Modul perkuliahan ini membahas tentang hukum perdagangan internasional, termasuk pengertian, tujuan, dampak terhadap perekonomian, prinsip-prinsip hukum, dan langkah-langkah yang harus diambil pemerintah dalam mengantisipasi pasar bebas.

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Hukum perdagangan internasional
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK
Disusun Oleh Dosen pengampu
FEB S1,akuntansi
01
F041700009 Febry Dian Utami
Saragih
Prof. Dr Hapzi Ali, CMA
Abstract : Kompetensi
Mampu mengenal Hukum
Perdagangan Internasional
Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum
Perdagangan Internasional

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Dafar Isi
Pengertian Hukum Perdagangan Internasional
Untuk memenuhi kebutuhan manusia, pedagang mempunyai peranan yang sangat
penting. Barang hasil produksi dapat tersalurkan ke konsumen melalui para
pedagang tersebut. Mereka membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah
jenis/bentuknya dengan tujuan memperoleh laba disebut perdagangan. Sekarang,
kegiatan perdagangan sangat luas. Perdagangan sudah merambah wilayah
antarnegara ( internasional ). Proses tukar-menukar barang atau jasa yang terjadi
antara satu negara dengan negara yang lain inilah yang disebut perdagangan
internasional. Dalam perdagangan antarnegara tersebut melibatkan eksportir dan
importer
Perdagangan internasional terjadi karena adanya hal – hal berikut diantaranya :
 Keanekaragaman Kondisi Produksi,Keanekaragaman kondisi produksi
merujuk kepada potensi faktor-faktor produksi yang dimiliki suatu negara.
Contohnya Indonesia, memiliki potensi besar dalam memproduksi barang –
barang hasil pertanian. Dengan kata lain, melalui perdagangan, suatu negara
dapat memperoleh barang yang tidak dapat dihasilkannya di dalam negeri
 Penghematan Biaya Produksi, Perdagangan internasional memungkinkan
suatu negara memproduksi barang dalam jumlah besar, sehingga
menghasilkanincreasing returns to scale atau biaya produksi rata – rata yang
semakin menurun ketika jumlah barang yang diproduksi semakin besar
 Perbedaan Selera, Sekalipun kondisi produksi di semua negara adalah sama,
namun setiap negara mungkin akan melakukan perdagangan jika selera
mereka berbeda. Contohnya, Norwegia mengekspor daging dan Swedia
mengekspor ikan. Kedua negara akan memperoleh keunggulan dari
perdagangan ini dan jumlah orang yang berbahagia meningkat.
 Memperluas Pasar, Jika seluruh permintaan dari dalam suatu barang telah
dipenuhi, makan untuk mengatasi kelebihan produksi dan memperoleh
keuntungan lebih, satu – satunya cara adalah memanfaatkan pasar luar
negeri.
 Memperoleh Manfaat Dari Spesialisasi, masing – masing negara memiliki
keunggulan tersendiri ( baik absolut ataupun komparatif ) dalam memproduksi
suatu jenis barang atau jasa tertentu, sehingga bila spesialisasi dilakukan,
akan diperoleh keuntungan yang lebih besar.

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Tujuan Hukum Perdagangan Internasional
Kegiatan ekspor impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang
benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi.
Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim,
geografi, demografi, struktur ekonomi dan struktur sosial. Perbedaan tersebut
menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang
diperlukan, kualitas dan kuantitas produk.
Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Perekonomian di Indonesia
Setiap negara dalam melakukan perdagangan internasional akan mengalami
dampak positif dan dampak negative secara umum terhadap perekonomian negara
itu sendiri. Sejauh mana pengaruh perekonomian Negara terhadap tiap negara
berbeda – beda. Yaitu,
Dampak positif dari perdagangan internasional antara lain :
 Kegiatan produksi dalam negeri menjadi meningkat secara kuantitas dan
kualitas.
 Mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan
masyarakat, seperti PDB dan PNB dan stabilitas ekonomi nasional.
 Menambahkan devisa negara melalui bea masuk dan biaya lain atas ekspor
dan impor.
 Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri,
terutamadalam bidang sektor industri dengan munculnya teknologi baru dapat
membantu dalam memproduksi barang lebih banyak dengan waktu yang
singkat.
 Melalui impor, kebutuhan dalam negara dapat terpenuhi.
 Memperluas lapangan kerja dan kesempatan masyarakat untuk berkeja.
 Mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara.
Dampak negatif dari perdagangan internasional antara lain :
 Barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang
impor yang dijual lebih murah dalam negeri yang menyebabkan industri
dalam negeri mengalami kerugian besar.
 Munculnya ketergantungan dengan negara maju.
 Terjadinya persaingan yang tidak sehat, karena pengaruh perdagangan
bebas.
 Bila tidak mampu bersaing maka pertumbuhan perekonomian negara akan
semakin rendah dan bertambahnya pengangguran dalam negeri.

