SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
HOME
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KELAS XI / SEMESTER GENAP
VINA PUSPITASARI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
16210050
MATERI
PEMBELAJARAN
DAFTAR
PUSTAKA
HOME
EVALUASI
GLOSARIUM
SK/KD
VIDEO APBD
KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
Kompetensi Dasar :
 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama
yang dianutnya
 Mewujudkan perilaku jujur, disiplin,
tanggung jawab, peduli, dan kritis sebagai pelaku
ekonomi
 Mendiskripsikan dalam pembangunan
Indikator :
 Menjelaskan pengertian APBD
 Memaparkan Struktur dan komponen APBD
 Mengemukakan 6 fungsi APBD terhadap
pembangunan
 Menjelaskan tahap-tahap penyusunan APBD
HOME
MEDIA PEMBELAJARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD)
Pengertian APBD
Struktur dan Komponen
APBD
Landasan Hukum APBD
Fungsi APBD Proses Penyusunan APBD
Prinsip-prinsip APBD
Tujuan APBD
HOME
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah
rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan melalui Peraturan
Daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006). APBD merupakan
instrumen yang digunakan sebagai alat dengan tujuan untuk
meningkatkan pelayanan umum dan masyarakat di daerah.
Dalam penerapannya APBD dapat menggambarkan kebutuhan
dan kemampuan setiap daerah sesuai dengan keunikan dan
potensinya tersendiri.
PENGERTIAN APBD
HOME
STRUKTUR DAN KOMPONEN APBD
1. Pendapatan Daerah
Sesuai dengan Pasal (79) UU No.22 Tahun 1999 dan Pasal (3),(4) UU
No. 25 Tahun 1999 dan Pasal (157) UU No.32 Tahun 2004 dikatakan
bahwa sumber pendapatan/penerimaan daerah terdiri dari :
a. Pajak Daerah
b. Dana Perimabangan, meliputi
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
HOME
Lanjutan....
2. Anggaran Belanja Daerah
Anggaran Belanja Daerah adalah anggaran pengeluaran yang
digunakan untuk keperluaan penyelenggaraan tugas pemerintahan
di daerah.
3. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan ataupun tahun-tahun anggaran
berikutnya.
HOME
LANDASAN HUKUM APBD
Pasal 78 ayat 1 dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun
1999, tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa
penyelenggaran tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai
dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD)
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.
HOME
FUNGSI APBD
1. Fungsi Otorisasi
2. Fungsi Perencanaan
3. Fungsi Pengawasan
4. Fungsi Alokasi
5. Fungsi Distribusi
6. Fungsi Stabilisasi
HOME
TUJUAN APBD
 Membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan
fiskalnya (implementasi kebijakan anggaran).
 Meingkatkan koordinasi antarbagian dalam
lingkungan pemerintah daerah.
 Menciptakan efioisiensi dan keadilan dalam
penyediaan barang dan jasa publik melalui otoritasnya.
HOME
PRINSIP-PRINSIP APBD
1. Kesatuan, azas ini menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja
Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
2. Universalitas, azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan
ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
3. Tahunan, azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu
tahun tertentu.
4. Spesialitas, azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan
terinci secara jelas peruntukannya.
5. Akrual, azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani
untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan
anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun
sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas.
6. Kas, azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani
pada saat terjadi pengeluaran/ penerimaan uang dari/ ke kas daerah.
HOME
PROSES PENYUSUNAN APBD
1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2. Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA)
3. Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS)
4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
5. Penyusunan Rancangan Perda APBD
6. Penetapan APBD
HOME
HOME
1. Berikut ini yang termasuk penerimaan pendapatan
asli daerah dalam APBD adalah ....
a. penjualan aset yang dipisahkan
b. dana alokasi umum
c. dana alokasi khusus
d. pinjaman dari daerah otonomi lain
e. pajak daerah
HOME
2. Daftar yang memuat realisasi penerimaan
dan pengeluaran suatu daerah kabupaten/kota
dalam kurun waktu tertentu disebut ....
A. APBN
B. APBD
C. RAPBN
D. RAPBD
E. ANGGARAN
DAFTAR PUSTAKA
https://www.ilmudasar.com/2017/08/Pengertian-
Fungsi-Struktur-Anggaran-Pendapatan-dan-Belanja-
Daerah-APBD-Adalah.html
http://rizkyfarhandika.blogspot.com/2014/06/makala
h-tentang-apbd.html
HOME

