Modul ini membahas tentang hukum perdagangan internasional, meliputi pengertian, pendekatan, dan prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip yang dijelaskan meliputi kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Juga diuraikan perkembangan hukum perdagangan internasional melalui tiga tahapan.
HBL 14, Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali, Hukum Perdagangan Internasional...Rinytrianas21
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perdagangan internasional yang mencakup definisi, prinsip-prinsip dasar, tujuan, dan sumber-sumber hukum perdagangan internasional. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain definisi perdagangan internasional menurut beberapa ahli, prinsip-prinsip dasar seperti kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda, serta sumber-sumber hukum seperti perjanjian internasional dan hukum nasional.
Hbl,anindia putri,hapzi ali, hukum perdagangan international dan implementasi...anindiaputri762
Modul ini membahas tentang hukum perdagangan internasional dan implementasinya. Modul ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional, tujuan hukum perdagangan internasional, sumber hukum perdagangan internasional, dan subyek hukum dalam hukum perdagangan internasional. Modul ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang hukum perdagangan internasional.
HBL 14, Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali, Hukum Perdagangan Internasional...Rinytrianas21
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perdagangan internasional yang mencakup definisi, prinsip-prinsip dasar, tujuan, dan sumber-sumber hukum perdagangan internasional. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain definisi perdagangan internasional menurut beberapa ahli, prinsip-prinsip dasar seperti kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda, serta sumber-sumber hukum seperti perjanjian internasional dan hukum nasional.
Hbl,anindia putri,hapzi ali, hukum perdagangan international dan implementasi...anindiaputri762
Modul ini membahas tentang hukum perdagangan internasional dan implementasinya. Modul ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional, tujuan hukum perdagangan internasional, sumber hukum perdagangan internasional, dan subyek hukum dalam hukum perdagangan internasional. Modul ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang hukum perdagangan internasional.
Dokumen tersebut membahas sejarah, pengertian, sumber-sumber, dan sistematika hukum dagang Indonesia. Secara ringkas, hukum dagang berkembang sejak abad pertengahan di Eropa dan mengalami kodifikasi pada abad ke-17 dan 18. KUHD merupakan sumber utama hukum dagang Indonesia beserta KUHPerdata dan peraturan terkait lainnya. Hukum dagang mengatur perusahaan, perkumpulan dagang, dan asas-asas yang m
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara hukum dagang (KUHD) dengan hukum perdata (KUHPer), di mana KUHD merupakan perluasan dari KUHPer. KUHD dapat mengesampingkan KUHPer jika mengatur hal yang sama secara khusus. Dokumen ini juga menjelaskan perkembangan hukum dagang sejak abad pertengahan di Eropa dan bagaimana berlakunya KUHD di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas hukum dagang. Menguraikan pengertian hukum dagang dan perkembangannya di dunia serta sumber hukum dagang di Indonesia. Juga menjelaskan pengertian penting seperti perdagangan, dagang, perusahaan, dan perkumpulan-perkumpulan dagang seperti perseroan terbatas dan koperasi.
Pengertian Hukum Dagang
Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang
Pengertian Pengusaha dan Pembantu Pengusaha
Hubungan Pengusaha dan Pembantu-Pembantunya
Pengusaha dan Kewajibannya
Dokumen tersebut membahas hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata di Indonesia. Hukum dagang merupakan hukum khusus sedangkan hukum perdata bersifat umum. Dokumen juga menjelaskan kewajiban dan hak pengusaha serta bentuk-bentuk perusahaan di Indonesia.
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang doktrin renvoi dalam hukum internasional swasta. Renvoi adalah situasi di mana hukum yang ditunjuk oleh hukum forum justru menunjuk kembali ke hukum forum awal. Dokumen tersebut menjelaskan konsep renvoi beserta contoh ilustrasinya dan membahas berbagai persoalan yang muncul akibat adanya perbedaan prinsip hukum antar negara.
Dokumen tersebut membahas kerangka hukum perjanjian pajak internasional (DTA) dan interpretasinya. DTA diinterpretasikan berdasarkan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian dan model OECD. Interpretasinya dapat bervariasi antara statis sesuai hukum domestik saat DTA dibuat atau dinamis sesuai perubahan hukum domestik. Negara-negara menerapkan DTA dalam hukum domestik melalui prinsip monistik atau dualistik.
14. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perdagangan internasional, universitas...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perdagangan internasional. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan pengertian perdagangan internasional, prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional, perjanjian GATT yang mengatur perdagangan internasional, serta konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam perundingan WTO terhadap harmonisasi peraturan perdagangan nasional.
Sumber hukum dagang di Indonesia terdiri atas lima sumber yaitu hukum tertulis yang dikodifikasi seperti KUHD dan KUHPerdata, kebiasaan, yurisprudensi, traktat internasional seperti TRIPs dan TRIMS yang diratifikasi Indonesia, serta doktrin seperti ultra vires.
Hukum Perdata Internasional membahas perkara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum. Dokumen ini menjelaskan tentang pengertian Hukum Perdata Internasional, ruang lingkupnya, dan tahapan penyelesaian perkara tersebut meliputi penetapan yurisdiksi, hukum yang berlaku, hingga penyelesaian secara materiil berdasarkan hukum tersebut.
MANAJAMEN KONTRAK HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL.pptxRIhsanFadhelAhmad1
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen kontrak hukum perdagangan internasional. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan definisi kontrak internasional, prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional seperti kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda, serta perkembangan hukum perdagangan internasional dari masa awal hingga saat ini dengan adanya lembaga-lembaga internasional seperti WTO.
Buku ini membahas sejarah dan sumber hukum dagang. Pada bab II dijelaskan bahwa perkembangan hukum dagang dimulai pada abad pertengahan di Eropa dengan lahirnya kota-kota perdagangan. Kodifikasi hukum dagang pertama dibuat di Prancis pada abad ke-17. Bab ini juga menjelaskan sumber-sumber hukum dagang di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas sejarah, pengertian, sumber-sumber, dan sistematika hukum dagang Indonesia. Secara ringkas, hukum dagang berkembang sejak abad pertengahan di Eropa dan mengalami kodifikasi pada abad ke-17 dan 18. KUHD merupakan sumber utama hukum dagang Indonesia beserta KUHPerdata dan peraturan terkait lainnya. Hukum dagang mengatur perusahaan, perkumpulan dagang, dan asas-asas yang m
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara hukum dagang (KUHD) dengan hukum perdata (KUHPer), di mana KUHD merupakan perluasan dari KUHPer. KUHD dapat mengesampingkan KUHPer jika mengatur hal yang sama secara khusus. Dokumen ini juga menjelaskan perkembangan hukum dagang sejak abad pertengahan di Eropa dan bagaimana berlakunya KUHD di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas hukum dagang. Menguraikan pengertian hukum dagang dan perkembangannya di dunia serta sumber hukum dagang di Indonesia. Juga menjelaskan pengertian penting seperti perdagangan, dagang, perusahaan, dan perkumpulan-perkumpulan dagang seperti perseroan terbatas dan koperasi.
Pengertian Hukum Dagang
Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang
Pengertian Pengusaha dan Pembantu Pengusaha
Hubungan Pengusaha dan Pembantu-Pembantunya
Pengusaha dan Kewajibannya
Dokumen tersebut membahas hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata di Indonesia. Hukum dagang merupakan hukum khusus sedangkan hukum perdata bersifat umum. Dokumen juga menjelaskan kewajiban dan hak pengusaha serta bentuk-bentuk perusahaan di Indonesia.
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang doktrin renvoi dalam hukum internasional swasta. Renvoi adalah situasi di mana hukum yang ditunjuk oleh hukum forum justru menunjuk kembali ke hukum forum awal. Dokumen tersebut menjelaskan konsep renvoi beserta contoh ilustrasinya dan membahas berbagai persoalan yang muncul akibat adanya perbedaan prinsip hukum antar negara.
Dokumen tersebut membahas kerangka hukum perjanjian pajak internasional (DTA) dan interpretasinya. DTA diinterpretasikan berdasarkan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian dan model OECD. Interpretasinya dapat bervariasi antara statis sesuai hukum domestik saat DTA dibuat atau dinamis sesuai perubahan hukum domestik. Negara-negara menerapkan DTA dalam hukum domestik melalui prinsip monistik atau dualistik.
14. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perdagangan internasional, universitas...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perdagangan internasional. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan pengertian perdagangan internasional, prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional, perjanjian GATT yang mengatur perdagangan internasional, serta konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam perundingan WTO terhadap harmonisasi peraturan perdagangan nasional.
Sumber hukum dagang di Indonesia terdiri atas lima sumber yaitu hukum tertulis yang dikodifikasi seperti KUHD dan KUHPerdata, kebiasaan, yurisprudensi, traktat internasional seperti TRIPs dan TRIMS yang diratifikasi Indonesia, serta doktrin seperti ultra vires.
Hukum Perdata Internasional membahas perkara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum. Dokumen ini menjelaskan tentang pengertian Hukum Perdata Internasional, ruang lingkupnya, dan tahapan penyelesaian perkara tersebut meliputi penetapan yurisdiksi, hukum yang berlaku, hingga penyelesaian secara materiil berdasarkan hukum tersebut.
MANAJAMEN KONTRAK HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL.pptxRIhsanFadhelAhmad1
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen kontrak hukum perdagangan internasional. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan definisi kontrak internasional, prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional seperti kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda, serta perkembangan hukum perdagangan internasional dari masa awal hingga saat ini dengan adanya lembaga-lembaga internasional seperti WTO.
Buku ini membahas sejarah dan sumber hukum dagang. Pada bab II dijelaskan bahwa perkembangan hukum dagang dimulai pada abad pertengahan di Eropa dengan lahirnya kota-kota perdagangan. Kodifikasi hukum dagang pertama dibuat di Prancis pada abad ke-17. Bab ini juga menjelaskan sumber-sumber hukum dagang di Indonesia.
RESUME
SUMBER HUKUM INTERNASIONAL
Sumber hukum dipakai dalam beberapa arti. Kata sumber hukum pertama-tama dipakai dalam arti dasar berlakunya sumber hukum. Sumber hukum dalam arti material karena menyelidiki masalah, sumber hukum dalam arti formal yang memberikan jawaban kepada pertanyaan. Kata sumber hukum dipergunakan juga dalam arti lain yaitu : kekuatan atau faktor apakah (politis, kemasyarakatan, ekonomis, teknis,psikologis). Sumber hukum dalam arti yang ketiga meneliti faktor kausal atau penyebab yang turut membantu dalam pembentukan suatu kaidah. Bidang luar ilmu hukum (ekstra yuridis) sebagaimana juga masalah sumber hukum material merupakan soal ekstra yuridis yakni pada hakekatnya merupakan persoalan falsafah.
Dalam hukum tertulis ada 2 tempat yang menunjukkan atau mencantumkan secara tertulis sumber hukum dalam arti formal yakni pasal 7 konvensi den haag XII tertanggal 18 otober 1907 yang mendirikan mahkamah Internasional perampasan kapal dilaut (Internasional Prize Court) dan dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen tertanggal 16 Desember 1920 yang kini tercantum dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB tertanggal 26 juni 1945.
Bagi hukum internasional sajalah yang penting pasal 38 ayat (1) mengatakan bahwa dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya,Mahkamah Internasional akan menggunakan :
(1) Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa.
(2) Kebiasaan internasional, sebagai bukti dari kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum.
(3) Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.
(4) Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi menetapkan kaidah hukum
Hbl 3, ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, un...AS_Ramadhandy
Modul ini membahas tentang aspek hukum bentuk badan usaha, termasuk pengertian hukum dan sistem bisnis di Indonesia, macam-macam bentuk badan usaha, serta pengertian dan fungsi hukum bisnis.'
Hukum bisnis adalah peraturan yang mengatur kegiatan bisnis agar berjalan secara adil dan tertib. Hukum bisnis mencakup hukum perdata, hukum dagang, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi seperti perseroan terbatas, pengangkutan, dan kontrak. Hukum bisnis bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kegiatan produksi, distribusi, dan perdagangan barang dan jasa guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
HBL,Febry Dian Utami Saragih,Hapzi Ali,Hukum Perdagangan Internasional,Univer...febrysaragih
Modul perkuliahan ini membahas tentang hukum perdagangan internasional, termasuk pengertian, tujuan, dampak terhadap perekonomian, prinsip-prinsip hukum, dan langkah-langkah yang harus diambil pemerintah dalam mengantisipasi pasar bebas.
