HUKUM-DAGANG-1.pptx

HUKUM DAGANG
TRADE LAW
Oleh :
Dr. HARYONO, SH.,MH
PRODI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

SILABY /Pokok Bahasan:
BAB I Pengertian Hukum Dagang,Hubungan Hukum Dagang Dengan
Hukum Perdata, Prinsip-prinsip Hukum Dagang
BAB II Sejarah dan Sumber Hukum Dagang
BAB III Kewajiban Pembukuan Bagi Pelaku Dagang dan Wajib Daftar
Perusahaan
BAB IV Legalitas Usaha / Lembaga Perizinan (SIUP, SIUI, SITU, HO,
AMDAL)
BAB V Perantara Perdagangan dan Para Pembantu dalam
Perdagangan/Perusahaan
Bab VI Jensi-Jenis Usaha

Bab VII Hukum Asuransi
Bab VIII Hukum Pengangkutan
Bab IX Hukum Investasi
Bab X Hukum Kepailitan
Bab XI Hukum Perbankan
Bab XII Hukum Penyelesaian Sengketa

Daftar Referensi :
Abdul Kadir Muhammad, 1996, Hukum Perseroan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
------------------------------- , 1993, Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga, Citra Aditya Bakti,
Bandung.
Adi Sulistiyono, 1996, Implikasi Disepakatinya GATT-PU dalam Bidang Hukum Ekonomi Di
Indonesia, FH-UNS Surakarta.
Agnes Toer dkk, 1995, Arbitrase di Indonesia, Ghalia, Jakarta.
Chatamarajid Ais, 2004, Menyingkap Tabir Perseroan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
HMN. Purwosutjipto,1992, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1-8, Djambatan,
Jakarta.
Hartono Hadi Suprapto, 1991, Kredit Berdokumen, Liberty, Yogyakarta.
Huala Adolf, A. Chandrawulan, 1995, Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional,
Rajawali Press, Jakarta.
Jasso Winarto, 1999, Pasar Modal Indonesia, Jakarta.
M. Irsan Nasarudin & Indra Surya, 2001, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta
Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, 1997, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya
Di Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung.
Muhammad Djumhana, 1995, Hukum Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Munir Fuady, 1996, Hukum Bisnis Jilid 1-3, Citra Aditya Bakti, Bandung

------------------, 1999, Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung.
------------------, 2000, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Ralph Falsom. 1986. International Business Transaction. St. Paul, Minnessota, USA.
Retnowulan Sutantio, 1995, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, IKAHI.
Richard Burton Simatupang, 1996, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta.
Sanusi Bintang & Dahlan, 2000, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Soedjono Dirdjosisworo, 2006. Pengantar Hukum Dagang Internasional. Bandung: PT Refika Aditama.
Sudargo Gautama, 1991, Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional, Citra Aditya Bakti, Bandung.
------------------------ , 1980, Hukum Dagang Internasional, Alumni, Bandung.
------------------------, 1998, Komentar Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998), Citra Aditya
Bakti, Bandung.
Sutantyo R. Hadikusumo, Sumantoro, 1991, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Rajawali Press,
Jakarta.
Suparman Sastra Wijaya, 1997, Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat-surat Berharga, Alumni,
Bandung.
Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung
Tukirin S. Sastroresono, 1987, Hukum Perdata Dagang, Modul UT Depdikbud, Jakarta

BAB I
HUKUM DAGANG DAN RUANG LINGKUPNYA
A. Pengertian Hukum Dagang
1. Secara Etimologis, hukum dagang berasal dua kata yaitu hukum
yang berarti peraturan-peraturan, aturan . Dan dagang adalah
pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli
barang untuk memperoleh keuntungan; jual-beli; niaga;
Hukum dagang berarti peraturan yang mengatur bagaimana
orang, badan hukum atau subyek hukum dalam jual beli untuk
memperoleh keuntungan.

Hukum dagang adalah :
Hukum yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak
lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang.
Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata, tepatnya
hukum perikatan.
Alasannya : hukum dagang berkaitan dengan tindakan manusia
dalam urusan dagang.

Pengertian Hukum Dagang menurut Para Ahli :
1. Ahmad Ihsan
Hukum dagang merupakan pengaturan masalah perdagangan yang timbul
diakibatkan tingkah laku manusia dalam perdagangan.
2. Purwo Sucipto
Hukum perikatan yang timbul dalam lapangan perusahaan.
3. CST. Kansil
Hukum perusahaan merupakan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku
manusia yang ikut andil dalam melakukan perdagangan dalam usaha pencapaian
laba.
4. Sunaryati Hartono
Hukum ekonomi keseluruhan keputusan yang mengatur kegiatan perekonomian.
5. Munir Fuadi
Segala perangkat aturan tata cara pelaksanaan kegiatan perdagangan, industri,
atau kuangan yang dihubugkan dngan produksi atau kegiatan tukar menukar
barang.

2. Istilah Hukum Dagang
Dasarnya : Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) atau
Wetboek van Koopandel (WvK),
Mulai berlaku di Indonesia (Hindia Belanda) pada tanggal 1 Mei
1848 Stb. No. 23 Tahun 1847)
KUHD, pada awalnya terdiri 3 Kitab, (masih berlaku) tetapi yg dipakai
sebagai pedoman adalah 2 kitab,
a. Kitab I tentang Dagang Pada Umumnya, dan
b. Kitab II tentang Hak dan Kewajiban yang Terbit dari Pelayaran,
sedangkan Kitab III tentang kepailitan sudah dicabut (menjadi UU
Kepailitan)

B. Hubungan Hukum Dagang dengan Hukum Perdata
KUH Perdata adalah sebagai lex generalis (hukum umum), sedangkan
KUHD ialah lex specialis (hukum khusus) dalam perdagangan.
Dalam hubungannya dengan hal tersebut berlaku adagium lex
specialis derogat lex generalis (hukum khusus menghapus hukum
umum).
Dalam urusan dagang lebih menggunakan hokum dagang daripada
hokum perdata. Oleh karena itu apabila dalam perdagangan sudah
diatur dalam perdagangan maka tidak berlaku hokum perdata.
Sebaliknya apabila ada maslah dalam dagang tetapi dalam hokum
dagang belum diatur maka merujuk pada hokum perdata.

• GAMBAR HUB HK PERDATA DAN HUKUM DAGANG
HK PERDATA
KUH PERDATA
LEX GENERALIS
HK DAGANG
KUHD
LEX SPECIALIS
SEGALA PERATURAN DALAM HUKUM
DAGANG ADA DALAM HUKUM
PERDATA.
ATURAN DALAM HUKUM DAGANG
TIDAK BOLEH BERTENTANGAN
DENGAN HUKUM PERDATA.
ATURAN DAGANG
UMUM ADALAH HUKUM PERDATA
DAN KHUSUNYA ADALAH HUKUM
DAGANG

C. Prinsip-Prinsip Hukum Dagang
Prinsip Dasar Perdagangan Internasional:
1. Prinsip Kebebasan Para Pihak Dalam Berkontrak (The Principle Of The
Freedom Of Contract)
2. Prinsip Pacta Sunt Servanda
3. Prinsip Penggunaan Arbitrase
4. Prinsip Kebebasan Komunikasi (Navigasi)
1. Prinsip Dasar Kebebasan Berkontrak
Setiap sistem hukum pada bidang hukum dagang mengakui kebebasan para
pihak untuk membuat kontrak-kontrak dagang internasional. Kebebasan
tersebut meliputi:
– kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang disepakati para pihak
– kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagang
– kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak, dll.

Kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan
a. Undang Undang,
b. kepentingan umum,
c. kesusilaan,
d. kesopanan dan
e. persyaratan lain yang di tetapkan oleh masing-masing sistem hukum.
2. Prinsip Pacta Sunt Servanda
Prinsip Dasar Pacta Sunt Servanda adalah prinsip yang mensyaratkan
bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan itikad baik).
Prinsip ini pun sifatnya universal berlaku di semua Negara.
Setiap sistem hukum di dunia menghormati prinsip ini.

3. Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa
Dalam hukum perdagangan internasional, dapat dikemukakan di
sini prinsip-prinsip mengenai penyelesaian sengketa perdagangan
internasional, yaitu :
1)Prinsip Kesepakatan Para Pihak (Konsensus). Prinsip
fundamental dalam penyelesaian sengketa perdagangan
internasional. Prinsip inilah menjadi dasar untuk dilaksanakan
atau tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa.
2)Prinsip Kebebasan Memilih Cara-cara Penyelesaian
Sengketa. Prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh
untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme
bagaimana sengketanya diselesaikan (principle of free choice of
means).

3) Prinsip Kebebasan Memilih Hukum. Bebas menentukan sendiri hukum
apa yang akan diterapkan (bila sengketanya diselesaikan) oleh badan
peradilan (arbitrase).
4)Prinsip Iktikad Baik (Good Faith). Prinsip ini mensyaratkan dan
mewajibkan adanya iktikad baik dari para pihak dalam penyelesaian
sengketanya. Dalam prinsip ini tercermin dalam dua tahap.
Pertama, prinsip iktikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya
sengketa.
Kedua, penyelesaian sengketa melalui cara-cara yang dikenal dalam
hukum (perdagangan) internasional, yakni negosiasi, mediasi,
konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara pilihan para pihak
lainnya.
5) Prinsip Exhaustion of Local Remidies. Menurut prinsip ini, hukum
kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak
mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, langkah-langkah
penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum
nasional suatu negara harus terlebih dahulu ditempuh (exhausted).

g. Forum Penyelesaian Sengketa
1) Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan
paling tua digunakan. Dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi
prosedur penyelesaian sengketanya.
2) Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak
ketiga (netral) ini bisa individu (pengusaha) atau lembaga atau
organisasi profesi atau dagang. Mediator ikut serta secara aktif
dalam proses negosiasi dan berupaya mendamaikan para pihak
dengan memberikan saran penyelesaian sengketa.
3) Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini
adalah melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa
secara damai, namun konsiliasi lebih formal daripada mediasi.
4) Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada
pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrase
lembaga atau arbitrase sementara (ad hoc).

4. Prinsip Dasar Kebebasan Komunikasi (Navigasi)
Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk
berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapa pun juga
dengan melalui berbagai sarana navigasi internasional,
memfasilitasi kebebasan ini.
Kebebasan ini sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan
internasional. Aturan-aturan hukum (internasional)
memfasilitasi kebebasan ini. Dalam berkomunikasi untuk
maksud berdagang ini kebebasan para pihak tidak boleh dibatasi
oleh sistem ekonomi, sistem politik, atau sistem hukum

BAB II
SEJARAH DAN SUMBER HUKUM DAGANG
A. Sejarah Hukum Dagang
• Perkembangan hukum dagang berlangsung sejak tahun 1000 hingga 1500 pada
abad pertengahan di Eropa. Lahir kota-kota yang berfungsi sebagai pusat
perdagangan, seperti Genoa, Venesia, Marseille, Florence hingga Barcelona.
Meski telah diberlakukan Hukum Romawi (Corpus Iulis Civilis), namun berbagai
masalah terkait perdagangan belum bisa diselesaikan. Maka dari itu
dibentuklah Hukum Pedagang (Koopmansrecht). Saat itu hukum dagang masih
bersifat kedaerahan.
• Kodifikasi hukum dagang pertama dibentuk di Prancis dengan nama Ordonance
de Commerce pada masa pemerintahan Raja Louis XIV pada 1673. Dalam
hukum itu terdapat segala hal berkaitan dengan dunia perdagangan, mulai dari
pedagang, bank, badan usaha, surat berharga hingga pernyataan pailit.
• Pada 1681 lahirlah kodifikasi hukum dagang kedua dengan nama Ordonance de
la Marine. Dalam kodifikasi ini termuat segala hal berkaitan dengan dagang dan
kelautan, misalnya tentang perdagangan di laut.

• Kedua hukum itu (Ordonance de Commerce dan de la Marine) menjadi dasar
lahirnya Code de Commerce, hukum dagang baru yang mulai berlaku pada
1807 di Prancis. Code de Commerce membahas tentang berbagai peraturan
hukum yang timbul dalam bidang perdagangan sejak abad pertengahan.
• Code de Commerce kemudian menjadi cikal bakal hukum dagang di Belanda
dan Indonesia. Sebagai negara bekas jajahan Prancis, Belanda memberlakukan
Wetboek van Koophandel yang diadaptasi dari Code de Commerce. Meski
telah dipublikasikan sejak 1847, penerapan Wetboek van Koophandel baru
berlangsung sejak 1 Mei 1848. Lalu Belanda menjajah Indonesia dan turut
mempengaruhi perkembangan hukum dagang di Indonesia.
• Akhirnya lahirlah Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang
diadaptasi dari Wetboek van Kopphandel yang diadopsi dari Code Commerce
yang kemudian menjadi salah satu sumber dari hukum dagang Indonesia.

