1. Bank Sentral
• Lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk
mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara,
merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter,
mengatur dan menjaga sistem pembayaran, mengawasi
perbankan serta menjalankan fungsi sebagai Lender of The
Last Resort.
• Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia (penjelasan
UUD 45 pasal 23 ayat 3
• Bank Indonesia adalah Lembaga negara yang independen
bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak pihak
lain
• Bank Indonesia merupakan badan hukum berdasarkan UU
no.23 / 1999
2. Fungsi Bank Sentral
• Pelaksanakan kebijakan moneter dan keuangan
• Memberi nasehat kepada pemerintah dibidang
moneter dan keuangan
• Melakukan pengaturan, pembinaan dan
pengawasan perbankan
• Sebagai banker’s bank
• Memelihara stabilitas keuangan nasional
• Melancarkan pembiayaan pembangunan ekonomi
• Mendorong pengembangan sistem perbankan yang
sehat
3. Tujuan dan Tugas pokok Bank
Indonesia
• Tujuan :
– Mencapai dan memelihara kestabilan
nilai rupiah
• Tugas pokok :
– Menetapkan dan melaksanakan kebijakan
moneter
– Mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran
– Mengatur dan mengawasi bank
4. BI sebagai pelaksanaan
kebijakan moneter
• Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan
sasaran laju inflasi
• Pengendalian moneter
– Operasi pasar terbuka (OPT) Rupiah dan Valuta Asing
– Penetapan tingkat diskonto
– Penetapan cadangan wajib minimum
– Pengaturan kredit atau pembiayaan
• Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem
nilai tukar yang telah ditetapkan
• Mengelola cadangan devisa
5. BI sebagai pengatur sistem
pembayaran
• Melaksanakan dan memberikan persetujuan atas
penyelenggaraan jasa sistem pembayaran
• Mewajibkan penyelenggara jasa sistem
pembayaran menyampaikan laporan kegiatannya
• Menetapkan penggunaan alat pembayaran
• Berwenang mengatur sistem kliring antar bank
• Satu satunya lembaga yang berwenang untuk
mengeluarkan dan menyebarkan uang rupiah
6. BI sebagai pengawas bank
• Memberi dan mencabut izin usaha bank
• Melakukan pengawasan langsung maupun tidak
langsung kepada bank bank di Indonesia
• Menetapkan ketentuan perbankan yang memuat
prisip kehati hatian (prudential banking)
• Mewajibkan bank menyampaikan laporan serta
melaksanakan pemeriksaan terhadap bank
• BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah
• Pemerintah wajib berkonsultasi dengan BI dalam
penerbitan Surat Utang Negara (SUN)
7. Instrumen moneter Bank
Sentral
• Operasi Pasar Terbuka (OPT)
• Penetapan Tingkat Diskonto
• Giro Wajib Minimum
• Instrumen Tambahan :
– Moral Suasion
– Legal Lending Limit (3L)
– Loan Deposit Ratio (LDR)
– Capital Adequacy Ratio (CAR)
8. Tugas lain Bank Indonesia
• Hubungan Internasional
– Melakukan kerja sama dengan bank sentral negara lain, lembaga
keuangan internasional
– Atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman dari luar negeri,
menata usahakan serta menyelesaaikan kewajiban pemerintah
– Bertindak atas nama negara sebagai anggota pada lembaga
internasional / multilateral
• Akuntabilitas dan Anggaran
– Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya
kepada DPR setiap 3 bulan sekali
– Menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat setiap
awal tahun perihal evaluasi kebijakan moneter tahun lalu dan
rencana kebijakan moneter tahun yang akan datang
9. Usaha-usaha BI selaku Bank
Sentral
• Memeriksa dan membayarkan kembali uang dalam
rekening koran
• Menjalankan perintah untuk pemindahan uang
• Menerima pembayaran atas tagihan kertas berharga
• Memberikan jaminan bank (Bank Garansi)
• Membeli dan menjual :
– Wesel yang diakseptasi oleh suatu bank
– Kertas perbendaharaan atas beban negara
– Surat Utang Negara
– Cek, Surat berharga dan kertas dagang lainnya
10. Struktur Organisasi BI
• BI dipimpin Dewan Gubernur yang terdiri dari :
• Gubernur : 1 orang
• Deputi Gubernur Senior : 1 orang
• Deputi Gubernur : Minimum 4 dan maksimum 7 orang
• Urusan / Biro yang terdiri dari 4 sektor, yaitu :
– Moneter
– Perbankan
– Sistem Pembayaran
– Manajemen Internal
• Kantor Cabang
• Kantor Perwakilan di luar negeri
11. Dewan Gubernur Bank
Indonesia
• Syarat anggota :
– Warga negara Indonesia
– Memiliki akhlak dan moral yang tinggi
– Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan,
perbankan dan hukum
• Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
• Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur, diangkat oleh Presiden
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
• Larangan bagi anggota dewan gubernur :
– Mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga
– Mempunyai kepentingan dengan perusahaan
– Merangkap jabatan kecuali karena tugas jabatan
– Menjadi pengurus dn atau anggota partai politik
