Dokumen tersebut membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. APBD memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta digunakan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di daerah. Dokumen ini juga menjelaskan komponen, fungsi, tu
3. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
Kompetensi Dasar :
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama
yang dianutnya
Mewujudkan perilaku jujur, disiplin,
tanggung jawab, peduli, dan kritis sebagai pelaku
ekonomi
Mendiskripsikan dalam pembangunan
Indikator :
Menjelaskan pengertian APBD
Memaparkan Struktur dan komponen APBD
Mengemukakan 6 fungsi APBD terhadap
pembangunan
Menjelaskan tahap-tahap penyusunan APBD
HOME
4. MEDIA PEMBELAJARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD)
Pengertian APBD
Struktur dan Komponen
APBD
Landasan Hukum APBD
Fungsi APBD Proses Penyusunan APBD
Prinsip-prinsip APBD
Tujuan APBD
HOME
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah
rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan melalui Peraturan
Daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006). APBD merupakan
instrumen yang digunakan sebagai alat dengan tujuan untuk
meningkatkan pelayanan umum dan masyarakat di daerah.
Dalam penerapannya APBD dapat menggambarkan kebutuhan
dan kemampuan setiap daerah sesuai dengan keunikan dan
potensinya tersendiri.
PENGERTIAN APBD
HOME
6. STRUKTUR DAN KOMPONEN APBD
1. Pendapatan Daerah
Sesuai dengan Pasal (79) UU No.22 Tahun 1999 dan Pasal (3),(4) UU
No. 25 Tahun 1999 dan Pasal (157) UU No.32 Tahun 2004 dikatakan
bahwa sumber pendapatan/penerimaan daerah terdiri dari :
a. Pajak Daerah
b. Dana Perimabangan, meliputi
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
HOME
7. Lanjutan....
2. Anggaran Belanja Daerah
Anggaran Belanja Daerah adalah anggaran pengeluaran yang
digunakan untuk keperluaan penyelenggaraan tugas pemerintahan
di daerah.
3. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan ataupun tahun-tahun anggaran
berikutnya.
HOME
8. LANDASAN HUKUM APBD
Pasal 78 ayat 1 dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun
1999, tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa
penyelenggaran tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai
dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD)
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.
HOME
9. FUNGSI APBD
1. Fungsi Otorisasi
2. Fungsi Perencanaan
3. Fungsi Pengawasan
4. Fungsi Alokasi
5. Fungsi Distribusi
6. Fungsi Stabilisasi
HOME
10. TUJUAN APBD
Membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan
fiskalnya (implementasi kebijakan anggaran).
Meingkatkan koordinasi antarbagian dalam
lingkungan pemerintah daerah.
Menciptakan efioisiensi dan keadilan dalam
penyediaan barang dan jasa publik melalui otoritasnya.
HOME
11. PRINSIP-PRINSIP APBD
1. Kesatuan, azas ini menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja
Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
2. Universalitas, azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan
ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
3. Tahunan, azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu
tahun tertentu.
4. Spesialitas, azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan
terinci secara jelas peruntukannya.
5. Akrual, azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani
untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan
anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun
sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas.
6. Kas, azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani
pada saat terjadi pengeluaran/ penerimaan uang dari/ ke kas daerah.
HOME
12. PROSES PENYUSUNAN APBD
1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2. Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA)
3. Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS)
4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
5. Penyusunan Rancangan Perda APBD
6. Penetapan APBD
HOME
13. HOME
1. Berikut ini yang termasuk penerimaan pendapatan
asli daerah dalam APBD adalah ....
a. penjualan aset yang dipisahkan
b. dana alokasi umum
c. dana alokasi khusus
d. pinjaman dari daerah otonomi lain
e. pajak daerah
14. HOME
2. Daftar yang memuat realisasi penerimaan
dan pengeluaran suatu daerah kabupaten/kota
dalam kurun waktu tertentu disebut ....
A. APBN
B. APBD
C. RAPBN
D. RAPBD
E. ANGGARAN