B. Sumber Hukum Dagang
1. Hukum dagang di Indonesia berdasarkan pada sumber yakni hukum
tertulis yang sudah dikodifikasikan, hukum tertulis yang belum
dikodifikasikan dan hukum kebiasaan.
2. Sumber Hukum tertulis adalah KUHD yang mempunyai 2 kitab dan 23
bab. Dalam KUHD dibahas tentang dagang umumnya sebanyak 10 bab
serta hak-hak dan kewajiban sebanyak 13 bab. Selain KUHD, sumber
lainnya adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau
juga dikenal dengan istilah Burgerlijk Wetboek (BW). Salah satu bab
pada BW membahas tentang perikatan.
3. Sumber Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, ada 4 Undang-
undang yang menjadi acuan. Keempat UU itu adalah Undang-undang
Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang
Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 32
tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Undang-
undang Nompr 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan.
4. Sumber Hukum : kebiasaan, terdapat Pasal 1339 KUH Perdata (sifat
perjanjian) dan Pasal 1347 KUH Perdata (syarat-syarat perjanjian).

BAB III
KEWAJIBAN PEMBUKUAN BAGI PELAKU USAHA DAN
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
A. Kewajiban Pembukuan
1. Pembukuan
Mengapa perlu pembukuan ? Agar dalam berbisnis :
- Lebih mudah mengelola keuangan,
- Mudah mengambil keputusan,
- Lebih tertata, dan
- Lebih rapih.

2. Langkah-langkah membuat Pembukuan sampai laporan
keuangannya :
a. Kumpulkan dan Analisa Bukti Transaksi
Megumpulkan semua bukti-bukti transaksi bukti :
1) pembayaran (berupa kwitansi, akte, surat perjanjian, wesel,
dll),
2) bukti penerimaan,
3) bukti-bukti lainnya yang terkait dengan bisnis yang sedang
kita jalankan.
4) identifikasi terhadap bukti-bukti tersebut agar kevalidan
nilainya dan status dari transaksi tersebut pasti.

b. Membuat Jurnal Transaksi
Membuat Jurnal transaksi adalah proses mencatat transaksi bisa
dilakukan ketika ada transaksi baru ataupun transaksi 1(satu) hari
dikumpulkan baru mencatatnya.
Lebih efisien proses pencatatan setiap ada transaksi, karena untuk
mencegah terjadinya kesalahan pada saat posting ke buku besar.
Di dalam jurnal transaksi sendiri, minimal harus ada beberapa kolom
informasi sbb:
a. Tanggal
b. Nomor Bukti
c. Akun Transaksi
d. Keterangan
e. Debet
f. Kredit
g. Saldo

c. Memindahkan Transaksi ke Buku Besar
1) Setelah transaksi selesai dicatat di Jurnal transaksi langkah
selanjutnya adalah memindahkan ke buku besar, di jurnal
semua akun akun yang ada tercatat, baik transaksi kas,
piutang, hutang, pembayaran dll semua tercatat.
2) Dalam buku besar kita akan mengelompokkan akun sesuai
dengan jenis transaksinya. Misal untuk transaksi yang
melibatkan piutang, kita hanya akan mengelompokkan
transaksi akun piutang saja.
3) Proses pemindahan transaksi ke buku besar disebut General
Ledger

d. Membuat Neraca Percobaan
Dilakukan setiap menjelang penutupan buku. Proses membuat
neraca percobaan (trial balance) dimaksudkan untuk memastikan
bahwa nilai jenis akun bersaldo debit sama dengan jenis akun
bersaldo kredit (seimbang). Atau secara keseluruhan, jumlah nilai
transaksi debit sama dengan transaksi saldo-saldo akhir.
Akun bersaldo debit dijumlahkan, dibandingkan dengan akun
bersaldo kredit juga dijumlahkan. Bagaiamana nilainya ?
Jika nilainya sama berarti balance (sudah benar).
Jika nilainya tidak seimbang berarti tidak balance (salah/Keliru).
Tidak balance Ada 2 (dua) kemungkinan yaitu :
1. Ada transaksi yang belum dicatat
2. Ada transaksi yang salah perhitungan atau salah catat

e. Laporan Keuangan
Laporan keuangan adalah sisi paling vital dalam bisnis yang anda
jalankan, dengan adanya laporan keuangan anda akan cepat
dalam mengambil keputusan untuk langkah bisnis anda kedepan.
Laporan keuangan adalah salah satu produk utama proses
Akuntansi, yang terdiri dari :
a. Laporan Laba Rugi, laporan ini berisi laba atau rugi bersih
perusahaan dalam satu periode
b. Laporan Posisi Keuangan , laporan ini berisi posisi keuangan
yang ada di post asset, kewajiban, dan modal
c. Laporan Perubahan Modal berisi laporan yang menunjukan
modal pemilik dalam satu periode
d. Laporan Arus Kas, laporan ini berisi informasi aliran keluar
masuk kas dalam suatu periode

B. Wajib Daftar Perusahaan
1. Cara Pendaftaran Perusahaan
Berdasarkan Pasal 5 UU No.40 Th 2007 tentang Perseroan Terbatas :
a. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan
yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan
memberikan surat kuasa yang sah.
b. Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik
berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang
daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan
daripada kewajiban tersebut.
c. Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang
berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertempat
tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa
yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk
mendaftarkan (Pasal 5).

2. Dasar Hukum Wajib Daftar Perusahaan :
a. UU No.1 Tahun 1995 jo UU No. 40 Th 2007 jo. UU No 7 th
2016 Tentang Perseroan Terbatas. (PT)
b. Keputusan Menperindag No.12/MPP/Kep/1998 yang
kemudian diubah dengan Keputusan Menperindag
No.327/MPP/Kep/7/1999 tentang Penyelenggaraan Wajib
Daftar Perusahaan. (PWDP)
c. Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar
Perusahaan.

3. Tujuan Wajib Daftar Perusahaan
(a) mudah mengikuti perkembangan dunia usaha di wilayah Negara
Republik Indonesia secara menyeluruh, termasuk perusahaan
asing.
(b) mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak
jujur (persaingan, penyelundupan, dll)
(c) menciptakan keterbukaan antar perusahaan, memudahkan
mencari mitra bisnis, mendasarkan investasi pada perkiraan
yang jelas, meningkatkan kepercayaan masyarakat.
(d) memberikan perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang
menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka, serta
pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan, khususnya
golongan ekonomi lemah.

Selain itu tujuan Daftar Perusahaan adalah :
a) Mencatat secara benar suatu perusahaan yang meliputi
identitas, data serta keterangan lain tentang perusahaan.
b) Menyediakan informasi resmi untuk semua pihak yang
berkepentingan.
c) Menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha.
d) Menciptakan iklim dunia usaha yang sehat bagi dunia usaha.
e) Terciptanya transparansi dalam kegiatan dunia usaha.
4. Pihak yang memperoleh manfaat Daftar Perusahaan
(a) Pemerintah
(b) Dunia Usaha
(c) Pihak lain yang berkepentingan

6. Bentuk Badan Usaha yang masuk dalam wajib daftar perusahaan:
• Badan hukum
• Persekutuan
• Perorangan
• Perum
• Perusahaan Daerah, Perusahaan Perwakilan Asing
7. Hal-Hal Yang Didaftarkan
• Pengenalan tempat
• Data umum perusahaan
• Legalitas perusahaan
• Data pemegang saham
• Data kegiatan perusahaan

BAB IV
LEGALITAS USAHA / LEMBAGA PERIZINAN
(SIUP, SITU, HO, AMDAL)
A. SIUP
1. Pengertian SIUP
SIUP(Surat Izin Usaha Pendirian Perusahaan) adalah Surat Izin
untuk mendirikan Usaha yang dikeluarkan Instansi Pemerintah
melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Wilayah sesuai
domisili perusahaan. SIUP atau Surat Izin Usaha Dagang biasanya
digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha dibidang
Perdagangan Barang/Jasa di Indonesia sesuai dengan KLUI
“Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia”.

2. PENGGOLONGAN SIUP(Surat Izin Usaha Dagang)
Berdasarkan besarnya jumlah Modal dan Kekayaan Bersih di luar tanah dan
bangunan atau jumlah modal disetor dalam akta pendirian/perubahan,
Ada 3 golongan SIUP yaitu :
a. SIUP BESAR, diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal dan
kekayaan bersih atau modal disetor dalam AKTA
PENDIRIAN/PERUBAHAN dengan nilai diatas Rp.500.000.000,- (limaratus
juta rupiah).
b. SIUP MENENGAH, diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal
dan kekayaan bersih atau modal disetor dalam AKTA
PENDIRIAN/PERUBAHAN dengan nilai diatas Rp.200.000.000,- (duaratus
juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah).
c. SIUP KECIL, diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal dan
kekayaan bersih atau modal disetor dalam AKTA
PENDIRIAN/PERUBAHAN dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000-
(duartus juta rupiah).

3. PROSEDUR UNTUK PERMOHONAN
1. Mengambil formulir, mengisi dan mengajukan permohonan
SIUP beserta persyaratannya melalui Kantor Dinas
Perindustrian & Perdagangan Kota/Wilayah sesuai domisili
perusahaan untuk permohonan SIUP Menengah dan SIUP
Kecil
2. Permohonan SIUP-BESAR diajukan melalui Kanwil
Perindustrian dan Perdagangan Kota/Propinsi sesuai domisili
perusahaan

4. PERSYARATAN SIUP
• Copy Akta pendiran (asli diperlihatkan)
• Copy Akta perubahannya & Laporannya, jika ada (asli diperlihatkan)
• Copy SK. Menteri Hukum & HAM RI (asli diperlihatkan) atau Bukti PNBP
untuk PT-Baru
• Copy Surat Keterangan Domisili perusahaan, (asli diperlihatkan)
• Copy SITU-Surat Izin Tempat Usaha (bagi perusahaan yang dipersyaratan)
• Copy Kontrak/Sewa T.Usaha/Surat Keterangan dari pemilik gedung
• Copy NPWP-Nomor Pokok Wajib Pajak (asli diperlihatkan)
• Copy KTP Pemegang Saham atau NPWP jika Badan Usaha
• Copy KTP Pengurus Perseroan (Direksi & Komisaris)
• Copy KK jika Pimpinan/Penanggung Jawab perusahaan adalah Wanita
• Pas Photo Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan (3 x 4) 2 lembar
• Copy Neraca Awal Perusahaan

5. MASA BERLAKU SIUP
SIUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan
usaha perdagangan barang/jasa sejak tanggal dikeluarkan.
6. BIAYA PENGURUSAN SIUP
GOLONGAN USAHA — BIAYA —– PROSES —— BIAYA SUDAH
TERMASUK :
- BESAR —— Rp. 2.750 k – 10 Hari Kerja — Pengambilan
Formulir & Persyaratannya
- MENENGAH - Rp. 1.750 k – 10 Hari Kerja — Persiapan dan
Pemeriksaan
- KECIL —— Rp. 850k – 10 Hari Kerja — Pengajuan Permohonan
SIUP Biaya Administrasi & Fee Jasa Kami – Legalisir Copy SIUP
oleh Notaris – Pas Photo 3 x 4= 2 lembar

B. SITU
1.Pengertian SITU
Surat Izin Tempat Usaha (SITU) adalah izin yang diberikan kepada
perorangan, perusahaan, badan untuk memperoleh tempat
usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam
rangka penanaman modal. 10. Denah atau peta tempat usaha
yang disahkan atau diketahui pejabat kelurahan atau kecamatan.
SITU merupakan pemberian izin tempat usaha yang kepada
seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan
atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Surat Izin Tempat
Usaha(SITU) harus diperpanjang atau didaftar setiap lima tahun
sekali.

2. Langkah-langkah untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) adalah :
- Membuat surat izin tetangga.
- Membuat surat keterangan domisili perusahaan.
Dokumen yang diperlukan untuk membuat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yaitu:
- Fotocopy KTP pemohon
- Foto pemohon ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 buah.
- Formulir isian lengkap dan sudah ditandatangani
- Fotocopy pelunasan PBB tahun berjalan.
- Fotocopy IMB (Izin Mendirikan Bangunan).
- Fotocopy sertifikat tanah atau akta tanah.
- Denah lokasi tempat usaha.
- Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga (Izin Tetangga) yang diketahui RT/ RW.
- Izin sewa atau kontrak.

