukan perbaikan jika terjadi
penyimpangan ) D, O,W)
4.Ada prosedur rujukan spesimen dan
pasien, jika pemeriksaan laboratorium
tidak dapat dilakukan di Puskesmas
(D, O)
Kriteria 3.9.2
Hasil
pemeriksaan
laboratorium
selesai dan
tersedia dalam
waktu
sesuai dengan
kebijakan yang
ditetapkan
1.Pimpinan Puskesmas menetapkan
waktu pelaporan hasil pemeriksaan
laboratorium. (R)
2.Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut
terhadap ketepatan waktu pelaporan
hasil pemeriksaan. (D, W)
Kriteria 3.9.3
Reagensia
esensial dan
bahan lain yang
diperlukan
sehari-hari
selalu tersedia
dan dievaluasi
untuk
memastikan
akurasi dan
presisi hasil.
1.Ditetapkan reagensia esensial dan
bahan lain yang harus tersedia,
termasuk proses untuk menyatakan
jika regen tidak tersedia. (R)
2.Reagensia tersedia, diberi label, dan
disimpan sesuai dengan kebijakan dan
prosedur yang telah ditetapkan. (D,
O,W)
Kriteria 3.9.4
Ditetapkan
rentang nilai
normal dan
rentang nilai
rujukan yang
digunakan untuk
interpertasi dan
pelaporan hasil
1.Kepala Puskesmas menetapkan nilai
normal dan rentang nilai rujukan untuk
setiap pemeriksaan yang dilaksanakan
dan disertakan dalam laporan hasil
pemeriksaan laboratorium. (R. D)
2.Nilai normal dan rentang nilai
rujukan dievaluasi secara berkala dan
direvisi jika diperlukan. (D,W)
14. laboratorium
Kriteria 3.9.5
Berbagai jenis
obat dan bahan
medis habis
pakai yang
sesuai dengan
kebutuhan
tersedia
1.Ditetapkan Kebijakan dan prosedur
Pelayanan Farmasi di Puskesmas. (R)
2.Disusun rencana kebutuhan obat dan
bahan medis habis pakai berdasarkan
kebutuhan pelayanan. (R)
3.Dilakukan pengelolaan rantai
distribusi dan pengadaan obat sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundangan. (D,O,W)
4.Tersedia pelayanan farmasi selama
tujuh hari dalam seminggu dan 24 jam
pada Puskesmas yang memberikan
pelayanan gawat darurat. (O)
5.Tersedia daftar formularium obat
Puskesmas.(D)
6.Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut
kesesuaian peresepan dan ketersediaan
obat dibandingkan dengan
formularium Puskesmas. (D,W)
Kriteria 3.9.6
Peresepan,
pemesanan dan
pengelolaan
obat dipandu
kebijakan dan
prosedur
1.Ditetapkan kebijakan tentang
petugas yang berhak memberikan
resep dan petugas yang berhak
memberikan obat termasuk
penggunaan obat pasien rawat inap
yang dibawa sendiri oleh pasien. (R)
2.Peresepan dan pemberian obat
dilakukan sesuai dengan kebijakan dan
prosedur yang ditetapkan. (D, O, W)
3.Dilakukan tindak lanjut terhadap
rekomendasi pengawasan penggunaan
dan pengelolaan obat yang dilakukan
15. oleh Dinas Kesehatan daerah
Kabupaten/Kota. (D, W)
Kriteria 3.9.7
Ada jaminan
kebersihan dan
keamanan dalam
penyimpanan,
penyiapan, dan
penyampaian
obat kepada
pasien serta
penatalaksanaan
obat
kedaluwarsa/
rusak / out of
date/substitusi
1.Ditetapkan persyaratan penyimpanan
obat dan dilaksanakan sesuai dengan
persyaratan tersebut. (R,D,O,W)
2.Ditetapkan kebijakan dan prosedur
penanganan obat yang kadaluarsa/
rusak/ ditarik dari peredaran. (R)
3.Pemberian obat kepada pasien
disertai dengan label obat yang jelas:
nama, dosis, waktu, cara pemakaian
obat, dan tanggal kadaluwarsa.(O,W)
4.Pemberian obat disertai dengan
informasi penggunaan obat,
kemungkinan efek samping dan efek
yang tidak diharapkan, serta petunjuk
penyimpanan obat di rumah dengan
bahasa yang dapat dimengerti oleh
pasien/keluarga pasien.(O,W)
5.Obat kadaluarsa / rusak / ditarik
dari peredaran dikelola sesuai
kebijakan dan prosedur.(D,W)
Kriteria 3.9.8
Dilakukan
dokumentasi
dalam rekam
medis tentang
efek obat dan
efek samping
yang terjadi
akibat
pemberian obat-
obat yang
diresepkan atau
riwayat alergi
terhadap obat-
1.Ditetapkan kebijakan dan prosedur
untuk mencatat, memantau efek obat,
dan melaporkan bila terjadi efek
samping penggunaan obat. (R)
2.Efek obat, efek samping obat, dan
kejadian alergi ditindak lanjuti serta
didokumentasikan dalam rekam
medis. (D)
16. obatan tertentu
Kriteria 3.9.9
Obat-obatan
emergensi
tersedia,dipanta
u dan aman
bilamana
disimpan di luar
farmasi.
1.Ditetapkan kebijakan pengelolaan
obat emergensi. (R)
2.Obat emergensi tersedia pada unit-
unit dimana akan diperlukan atau
dapat terakses segera untuk memenuhi
kebutuhan yang bersifat emergensi
dipantau dan diganti tepat waktu
setelah digunakan atau bila
kedaluwarsa (O, D, W))
Mengetahui: Praya, 2022
Kepala UPTPuskesmas Praya, Ketua Akreditasi Puskesmas Praya,
BaiqYusriati , S.Kep.Ns
NIP 197312311993131031
Bq. Dewi Rinjani,S.Kep
NIP: 197212311991032 006