Pemberhentian Saudara Ir. Muhamad Abduh, M.T, Ph.D. sebagai WRURK ITB

1. PETISI UNTUK REKTOR ITB
Pemberhentian Saudara Ir. Muhamad Abduh, M.T, Ph.D. sebagai WRURK ITB dan
Pembatalan Peraturan Rektor Nomor 1627/IT1.B06/KU.02/2021
Kepada Yang Terhormat,
Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D.
Rektor Institut Teknologi Bandung
Jalan Tamansari No. 64, Bandung
Dengan hormat,
Kami Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung mengajukan mosi
tidak percaya dan meminta pemberhentian Saudara Ir. Muhamad Abduh, M.T, Ph.D.
sebagai Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan
Institut Teknologi Bandung. Kami juga meminta dengan hormat kepada Ibu Rektor
Institut Teknologi Bandung, untuk mencabut dan membatalkan Peraturan Rektor
Nomor 1162/IT1.A/PER/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor
Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan
PNBP ITB, karena dipandang tidak sejalan dengan visi dan misi Institut Teknologi Bandung.
Tuntutan kami yang pertama, Saudara Muhammad Abduh sebagai Wakil Rektor Bidang
Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan Institut Teknologi Bandung, telah terbukti
melakukan maladministrasi dengan:
● Memberlakukan Surat WRURK Nomor 1627/IT1.B06/KU.02/2021 mengenai Anggaran
Tambahan Revisi RKA SBM tahun 2021, yang bertentangan dengan pasal 2 ayat 3
Peraturan Rektor Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana
Bukan PNBP yang menyatakan bahwa standar biaya ini tidak berlaku bagi SBM.
● Menutup jalur komunikasi dan informasi mengenai Surat WRURK Nomor
1627/IT1.B06/KU.02/2021 dengan tidak mengindahkan surat balasan SBM tanggal 5
November 2021, Nomor 5999/IT1.C09/LB/2021 tentang Tanggapan terhadap Surat
WRURK No1627/IT1.B06/KU.02/2021.
● Saudara Muhammad Abduh mengubah pembagian pendapatan kelas internasional
dan pascasarjana SBM ITB dari 70-30 menjadi 60-40 akibatnya memotong RKA SBM
ITB 2022 sebesar Rp 6 miliar, dan pada waktu yang sama meminta penambahan
pemasukan Sispran-2 SBM ITB dari semula Rp 20 miliar menjadi Rp 30 miliar. Hal ini
dilakukan tanpa persetujuan SBM.
● Tindakan Saudara Muhamad Abduh menjadi preseden buruk dalam kerjasama
institusional antar-unit kerja di ITB.
1/4

2. Selanjutnya, tuntutan kami yang kedua adalah mencabut dan membatalkan Peraturan
Rektor Nomor 1162/IT1.A/PER/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor
016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan PNBP ITB, yang
membatalkan SK Rektor ITB Nomor 203/SK/K01/KP/2003 tentang Pendirian Sekolah Bisnis
dan Manajemen yang memberikan kemandirian (swadana dan swakelola). Adapun tuntutan
ini diajukan dengan pertimbangan:
● SBM telah menerapkan SK Rektor ITB Nomor 203/SK/K01/KP/2003 menjadi prinsip
dan tata kelola satuan kerja setingkat Fakultas/Sekolah yang telah stabil dan terbukti
berkinerja tinggi.
● SBM berdiri dan tumbuh menjadi Sekolah dengan berbagai capaian yang sangat baik
dalam usia yang masih muda, di antaranya berhasil menjadikan ITB sebagai
universitas dengan akreditasi internasional AACSB (hanya 5% universitas di dunia
mendapatkan akreditasi ini).
● Institusi SBM sebagai bagian dari ITB sudah berkontribusi dalam pendapatan ITB.
● SBM berhasil menumbuhkan semangat kewirausahaan dan pemimpin bisnis
berkualitas.
● SK Rektor ITB Nomor 203/SK/K01/KP/2003 tentang pendirian SBM memberikan
kemandirian SBM untuk mengelola secara swadana dan swakelola agar berkembang
secara profesional. SBM sudah bisa membuktikan keberhasilan prinsip kemandirian
ini, maka semestinya tidak dimatikan, justru dikembangkan lebih luas untuk dapat
diadopsi oleh Fakultas/Sekolah lain yang menghendakinya.