3. Pentingnya SITU bagi Pengusaha.
• Sebagai bukti sah atas pemberian izin menjalankan usaha oleh pemerintah.
Dengan adanya surat izin usaha, maka pengusaha secara resmi dapat
menjalankan usahanya dengan aman dan nyaman.
• Memberi kesempatan pengusaha untuk ikut serta dalam kegiatan procurement
atau pelelangan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Biasanya pemerintah
akan mengadakan kegiatan pelelangan bagi para pengusaha, seperti misalnya
kontraktor, dan mempunyai surat izin usaha merupakan salah satu syarat untuk
ikut serta dalam kegiatan tersebut.
• Sebagai alat perlindungan hukum yang sah, yang berarti bahwa dengan adanya
surat izin usaha, maka usaha tersebut secara resmi dilindungi oleh hukum negara
apabila terjadi masalah-masalah mengenai perizinan, penertiban maupun
pembongkaran usaha suatu saat nanti.
• Memudahkan dalam mengembangkan usaha, seperti misalnya dapat menjalin
kerja sama usaha dengan mitra atau pengusaha lainnya.
• Membantu dan melancarkan dalam pemasaran usaha, baik dalam lingkup
nasional maupun internasional atau juga memudahkan dalam melakukan ekspor
dan impor produk, jika usaha yang dijalankan berupa barang.
•

C. HO (Hinder Ordonantie)
1. Pengertian HO
pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di lokasi tertentu yang
dapat menimbulkan bahaya, gangguan, atau kerusakan lingkungan. Surat Izin Gangguan
(HO/ Hinder Ordonantie) harus diperpanjang atau didaftar setiap lima tahun sekali.
Langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan Surat Izin Gangguan (HO) yaitu.
- Membuat surat izin tetangga.
- Membuat surat keterangan domisili perusahaan.
2. Dokumen yang dibutuhkan untuk membuat Surat Izin Gangguan (HO) yaitu.
- Fotocopy KTP pemohon.
- Foto pemohon ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 buah.
- Formulir isian lengkap dan sudah ditandatangani.
- Fotocopy pelunasan PBB tahun berjalan.
- Fotocopy IMB (Izin Mendirikan Bangunan).
- Fotocopy sertifikat tanah atau akta tanah.
- Denah lokasi tempat usaha.
- Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga (Izin Tetangga) yang diketahui RT/ RW.
- Izin sewa atau kontrak.
- Surat keterangan domisili perusahaan.
- Fotocopy akta pendirian perusahaan dari notaris.
- Berita acara pemeriksaan lapangan.

D. AMDAL
1. Pengertian Amdal
AMDAL singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah
suatu proses dalam studi formal untuk memperkirakan
dampak lingkungan atau rencana kegiatan proyek dengan bertujuan
memastikan adanya masalah dampak lingkungan yang di analisis pada
tahap perencanaan dan perancangan proyek sebagai pertimbangan bagi
pembuat keputusan.
2. Alasan Perlunya AMDAL
a. Untuk studi kelayakan karena undang-undang dan peraturan
pemerintah
b. menjaga lingkungan dari operasi proyek kegiatan industri atau
kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.
3. Tujuan AMDAL
Menjaga kemungkinan dampak dari suatu rencana usaha atau kegiatan
sehingga tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan.

4. Manfaat AMDAL
Bagi Pemerintah
a. Mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.
b. Menghindarkan konflik dengan masyarakat.
c. Menjaga agar pembangunan sesuai terhadap prinsip
pembangunan berkelanjutan.
d. Perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan
lingkungan hidup.
.

Bagi Pemrakarsa.
1. Menjamin adanya keberlangsungan usaha.
2. Menjadi referensi untuk peminjaman kredit.
3. Interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar untuk
bukti ketaatan hukum.
Bagi Masyarakat
1. Mengetahui sejak dari awal dampak dari suatu kegiatan.
2. Melaksanakan dan menjalankan kontrol.
3. Terlibat pada proses pengambilan keputusan.

B. Manfaat Perizinan Bagi Dunia Usaha
Beberapa Manfaat Perizinan :
1. Sebagai sarana perlindungan hukum
Secara legal tercatat oleh pemerintah sehingga pemilik izin dapat
terhindar dari tindakan penertiban oleh Satpol PP, dengan begitu
anda akan merasa nyaman dan aman dalam membuka usaha.
2. Sebagai syarat dalam kegiatan yang sifatnya menunjang
perkembangan usaha
Dalam meningkatkan usaha yang anda miliki, tidak terlepas dari
tambahan atau dibutuhkan suntikan modal dari perbankan.
Sebagai syarat pengajuan kredit modal usaha disyaratkan adanya
ijin usaha.

3. Sebagai sarana pengembangan usaha ke level internasional
Bagi para pengusaha lokal yang ingin memperluas jangkauan
pemasaran ke level internasional kepemilikan ijin usaha juga
sangat membantu. Karena ijin usaha menjadi syarat pendukung
untuk melaksanakan perdagangan ekspor dan impor.
4. Sebagai sarana promosi dan meningkatkan kredibilitas usaha
Dengan mengurus ijin usaha dan mencatatkannya di instansi-
instansi pemerintah maka membuka peluang anda untuk
mempromosikan secara individu dan membuka peluang untuk
mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh instansi
pemerintah.
Kredibilitas usaha semakin terpercaya karena sudah terbukti
secara legal formal, sehingga masyarakat tidak ragu untuk
memilih produk barang/jasa anda.

BAB V
PERANTARA PERDAGANGAN DAN PARA
PEMBANTU DALAM PERDAGANGAN/PERUSAHAAN
A. Perantara Dagang
1. Pengertian
Agus Sardjono dkk dalam bukunya Pengantar Hukum Dagang (hal.
108), istilah yang digunakan terkait dengan pedagang perantara
adalah lastgeving yang kadang diterjemahkan secara berganti-ganti
dengan penyuruhan, pemberian kuasa, atau keagenan.
Landasan utama dari kegiatan pedagang perantara adalah kontrak
atau perjanjian, khususnya antara pihak yang menyuruh dan pihak
yang disuruh untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan.

2. Dasar Hukum Perantara Dagang
a. KUH Perdata
b. KUH Dagang
3. Macam-macam Pedagang Perantara dalam KUHD
1. Bursa Dagang
Bursa dagang adalah sebagai suatu tempat pertemuan para pedagang,
juragan perahu, makelar, kasir dan orang-orang lain yang termasuk dalam
gelanggang perdagangan. Pertemuan itu diadakan atas kekuasan Menteri
Keuangan. (KUHD Ketentuan Umum).
Bursa dagang yang ada di Indonesia adalah Bursa Efek (Bursa Efek Indonesia)
dan Bursa Berjangka Komoditi (Bursa Berjangka Jakarta) yang tunduk pada
ketentuan-ketentuan UU Pasar Modal dan UU Perdagangan Berjangka
Komoditi.
Bentuk Usaha bursa dagang ini adalah Perseoran Terbatas yang bertugas
menyelenggarakan perdagangan efek dan komoditi.
Di dalam bursa inilah para pialang atau pedagang perantara efek dan komoditi
bertemu.

2. Makelar
Makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang untuk itu. Ia menyelenggarakan perusahaan
dengan melakukan pekerjaan atas amanat dan nama orang lain dengan
mendapat upah atau provisi tertentu. Sebelum melakukan
pekerjaannya, harus bersumpah di hadapan Pegadilan Negeri yang
termasuk dalam wilayah hukumnya.
• Menurut Abdulkadir Muhammad, makelar seperti dalam definisi
tersebut tidak lagi dijumpai dalam dunia praktik. Hal ini dapat dilihat
dalam praktik di Bursa Efek. Untuk dapat menjalankan kegiatan sebagai
pedagang perantara di Bursa Efek, mereka harus mendapatkan izin
usaha terlebih dahulu dari Bapepam. Namun tidak disyaratkan untuk
mengangkat sumpah terlebih dahulu sebagaimana disebutkan dalam
KUHD.
• Hubungan hukum antara makelar dengan si pemberi amanat
didasarkan pada kontrak penyuruhan atau pemberian kuasa biasa. Hal
ini dapat dilihat dari elemen atas amanat (op order) dan atas nama (op
naam) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 62 KUHD.

3. Kasir
Kasir adalah seseorang, yang dengan menerima upah atau provisi
tertentu, dipercaya dengan pekerjaan menyimpan uang dan
melakukan pembayaran-pembayaran.
Seseorang yang dimaksud adalah bank, yaitu suatu lembaga keuangan
berupa perusahaan yang mewakili nasabah untuk melakukan:
a. Pembayaran kepada pihak ketiga;
b. Penerimaan uang dari pihak ketiga
c. Penyimpanan uang milik nasabah.
Di samping melakukan kegiatan sebagai perantara, juga melakukan
kegiatan usaha dengan memberikan pinjaman kepada mereka yang
membutuhkan. Dalam posisi sebagai kreditor dalam hubungannya
dengan nasabah berdasarkan perjanjian kredit, Bank tidak selalu dalam
posisi sebagai kasir.
Kasir adalah pedagang perantara menurut KUHD adalah bank
sebagai lembaga keuangan.

4. Komisioner
Komisioner adalah perusahaan yang pekerjaannya membuat
kontrak atas amanat orang lain,
Ketika komisioner membuat kontrak tersebut, ia melakukannya
atas namanya sendiri. Dalam melaksanakan amanat tersebut,
komisioner mendapatkan upah atau provisi dari si pemberi
amanatnya.
5. Ekspeditur
Ekspeditur adalah orang yang pekerjaannya menyuruh orang lain
untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang
dagangan atau barang lainnya melalui daratan atau perairan.
Orang yang disuruh oleh ekspeditur adalah pengangkut, yang
disuruh oleh orang lain (pemilik barang) untuk mengirimkan
barangnya ke tempat lain.

Selain dintas ada perantara dagang lainnya :
1. Agen
Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak
sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan
perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan
pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang
dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.
2. Distributor
Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang
bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian
yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta
pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.

3. Persamaan dan Perbedaan Agen dan Distributor
Persamaan :
Sama-sama merupakan pedagang perantara, bertindak untuk atas
nama.
Perbedaaan :
Untuk dan atas nama siapa dia bertindak :
- Agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal yang menunjuknya,
- Distributor bertindak untuk dan atas namanya sendiri.

B. Pembantu Perusahaan
1. Pengertian Pembantu Perusahaan atau Perdagangan
Pembantu Perusahaan / Perdagangan adalah orang yang bekerja
atau mewakili pengusaha dalam menjalankan perusahaan dari
dalam perusahaan itu sendiri atau perusahaan lain demi
lancarnya usaha.
2. Jenis Pembantu Perusahaan
a. Pembantu Internal > Perusahaan Sendiri
b. Pembantu Eksternal > Perusahaan Lain

a. Pembantu Internal
- Pelayan Toko
- Pekerja Keliling
- Pengurus filial adalah petugas yang mewakili pengusaha
mengenai semua hal, tetapi terbatas pada satu cabang
perusahaan atau satu daerah tertentu
- Pemegang prokurasi ialah pemegang kuasa dari perusahaan
- Pimpinan perusahaan ialah pemegang kuasa pertama dari
pengusaha perusahaan.

b. Pembantu Eksternal
• Agen perusahaan adalah orang yang melayani beberapa pengusaha sebagai
perantara pihak ketiga.
• Perusahaan perbankan adalah lembaga keuangan yang mewakili pengusaha
untuk melakukan : Pembayaran kepada pihak ketiga; Penerimaan uang dari pihak
ketiga; dan Penyimpanan uang milik pengusaha selaku nasabah.
• Pengacara/ Konsultan ialah orang yang mewakili pengusaha ini dalam berperkara
di muka pengadilan maupun diluar pengadilan.
• Notaris dapat membantu pengusaha dalam membuat perjanjian dengan pihak
ketiga.
• Makelar adalah seorang perantara yang menghubungkan pengusaha dengan
pihak ke tiga untuk mengadakan berbagai perjanjian.
• Komisioner adalah orang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan
melakukan perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri atau firmanya, dan
dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas order dan atas beban pihak
lain. (pasal 76 KUHD)

BAB VI
JENIS-JENIS USAHA
A. Jenis Usaha
1.Dilhat dari Kegiatannya
a. Kegiatan dibidang agraris
Kegiatan usaha dibidang agraris, yaitu berupa usaha yang
dilakukan dalam sektor pertanian maupun perkebunan.
b. Kegiatan bidang ekstraktif
Kegiatan usaha dibidang ekstraktif, yaitu berupa usaha-usaha
yang dilakukan di sector pemungutan hasil hutan, penggalian
dan penambangan hasil bumi.

c. Kegiatan di bidang industry
Kegiatan usaha di bidang industry, misalnya berupa usaha-usaha
yang dilakukan di sector produksi /manufaktur seperti pabrik
tekstil, pabrik motor, pabrik mobil, pabrik makanan, dan pabrik
obat dan sebagainya.
d. Kegiatan dibidang perdagangan
Kegiatan usaha di bidang perdagangan, yaitu kegiatan usaha
seperti agen, makelar, distributor, toko dan sebagainya.
e. Kegiatan di bidang jasa
Kegiatan usaha di bidang jasa, misalnya usaha-usaha yang berupa
usaha perhotelan, restoran, perjalanan, hiburan, konsultan dan
lain-lain.