More Related Content

What's hot

Analisis apbd 2010_cetak
Analisis apbd 2010_cetakAnalisis apbd 2010_cetak
Analisis apbd 2010_cetakrosarahardi
 
Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian (Ekonomi XI ...
Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian  (Ekonomi XI ...Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian  (Ekonomi XI ...
Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian (Ekonomi XI ...Nurul Khairani Firnia
 
Anggaran-sektor-publik
 Anggaran-sektor-publik Anggaran-sektor-publik
Anggaran-sektor-publikRESTU AGUSTI
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbdlisa-n
 
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenkeu  pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemenkeu  pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Apbn & apbd kel 6
Apbn & apbd kel 6Apbn & apbd kel 6
Apbn & apbd kel 6Chris Ang
 
Pendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerah
Pendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerahPendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerah
Pendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerahinfosanitasi
 
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)Jogo Hera
 
Perencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPerencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPSEKP - UGM
 
Prin penganggaran dan pertanggungjawaban apbd kpd pemdes final edit
Prin penganggaran dan pertanggungjawaban apbd kpd pemdes final editPrin penganggaran dan pertanggungjawaban apbd kpd pemdes final edit
Prin penganggaran dan pertanggungjawaban apbd kpd pemdes final editMohammad Subhan
 
sistem penganggaran negara
sistem penganggaran negarasistem penganggaran negara
sistem penganggaran negaraAry Efendi
 

What's hot (20)

Analisis apbd 2010_cetak
Analisis apbd 2010_cetakAnalisis apbd 2010_cetak
Analisis apbd 2010_cetak
 
APBN 2015
APBN 2015APBN 2015
APBN 2015
 
APBN dan APBD
APBN dan APBDAPBN dan APBD
APBN dan APBD
 
Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian (Ekonomi XI ...
Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian  (Ekonomi XI ...Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian  (Ekonomi XI ...
Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian (Ekonomi XI ...
 
APBN dan APBD
APBN dan APBDAPBN dan APBD
APBN dan APBD
 
Anggaran-sektor-publik
 Anggaran-sektor-publik Anggaran-sektor-publik
Anggaran-sektor-publik
 
Materi APBN dan APBD
Materi APBN dan APBDMateri APBN dan APBD
Materi APBN dan APBD
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbd
 
Bab 4 APBN dan APBD
Bab 4 APBN dan APBDBab 4 APBN dan APBD
Bab 4 APBN dan APBD
 
Sppn
SppnSppn
Sppn
 
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenkeu  pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemenkeu  pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Apbn & apbd kel 6
Apbn & apbd kel 6Apbn & apbd kel 6
Apbn & apbd kel 6
 
Pendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerah
Pendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerahPendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerah
Pendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerah
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbd
 
Apbd
ApbdApbd
Apbd
 
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)
 
Perencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPerencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBN
 
Prin penganggaran dan pertanggungjawaban apbd kpd pemdes final edit
Prin penganggaran dan pertanggungjawaban apbd kpd pemdes final editPrin penganggaran dan pertanggungjawaban apbd kpd pemdes final edit
Prin penganggaran dan pertanggungjawaban apbd kpd pemdes final edit
 
APBD, pengertian
APBD, pengertianAPBD, pengertian
APBD, pengertian
 
sistem penganggaran negara
sistem penganggaran negarasistem penganggaran negara
sistem penganggaran negara
 

Similar to Ppt ekonomi vina

sk2-kd2-12-2-apbn-dan-apbd.ppt
sk2-kd2-12-2-apbn-dan-apbd.pptsk2-kd2-12-2-apbn-dan-apbd.ppt
sk2-kd2-12-2-apbn-dan-apbd.pptKambingwangiStore
 
Pedoman penyusunan ABK
Pedoman penyusunan ABKPedoman penyusunan ABK
Pedoman penyusunan ABKMahmud Toha
 
Makalah Perekonomian Indonesia
Makalah Perekonomian IndonesiaMakalah Perekonomian Indonesia
Makalah Perekonomian IndonesiaDio_irawan13
 
