2. Pengantar
• Umumnya peran bank sentral di banyak negara
adalah sebagai institusi yang bertanggung jawab
terhadap kebijakan moneter.
• Setiap negara terkadang memberikan tugas
tambahan yang membuat tanggungnya bank
sentral di negara tersebut berbeda dengan bank
sentral di negara lain
• Fungsi Bank sentral di Indonesia dijalankan oleh
Bank Indonesia
3. Bank Indonesia
• Fungsi Bank Indonesia
• Dewan Gubernur
• Organisasi
• Undang-Undang BI
• Hubungan Kelembagaan
• BI dan Publik
NB: mengacu pada UU BI No. 23/1999 dan UU
No. 6/2009
4. Fungsi Bank Indonesia
• Status dan kedudukan
– Lembaga negara yang independen dalam menjalankan tugas
dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah
dan/atau pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas
diatur UU BI.
• Memiliki otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan
setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam
undang-undang tersebut;
• Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank
Indonesia;dan
• Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau
mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun
juga.
Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank
Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai
otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.
5. Fungsi Bank Indonesia
• Status dan kedudukan
– Sebagai badan hukum
• Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia
berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum
yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang
mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas
dan wewenangnya.
• Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat
bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam
maupun di luar pengadilan.
6. Fungsi Bank Indonesia
• Visi, Misi, dan Sasaran Strategis Bank
Indonesia
– Visi
Menjadi lembaga bank sentral yang dapat
dipercaya (kredibel) secara nasional maupun
internasional melalui penguatan nilai-nilai
strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi
yang rendah dan stabil.
7. Fungsi Bank Indonesia
• Visi, Misi, dan Sasaran Strategis Bank
Indonesia
– Misi
Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah
melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan
pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk
pembangunan nasional jangka panjang yang
berkesinambungan.
8. Fungsi Bank Indonesia
• Visi, Misi, dan Sasaran Strategis Bank
Indonesia
– Sasaran Strategis
• Nilai- Nilai Strategis
– Kompetensi
– Integritas
– Transparansi
– Akuntabilitas
– Kebersamaan
9. Sasaran Menengah dan panjang BI
• Terpeliharanya Kestabilan Moneter
• Terpeliharanya Stabilitas Sistem Keuangan
• Terpeliharanya kondisi keuangan Bank Indonesia yang sehat dan
akuntabel
• Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen moneter
• Memelihara SSK :
– melalui efektifitas pengaturan dan pengawasan bank, surveillance
sektor keuangan, dan manajemen krisis serta
– mendorong fungsi intermediasi
• Memelihara keamanan dan efisiensi sistem pembayaran
• Meningkatkan kapabilitas organisasi, SDM dan sistem informasi
• Memperkuat institusi melalui good governance, efektivitas
komunikasi dan kerangka hukum
• Mengoptimalkan pencapaian dan manfaat inisiatif Bank Indonesia.
10. Fungsi Bank Indonesia
• TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA
– Tujuan Tunggal
Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah
– Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek:
• kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa (inflasi);
• kestabilan terhadap mata uang negara lain (Kurs).
Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas
sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas
tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya
tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.
11. Fungsi Bank Indonesia
• TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA
– Tujuan Tunggal
– Tiga Pilar
• Menetapkan dan melaksanakan Kewajiban Moneter
• Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
• Mengatur dan mengawasi bank
Tiga pilar tersebut menjadi pendukung manajemen
internal dalam menjalankan tugasnya
12. Pilar 1. Menetapkan dan melaksanakan
Kewajiban Moneter
• Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan
dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai
dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
• Arah kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang
ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran
ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek,
menengah, maupun panjang.
• Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan
menetapkan suku bunga (BI seven days repo).
13. Menetapkan dan melaksanakan
Kewajiban Moneter
• Perkembangan indikator tersebut dikendalikan melalui
piranti moneter tidak langsung, yaitu:
– Operasi Pasar Terbuka (OPT);
– Penentuan tingkat diskonto; dan
– Penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan.
• Pendekatan pegendalian moneter secara tidak langsung
ini telah dilakukan sejak 1983 dengan mekanisme
operasional yang disesuaikan dengan dinamika
perkembangan pasar uang di dalam negeri
14. Instrumen Pengendalian Moneter
• Operasi Pasar Terbuka
• Penetapan Cadangan Wajib Minimum (GWM)
• Lender of the last resort
• Kebijakan nilai tukar (kurs)
• Pengelolaan cadangan devisa
• Kredit program
15. Operasi Pasar Terbuka
• Tujuan
Untuk mempengaruhi likuiditas rupiah di pasar uang,
yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat suku
bunga
• Cara
– penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
Penjualan SBI dilakukan melalui lelang sehingga tingkat
diskonto yang terjadi benar-benar mencerminkan kondisi
likuiditas pasar uang
– Intervensi Rupiah
Untuk menyesuaikan kondisi pasar uang, baik likuiditas
maupun tingkat suku bunga.