2. Dilihat dari kelompoknya :
1. Bidang Perdagangan (commerce)
Jenis kegiatan usaha di bidang perdagangan adalah kegiatan usaha
berupa penjualan dan pembelian, yang dilakukan oleh orang-orang
dan/atau badan-badan, baik untuk pasar dalam negeri maupun pasar luar
negri seperti Produsen, Dealer, Agen, Grosir, Importir, Eksportir, toko dan
sebagainya.
2. Bidang Industri (Industry)
Kegiatan usaha dibidang industry adalah suatu kegiatan untuk
memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang nilainya lebih
berguna dari asalnya semula. Barang industry dapat dibedakan menjadi :
a. Industri genetic/asli.
Bidang usaha industry genetic atau asli adalah usaha berupa pertanian,
perkebunan, perhutanan, dan lain-lain.

b. Industri ekstraktif
Bidang usaha industry ekstraktif meliputi kegiatan usaha
berupa penggalian batu, penambangan pasir,
penambangan emas, penambangan minyak dan gas bumi,
dan lain-lain.
c. Industri konstruksi
Usaha industry dibidang konstruksi meliputi kegiatan usaha
pembuatan jalan, jembatan, perumahan, gedung
perkantoran, perpipaan dan lain-lain.
d. Industri pabrik/manufaktur
Usaha dibidang industri pabrik/manufaktur adalah kegiatan
berupa produksi barang seperti yang dilakukan oleh pabrik
makanan, pabrik minuman, pabrik tekstil, pabrik pakaian,
pabrik bahan kimia, pabrik motor, pabrik mobil dan
sebagainya.

Industry Manifaktur dibagi menjadi :
1) Industri analitik yaitu industry yang memproses satu
bahan baku menjadi beberapa barang jadi. Misalnya
dari tebu menjadi gula, alcohol dan melase.
2) Industri sintetik adalah industri yang memproses dua
atau lebih bahan menjadi suatu barang yang sifatnya
sintesis seperti pabrik plastic, pabrik bahan kimia.

3. Bidang Jasa
Usaha di bidang jasa banyak sekali ragamnya, berhubungan
dengan pelayanan umum, hiburan, konsultan
a. Berhubungan dengan pelayanan umum : jasa pengurusan
pajak, pengurusan Surat Izin Usaha, pengurusan paspor, dsb
b. Berhubungan dengan hiburan : perhotelan, pariwisata,
transportasi, persewaan peralatan/perlengkapan,
c. Berhungan dengan Konsultan : konsultan hokum, konsultan
manajemen, konsultan pajak, akuntan publik dan sebagainya

BAB VII
HUKUM ASURANSI
A. Asuransi
1. Pengertian Asuransi
Secara etimologis Asuransi berasal dari bahasa Belanda “Verzekering”
yang berarti pertanggungan.
Dalam Pasal 246 KUHD atau Wetboek Van Koophandle, bahwa
asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana
seorang penanggung mengikatkan diri dengan seseorang tertanggung
dengan menerima uang premi untuk memberikan penggantian
kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan didenda karena
suatu peristiwa tak tentu.
Ketentuan ini berlaku bagi semua macam pertanggungan, baik dalam
KUHD maupun di luar KUHD

Terdapat 3 (tiga) unsur mutlak yang ada dalam Pasal 246 KUHD, yaitu :
1. Adanya Kepentingan
Kepentingan adalah obyek pertanggungan dan merupakan hak subyektif
yang mungkin akan lenyap atau berkurang karena terjadinya suatu
peristiwa tak tentu atau pasti. Unsur tersebut adalah mutlak harus ada
pada tiap-tiap pertanggungan
2. Adanya Peristiwa Tak Tentu
Kematian adalah suatu peristiwa yang pasti akan terjadi, dimana yang
tidak tertentu adalah “kapan” kematian itu akan menjadi kenyataan.
Peristiwa tak tentu dalam pertanggungan jiwa baru ada apabila si
penanggung mengikatkan diri untuk membayar, kalau kematian datang
lebih pendek daripada jangka waktu dan kemungkinan berlangsungnya
hidup orang yang bersangkutan.

3.Adanya Kerugian - Pengertian Asuransi
Penggantian kerugian diberikan penanggung sebenarnya tidak dapat
dikatakan sebagai suatu ganti rugi, oleh karena orang yang menerima
ganti rugi tidak menerima ganti rugi yang sungguh-sungguh sesuai dengan
kerugian yang dideritanya. Ganti rugi yang diterimanya sebenarnya adalah
hasil penentuan sejumlah uang tertentu yang telah disepakati pihak-
pihak.
Pemberian uang oleh penanggung bukanlah murni merupakan suatu
penggantian kerugian, oleh karena jiwa manusia tidak mungkin dinilai
dengan uang. Rumusan definisi pertanggungan dalam Pasal 246 Kitab
Undang-Undang Hukum dagang (KUHD) berlaku bagi segala macam
pertanggungan, dengan demikian berlaku bagi pertanggungan kerugian
maupun bagi pertanggungan sejumlah uang atau pertanggungan jiwa.

b.2. Tujuan Asuransi
a) Tujuan Ganti Rugi
Ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung
apabila tertanggung menderita kerugian yang dijamin oleh polis, yang
bertujuan untuk mengembalikan tertangung dari kebangkrutan
sehingga ia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian.
Tertanggung boleh memperoleh ganti rugi sebesar kerugian yang
dideritanya, artinya tertanggung tidak boleh mencari keuntungan
(spekulasi) dari asuransi. Begitu juga dengan penanggung, ia tidak
boleh mencari keuntungan atas interest yang ditanggungnya, kecuali
memperoleh balas jasa atau premi.
b) Tujuan tertanggung
- Untuk memperoleh rasa tentram dan aman dari resiko yang
dihadapinya atas kegiatan usahanya atas harta miliknya.
- Untuk mendorong keberanianya mengikatkan usaha yang lebih
besar dengan resiko yang lebih besar pula, karena risiko yang benar
itu idiambil oleh penanggung.

Tujuan Penanggung 2 (dua), yaitu :
- Tujuan Umum, yaitu : memperoleh keuntungan selain
menyediakan lapangan kerja, apabila penanggung membutihkan
tenaga pembantu.
- Tujuan Khusus, adalah :
• Meringankan resiko yang dihadapi nasabah atau tertanggung dengan
mangambil alhi risiko.
• Menciptakan rasa tentram dan aman dikalangan nasabahnya, sehingga
lebih berani mengikatkan usaha yang lebih besar.
• Mengumpulkan dana melalui premi yang terkumpul sedikit demi sedikit
dari para nasabahnya sehingga terhimpun dana besar yang dapat
digunakan untuk membiayai pembagunan Bangsa dan Negara.

a.3. Sifat Asuransi
Asuransi sebagai bentuk hukum di Indonesia yang diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang mempunyai beberapa sifat
sebagai berikut:
a) Sifat Perjanjian
Semua asuransi berupa perjanjian tertentu (Boyzondere Over Komst),
yaitu suatu pemufakatan antar dua pihak atau lebih dengan maksud
akan mencapai suatu tujuan, dimana seorang atau lebih berjanji
terhadap seorang lain atau lebih (Pasal 1315 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata).
b) Sifat timbal balik (Weder Kerige)
Persetujuan asuransi atau pertanggungan merupakan suatu
persetujuan timbal balik (Weder Kerige Overeen Komst), yang berarti
bahwa masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi
pihak lain.
Terjamin membayar premi, penjamin akan membayar sejumlah uang
(uang asuransi) kepada pihak terjamin, apabila suatu peristiwa
tertentu terjadi.

c. Sifat Perkumpulan
Asuransi bersifat perkumpulan (Vereeninging ) adalah asuransi
saling menjamin yang terbentuk diantara para terjamin selaku
anggota. Pasal 286 KUHD yang menyatakan bahwa asuransi itu
takluk pada persetujuannya dan peraturannya.
Perkumpulan asuransi diatur dalam Pasal 1635, 1654 dan 1655
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt), bahwa
perkumpulan asuransi saling menjamin merupakan “Zadelijk
Lichaam” yang artinya asuransi dalam masyarakat dapat bertindak
selaku orang dan dapat mengadakan segala hubungan hukum
dengan orang lain secara sah.
Perkumpulan asuransi dapat bertindak kedalam dan keluar, yaitu
kedalam dapat mengadakan persetujuan asuransi dengan para
anggota selaku terjamin, dan keluar dengan perbuatan hukum
lainnya, persetujuan ini takluk pada ketentuan KUHD, baik dengan
anggota sendiri maupun dengan orang lain.

d. Sifat Perusahaan
Asuransi yang mengatur sifat perusahaan adalah asuransi secara
premi dimana diadakan antara pihak penjamin dan pihak
terjamin, tanpa ikatan hukum diantara terjamin dengan orang
lain yang juga menjadi pihak terjamin terhadap si penjamin.
Dalam hal ini pihak penjamin biasanya bukan seorang individu,
melainkan suatu badan yang bersifat perusahaan, yang
memperhitungkan untung rugi dalam tindakannya.
Asuransi : Perusahaan yang untung-untungan.

B. Polis dan Premi Asuransi.
1. Polis Asuransi
a. Pengertian Polis
Suatu perjanjian asuransi atau pertanggunan bersifat
konsensual (adanya kesepakatan), harus dibuat secara tertulis
dalam suatu akta antara pihak yang mengadakan perjanjian.
Pada akta yang dibuat secara tertulis itu dinaman “polis”.
Polis adalah tanda bukti perjanjian pertanggungan yang
merupakan bukti tertulis.
Pada perjanjian asuransi atau pertanggungan antara para
pihak, seorang penanggung harus menyerahkan polis kepada
tertanggung dalam jangka waktu sebagai berikut:

- Bila perjanjian dibuat seketika dan langsung antara
penanggung dan tertanggung yang dikuasakan tertanggung,
maka polis yang telah ditandatangani oleh penanggung
harus duserahkan kepada tertanggung dalam tempo 24 jam
(Pasal 259 KUHD).
- Jika pertanggungan dilakukan mulai makelar asuransi
(broker), maka polis yang telah ditandatangani oleh
penanggung harus diserahkan kepada tertangung paling
lama dalam tempo 8 (delapan) hari (Pasal 260 KUHD).

b. Fungsi Polis
Fungsi Umum Polis, adalah :
1) Perjanjian pertanggungan (Contract Of Indonesia)
2) Sebagai bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung
untuk mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh
tertanggung akibat peristiwa yang tidak diduga sebelumnya
dengan prinsip :
• Untuk mengembalikan tertanggung kepada kedudukannya semula
sebelum mengalami kerugian; atau
• Untuk mengindarkan tertanggung dari kebangkrutan (Trial Collapse)
3) Bukti pembayaran premi asuransi oleh tertanggung kepada
penanggung sebagai balas jasa atas jaminan penanggung.

c. Isi polis pada Umumnya dalam Asuransi
Sesuai KUHD, dengan pengecualian terhadap asuransi atau
pertanggungan jiwa, terdapat 8 (delapan) syarat diantaranya yaitu ;
• Hari ditutupnya perjanjian pertanggungan
• Nama orang yang menutup pertanggungan, atas namanya sendiri
atau atas tanggungan orang ketiga.
• Uraian yang jelas mengenai benda pertangungan atau obyek yang
dijamin
• Jumlah pertanggungan, untuk mana diadakan jaminan (uang
asuransi)
• Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung
• Saat mulai dan akhir tenggang waktu, dalam mana diadakan
jaminan oleh penjamin.
• Jumlah uang Premi yang harus dibayar oleh si terjamin
• Keterangan tambahan yang perlu diketahui oleh penjamin dan
janji-janji khusus yang diadakan oleh kedua belah pihak.

2. Premi
a. Pengertian Premi
Premi dalam asuransi atau pertanggungan adalah kewajiban
tertanggung, dimana hasil dari kewajiban tertanggung akan
digunakan oleh penangung untuk mengganti kerugian yang
diderita tertanggung.
Premi biasanya ditentukan dalam suatu presentase dari
jumlah pertanggungan, dimana dalam presentase
menggambarkan penilaian penanggung terhadap resiko yang
ditanggungnya yang dipengaruhi permintaan dan penawaran.

b. Fungsi Premi
Merupakan harga pembelian dari tanggungan yang wajib
diberikan oleh tertanggung atau sebagai imbalan resiko yang
diperalihkan pertanggungan dibuat, kecuali pertanggungan
saling menanggung.
Pembayaran premi, biasanya dibayar tunai pada saat perjanjian
pertanggungan ditutup. Tetapi jika premi diperjanjikan dengan
anggaran maka premi dibayar pada permulaan tiap-tiap waktu
angsuran.

C. Subyek dan Obyek Asuransi
1. Subyek Asuransi
Berdasarkan Pasal 246 KUHD ada dua subyek asuransi, yaitu :
a)Pihak tertanggung, yaitu pihak mengalihkan resiko atas harta
bendanya, yang mempunyai kewajiban untuk membayar premi.
b)Pihak penanggung, yakni pihak yang mau menerima resiko atas
harta benda orang lain, dengan suatu kontra prestasi berupa
premi. Apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian
tertanggung maka penangung membayar klaim.