Hukum bisnis internasional merupakan aturan yang mengatur hubungan komersial lintas negara. Prinsip-prinsipnya meliputi kebebasan berkontrak, kewajiban memenuhi kontrak, penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dan kebebasan berkomunikasi untuk kepentingan bisnis. Tujuannya mencakup stabilitas bisnis internasional dan peningkatan pembangunan ekonomi. Kelemahannya termasuk sifat pragmatis dan permisif aturan
Hbl,14, fariz satiano, hapzi ali,hukum perdagangan international, universitas...farizsatiano32
Modul ini membahas tentang hukum bisnis dan lingkungan serta perdagangan internasional. Terdapat pengertian ekspor dan impor menurut undang-undang, serta manfaat perdagangan internasional seperti memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar, dan memfasilitasi transfer teknologi.
Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana InternasionalDanelAditiaSitungkir
Teks tersebut membahas tentang prinsip pacta sunt servanda dalam hukum pidana internasional. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu negara terikat oleh perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh negara tersebut. Akan tetapi, dalam penegakan hukum pidana internasional, keberadaan prinsip ini kerap diperdebatkan karena kejahatan internasional dapat melibatkan negara yang tidak meratifikasi perjanjian terkait. Tulisan ini membahas re
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, unive...megiirianti083
1. Modul ini membahas tentang hukum perdagangan internasional dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.
2. Terjadi perdagangan internasional karena keanekaragaman produksi, penghematan biaya, perbedaan selera, memperluas pasar, dan memperoleh manfaat spesialisasi.
3. Dampak perdagangan internasional terhadap Indonesia mencakup positif seperti pertumbuhan ekonomi, namun juga negatif seperti persaingan tidak sehat.
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ra...adeayularassati
Dokumen tersebut membahas tentang perjanjian sewa menyewa ruangan antara PT Surabaya Delta Plaza dengan Tarmin Kusno untuk ruangan seluas 888,71 M2. Keduanya membuat perjanjian secara tertulis di hadapan notaris yang mencantumkan hak dan kewajiban para pihak, termasuk harga sewa, sanksi, dan masa sewa. Namun Tarmin tidak pernah memenuhi kewajibannya membayar sewa sehingga terjadi perselisihan tentang keberl
Hbl12, agung pangestu, hapzi ali, modul 12 hbl, hukum perbangkan dan asuransiAgungAgungPangestu
Modul ini membahas hukum perbankan dan asuransi. Terdiri dari pengertian hukum perbankan, sumber-sumber hukum perbankan, asas-asas hukum perbankan, para pihak dalam transaksi perbankan seperti nasabah dan bank, serta prinsip-prinsip dalam perbankan seperti kepercayaan dan kehati-hatian. Modul ini juga membahas definisi dan unsur-unsur asuransi.
Hbl11, agung pangestu, hapzi ali modul implikasi etik dari tiAgungAgungPangestu
Tugas ini membahas study kasus pembobolan data Sony Pictures oleh kelompok bernama Guardian of Peace yang berhasil mencuri lebih dari 100TB data termasuk film, skrip, dan informasi pribadi karyawan. Mahasiswa diminta menjelaskan pendapat tentang etika IT dan mengidentifikasi faktor serta indikator dari peristiwa pembobolan data tersebut.
Hbl8, agung pangestu, hapzi ali modul 9 hbl, perlindungan konsumen tanggungj...AgungAgungPangestu
Modul ini membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Terdapat penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Modul ini juga menjelaskan prinsip-prinsip tanggung jawab hukum dalam perlindungan konsumen.
Hbl6, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, tindak pidana pencucian uangAgungAgungPangestu
Modul ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 termasuk definisi, proses, kriminalisasi, hukum acara, alat bukti, penyidikan, penuntutan, pembuktian terbalik, penyitaan tambahan, dan perlindungan bagi pelapor serta saksi.
Hbl5, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, hukum bisnis dan lingkunganAgungAgungPangestu
Modul ini membahas aspek hukum lembaga pembiayaan dan asuransi. Terdapat penjelasan mengenai definisi dan jenis lembaga pembiayaan seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Modul ini juga menjelaskan fungsi, tujuan, dan jenis-jenis asuransi serta mengevaluasi konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian asuransi.