APBN & APBD 20. Monetary policy can increase employment opportunities by .pptx
APBN & APBD 20.	Monetary policy can increase employment opportunities by  .pptxAPBN & APBD 20.	Monetary policy can increase employment opportunities by  .pptx
APBN & APBD 20. Monetary policy can increase employment opportunities by .pptxvinatahara1
 
Penganggaran pemerintah
Penganggaran pemerintahPenganggaran pemerintah
Penganggaran pemerintahUlan Safitri
 
APBN_APBD_Fungsi_Tujuannya_Serta_Tingkat.pptx
APBN_APBD_Fungsi_Tujuannya_Serta_Tingkat.pptxAPBN_APBD_Fungsi_Tujuannya_Serta_Tingkat.pptx
APBN_APBD_Fungsi_Tujuannya_Serta_Tingkat.pptxindridesiyanti
 
Perencanaan pembangunan dan penganggaran apbd
Perencanaan pembangunan dan penganggaran apbdPerencanaan pembangunan dan penganggaran apbd
Perencanaan pembangunan dan penganggaran apbdQiu El Fahmi
 
akuntansi sektor publik
akuntansi sektor publikakuntansi sektor publik
akuntansi sektor publikAmrul Rizal
 
Administrasi pendapatan dan belanja keuangan
Administrasi pendapatan dan belanja keuanganAdministrasi pendapatan dan belanja keuangan
Administrasi pendapatan dan belanja keuanganShieni Rahmadani Amalia
 
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMAAPBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMAPraktisiMadrasah
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbdalfaii
 

Similar to Ppt ekonomi vina (20)

sk2-kd2-12-2-apbn-dan-apbd.ppt
sk2-kd2-12-2-apbn-dan-apbd.pptsk2-kd2-12-2-apbn-dan-apbd.ppt
sk2-kd2-12-2-apbn-dan-apbd.ppt
 
APBN dan APBD.ppt
APBN dan APBD.pptAPBN dan APBD.ppt
APBN dan APBD.ppt
 
Pedoman penyusunan ABK
Pedoman penyusunan ABKPedoman penyusunan ABK
Pedoman penyusunan ABK
 
Makalah Perekonomian Indonesia
Makalah Perekonomian IndonesiaMakalah Perekonomian Indonesia
Makalah Perekonomian Indonesia
 
[EKONOMI] APBD
[EKONOMI] APBD[EKONOMI] APBD
[EKONOMI] APBD
 
APBN & APBD 20. Monetary policy can increase employment opportunities by .pptx
APBN & APBD 20.	Monetary policy can increase employment opportunities by  .pptxAPBN & APBD 20.	Monetary policy can increase employment opportunities by  .pptx
APBN & APBD 20. Monetary policy can increase employment opportunities by .pptx
 
Penganggaran pemerintah
Penganggaran pemerintahPenganggaran pemerintah
Penganggaran pemerintah
 
APBN_APBD_Fungsi_Tujuannya_Serta_Tingkat.pptx
APBN_APBD_Fungsi_Tujuannya_Serta_Tingkat.pptxAPBN_APBD_Fungsi_Tujuannya_Serta_Tingkat.pptx
APBN_APBD_Fungsi_Tujuannya_Serta_Tingkat.pptx
 
Perencanaan pembangunan dan penganggaran apbd
Perencanaan pembangunan dan penganggaran apbdPerencanaan pembangunan dan penganggaran apbd
Perencanaan pembangunan dan penganggaran apbd
 
Modul anggaran berbasis kinerja (daerah)
Modul  anggaran berbasis kinerja (daerah)Modul  anggaran berbasis kinerja (daerah)
Modul anggaran berbasis kinerja (daerah)
 
Investasi 14
Investasi 14Investasi 14
Investasi 14
 
Analisis apbd
Analisis apbdAnalisis apbd
Analisis apbd
 
Eko apbd apbn
Eko apbd apbnEko apbd apbn
Eko apbd apbn
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbd
 
Miching versi 2
Miching versi 2Miching versi 2
Miching versi 2
 
akuntansi sektor publik
akuntansi sektor publikakuntansi sektor publik
akuntansi sektor publik
 