4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Cara Menangani Dampak Perdagangan Internasional Dengan Hambatan –
Hambatan Perdagangan ( Trade Barriers )
Ada dua cara umum dilakukan suatu negara untuk membatasi produk asing:
 Penetapan tarif pungutan impor yang lazim dikenal dengan istilah tariff
barriers (hambatan tarif).
 Pembatasan barang melalui peraturan-peraturan khusus yang dikenal dengan
non – tariff barriers (NTBs).
Prinsip-Prinsip Hukum Perdagangan International
Negara yang Maju dan berkembang dapat dilihat dari seberapa gencarnya
perdagangan internasional yang dilakukan Negara tsb, tentunya tidak terlepas dari
prinsip hukum perdagangan internasional yang mengatur dan menggerakkan semua
aktivitas perdagangan tsb. Berikut 4 prinsip hukum perdagangan Indonesia:
 Prinsip Dasar Kebebasan Berkontrak
Prinsip yang pertama ialah kebebasan berkontrak. Prinsip ini sering disebut dengan
PARTIJ AUTONOMIE. Prinsip ini berlaku di semua Negara. Inti dari prinsip ini ialah
jika ingin terikat dalam perdagangan, harus diberikan kebebasan untuk berkehendak
atau “Meeting of Minds” (dalam literatur Inggris).
 Prinsip Dasar Pacta Sunt Servanda
Prinsip kedua, pacta sunt servanda, adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa
kesepakatan atas kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya (dengan itikad baik). Prinsip inipun bersifat universal. Setiap system
hukum didunia menghormati prinsip ini.
 Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase
Penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan dua jalur, yakni melalui pengadilan
dan diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase
merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Di Indonesia terdapat suatu
lembaga arbitrase yang terkenal, yakni BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).
 Prinsip Dasar Kebebasan Komunikasi (Navigasi)
Inti dari prinsip ini ialah semua pihak mempunyai akses yang sama dalam
komunikasi. Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk
berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapapun juga dengan melalui
berbagai sarana navigasi atau komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui
sarana elektronik. Kebebasan ini sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan
internasional. Dalam berkomunikasi untuk maksud berdagang ini, kebebasan para
pihak tidak boleh dibatasi oleh sistem ekonomi, sistem politik, atau system hukum.

5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Unifikasi
Unifikasi ialah penyeragaman yang mencakup penghapusan dan penggantian suatu
system dengan system hukum yang baru.
Aturan sama sekali tidak mengacu pada kehendak salah satu pihak, tetapi berdasar
pada Perjanjian Internasional. Tiap negara wajib menyesuaikan aturan hukum
nasionalnya dengan isi perjanjian internasional itu. Contoh Unifikasi:
Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Ada suatu organisasi dunia
yang tugasnya melindungi Patents (Hak Paten), Copyrights (Hak Cipta), dan Trade
Secret, organisasi tersebut ialah TRIPS/WTO (Trade Related aspects of Intellectual
Propertie Rights/ World Trade Organization).
Harmonisasi
Harmonisasi yakni upaya mencari keseragaman atau titik temu dari prinsip-prinsip
yang bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada dan akan
diharmonisasikan.
Mencari prinsip-prinsip yang sama (titik temu) dari hukum tiap negara lalu gunakan
sebagai aturan bersama. Contoh: asas “pacta sun servanda”.
Metode Komparatif Schimtthoff untuk melakukan unifikasi/ harmonisasi:
 Perjanjian atau Konvensi Internasional [International Convention]
Paling banyak digunakan dengan jalan memperkenalkan hukum perdagangan
internasional ke hukum nasional. Misalnya, perjanjian TRIPS/WTO.
 Hukum Seragam [Uniform Laws]
Misalnya : UNCITRAL 1985 [Model Law on International Commercial Arbitration]
dengan keleluasaan negara menerapkannya.
 Aturan Seragam [Uniform Rules]Misalnya : The Uniform Customs and
Practice for Documentary Credits [1974] yang dikeluarkan oleh para subyek
hukum perdagangan internasional
Langkah-Langkah Yang Harus Diambil Pemerintah Dalam Mengantisipasi
Pasar Bebas
Langkah-langkah yang harus diambil pemerintah dalam mengantisipasi pasar bebas
adalah sebagai berikut:
 Dalam era perdagangan bebas dan era globalisasi, setiap pembuat kebijakan
dibidang perdagangan internasional, demikian juga para pelaksana
dilapangan, dituntut untuk memiliki wawasan internasional.
 Dari kecenderungan-kecenderungan yang telah berlangsung diarena
internasional, haruslah disadari bahwa kepentingan nasiaonal perlu
diperjuangkan dengan lebih baik dan aman dalam konteks saling