● Peraturan Rektor Nomor 1162/IT1.A/PER/2021 menutup kemungkinan
pengembangan Fakultas/Sekolah untuk menjadi satuan kerja yang mandiri (swadana
dan swakelola) untuk selama-lamanya.
● Menimbulkan kesulitan dalam mempertanggungjawabkan komitmen SBM untuk
menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi karena peraturan baru ini memaksa SBM
untuk meninggalkan etos kerja yang sudah dihayati.
Reputasi ITB yang telah dijaga selama lebih dari seratus tahun harus dipertahankan dengan
menunjukkan pembelajaran yang terbaik, inovasi yang terus mengalir, pengabdian yang
tidak pernah berhenti, dan inovasi institusi pendidikan. Keteladanan ITB harus dibangun dari
kinerja institusi dan dari perilaku para pemimpinnya. Karena itu, kami meminta agar Ibu
Rektor untuk:
● Memberhentikan Saudara Muhamad Abduh sebagai Wakil Rektor Bidang Keuangan,
Perencanaan, dan Pengembangan Institut Teknologi Bandung, dan,
● Membatalkan Peraturan Rektor Nomor 1162/IT1.A/PER/2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya
Sumber Dana Bukan PNBP ITB.
Terima kasih atas kebijaksanaan Ibu Rektor.
Bandung, 29 November 2021
Forum Dosen SBM ITB (terlampir)
Tembusan kepada:
1. Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA ITB
2. Ketua dan Sekretaris SA ITB
3. Wakil-Wakil Rektor ITB
2/4

3. Lampiran Daftar Forum Dosen SBM ITB (diurutkan berdasarkan abjad):
Achmad Fajar Hendarman
Achmad Ghazali
Achmad Herlanto Anggono
Acip Sutardi
Adita Pritasari
Agung Wicaksono
Ahmad Danu Prasetyo
Akbar Adhiutama
Amilia Wulansari
Ana Noveria
Andika Putra Pratama
Anggara Wisesa
Annisa Rahmani Qastharin
Arfenia Nita
Aria Bayu Pangestu
Arson Aliludin
Asep Darmansyah
Atika Irawan
Atik Aprianingsih
Aurik Gustomo
Bambang Rudito
Barli Suryanta
Budi Permadi Iskandar
Deddy Priatmodjo Koesrindartoto
Dedy Sushandoyo
Dermawan Wibisono
Desy Anisya Farmaciawaty
Dina Dellyana
Donald Crestofel Lantu
Dwi Larso
Eko Agus Prasetio
Emilia Fitriana Dewi
Evy Rachmawati Chaldun
Fitri Aprilianty
Gatot Yudoko
Hary Febriansyah
Henndy Ginting
Herry Hudrasyah
Ira Fachira
Isrochmani Murtaqi
Isti Raafaldini Mirzanti
Jann Hidajat Tjakraatmadja
John Welly
Khrisna Ariyanto
Kurnia Fajar Afgani
Leo Aldianto
Liane Okdinawati
Lidia Mayangsari
Madju Yuni Ros Bangun
Manahan Siallagan
Mandra Lazuardi Kitri
Meditya Wasesa
Melia Famiola
Mia Tantri Diah Indriani
Muhammad Yorga Permana
Mursyid Hasan Basri
Mustika Sufiati Purwanegara
Neneng Nurlaela Arief
Nila Armelia Windasari
Nur Arief Rahmatsyah Putranto
Nur Budi Mulyono
Nurrani Kusumawati
Oktofa Yudha Sudrajad
Prawira Fajarindra Belgiawan
Pri Hermawan
Qorri Aina
Raden Aswin Rahadi
Raden Bayuningrat Hardjakaprabon
Rendra Chaerudin
Reza Ashari Nasution
Rudy Bekti
Salfitrie Roos Maryunani
Santi Novani
Shimaditya Nuraeni
Sonny Rustiadi
Sri Hartati
Sri Herliana
Subiakto Soekarno
Sudarso Kaderi Wiryono
Sudrajati Ratnaningtyas
Taufik Faturohman
Togar M. Simatupang
Tuntun Salamatun Zen
Umi Zuraida
Utomo Sarjono Putro
Wawan Dhewanto
Yos Sunitiyoso
Yuanita Handayati
Yudo Anggoro