Hbl2, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, alternatif hukum sengketaAgungAgungPangestu
Modul ini membahas alternatif penyelesaian sengketa ekonomi secara langsung dan tidak langsung melalui lembaga peradilan atau arbitrase. Beberapa alternatif yang dijelaskan adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Modul ini juga membandingkan penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan umum atau niaga dengan menggunakan pendekatan hukum.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
Hbl,agung pangestu,hapzi ali,hukum perdagangan internasional, universitas mercu buana, 2018 (1)
1. MODULPERKULIAHAN
Hukum Bisnis dan
Lingkungan
Hukum perdagangan
internasional
Modul Standar untuk
digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh Dosen Pengampu
FEB S1.Akuntansi
01
F041700009 Nurcholis Muttaqin
Abstract Kompetensi
Memahami Hukum perdagangan
internasional
Mampu menjelaskan hukum
perdagangan internasional
Prof. Dr Hapzi Ali, CMA
2. ‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Agung Pangestu http://www.mercubuana.ac.id
Hukum Perdagangan Internasional
A. Pengertian Hukum Perdagangan Internasional
Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang
cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan
dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari
bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi
(produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau
transaksi dagang yang kompleks.
B. Pendekatan Hukum Perdagangan Internasional
a.Hubungan antara Hukum Perdagangan Internasional dan BidangHukum
lainnya Satu catatan lain yang juga penting adalah hubungan antarahukum
perdagangan internasional dan hukum lainnya yang terkaitdengan perdagangan
internasional. Di bagian awal tulisan initampak luasnya bidang cakupan hukum
perdagangan internasionalini. Luasnya bidang cakupan membuat cakupan yang
dikajinya sulituntuk tidak tumpang tindih dengan bidang-bidang lainnya.
Misalnyadengan hukum ekonomi internasional, hukum transaksi
bisnisinternasional, hukum komersial internasional, dll.
b. Hukum Perdagangan Internasional Bersifat Interdisipliner
Karakteristik lain dari hukum perdagangan internasional iniadalah
pendekatannya yang interdisipliner. Untuk dapat memahamibidang hukum ini
secara komprehensif, dibutuhkan sedikit banyakbantuan disiplin-disiplin (ilmu)
lain. Dalam bidang hukum initerkait dengan bidang pengangkutan (darat, udara
dan khususnyalaut). Hal ini membutuhkan bantuan dan pemahaman disiplin
ilmupelayaran.
C. Prinsip-Prinsip Hukum Perdagangan Internasional
Prinsip-prinsip dasar (fundamental principles) yang dikenal dalam hukum
perdagangan internasional diperkenalkan oleh sarjana hukum perdagangan
internasional Profesor Aleksancer Goldštajn. Beliau memperkenalkan 3 (tiga)
prinsip dasar tersebut, yaitu (1) prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak
(the principle of the freedom of contract) (2) prinsip pacta sunt servanda. dan
(3) prinsip penggunaan arbitrase.
1. Prinsip Dasar Kebebasan BerkontrakPrinsip pertama, kebebasan
berkontrak, sebenarnya adalah prinsip universal dalam hukum
perdagangan internasional. Setiap sistem hukum pada bidang hukum
3. ‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Agung Pangestu http://www.mercubuana.ac.id
dagang mengakui kebebasan para pihak ini untuk membuat kontrak-
kontrak dagang (internasional). Schmitthoff menanggapi secara positif
kebebasan pertama ini. Beliau menyatakan: “The autonomy of the
parties’ will in the law of contract is the foundation on which an
autonomous law of international trade can be built. The national
sovereign has,..., no objection that in that area an autonomous law of
international trade is developed by the parties, provided always that that
law respects in every national jurisdiction the limitations imposed by
public policy.Kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup
luas. Ia meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang
para pihak sepakati. Ia termasuk pula kebebasan untuk memilih forum
penyelesaian sengketa dagangnya. Ia mencakup pula kebebasan untuk
memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak, dll. Kebebasan ini
sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan UU, kepentingan
umum, kesusilaan, kesopanan, dan lain-lain persyaratan yang ditetapkan
oleh masing-masing sistem hukum.