2. Obyek Asuransi
Obyek asuransi adalah harta benda seseorang, misalnya ; rumah,
bangunan, perhiasan dan benda berharga lainnya. Dalam hal ini
dikatakan bahwa yang pertanggungkan adalah sama dengan
benda pertanggungan.
Selain itu ada juga obyek pertanggungan tidak sama dengan
benda pertanggungan.
Contohnya asuransi kendaraan bermotor, benda
pertanggungannya adalah tanggung jawab pemilik apabila
kendaraan itu membuat celaka orang lain.

Secara umum ada 3 yang dapat dijadikan obyek asuransi, yaitu :
• Risiko pribadi, yaitu kehidupan dan kesehatan.
• Hak milik atas benda
• Tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipikul seseorang,
(Biaya sekolah, biaya nikah, biaya ibadah dan sebagainya)

Agar sesuatu benda dapat dipertanggungkan atau diasuransikan,
harus memenuhi syarat tertentu (Ps 268 KUHD): semua
kepentingan yang :
• Dapat dinilai dengan uang
• Diancam oleh bahaya
• Tidak dikecualikan oleh undang-undang
Contoh suatu benda yang terlihat sebagai barang yang terkena
suatu macam bahaya yang bisa diasuransikan :
• Rumah Asuransi kebakaran
• Kendaraan bermotor, emas dan harta benda lain  Asuransi
kehilangan

D. Jenis Asuransi
1. Asuransi Jiwa.
2. Asuransi Kesehatan. ...
3. Asuransi Kendaraan. ...
4. Asuransi kepemilikan Rumah Dan Properti. ...
5. Asuransi Pendidikan. ...
6. Asuransi Bisnis. ...
7. Asuransi Umum. ...
8. Asuransi Kredit.

1. Asuransi Jiwa
Asuransi ini dikenal memberikan keuntungan finansial pada tertanggung
atas kematiannya. Sistem pembayaran untuk jenis asuransi jiwa pun
bermacam-macam.
Pembayaran setelah tertanggung meninggal. Asuransi jiwa akan
memberikan manfaat kepadanya setelah kematian. Ada juga asuransi
yang dibeli contohnya setelah kematian sang suami atau sang istri.
Orang tua juga dapat mengasuransikan diri terhadap kematian sang
anak.
2. Asuransi Kesehatan
Asuransi ini merupakan produk asuransi yang menangani masalah
kesehatan tertanggung, karena suatu penyakit serta menanggung biaya
proses perawatan.
Asuransi kesehatan juga dikenal bisa dibeli untuk kepentingan
tertanggung saja atau kepentingan orang ketiga. Perusahaan asuransi
kesehatan swasta seperti Prudential, Allianz, AIA, Cigna, dan Manulife.

3. Asuransi Kendaraan
Asuransi kendaraan baik roda dua maupun roda empat atau lebih
adalah asuransi terhadap kerusakan atau kehilangan.
Klaim terhadap resiko adalah ketika kendaraan tersebut rusak atau
hilang. Asuransi kendaraan merupakan salah satu produk asuransi
umum.
4. Asuransi Kepemilikan Rumah Atau Properti
Asuransi ini memberikan proteksi terhadap kehilangan atau
kerusakan yang mungkin terjadi pada barang-barang tertentu milik
pribadi tertanggung. Asuransi ini juga melindungi dan memberikan
keringanan bilamana rumah atau properti tertanggung lainnya
mengalami musibah seperti kebakaran.

5. Asuransi Pendidikan
Asuransi pendidikan merupakan alternatif terbaik dan solusi
menjamin kehidupan yang lebih baik terutama pada aset pendidikan
anak. Biaya premi yang harus dibayarkan tertanggung kepada
perusahaan asuransi berbeda-beda sesuai dengan tingkatan
pendidikan yang ingin didapatkan nantinya.
6. Asuransi Bisnis
Asuransi ini merupakan layanan proteksi terhadap kerusakan,
kehilangan, maupun kerugian dalam jumlah besar yang mungkin
terjadi pada bisnis seseorang. Asuransi ini memberikan penggantian
dari kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran, ledakan, gempa
bumi, petir, banjir, angin ribut, hujan, tabrakan, hingga kerusuhan.
Perusahaan asuransi biasanya menawarkan berbagai macam
manfaat dari asuransi bisnis seperti perlindungan terhadap
karyawan sebagai aset bisnis, perlindungan investasi dan bisnis,
asuransi jiwa menyeluruh untuk seluruh karyawan, hingga paket
perlindungan asuransi kesehatan bagi karyawan.

7. Asuransi Umum
Asuransi umum atau general insurance merupakan proteksi terhadap
resiko atas kerugian maupun kehilangan manfaat dan tanggung jawab
hukum pada pihak ketiga. Jaminan asuransi ini sifatnya jangka pendek.
Asuransi umum dapat diklasifikasikan :
a) Social Insurance (Jaminan Sosial).
Jenis asuransi ini wajib dimiliki oleh setiap orang atau penduduk dengan
tujuan setiap orang memiliki jaminan hari tua. Pembayaran premi
dilakukan dengan paksa, salah satu contohnya dengan memotong gaji
seseorang setiap bulan.
b) Voluntary Insurance (Asuransi Sukarela)
Asuransi ini dijalankan dengan sukarela. Jenis asuransi ini ada 2
klasifikasi yaitu Government Insurance dan Commercial Insurance.
Government insurance merupakan asuransi yang dijalankan oleh
pemerintah, sementara commercial insurance merupakan asuransi yang
ditujukan untuk memberikan proteksi kepada seseorang atau keluarga
serta perusahaan dari resiko yang mungkin muncul akibat unexpected
events.

8. Asuransi Kredit
Asuransi kredit merupakan proteksi atas resiko kegagalan debitur
untuk melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai seperti modal
kerja, kredit perdagangan, dan lain-lain.
Asuransi ini berrtujuan untuk melindungi bank atau lembaga
keuangan lainnya dari kemungkinan tidak memperoleh kembali
kredit yang dipinjamkan kepada nasabah dan membantu
memberikan pengarahan serta keamanan perkreditan.
9. Asuransi Kelautan
Asuransi ini khusus di bidang kelautan yang fungsinya memastikan
pengangkut serta pemilik kargo.
Resiko yang mungkin terjadi adalah kerusakan kargo, kerusakan
kapal, dan melukai penumpang.

10. Asuransi Perjalanan
Asuransi ini merupakan bentuk proteksi kepada nasabah dengan jangka
waktu pendek yaitu selama perjalanan hingga kembali pulang.
Manfaatnya adslah mendapat proteksi dan penanggungan biaya untuk
kecelakaan, santunan kecelakaan, tanggungan biaya pengobatan darurat,
pemulangan jenazah, evakuasi medis, hingga proteksi terhadap barang-
barang bawaan yang memiliki resiko hilang atau rusak.
Kesimpulan
bahwa asuransi merupakan salah satu alternatif yang bisa dipercaya
untuk membantu menanggulangi dan menanggung biaya kerugian atas
diri Anda, keluarga, atau bisa aset berharga yang Anda miliki.

BAB VIII
HUKUM TRANSFORTASI (LAUT)
A. Pengertian Transfortasi
1. usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang
dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.
2. pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat
lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang
digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan
untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-
hari.

Menurut Ahli :
1. Salim (2000), kegiatan pemindahan barang (muatan) dan
penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam
transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu
pemindahan/pergerakan (movement) dan secara fisik mengubah
tempat dari barang (comoditi) dan penumpang ke tempat lain
2. Soegijatna Tjakranegara, memindahkan barang atau commodity
of goods dan penumpang dari suatu tempat ketempat lain,
sehingga pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau produksi
jasa bagi masyarakat yang membutuhkan untuk pemindahan
atau pengiriman barangbarangnya
3. Abdulkadir Muhammad, proses kegiatan pemindahan
penumpang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain
dengan menggunakan berbagai jenis alat pengangkut mekanik
yang diakui dan diatur undang-undang sesuai dengan bidang
angkutan dan kemajuan teknologi

B. Pengertian Hukum Laut
1. Secara Etimologis hukum laut terdiri dari dua kata hukum dan
laut. Hukum artinya peraturaan, aturan dan laut adalah wilayah
yang terdiri dari perairan. Hukum laut artinya aturan yang
terdapat dalam wilayah laut yang meliputi pelayaran dan
pengangkutan.
2. Menurut Ahli
a. Menurut Wirjono Prodjodikoro adalah meliputi segala
peraturan hukum yang ada hubungan dengan laut.
b. Menurut Mr. w. L. P. A Molengraaff, Mr. H. F. A Vollmar dan
Mr. F.G Scheltema adalah peraturan-peraturan hukum yang
ada hubungannya dengan pelayaran kapal di laut dan
keistimewaan mengenai pengangkutan orang atau barang
dengan kapal laut.

2. Istilah-istilah dalam Hukum Laut
a. Laut lepas (convention on the high seas)
b. Landas kontinen (convention on continental shelf)
c. Perairan Pedalaman (Internal Waters)
d. Wilayah Laut (the Territorial Sea)
e. Zona Tambahan (the Contiguous Zone)
f. Zona Ekonomi Eksklusif (the Exclusive Economic Zone)
g. Dasar Laut (the Deep Seabed and Ocean Floor)

a. Laut Lepas (Laut Lepas (the High Seas)
Pasal 2 dari Konvensi Jenewa mengatakan bahwa Laut Lepas harus terbuka
bagi semua negara. Tidak ada satu negarapun yang boleh meng-klaim bahwa
laut lepas adalah bagian dari wilayahnya. Dalam laut Lepas terdapat kebebasan
untuk berlayar, memancing, meletakkan kabel-kabel bawah laut dan pipa-pipa
sejenis serta kebebasan untuk terbang di atas udara laut lepas tersebut.
Kebebasan tersebut dilanjutkan dengan dijamin menurut Pasal 87 dari UNCLOS
Pasal 87 Kebebasan laut lepas
1. Laut lepas terbuka untuk semua Negara, baik Negara pantai atau tidak
berpantai. Kebebasan laut lepas, dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang
ditentukan dalam Konvensi ini dan ketentuan lain hukum internasional.
Kebebasan laut lepas itu meliputi, inter area, baik untuk Negara pantai atau
Negara tidak berpantai : (a) Kebebasan berlayar; (b) Kebebasan penerbangan;
(c) Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, (d) Kebebasan
untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan
berdasarkan hukum internasional, (e) Kebebasan menangkap ikan, (f)
Kebebasan riset ilmiah,
laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi
eksklusif, laut territorial atau perairan pedalaman suatu negara dan perairan
kepulauan dalam Negara kepulauan

• Pasal 6 dari Konvensi jenewa menegaskan bahwa kapal yang
berlayar dalam wilayah laut lepas harus menunjukkan bendera
negara kapal dan dengan demikian memiliki kewenangan eksklusif
untuk memberlakukan hukum negara bendera kapal untuk wilayah
di dalam kapal tersebut. Hal ini juga dijamin dalam Pasal 92
UNCLOS.
-. Laut Lepas sesuai dengan : Konsepsi Wilayah Laut
a) Res Nuleus laut tidak ada yang memiliki
b) Res Cimmunis : laut milik masy dunia, tdk dpt dimiliki oleh
masing-masing negara.
c) Mare Liberum, wilayah laut bebas untuk semua bangsa
d) Mare Clausum (The Right and Dominion of The Sea) : laut
sepanjang pantai saja yang dapat dimiliki suatu negara yang
dikuasai dari darat.
e) Archipelagic State Principles : Asas Neg Kep menjadi dasar dari
Konvensi PBB ttg Hk Laut ( Convention on the Law of the Sea)

b. Landas kontinen (convention on continental shelf)
Landas kontinen menurut Konvensi 1958 adalah :
Dasar laut dan tanah yang berhadapan dengan pantai, tapi di luar
laut territorial sampai kedalaman 200 meter atau di luar batas itu
sampai dimungkinkan eksploitasi sumber daya alamnya.
Landas Kontinen (the Continental Shelf)
Menurut pasal 1 konvensi jenewa,bahwa landas kontinen adalah
wilayah kelanjutan dari daratan negara pantai diluar laut territorial
atau lebih selama bisa dibuktikan maih benar-benar satu kesatuan
utuh dari daratan negara pantai tersebut.
Dasarnya Pasal 76 unclos

• Pengertian Landas kontinen menurut Pasal 76 ayat (1), ayat (2)
Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut adalah landas kontinen yang
meliputi sebagai berikut :
a. dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut
teritorialnya sepanjang adanya kelanjutan ilmiah dari wilayah
daratannya sampai ke pinggiran tepi kontinen; atau
b. dasar laut dan tanah di bawahnya sampai jarak 200 mil laut dari
garis pangkal di mana laut teritorial diukur;
c. landas kontinen dimungkinkan mencapai 350 mil laut dari garis
pangkal di mana laut teritorial diukur; atau
d. tidak melebihi 100 mil laut dari kedalaman (isobath) 2500 meter.