16. Penetapan Cadangan Wajib Minimum
• Mewajibkan setiap bank mencadangkan sejumlah aktiva
lancar yang besarnya adalah persentasi tertentu dari
kewajiban segeranya.
• Saat ini ditetapkan GWM sebesar 5% dari dana pihak
ketiga yang diterima bank.
• Apabila Bank Indonesia memandang perlu untuk
mengetatkan kebijakan moneter maka cadangan wajib
tersebut dapat ditingkatkan, dan demikian pula
sebaliknya.
17. Peran sebagai Lender of The Last Resort
• Bank Indonesia juga berfungsi sebagai lender of
the last resort.
– Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank
yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek
yang disebabkan oleh terjadinya mismatch dalam
pengelolaan dana.
– Pinjaman tersebut berjangka waktu maksimal 90 hari,
dan bank penerima pinjaman wajib menyediakan
agunan yang berkualitas tinggi serta mudah dicairkan
dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah
pinjaman.
18. Kebijakan Nilai Tukar
• Nilai tukar(kurs) untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi
peningkatan kegiatan dunia usaha.
• Tiga sistem nilai tukar yang pernah berlaku di Indonesia:
– sistem nilai tukar tetap (1970 s/d 1978)
– sistem nilai tukar mengambang terkendali (1978- 1997)
– sistem nilai tukar mengambang bebas (sejak 14 Agustus
1997)
• Saat ini kurs yang berlaku merupakan pencerminan
keseimbangan antara kekuatan penawaran dan permintaan.
• Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia pada waktu-
waktu tertentu melakukan sterilisasi di pasar valuta asing,
khususnya pada saat terjadi gejolak kurs yang berlebihan.
19. Pengelolaan Cadangan Devisa
• Cadangan devisa merupakan posisi bersih aktiva luar negeri
Pemerintah dan bank-bank devisa, yang harus dipelihara untuk
keperluan transaksi internasional.
• Bank Indonesia lebih mengutamakan tercapainya tujuan
likuiditas dan keamanan daripada keuntungan yang tinggi.
Walaupun demikian, Bank Indonesia tetap mempertimbangkan
perkembangan yang terjadi di pasar internasional, sehingga
tidak tertutup kemungkinan terjadinya pergeseran dalam
portfolio komposisi jenis penempatan cadangan devisa.
• Dalam mengelola cadangan devisa yang optimal, Bank Indonesia
menerapkan sistem diversifikasi, baik berdasarkan jenis valuta
asing maupun berdasarkan jenis investasi surat berharga.
20. Pengelolaan...
• Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang
independen, pemberian kredit program yang selama
ini dilakukan selanjutnya berada di luar lingkup tugas
Bank Indonesia.
• Tugas pemberian kredit program akan dilakukan oleh
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk
Pemerintah. Pengalihan tugas ini dimaksudkan agar
Bank Indonesia dapat lebih memfokuskan perhatian
pada pencapaian sasaran-sasaran moneter serta agar
dapat tercipta pembagian tugas yang baik antara
Pemerintah dan Bank Indonesia.
21. PILAR 2. MENGATUR DAN MENJAGA
KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN
• Di bidang sistem pembayaran BI merupakan satu-
satunya lembaga yang berwenang untuk
mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta
mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari
peredaran.
• Bank Indonesia berwenang melaksanakan, memberi
persetujuan dan perizinan atas penyelenggaraan jasa
sistem pembayaran seperti sistem transfer dana baik
yang bersifat real time, sistem kliring maupun sistem
pembayaran lainnya misalnya sistem pembayaran
berbasis kartu.
22. PILAR 2. MENGATUR DAN MENJAGA
KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN
• Untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien,
cepat, aman dan handal, BI secara terus menerus
melakukan pengembangan sesuai dengan acuan
yang ditetapkan (Blue Print Sistem Pembayaran
Nasional)
• Pengembangan tersebut direalisasikan dalam bentuk
kebijakan dan ketentuan yang diarahkan pada
pengurangan risiko pembayaran antar bank dan
peningkatan efisiensi pelayanan jasa sistem
pembayaran.