6. 6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
ketergantungan semua bangsa, bukan dengan cara saling melemparkan
masalah kepada negara lain.
 Dalam era globalisasi, konsep kedaulatan harus dipergunakan dengan
kearifan yang tinggi mengingat konsep ini telah mengalami perubahan yang
substansial. internasional.
 Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat berkepentingan agar hukum
yang mengatur lalu lintas perdagangan internasional benar-benar ditegakkan.
 Keanggotaan Indonesia daslam WTO merupakan suatu kenyataan hukum
yang membawa konsekuensi dalam hak dan kewajiban. Untuk mengamankan
hak-hak yang diperoleh dari keanggotaan ini dalam jangka panjang adalah
dengan cara memperkuat sistem perdagangan multilateral yang telah
disepakati mayoritas bangsa-bangsa ini.
 Setelah pemerintah peratifikasi perjanjian WTO sikap yang diambil oleh para
pembuat kebijakan sebaiknya diarahkan pada suatu situasi persamaan hak
dan kewajiban sebagai anggota WTO, mengingat Indonesia sebagai negara
berkembang yang terbiasa menerima perlakuan khusus akan segera berakhir
sebagai akibat keberhasilan program ekonomi bangsa.
 Usaha untuk menciptakan hubungan perdagangan yang saling
menguntungkan dan tertib menuntut pula penyesuaian-penyesuaian pada
hukum dan peraturan perundang-undangan nasioanal setiap negara yang
terkait dengannya.
Campur tangan Pemerintah Dalam Pasar Bebas
Beberapa kegagalan dari pasar bebas yang seperti dijelaskan diatas,menuntut para
ahli ekonomi berfikir tentang campur tangan pemerintah dalam pasar untuk
pengaturan kegiatan ekonomi. Campur tangan pemerintah dimaksudkan dengan
tujuan
 Mengawasi agar akibat ekstern kegiatan ekonomi yang merugikan dapat
dihindari
 Menyediakan barang public yang cukup hingga masyarakat dapat
membelinya dengan mudah dan murah
 Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan yang besar
yang dapat mempengaruhi pasar
 Menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan
ketidaksetaraan dalam masyarakat
 Memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan secara efisien

7. 7 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Kesimpulan
Berdasarkan keterangan dan penjelasan sesuai tema yaitu dampak dan hukum
perdagangan internasional dapat disimpulkan bahwa kaitan keduanya sangatlah
erat, dampak perdagangan internasional bisa menghasilkan hal positif dan negative,
hal ini tentunya akan sfesifik untuk mengungulkan dampak positif nya dan
meminimalisir dampak negative dan tentunya dari dampak yang terjadi terbentuklah
Suatu Hukum yang mana berfungsi sebagai pembenteng, aturan, kebijakan, agar
nantinya hukum ini dapat menuntun proses perdagangan internasionla ini lebih baik
dan terkoordinasi demi meraut keuntungan setinggi-tingginya yang nantinya
diharapkan dapat mensejahterakan semua rakyat Indonesia
Saran
Saran merurut penyaji mengenai topic yang diambil mengenai dampak dan hukum
perdagangan internasional. Seperti kita ketahui bahwa saat ini telah terealisasi pasar
bebas (MEA) dan tantangan pasar Global yang memberikan kesempat besar dalam
dunia berbisnis dan tentunya kita indonesia yang telah berada dalam mangsa pasar
global dapat lebih mengantisipasi diri sehingga dapat memilih dan memilah apa
keuntungan yang akan diperoleh dan meminimalisir dampak buruk yang akan terjadi
dari hal itu yaitu dengan cara:
 Beriman dan bertakwa
 Menginkatkan SDM yang berintelektual
 Menjaga dan memanfaat kan SDA sebaik baiknya
 Menanamkan patriotism pada pemuda lebih cinta Negara sendiri berbakti dan
mengabdikan diri demi kesatuan dan persatuan kesuksesan Negara tercinta.

8. 8 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Dafar Pustaka
Lauis E. Boone &David L. Kurtz. Pengantar Bisnis.Wlangga.Jakarta.2002
Chairul Anwar. Hukum Perdagangan Internasional. Novindo Pustaka Mandiri.
Jakarta. 1999.
Hady, Hamdy, Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 2004.
Helwani, Hendra, Ekonomi Internasional dan Globalisai Ekonomi, Cetakan
Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005. Sumber Web:
Sumber Web
http://freddyleonardo77.blogspot.com/2010/04/hukum-dagang-intenasional-bab-vii.html
http:// „my life my rules‟ makalah hukum perdagangan internasional.htm
http:// Ajmal Aisy Shop Dampak Perdagangan Internasional.htm
http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2016/05/pengertian-perdagangan-
internasional.html
https://ayumilaweb.wordpress.com/2017/03/17/makalah-dampak-dan-hukum-perdagangan-
internasional/
https://contohdanfungsi.blogspot.co.id/2013/03/tujuan-hukum-perdagangan-
internasional.html