C. Perairan Pedalaman (Internal Waters)
Perairan Pedalaman seperti danau, sungai, kanal dan wilayah-wilayah
air yang terkepung daratan suatu negara termasuk dalam kedaulatan
wilayah negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, prinsip hukum
mengatakan jika ada kapal yang berada pada perairan pedalaman
tersebut tunduk kepada yurisdiksi negara tersebut.

• d. Wilayah Laut (the Territorial Sea)
Wilayah Laut (the Territorial Sea)
Pasal 1 dari Territorial Sea Convention 1958 dan Pasal 2 dari
UNCLOS mendefinisikan laut wilayah sebagai wilayah yang
berbatasan langsung dengan daratan suatu negara dimana negara
memiliki kedaulatan atasnya. Dalam hukum kebiasaan internasional
lebar laut wilayah hanyalah 3 mil laut namun sejak UNCLOS
pengakuan negara-negara telah berubah menjadi 12 mil laut dari
garis batas pantai sebagaimana diatur menurut UNCLOS.

e. Zona Tambahan (the Contiguous Zone)
• Pasal 33 dari UNCLOS menyatakan bahwa daerah yang berbatasan
langsung antara laut wilayah dan laut lepas dapat diklaim menjadi
zona tambahan bagi negara pantai untuk kepentingan-kepentingan
sebagai berikut:
1. Mencegah pelanggaran kepabeanan, bea cukai, fiskal, imigrasi
atau ruang bagi karantina barang-barang tertentu yang akan
masuk negara pantai dari laut.
2. Wilayah untuk menghukum para pelaku pelanggaran dalam butir
pertama tersebut Zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil
diukur dari garis batas pantai waktu air laut surut

• f. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ((the Exclusive Economic Zone)
Pasal 55 dari UNCLOS menyatakan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif
adalah wilayah yang berada di luar laut teritorial namun masih
merupakan kelanjutannya sejauh tidak melebihi 200 mil laut.
200 Mil dihitung dari titik pulau terluar.
Pasal 56 (1) menyatakan bahwa hak negara pantai dalam ZEE
adalah:
1. melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan menjaga
kelestarian sumber daya alam baik hayati maupun non hayati
termasuk juga wilayah dasar lautan dan eksplorasi di bawah
tanah dari laut tersebut.
2. termasuk dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan untuk
mendirikan pulau-pulau buatan, instalasi atau bangunan lainnya;
penelitian ilmiah dan langkah-langkah perlindungan pelestarian
lingkungan laut.

• Lebar zona ekonomi eksklusif bagi setiap Negara pantai adalah 200
mil sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 57 Konvensi yang berbunyi:
the exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical
miles from the baselines from which the breadth of the territorial
sea is measured, yang artinya bahwa zona ekonomi eksklusif tidak
boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal di mana laut
teritorial diukur.
• g. Dasar Laut (the Deep Seabed and Ocean Floor)
Dasar Laut (the Deep Seabed and Ocean Floor)
Semula status dari seabed dan dasar lautan diperdebatkan antara
res nullius dan res communis namun dalam deklarasi yang
mengatur hal itu akhirnya disepakati bahwa dasar lautan adalah
“common heritage of mankind” sebuah konsep yang lebih dekat
kepada res communis daripada res nullius.

2. Konvensi Hukum Laut :
1. Konvensi I diadakan pada tgl 24 Feb – 27 April 1958
Dihadiri oleh 700 delegasi dari 86 negara, yang dikenal dengan UNCLOS I
(United Nations Convention on the Law of The Sea) atau konvensi
PerserikatanBangsa-Bangsa tentang hukum laut.
4 buah konvensi dari UNCLOS I :
1. Konvensi tentang laut teritorial dan jalur tambahan (convention on the
territorial sea and contiguous zone) belum ada kesepakatan dan diusulkan
dilanjutkan di UNCLOS II
2. Konvensi tentang laut lepas (convention on the high seas) a. Kebebasan
pelayaran b. Kebebasan menangkap ikan c. Kebebasan meletakkan kabel di
bawah laut dan pipa-pipa d. Kebebasan terbang di atas laut lepa
3. Konvensi tentang perikanan dan perlindungan sumber-sumber hayati di laut
lepas (convention on fishing and conservation of the living resources of the
high seas)
4. Konvensi tentang landas kontinen (convention on continental shelf)
Konvensi yang pertama dan kedua belum disetujui, yang ketiga dan keempat
sudah disetujui.

Konvensi II
- Dilaksanakan th 1964. Lahirnya Deklarasi Juanda yang menjadi
Konvensi Hukum Laut Internasional. (The United Nations Convention
on the Law Of the Sea)

B. Organisasi Angkutan Kapal Laut
1. Nakhoda Kapal.
a. Pengertian
Nakhoda kapal ialah seseorang yang sudah menanda tangani Perjanjian
Kerja Laut (PKL) dengan Pengusaha Kapal.serta memenuhi syarat sebagai
pemimpin kapal.
“ Pasal 342 KUHD secara ekplisit menyatakan bahwa tanggung jawab atas
kapal hanya berada pada tangan Nakhoda.
b. Tanggung jawab Nakhoda
• Memperlengkapi kapal.
• Mengawaki kapalnya secara layak sesuai prosedur/aturan
• Membuat kapalnya layak laut (seaworthy)
• Bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran
• Bertanggung jawab atas keselamatan para pelayar yang ada diatas
kapalnya
• Mematuhi perintah Pengusaha kapal selama tidak menyimpang dari
peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Jabatan Nakhoda
1). Nakhoda sebagai Pemegang Kewibawaan Umum
Semua orang yang berada di atas kapal, tanpa kecuali harus
taat serta patuh kepada perintah-perintah Nakhoda demi
terciptanya keamanan dan ketertiban di atas kapal.
Tidak ada suatu alasan apapun yang dapat dipakai oleh orang-
orang yang berada di atas kapal untuk menentang perintah
Nakhoda sepanjang perintah itu tidak menyimpang dari
peraturan perundang-undangan.
Setiap penentangan terhadap perintah Nakhoda yang demikian
itu merupakan pelanggaran hukum, sesuai dengan pasal 459
dam 460 KUH Pidana, serta pasal 118 UU. No.21, Th. 1992.
Menentang perintah atasan bagi awak kapal dianggap
menentang perintah Nakhoda karena atasan itu bertindak
untuk dan atas nama Nakhoda.

2) Nakhoda sebagai Pemimpin Kapal
Nakhoda bertanggung jawab dalam membawa kapal berlayar dari
pelabuhan satu ke pelabuhan lain atau dari tempat satu ke
tempat lain dengan selamat, aman sampai tujuan terhadap
penumpang dan segala muatannya.
3) Nakhoda sebagai Penegak Hukum
Nakhoda adalah sebagai penegak atau abdi hukum di atas kapal
sehingga apabila di atas kapal terjadi peristiwa pidana, maka
Nakhoda berwenang bertindak selaku Polisi atau Jaksa. Dalam
kaitannya selaku penegak hukum, Nakhoda dapat mengambil
tindakan antara lain :
a. menahan/mengurung tersangka di atas kapal
b. membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

c. mengumpulkan bukti-bukti
d. menyerahkan tersangka dan bukti-bukti serta Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) pada pihak Polisi atau Jaksa di pelabuhan pertama yang
disinggahi.
4. Nakhoda sebagai Pegawai Catatan Sipil
Apabila di atas kapal terjadi peristiwa-peristiwa seperti kelahiran dan
kematian maka Nakhoda berwenang bertindak selaku Pegawai Catatan Sipil.
Tindakan-tindakan yang harus dilakukan Nakhoda jika di dalam pelayaran.
Jika terjadi kelahiran :
a. Membuat Berita Acara Kelahiran dengan 2 orang saksi (biasanya Perwira
kapal)
b. Mencatat terjadinya kelahiran tersebut dalam Buku Harian Kapal
c. Menyerahkan Berita Acara Kelahiran tersebut pada Kantor Catatan Sipil di
pelabuhan pertama yang disinggahi.

Jikalau terjadi kematian :
1. Membuat Berita Acara Kematian dengan 2 orang saksi
(biasanya Perwira kapal
2. Mencatat terjadinya kematian tersebut dalam Buku Harian
Kapal
3. Menyerahkan Berita Acara Kematian tersebut pada Kantor
Catatan Sipil di pelabuhan pertama yang disinggahi
4. Sebab-sebab kematian tidak boleh ditulis dalam Berita Acara
Kematian maupun Buku Harian Kapal, karena wewenang
membuat visum ada pada tangan dokter.
Apabila kelahiran maupun kematian terjadi di luar negeri,
Berita Acaranya diserahkan pada Kantor Kedutaan Besar R.I.
yang berada di negara yang bersangkutan.

2. ABK
a. Pengertian
Anak Buah Kapal atau Awak Kapal, yaitu semua orang yang
bekerja dikapal, yang bertugas mengoperasikan dan
memelihara serta menjaga kapal dan muatannya, terkecuali
Nakhoda.
ABK ini bertanggung jawab terhadap Perwira Kapal tergantung
Department masing masing. Pimpinan tertinggi ABK atau Awak
Kapal ini adalah Mualim 1 (Chief Officer) pada Deck
Department, sedangkan Mualim 1 itu sendiri bertanggung
jawab kepada Nakhoda.

b. Hak-hak Anak Buah Kapal
• Hak Atas Upah
• Hak Atas Tempat Tinggal dan Makan
• Hak Atas Perawatan waktu sakit/kecelakaan
• Hak Atas Cuti
• Hak Atas Pengangkutan untuk dipulangkan
c. Kewajiban Anak Buah Kapal
•Taat kepada perintah atasan, teristimewa terhadap perintah
Nakhoda
•Meninggalkan kapal (turun ke darat) harus dengan ijin
Nakhoda atau yang mewakilinya
•Tidak membawa barang dagangan, minum-minuman keras,
dan senjata (api) di atas kapal

• Melakukan tugas tambahan atau kerja lembur jika dianggap
perlu oleh Nakhoda
• Turut membantu menyelamatakan kapal, penumpang, dan
muatannya, dalam kecelakaan kapal
• Berprilaku sopan, serta tidak mabuk-mabukan di kapal dalam
rangka turut menciptakan keamanan dan ketertiban diatas
kapal

3. Masinis Kapal
Masinis Kapal adalah orang yang bekerja mengawasi mesin kapal.
a. Masinis 1
Tugasnya :
1. Memastikan bahwa kamar mesin setiap saat diawaki dan Buku
Log Kamar Mesin diisi
2. Menggunakan pulpen pada jam-jam yang telah ditetapkan.
Kesalahan harus dicoret dan diparaf
3. Memastikan bahwa perbekalan dan suku cadang kamar mesin
disimpan dengan baik dan mudah diambil. Semua kebutuhan
suku cadang dan perbekalan harus dilengkapi dengan baik dan
akurat dengan memberikan keterangan rinci, ukuran, bahan
yang dibutuhkan, dsb.
4. Memastikan bahwa semua peralatan dan perlengkapan yang
diadakan oleh Perusahaan disimpan di tempat yang baik dan
cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam melakukan
pekerjaan perbaikan

5. Memastikan bahwa permesinan yang berada di bawah
tanggung jawabnya dapat dipergunakan dan siap setiap saat.
KKM selalu diinformasikan mengenai kerusakan dan perbaikan
yang diperlukan, dan besarnya kerusakan tersebut
6. Menyusun daftar kerja awak bagian mesin, dan memastikan
bahwa program perawatan/perbaikan dijadwalkan dan
dilaksanakan baik di laut maupun di pelabuhan
7. Merencanakan dan melimpahkan pekerjaan awak bagian mesin,
baik di laut dan di pelabuhan, dan memastikan bahwa kamar
mesin dirawat dan dicat dalam keadaan bersih dan sehat
8. Menyelenggarakan catatan dan pengarsipan semua perbaikan
dn overhaul permesinan dan menyelenggarakan register semua
yang diperbaiki
9. Memastikan seluruh Masinis mengenal lokasi peralatan
pemadaman kebakaran kamar mesin dan mengetahui cara
kerjanya

10. Memastikan bahwa pengisian air ketel uap selalu dilaksanakan
secara teratur dan baik dan diselenggarakan buku log untuk
keperluan tersebut, dan dilakukan pengujian air isian sesuai
petunjuk dari Pabrik Pembuat.
11.Ia harus bertanggung jawab langsung kepada KKM atas
pemasukan semua minyak lumas dan BBM dan memastikan
diri bahwa katup yang benar dibuka untuk grade tertentu
minyak. Ia harus menyelenggarakan log isi tangki minyak lumas
dan BBM dan menyampaikannya kepada KKM bila diminta
12. Memastikan bahwa para Masinis segera berganti pakaian
setelah selesai kerja dan tidak dibenarkan mondar mandir di
deck atau akomodasi dengan pakaian kerja
13. Memastikan bahwa kunci pintu kamar Masinis di diserahkan
pada saat mereka berhenti berdinas dan kamar dalam keadaan
rapih
14. Memeriksa dan menyampaikan daftar inventaris perbekalan
dan suku cadang kepada Perusahaan tiap enam bulan