Apbn apbd
Apbn apbdApbn apbd
Apbn apbd
 
Administrasi pendapatan dan belanja keuangan
Administrasi pendapatan dan belanja keuanganAdministrasi pendapatan dan belanja keuangan
Administrasi pendapatan dan belanja keuangan
 
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMAAPBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbd
 

Recently uploaded

MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxMARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxmariaboisala21
 
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfGeologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfAuliaAulia63
 
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptpertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptAhmadSyajili
 
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptxMenggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptxImahMagwa
 
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxrikosyahputra0173
 
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxUKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxzidanlbs25
 
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiManajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiCristianoRonaldo185977
 

Recently uploaded (7)

MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxMARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
 
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfGeologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
 
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptpertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
 
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptxMenggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptx
 
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
 
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxUKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
 
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiManajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
 

Ppt ekonomi vina

  • 1. HOME ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KELAS XI / SEMESTER GENAP VINA PUSPITASARI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI 16210050
  • 3. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR Kompetensi Dasar :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya  Mewujudkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan kritis sebagai pelaku ekonomi  Mendiskripsikan dalam pembangunan Indikator :  Menjelaskan pengertian APBD  Memaparkan Struktur dan komponen APBD  Mengemukakan 6 fungsi APBD terhadap pembangunan  Menjelaskan tahap-tahap penyusunan APBD HOME
  • 4. MEDIA PEMBELAJARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) Pengertian APBD Struktur dan Komponen APBD Landasan Hukum APBD Fungsi APBD Proses Penyusunan APBD Prinsip-prinsip APBD Tujuan APBD HOME
  • 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006). APBD merupakan instrumen yang digunakan sebagai alat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan masyarakat di daerah. Dalam penerapannya APBD dapat menggambarkan kebutuhan dan kemampuan setiap daerah sesuai dengan keunikan dan potensinya tersendiri. PENGERTIAN APBD HOME
  • 6. STRUKTUR DAN KOMPONEN APBD 1. Pendapatan Daerah Sesuai dengan Pasal (79) UU No.22 Tahun 1999 dan Pasal (3),(4) UU No. 25 Tahun 1999 dan Pasal (157) UU No.32 Tahun 2004 dikatakan bahwa sumber pendapatan/penerimaan daerah terdiri dari : a. Pajak Daerah b. Dana Perimabangan, meliputi c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah HOME
  • 7. Lanjutan.... 2. Anggaran Belanja Daerah Anggaran Belanja Daerah adalah anggaran pengeluaran yang digunakan untuk keperluaan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah. 3. Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan ataupun tahun-tahun anggaran berikutnya. HOME
  • 8. LANDASAN HUKUM APBD Pasal 78 ayat 1 dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa penyelenggaran tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. HOME
  • 9. FUNGSI APBD 1. Fungsi Otorisasi 2. Fungsi Perencanaan 3. Fungsi Pengawasan 4. Fungsi Alokasi 5. Fungsi Distribusi 6. Fungsi Stabilisasi HOME
  • 10. TUJUAN APBD  Membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan fiskalnya (implementasi kebijakan anggaran).  Meingkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah daerah.  Menciptakan efioisiensi dan keadilan dalam penyediaan barang dan jasa publik melalui otoritasnya. HOME
  • 11. PRINSIP-PRINSIP APBD 1. Kesatuan, azas ini menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. 2. Universalitas, azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. 3. Tahunan, azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. 4. Spesialitas, azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. 5. Akrual, azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas. 6. Kas, azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran/ penerimaan uang dari/ ke kas daerah. HOME
  • 12. PROSES PENYUSUNAN APBD 1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2. Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) 3. Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) 5. Penyusunan Rancangan Perda APBD 6. Penetapan APBD HOME
  • 13. HOME 1. Berikut ini yang termasuk penerimaan pendapatan asli daerah dalam APBD adalah .... a. penjualan aset yang dipisahkan b. dana alokasi umum c. dana alokasi khusus d. pinjaman dari daerah otonomi lain e. pajak daerah
  • 14. HOME 2. Daftar yang memuat realisasi penerimaan dan pengeluaran suatu daerah kabupaten/kota dalam kurun waktu tertentu disebut .... A. APBN B. APBD C. RAPBN D. RAPBD E. ANGGARAN
  • 16. HOME