Yuliani Dwi Lestari
Yulianto Suharto
Yunieta Anny Nainggolan
3/4

4. Lampiran Lini Masa Komunikasi
Berkaitan dengan semua permasalahan di atas, Dekanat SBM sudah melakukan berbagai
macam cara untuk melakukan komunikasi namun tidak ada dialog yang dapat dilakukan
karena alasan kesibukan WRURK. Sebagai gambaran beberapa hal yang sudah dilakukan
adalah sebagai berikut:
1. Hari Senin 25 Oktober (surat tertanggal 22 Oktober 2021) menerima surat dari
WRURK menyatakan bahwa: (a) syarat pencairan anggaran Belanja Pegawai dan
Belanja Jasa Langsung Personil menggunakan standar biaya yang berlaku yang
dikeluarkan oleh Rektor dan (b) pelaksanaan anggaran SBM tahun berikutnya harus
mengikuti aturan-aturan yang berlaku umum untuk seluruh unit kerja.
2. Hari Selasa, 26 Oktober 2021 Dekan menemui Rektor dan WRURK sebelum rapim
ITB untuk menanyakan surat WRURK tersebut karena melanggar Peraturan
Rektor Nomor: 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber
Dana Bukan PNBP di mana pasal 2 ayat 3 menyatakan bahwa standar biaya ini
tidak berlaku bagi SBM. Rektor menyatakan akan membuat aturan transisi atau
perubahan. Dekan menyampaikan kalau ada transisi atau perubahan Peraturan
Rektor minta agar melibatkan SBM.
3. Hari Jumat, 5 November 2021 pagi, SBM mengirimkan surat tanggapan ke Rektor
ITB atas Surat WRURK dan ditembuskan Ketua dan Sekretaris MWA, Ketua SA, Ketua
Komisi 2 SA, dan lain-lain.
4. Pada saat Rapat Pleno SA hari Jumat, 5 November 2021, Sekretaris SA
menyampaikan bahwa SA menerima surat tembusan dari SBM.
5. Hari Selasa, 9 November 2021 SBM mengirimkan surat ke Ketua SA untuk minta
audiensi.
6. Hari Rabu, 10 November 2021 SBM diundang untuk diskusi di depan Komisi 2 SA, di
mana Saudara Muhamad Abduh juga hadir, namun yang bersangkutan tidak
menyampaikan bahwa Peraturan Rektor Nomor 1162/IT1.A/PER/2021 sudah
ditetapkan. Dekan menyatakan bahwa surat WRURK tersebut tidak sesuai dengan SK
SA ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen
Satuan Akademik ITB, yang mengatur asas-asas organisasi ITB termasuk di
dalamnya asas desentralisasi dan asas kebhinekaan dan kolegial dan subsistem
pengelolaan tersebar yang dijalankan oleh F/S.
7. Hari Kamis, 11 November 2021 Rapat MWA mengundang Rektor untuk membahas
solusi terhadap persoalan SBM.
8. Hari Jumat, 12 November 2021 Peraturan Rektor diunggah di e-office Rektorat,
kemudian menyebar. Peraturan tersebut tertanggal 4 November 2021, artinya sudah
ditetapkan sebelum Sidang Pleno SA maupun Rapat MWA. Secara etika, dokumen
yang sudah ditandatangani dan sangat menyangkut kepentingan SBM seharusnya
sudah diinformasikan sesuai dengan tanggal, namun dalam kenyataannya Peraturan
Perubahan Nomor 1627/IT1.B06/KU.02/2021 itu baru disampaikan secara resmi pada
saat rapat pimpinan tanggal 16 November 2021.
9. Setelah mendapatkan Peraturan tersebut di Tanggal 12 November 2021, WDS SBM
mencoba menghubungi WRURK untuk menanyakan kebenaran dan meminta
komunikasi. Namun WRURK menjawab sedang sibuk pada saat itu.
4/4