2 Prinsip Dasar Pacta Sunt ServandaAleksander Goldštajn, “The New Law
of Merchant,” (1961)JBL12. Clive M. Schmitthoff,Commercial Law in a
Changing Economic Climate, London: Sweet and Maxwell, 1981,
(Selanjutnya disebut “Commercial Law”).Prinsip kedua, pacta sunt
servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau
kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya (dengan itikad baik). Prinsip ini pun sifatnya universal. Setiap
sistem hukum di dunia menghormati prinsip ini.
3. Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Prinsip ketiga,
prinsip penggunaan arbitrase tampaknya terdengar agak ganjil. Namun
demikian pengakuan Goldštajn menyebut prinsip ini bukan tanpa alasan
yang kuat. Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah forum
penyelesaian sengketa yang semakin umum digunakan. Klausul arbitrase
sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. Oleh
karena itulah prinsip ketiga ini memang relevan. Goldštajn menguraikan
kelebihan dan alasan mengapa penggunaan arbitrase ini beliau jadikan
prinsip dasar dalam hukum perdagangan internasional: “Moreover, to the
extent that the settlement of differences is referred to arbitration, a
uniform legal order is being created. Arbitration tribunals often apply
4. ‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Agung Pangestu http://www.mercubuana.ac.id
criteria other than those applied in courts. Arbitrators appear more ready
to interpret rules freely, taking into account customs, usage and business
practice. Further, the fact that the enforcement of foreign arbitral awards
is generally more easy than the enforcement of foreign court decisions is
conducive to a preference for arbitration.
D. Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional
Dari uraian di atas tampak bahwa hukum perdagangan internasional telah ada
sejak lahirnya negara dalam arti modern. Sejak saat itu, hukum perdagangan
internasional telah mengalami perkembangan yang cukup pesat sesuai dengan
perkembangan hubungan-hubungan perdagangan. Dilihat dari perkembangan
sumber hukumnya (dalam arti materil), maka perkembangan hukum
perdagangan internasional dapat dikelompokkan ke dalam 3 tahap, yakni:
(1).Hukum perdagangan internasional dalam masa awal pertumbuhan
Hukum perdagangan internasional lahir pada awalnya dari praktek para
pedagang. Hukum yang diciptakan oleh para pedagang ini lazim disebut
pula sebagailex mercatoria (law of merchant) Pada awal
perkembangannya ini Mercatoriaumbuh dari adanya 4 faktor berikut: (a)
lahirnya aturan-aturan yang timbul dari kebiasaan dalam berbagai pekan
raya (the law of the fairs(b) lahirnya kebiasaan-kebiasaan dalam hukum l
(c) lahirnya kebiasaan-kebiasaan yang timbul dari praktek penyelesaian
sengketa-sengketa di bidang perdagangan; dan (d) berperannya notaris
(public notary ) dalam memberi pelayanan jasa-jasa hukum(dagang).
(2). Hukum perdagangan internasional yang dicantumkan dalam hukum
nasional Dalam tahap perkembangan ini, negara-negara mulai sadar
perlunya pengaturan hukum perdagangan internasional. Mereka lalu
mencantumkan aturan-aturan perdagangan internasional dalam kitab.
undang-undang hukum (perdagangan internasional) mereka. Aturan-
aturan tersebut sedikit banyak adalah aturan-aturan yang mereka adopsi
dari lex mercatoria. Misalnya saja Perancis membuat Kitab Undang-
undang Hukum Dagang-nya (code de commerce) tahun 1807, Jerman
menerbitkanAllgemeine Handelsgezetbuch tahun 1861, dll.
(3). Lahirnya aturan-aturan hukum perdagangan internasional dan
Munculnya Lembaga-lembaga Internasional yang mengurusi
Perdagangan Internasional. Dalam perkembangan ketiga ini, aturan-
aturan hukum perdagangan internasional lahir sebagian besar karena
5. ‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Agung Pangestu http://www.mercubuana.ac.id
dipengaruhi oleh semakin banyaknya berbagai perjanjian internasional
yang ditandatangani baik secara bilateral, regional, maupun multilateral.
Daftar Pustaka
https://www.academia.edu/5141985/1_HUKUM_PERDAGANGAN_INTERNASIONAL_Prinsi
p-prinsip_dan_Konsepsi_Dasar_PDF
6. ‘18
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Agung Pangestu http://www.mercubuana.ac.id