2. Masinis 2
Tugasnya :
a. melapor kepada Masinis I dan KKM
b. Serah Terima :
1) Membaca dan menandatangani sebagai bukti telah
memahami Manual SMK Kapal, beserta petunjuk dan
perintah lain tertentu yang ditetapkan oleh KKM atau
Nakhoda
2)Melakukan keliling kamar mesin dengan Masinis II yang
digantikan dan memastikan bahwa hal-hal yang tidak ia
pahami dijelaskan secara rinci kepadanya oleh Masinis II
yang digantikan, khususnya instalasi permesinan bantu
3)Memeriksa buku log catatan perawatan mesin bantu dan
memastikan bahwa ini merupakan catatn yang terbaru

Dalam Dinas
1.Menjaga kegunaan dan kebersihan umum generator diesel,
perawatan dan kondisi suku cadang permesinan ini, dan
penyelenggaraan catatan overhaul dan perbaikan
2.Bertanggung jawab atas semua permesinan selama tugas
jaganya serta perawatan permesinan lain sebagaimana
ditetapkan oleh Masinis I
3.Melakukan jaga 12-4 di laut atau jam lainnya sebagaimana
ditetapkan oleh Masinis I
4.Memastikan bahwa jaganya dilakukan dengan efisien dan harus
berusaha untuk mengetahui bahwa juru jaga juniornya terlatih
penuh dalam hal tugas jaga

5.Melaksanakan overhaul dan pemeliharaan rutin seluruh mesin
bantu bersama masinis jaga juniornya, dan berusaha agar
pekerjaannya dapat diselesaikan sebelum kapal tiba di
pelabuhan
6.Membantu Masinis I dalam memelihara kebersihan dan kondisi
cat kamar mesin
7.Memberikan bantuan yang diperlukan kepada Masinis I dalam
melaksanakan tugasnya
8.Memastikan ia memahami seluruh operasi permesinan yang
berada di bawah tugas jaganya. Jika diperlukan mengacu pada
petunjuk dari pabrik pembuat.
9.Jika terdapat ketidak normalan, segera memberitahukan kepada
Masinis I dan KKM (Keplala Kamar Mesin)
•

Kepala Kamar Mesin (KKM) bertanggung jawab atas
penyelenggaraan dan penerapan standar keselamatan secara
efektif dalam Seksi ini.
Kepala Kamar Mesin secara umum bertanggung jawab atas
efisiensi dan disiplin kerja pada bagian mesin.

3. Mualim (di Laut dan Jaga)
a. Pengertian
Mualim adalah anak buah kapal (ABK) yang berijazah
pelayaran niaga Nautika dan mendapat kedudukan atau
jabatan di atas kapal sebagai perwira di bawah Captain Kapal
(Nakhoda).
b. Tugas Mualim di laut
1) Memeriksa posisi kapal, Arah Kompas, haluan yang di
kemudikan dan semua peralatan navigasi di anjungan.
2) Memeriksa keadaan keliling, perairan, benda - benda
navigasi, kapal dan lain - lain

3. Membawa kapal dengan selamat sesuai dengan peraturan
nasional maupun internasiol.
4. Mengamati dengan baik kapal dan sekitarnya serta bertindak
yang sesuai.
5. Melaporkan kepada Nakhoda jika terjadi situasi meragukan
Tugas dan Tgg Jwb Mualim Jaga
• Menjaga keamanan dan keselamatan kapal, penumpang,
muatan antara lain : menentukan posisi kapal secara rutin,
melashing muatan dan lain - lain.
• Menjalankan perintah Nakhoda antara lain : tidak dikenankan
meninggalkan anjungan tanpa diganti mualim yang lain atau
Nakhoda, pada lazimnya Nakhoda telah membuat " Standing
Orders" yang harus dilaksanakan oleh semua mualim.

• Menjalankan peraturan pada saat itu antara lain : melakukan
tindakan berjaga - jaga yang baik sesuai aturan - aturan yang
ada di dalam P2TL dan lain - lain.
• Berko'ordinasi dengan perwira jaga mesin (masinis jaga).
• Dalam situasi darurat harus memberitahukan kepada Nakhoda.

BAB IX
HUKUM INVESTASI
A. Hukum Investasi
1.Pengertian
Ida Bagus Wyasa Putra :
Norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkian
dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi,
perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar
investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.
Hukum investasi norma hukum yang mengkaji tentang
a.kemungkinan dilakukannya penanaman investasi
b.syarat-syarat investasi,
c.perlindungan terhadap investasi dan
d.kesejahteraan bagi masyarakat. Setiap usaha penanaman
investasi harus diarahkan kepada kesejahteraan
masyarakat.

• Salim HS dan Budi Sutrisno :
keseluruhan kaidah hukum yang mengatur
hubungan antara investor dengan penerima modal,
bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi,
serta mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat
dalam melakukan investasi dalam suatu negara.
• Pandji Anoraga
Penanaman modal (investasi) dari sudut pandang
ekonomi bahwa investasi sebagai salah satu faktor
produksi disamping faktor produksi lainnya.
• Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007
segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh
penanam modal dalam negeri maupun penanam
modal asing untuk melakukan usaha di wilayah
Negara Republik Indonesia

2. Kaidah Hukum Investasi (ada 2) :
a. Tertulis
kaidah hukum yang mengatur tentang investasi,
dimana kaidah hukum itu terdapat dalam UU,
traktat, yurisprudensi dan doktrin.
b. Tidak tertulis
kaidah-kaidah hukum yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat.
3. Unsur-unsur hukum investasi (5) yaitu :
a. Kaidah hukum (UU Investasi)
b. Investor dan negara penerima investasi
c. Bidang usaha yang diperbolehkan untuk investasi,
d. Prosedur dan syarat-syarat investasi,
e. Negara.

4. Jenis Investasi
a. Investasi langsung (direct invesment) diartikan
sebagai kegiatan penanaman modal yang
melibatkan pengalihan dana proyek yang
memiliki jangka waktu panjang dengan tujuan
memperoleh pendapatan reguler, investor
langsung terlibat aktif dalam kegiatan
pengelaolaan usaha dan bertanggungjawab
secara langsung apabila terjadi suatu kerugian
Contoh : perusahaan patungan, Lisensi.
b. Investasi Tak Langsung (Portofolio Investment)
diartkan sebagai kegiatan penanaman modal
jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi
di pasar modal dan di pasar uang. Investasi
secara tidak langsung terlibat aktif dalam
kegiatan pengelolaan usaha.
Contoh : obligasi, jual beli saham atau mata uang

B. Asas-asas dan Tujuan Investasi
1. Asas-asas Investasi
Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007
tentang Penanaman Modal :
1. Asas Kepastian hukum, adalah asas yang meletakkan
hukum dan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan
tindakan dalam kegiatan penanaman modal
2. 2.Asas Keterbukaan adalah asas yang terbuka atas
hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang
benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan
penanaman modal.
3. Asas Akuntabilitas asas yang menentukan bahwa
setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan
penanaman modal harus di pertanggung jawabkan
kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

4. Asas Perlakuan Yang Sama dan Tidak Membedakan
adalah asas perlakuan pelayanan yang sama antara
penanam modal dalam negeri dan penanam modal
asing.
5. Asas Kebersamaan adalah asas yang mendorong
peran seluruh penanam modal secara bersama-sama
dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat.
6. Asas Efisiensi Berkeadilan adalah asas yang
mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha
mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan
berdaya saing
7. Asas Berkelanjutan adalah asas yang menjamin
kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek
kehidupan, baik untuk masa kini maupun untuk masa
datang
8. Asas Berwawasan Lingkungan adalah asas
memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan
pemeliharaan lingkungan hidup.

9. Asas Kemandirian adalah asas yang
mengedepankan potensi bangsa dan negara
dengan tidak menutup diri pada masuknya modal
asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi
10. Asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan
Ekonomi Nasional, asas yang menjamin
keseimbangan berbagai bidang kehiadupan.

2. Tujuan Investasi
a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
b. Menciptakan lapangan kerja;
c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
e. Meningkatkan kapasitas dan kemapuan teknologi nasional;
f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil
dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri
maupun dari luar negeri; dan
h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Faktor Penunjang
a. perbaikan koordinasi antara instansi pemerintah pusat dan daerah,
b. penciptaan birokrasi yang efisien,
c. kepastian hukum di bidang penanaman modal,
d. biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi,
e.iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan
f. keamanan berusaha

C. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal
1. Hak Penanam Modal
Pasal 14 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 :
a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan
1) Kepastian hak adalah jaminan pemerintah bagi
penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang
penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang
di tentukan.
2) Kepastian hukum adalah jaminan pemerintah untuk
menempatkan hukum dan ketentuan perundang-
undangan sebagai landasan utama dalam setiap
tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.
3) Kepastian perlindungan adalah jaminan pemerintah
bagi penanam modal untuk memperoleh
perlindungan
b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang
dijalankannya.
c. Hak pelayanan.
d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban Penanam Modal
Pasal 15 Undang-undang No. 25 tahun 2007
a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya
(CSR), yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap
perusahaan penanaman modal untuk tetap
menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan
sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya
setempat.
c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal
dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi
Penanaman Modal, di mana laporan ini merupakan
laporan kegiatan penanaman modal yang memuat
perkembangan penanaman modal dan kendala yang di
hadapi penanam modal yang di sampaikan secara
berkala kepada BKPM dan pemerintah daerah yang
bertanggung jawab di bidang penanaman modal.
d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi
kegiatan usaha penanaman modal.
e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3. Tanggung Jawab Penanam Modal:
a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian
jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau
menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah
praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
e. Menciptakan (4K) : keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan
kesejahteraan pekerja;
f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Fasilitas Penanaman Modal
Pemerintah memberikan fasilitas :
a. Melakukan perluasan usaha; atau
b. Melakukan penanaman modal baru.

5. Kriteria yang harus dipenuhi penanam modal :
a. Menyerap banyak tenaga kerja;
b. Termasuk skala prioritas tinggi;
c. Termasuk pembangunan infrastruktur;
d. Melakukan alih teknologi;
e. Melakukan industri pionir;
f. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau
daerah lain yang dianggap perlu;
g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
h. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
i. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi, atau industry
yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang
diproduksi di dalam negeri.
Apabila kriteria itu telah di penuhi, maka dianggap cukup bagi pemerintah
untuk memberikan fasilitas atau kemudahan kepada investor.

6. Fasilitas atau kemudahan yang diberikan kepada investor, baik itu
investor domestik maupun investor asing, sebagai berikut:
a. Fasilitas PPh melalui pengurangan penghasilan neto;
b. Pembebasan atau keringanan bea masuk impor barang modal yang
belum bisa diproduksi di dalam negeri;
c. Pembebasan bea masuk bahan baku atau penolong untuk
keperluan produksi tertentu;
d. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
atas impor barang modal;
e. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat;
f. Keringanan PBB.

• Pemerintah juga memberikan kemudahan pelayanan dan/atau
perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk
memperoleh:
a. Hak atas tanah
b. Fasilitas pelayanan keimigrasian, dan
c. Fasilitas perizinan impor

7. Penanaman Modal yang terbuka dan yang tertutup (Pasal 12
ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 )
a.Tertutup
1) Produksi senjata;
2) Mesiu;
3) Alat peledak;
4) Peralatan perang;
5) Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup
berdasarkan Undang-undang
Selain di atas juga tertutup adalah :
1. Perjudian.
2. Peninggalan sejarah dan purbakala (candi, keraton,
prasasti, petilasan, bangunan kuno, temuan bawah laut,
dan sebagainya.).
3. Museum.
4. Pemukiman/lingkungan adat.
5. Monumen.
6. Objek ziarah (tempat peribadatan, petilasan, makam, dan
sebagainya).

7. Pemanfaatan (pengambilan) koral alam.
8. Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam
appendix 1.
9. Manajemen dan penyelenggaraan stasiun monitoring
spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.
10. Lembaga penyiaran publik (LPP) radio dan televisi.
11. Penyediaan dan penyelenggaraan terminal.
12. Pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan.
13. Penyelenggaraan dan pengoperasian jembatan
timbang.
14. Penyelenggaraan pengujian tipe kendaraan bermotor.
15. Penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan
bermotor.
16. Telekomunikasi/sarana bantu navigasi.
17. Vessel Traffic Information System (VTIS).

18. Pemanduan lalu lintas udara (ATS) provider.
19. Industri bahan kimia yang dapat merusak
lingkungan seperti: penta Cholorophenol, Dichloro
Diphenyl Trichloroethane (DDT), Dieldrin,
Chlordane, Carbon Tetra Chloride, Chloro Fluoro
Carbon (CFC), Methyl Bromide, Methyl Chloroform,
Halon, dan lainnya.
20. Industri bahan kimia Skedul-1 Konvensi Senjata
Kimia (Sarin, Soman, Tabun Mustard, Levisite,
Ricine, Saxitoxin, VX, dan lainlain).
21. Industri minuman mengandung alkohol
(minuman keras, anggur, dan minuman
mengandung malt).
22. Industri pembuat chlor alkali dengan bahan
mengandung merkuri.
23. Industri siklamat dan sakarin.
24. Industri logam dasar bukan besi (timah hitam).
25. Budidaya ganja.