23. PILAR 3. MENGATUR DAN
MENGAWASI BANK
• Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan,
Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan
mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu
dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan
mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
• Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang
menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan
menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.
24. PILAR 3. MENGATUR DAN
MENGAWASI BANK
• Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan:
– Memberikan dan mencabut izin usaha bank
– Memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor
bank
– Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank
– Serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-
kegiatan usaha tertentu.
• Di bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan
langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan
baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-
waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan
melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap laporan yang
disampaikan oleh bank
25. PILAR 3. MENGATUR DAN
MENGAWASI BANK
• Di bidang pengawasan BI melakukan
pengawasan langsung maupun tidak langsung.
– Pengawasan langsung dilakukan baik dalam
bentuk pemeriksaan secara berkala maupun
sewaktu-waktu bila diperlukan.
– Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui
penelitian, analisis dan evaluasi terhadap laporan
yang disampaikan oleh bank
26. Upaya Restrukturisasi Perbankan
• Guna memfungsikan kembali perbankan sebagai
lembaga perantara yang akan mendorong
pertumbuhan ekonomi, disamping sekaligus
meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan
moneter.
• Restrukturisasi perbankan dilakukan melalui
upaya memulihkan kepercayaan masyarakat,
program rekapitalisasi, program restrukturisasi
kredit, penyempurnaan ketentuan perbankan,
dan peningkatan fungsi pengawasan bank.
27. AKUNTABILITAS BI
• Dalam menjalankan tugasnya, BI dituntut
untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi
dalam setiap pelaksanaan tugas, wewenang
dan anggaran Bank Indonesia.
• Agar semua pihak yang berkepentingan dapat
ikut melakukan pengawasan terhadap setiap
langkah kebijakan yang ditempuh oleh Bank
Indonesia.
28. AKUNTABILITAS BI
• Demi menjaga prinsip akutabilitas dan transparansi
dalam menjalankan tugasnya BI wajib:
– Menyampaikan informasi kepada masyarakat luas secara
terbuka melalui media massa, pada setiap awal tahun,
mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter pada
tahun sebelumnya, serta rencana kebijakan moneter dan
penetapan sasaran-sasaran moneter untuk tahun yang
akan datang (termasuk data dan informasi yang dikelola
BI).
– Informasi tersebut juga disampaikan secara tertulis kepada
Presiden dan DPR.
– Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas
dan wewenangnya kepada DPR setiap triwulan atau
sewaktu-waktu bila diminta oleh DPR (sesuai fungsi
pengawasan DPR)
29. DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA
• Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur
yang terdiri dari:
– Gubernur sebagai pemimpin
– 1 Deputi Gubernur Senior sebagai wakil
– sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya
tujuh Deputi Gubernur.
• Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur
selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali
dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-
banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya.
30. DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA
• Dewan Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden
dengan persetujuan DPR.
• Calon Deputi Gubernur diusulkan oleh Presiden
berdasarkan rekomendasi dari Gubernur Bank Indonesia.
• Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat
diberhentikan oleh Presiden, kecuali :
– Mengundurkan diri
– Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan
– Tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
– Dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban
kepada kreditur
– Berhalangan tetap.
31. Pengambilan Keputusan
• Sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi,
Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan:
– sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk
menetapkan kebijakan umum di bidang moneter,
– sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk
melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter
atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan
strategis.
– Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Dewan
Gubernur, atas dasar prinsip musyawarah demi mufakat.
– Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan
keputusan akhir.
33. Hubungan Kelembagaan BI
• Sebagai Lembaga Negara
BI berkedudukan sebagai lembaga negara
independen, dalam melaksanakan tugasnya,
bi mempunyai hubungan kerja dan koordinasi
yang baik dengan DPR, BPK, pemerintah dan
pihak lainnya.
34. Hubungan BI Dengan Pemerintah
• Hubungan Keuangan
• Independensi dalam Interdependensi
• Kerjasama BI dengan Lembaga Lain
35. Hubungan BI Dengan Pemerintah
• Hubungan Keuangan
– Bank Indonesia membantu menerbitkan dan
menempatkan surat-surat hutang negara guna
membiayai APBN tanpa diperbolehkan membeli
sendiri surat-surat hutang negara tersebut.
– Bank Indonesia bertindak sebagai kasir Pemerintah
yang menatausahakan rekening Pemerintah di Bank
Indonesia, dan atas permintaan Pemerintah, dapat
menerima pinjaman luar negeri untuk dan atas nama
Pemerintah Indonesia.