BAB X
HUKUM KEPAILITAN
A. KEPAILITAN
1. Pengertian Kepailitan (Pailit)
Pailit atau Bangkrut atau pailit menurut Ensiklopedia Ekonomi
Keuangan Perdagangan adalah keadaan dimana seseorang yang
oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivanya
atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-
utangnya.
Pailit dapat diartikan debitur dalam keadaan berhenti membayar
hutang karena tidak mampu. Kata Pailit dapat juga diartikan
sebagai Bankcrupt.
Pailit =debitor dalam keadaan berhenti membayar hutang
karena tidak mampu

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 adalah sita
umum terhadap semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan
dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator dibawah
pengawasan hakim pengawas sebagaimana yang diatur oleh
Undang-undang.
2. Syarat-Syarat Untuk Mengajukan Permohonan Pailit
a) Terdapat Lebih dari satu Kreditor, adapun dapat dikatakan
lebih dari satu Hutang.
b) Dari Hutang-utang tersebut terdapat salah satu Hutang yang
sudah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih.

3. Yang dapat mengajukan Pailit :
a. Pihak Debitor itu sendiri
b. Pihak Kreditor
c. Jaksa, untuk kepentingan umum
d. Dalam hal Debitornya adalah Bank, maka pihak yang berhak
mengajukan permohonan pailit adalah Bank Indonesia
e. Dalam hal Debitornya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek,
Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, maka pihak yang hanya dapat mengajukan
permohonan pailit adalah Badan Pengawas Pasar Modal
(BAPEPAM)
f. Dalam hal Debitornya adalah Perusahaan Asuransi,
Perusahaan Re-Asuransi, Dana Pensiun, dan BUMN yang
bergerak di bidang kepentingan Publik maka pihak yang
mengajukan adalah Mentri Keuangan.

4. Dasar Hukum Kepailitan
Dasar Hukum (Pengaturan) Kepailitan di Indonesia
a) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran;
b) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
c) UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
d) UU No. 42 Tahun 1992 Tentang Jaminan Fiducia
e) Pasal- Pasal yang Terdapat Dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (BW) yaitu Pasal 1131-1134.
f) Beberapa Undang-Undang Lainnya yang mengatur Mengenai
BUMN (UU No.19 Tahun 2003), Pasar Modal( UU No. 8 Tahun
1995), Yayasan (UU No.16 Tahun 2001 ) , Koperasi (UU No. 25
Tahun 1992)

5. Tujuan Pemailitan
a. untuk melindungi harta debitur, khususnya apabila dalam waktu
yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya pada
debitor.
b. untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan
kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang
milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau
para kreditor lainnya.
c. untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang
dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri.
Sebagai contoh debitor berusaha untuk memberi keuntungan
kepada seorang atau beberapa kreditor tertentu sehingga debitor
lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor
untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk
melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

B. Akibat Hukum Pemailitan
- Pernyataan pailit, mengakibatkan debitur demi hukum
kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya
yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan
putusan kepailitan.
- KURATOR berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau
pemberesan atas harta pailit,
- Debitur tidak boleh lagi mengurus harta kekayaannya yang
dinyatakan pailit, dan selanjutnya yang akan mengurus harta
kekayaan atau perusahaan debitur pailit tersebut adalah Kurator.
- Keditur tidak berhak atas terhadap harta kekayaan yang
didaftarkan dalam kepailitan. Contoh Rumah, Mobil, Tanah,
Perusahaan, Emas dan sebagainya.

Tugas Kurator :
1. Melakukan pengurusan sehari-hari dari perseroan.
2. Melakukan pinjaman kepada pihak ketiga.
3. Menghadap di sidang pengadilan.
4. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan barang-barang tetap
milik perseroan atau membebani barang-barang milik perseroan
tersebut dengan hutang.
5. Menggadaikan barang-barang begerak milik perseroan yang
bernilai.

BAB XI
HUKUM PERBANKAN
A. PERBANKAN
1. Pengertian Bank dan Perbankan
Bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan
mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan
jasa di lalulintas pembayaran dan peredaran uang.
UU No. 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992
tentang Perbankan Pasal 1 (2) :
“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Sedangkan pengertian perbankan :
Pasal 1 (1) UU No. 10/1998 :
“perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang
bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan
proses dalam melaksanakan kegiatan”
2. Bank sebagai Lembaga Keuangan
Lembaga keuangan terdiri dari dua jenis yaitu :
a. Lembaga keuangan bank
b. Lembaga keuangan bukan bank

3. Azas dan Fungsi Bank
a. Azas bank
UU No. 10/1998 tentang Perbankan pada Pasal 2 : Asas nya adalah
“ Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan
demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.
Demokrasi ekonomi yang berdasarkan Undang-Undang Dasar
1945.
Prinsip kehati-hatian adalah :
- Dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan
usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-
masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga
memperoleh kepercayaan masyarakat.
- Bank dalam menjalankan usahanya harus selalu mematuhi
seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara
konsisten dengan didasari oleh itikad baik.

b. Fungsi Bank
1) Pasal 3 UU N0. 10/1998 :“ Fungsi utama perbankan
Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana
masyarakat”.
2) Fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki
kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang
kekurangan dan memerlukan dana (lacks of funds).
Lembaga Keuangan Bukan Bank
Suatu badan yang melakukan kegiatan dibidang keuangan berupa
usaha menghimpun dana, memberikan kredit, sebagai perantara
dalam usaha mendapatkan sumber pembiayaan, dan usaha
penyertaan modal, semuanya dilakukan secara langsung atau tidak
langsung melalui penghimpunan dana terutama dengan jalan
mengeluarkan surat berharga.

Lembaga Keuangan Bukan Bank
Suatu badan yang melakukan kegiatan dibidang keuangan berupa
usaha menghimpun dana, memberikan kredit, sebagai perantara
dalam usaha mendapatkan sumber pembiayaan, dan usaha
penyertaan modal, semuanya dilakukan secara langsung atau tidak
langsung melalui penghimpunan dana terutama dengan jalan
mengeluarkan surat berharga.
• Lembaga bukan bank beroperasi dibidang pasar uang dan modal
• Usaha pokok yang dilakukan yaitu :
- Sektor pembiayaan pembangunan berupa pemberian kredit
jangka menengah/panjang serta melakukan penyertaan modal.
- Usaha ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam
bidang-bidang tertentu seperti memberikan pinjaman kepada
masyarakat berupa pegadaian

• Jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu :
a) Asuransi
b) Lembaga pembiayaan
c) Pegadaian
d) Penyelenggara dana pensiun
Perbedaannya dengan bank. Lembaga keuangan bukan bank tidak
diperkenankan menerima simpanan baik dalam bentuk giro, deposito
maupun tabungan. Penghimpunan dana hanya dapat dilakukan
dengan pengeluaran surat berharga.

B. JENIS BANK
Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan membagi bank dalam dua
jenis, yaitu :
1. Bank Umum
Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau
berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran
Bank umum kepemilikannya mungkin saja dimiliki oleh negara
(pemerintah daerah), swasta asing, dan koperasi
Contoh BU : BNI, BRI,BCA, BDN dsb
Contoh BSyariah : BNI. BRI + Syariah
2. Bank Perkereditan Rakyat.
Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
BPR hanya dimungkinkan dimiliki oleh negara (pemerintah daerah),
swasta dan koperasi saja.

C. Jenis bank dari segi kepemilikannya
a. Bank milik Negara
b. Bank milik Pemerintah Daerah
c. Bank milik Swasta baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri
d. Bank Koperasi

D. Tata Cara Pendirian Bank
Tata cara (Izin) pendirian Bank Umum yang diatur dalam Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR tentang
Bank Umum.
Pasal 5 Kep. Direksi B I mengemukakan bahwa pemberian izin Bank
Umum harus melalui dua tahapan :
1. Tahapan Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan
persiapan bank yang bersangkutan.
2. Tahapan pemberian izin usaha, untuk melakukan usaha setelah
persiapan selesai dilakukan.

Untuk mendapatkan persetujuan prinsip pemohon wajib
melampirkan :
- rancangan anggaran dasar;
- daftar calon pemegang saham, susunan Direksi dan Dewan
Komisaris;
- rencana susunan organisasi;
- rencana kerja;
- bukti penyetoran sekurang-kurangnya sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari modal setor

Untuk mendapat izin usaha pemohon wajib menyampaikan laporan
kesiapan pendirian bank dengan melampiri:
•- Anggaran dasar yang sudah disahkan.
•- Daftar pemegang saham, susunan Direksi dan Dewan Komisaris
•- Susunan organisasi
•- Bukti pelunasan seluruh modal.

E. Modal Bank
Pada prinsipnya sumber modal dari suatu bank terdiri dari empat sumber
yaitu :
1. Modal yang bersumber dari bank sendiri
Yaitu modal dari para pemegang saham (pendiri bank) yang terdiri dari
modal setor yang disebut “modal tetap”, karena tidak setiap saat dapat
diambil. Sedang Bank Pemerintah modalnya terdiri dari dana/uang
yang disisihkan dari anggaran belanja.
2. Modal yang bersumber dari masyarakat
Adalah Merupakan simpanan dari masyarakat yang dikelola oleh bank
dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh keuntungan, yang berupa :
• Simpanan giro
• Simpanan
• Deposito
• Tabungan

3. Modal yang bersumber dari Bank Indonesia
Adalah modal yang dikucurkan Bank Indonesia melalui fasilitas kredit
kepada bank-bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka
pendek dan dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah
dicairkan.
4. Modal yang bersumber dari Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga
Keuangan Non Bank.
Modal yang termasuk dalam hal ini berupa :
- Pinjaman antar Bank
- Call Money adalah dana talangan yang bersumber dari lembaga
keuangan bank.
Merupakan dana dalam rupian yang dipinjamkan oleh bank lainya
dalam jangka waktu 7 hari yang setiap waktu dapat ditarik kembali
oleh bank yang meminjamkan tanpa dikenakan suatu pembebanan.
- Pinjaman Dana dari luar Negeri

F. Penghimpunan Dana Oleh Bank
1. Simpanan Giro.
“Giro”  Pasal 1 butir 6 UU Perbankan adalah :
“Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap
saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah
pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan”.
2. Deposito
Deposito menurut Pasal 1 butir 7 UU Perbankan adalah :
“simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu
tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan
bank”.

3. Tabungan
Tabungan  Pasal 1 butir 9 UU Perbankan :
adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut
syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat
G. KREDIT
1. Pengertian Kredit
Secara etimologis istilah kredit kredit berasal dari bahasa latin,
credere, yang berarti kepercayaan.
Pasal 1 butir 11 UU No. 10 Tahun 1998 ttg Perbankan
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu
dengan pemberian bunga.

Unsur-unsur kredit :
a. Kepercayaan, berarti bahwa setiap pelepasan kredit dilandasi dengan
adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut dapat dibayar
kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu diperjanjikan.
b. Waktu berarti bahwa antara pelepasan kredit oleh bank dengan
pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu
bersamaan, melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu.
c. Degree of risk, berarti bahwa setiap pelepasan kredit jenis apapun
akan terkandung risiko didalamnya yaitu risiko yang terkandung
dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dengan pembayaran
kembali. Hal ini berarti semakin panjang waktu kredit semakin tinggi
resiko kredit.
d. Prestasi artinya bahwa setiap kesepakatan antara bank dengan
debiturnya mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu
pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi
Pemberian kredit oleh bank mempunyai resiko yang tinggi karena
begitu kredit sudah berada ditangan debitur, pihak bank akan sulit
untuk mengetahui dan mendeteksi uang tersebut. Sehingga mungkin
saja terjadi sesuatu yang tidak dimungkinkan

Dasar pemberian kredit, yaitu (The five C’s of Credit Analysis) :
1. Caracter (watak)
Sasaran penilaian terhadap nasabah (debitur) adalah
kemampuan mengendalikan usaha, prospek masa depan usaha,
produksi dan pemasaran.
2. Capacity (kemampuan)
Sasaran penilaian terhadap nasabah (debitur) adalah kemapuan
mengendalikan usaha, prospek masa depan usaha, produksi dan
pemasaran.
3. Capital (modal)
Kredit bank pada dasarnya hanya merupakan modal tambahan.
Nasabah (debitur) harus sudah mempunyai modal awal
tergantung dari jenis kegiatan usaha. Namun biasanya besar
modal awal minimum 20 persen dari total dana yang dibutuhkan.

HUKUM-DAGANG-1.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to HUKUM-DAGANG-1.pptx

Similar to HUKUM-DAGANG-1.pptx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (10)

HUKUM-DAGANG-1.pptx