36. Hubungan BI Dengan Pemerintah
• Hubungan Keuangan
– Namun demikian, agar pelaksanaan tugas Bank
Indonesia benar-benar terfokus serta agar
efektivitas pengendalian moneter tidak terganggu,
pemberian kredit kepada Pemerintah guna
mengatasi deficit spending - yang selama ini
dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan
undang-undang yang lama - kini tidak dapat lagi
dilakukan oleh Bank Indonesia.
37. Hubungan BI Dengan Pemerintah
• Hubungan Keuangan
• Independensi dalam Interdependensi
– Diperlukan koordinasi yang bersifat konsultatif dengan
Pemerintah, sebab tugas-tugas Bank Indonesia
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
kebijakan-kebijakan ekonomi nasional secara
keseluruhan.
– Koordinasi di antara Bank Indonesia dan Pemerintah
diperlukan pada sidang kabinet yang membahas
masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang
berkaitan dengan tugas-tugas Bank Indonesia.
38. Hubungan BI Dengan Pemerintah
• Hubungan Keuangan
• Independensi dalam Interdependensi
– Bank Indonesia dapat memberikan masukan,
pendapat serta pertimbangan kepada Pemerintah
mengenai Rancangan APBN serta kebijakan-
kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan
wewenangnya.
– Pemerintah dapat menghadiri Rapat Dewan
Gubernur Bank Indonesia dengan hak bicara
tetapi tanpa hak suara.
39. Hubungan BI Dengan Pemerintah
• Hubungan Keuangan
• Independensi dalam Interdependensi
• Kerjasama BI dengan Lembaga Lain
– Beberapa kerjasama BI dituangkan dalam nota
kesepahaman (MoU), keputusan bersama (SKB),
serta perjanjian-perjanjian.
– Kerjasama bertujuan untuk menciptakan sinergi
dan kejelasan pembagian tugas antar lembaga
serta mendorong penegakan hukum yang lebih
efektif.
40. Hubungan Kelembagaan BI
• SEBAGAI LEMBAGA NEGARA
• LEMBAGA INTERNASIONAL
– BI menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga
internasional yang diperlukan dalam rangka
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bank
Indonesia maupun Pemerintah yang berhubungan
dengan ekonomi, moneter, maupun perbankan.
41. LEMBAGA INTERNASIONAL
• BI menjalin kerjasama internasional meliputi
bidang-bidang :
– Investasi bersama untuk kestabilan pasar valuta
asing
– Penyelesaian transaksi lintas negara
– Hubungan koresponden
– Tukar-menukar informasi mengenai hal-hal yang
terkait dengan tugas-tugas selaku bank sentral
– Pelatihan/penelitian di bidang moneter dan
sistem pembayaran.
42. LEMBAGA INTERNASIONAL
• Keanggotaan Bank Indonesia di beberapa
lembaga dan forum internasional atas nama Bank
Indonesia sendiri antara lain :
– The South East Asian Central Banks Research and
Training Centre (SEACEN Centre)
– The South East Asian, New Zealand and Australia
Forum of Banking Supervision (SEANZA)
– The Executive' Meeting of East Asian and Pacific
Central Banks (EMEAP)
– ASEAN Central Bank Forum (ACBF)
– Bank for International Settlement (BIS)
43. LEMBAGA INTERNASIONAL
• Keanggotaan Bank Indonesia mewakili
pemerintah Republik Indonesia antara lain :
– Association of South East Asian Nations (ASEAN)
– ASEAN+3 (ASEAN + Cina, Jepang dan Korea)
– Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)
– Manila Framework Group (MFG)
– Asia-Europe Meeting (ASEM)
– Islamic Development Bank (IDB)
– International Monetary Fund (IMF)
44. LEMBAGA INTERNASIONAL
• Keanggotaan Bank Indonesia mewakili pemerintah
Republik Indonesia antara lain :
– World Bank,
• termasuk keanggotaan di Intenational Bank of Reconstruction and
Development (IBRD), International Development Association (IDA)
dan International Finance Cooperatioan (IFC), serta Multilateral
Investment Guarantee Agency (MIGA)
– World Trade Organization (WTO)
– Intergovernmental Group of 20 (G20)
– Intergovernmental Group of 15 (G15, sebagai observer)
– Intergovernmental Group of 24 (G24, sebagai observer)
45. tugas
• Jelaskan apa yang dimaksud dengan operasi
pasar terbuka?
• Bagaimana cara bank Indonesia melakukan
operasi pasar terbuka?
• Jika bank Indonesia ingin menambah jumlah
uang beredar, bagaimana bentuk operasi
pasar yang akan dilakukan?
