Untuk memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia

1. Disusun oleh :
Bakhrul Ulum
12140029

2. 1. Masa Sebelum Kemerdekaan
Sebelum merdeka setidaknya ada 4 negara yang pernah
menjajah Indonesia, diantaranya adalah Portugis, Belanda,
Inggris, dan Jepang.
Pada masa penjajahan Portugis, perekonomian Indonesia
tidak banyak mengalami perubahan dikarenakan waktu Portugis
menjajah tidaklah lama disebabkan kekalahannya oleh Belanda
untuk menguasai Indonesia, sehingga belum banyak yang dapat
diberlakukan kebijakan.
Dalam masa penjajahan Belanda melakukan berbagai
perubahan kebijakan dalam hal ekonomi, salah satunya dengan
dibentuknya Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).

3. UntukmempermudahaksinyadiHindiaBelanda,
VOCdiberihakOctrooi,yangantaralainmeliputi:
a. Hak mencetak uang
b. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
c. Hak menyatakan perang dan damai
d. Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
e. Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja
Hak-hak itu seakan melegalkan keberadaan VOC sebagai
“penguasa” Hindia Belanda. Namun walau demikian, tidak
berarti bahwa seluruh ekonomi Nusantara telah dikuasai VOC.
Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai
komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa,
yaitu rempah-rempah.

4. Namunpadatahun1795,VOCdibubarkankarenadianggapgagaldalam
mengeksplorasikekayaanHindiaBelanda.Kegagalanitunampakpada
defisitnyakasVOC,yangantaralaindisebabkanoleh:
a. Peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh VOC dan
memakan biaya besar
b. Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar
c. Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri
d. Pembagian dividen kepada para pemegang saham,
walaupun kas defisit

5. Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan
pada tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch dengan tujuan
memproduksi berbagai komoditi yang diminta di pasar dunia.
Sistem ini merupakan pengganti sistem landrent dalam
rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat
pribumi.
Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal) terjadi karena
adanya desakkan kaum Humanis Belanda yang menginginkan
perubahan nasib warga pribumi kearah yang lebih baik dengan
mendorong pemerintah Belanda mengubah kebijakkan
ekonominya.

6. 2. Masa Orde Lama
a) Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Dalam menghadapi krisis ekonomi-keuangan, pemerintah menempuh berbagai
kegiatan, diantaranya :
• Pinjaman Nasional, menteri keuangan Ir. Soerachman dengan persetujuan Badan
Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengadakan pinjaman nasional yang
akan dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun.
• Hubungan dengan Amerika, Banking and Trade Coorporation (BTC) berhasil
mendatangkan Kapal Martin Behrman di pelabuhan Cirebon yang mengangkut
kebutuhan rakyat, namun semua muatan dirampas oleh angkatan laut Belanda.
• Konferensi Ekonomi, Konferensi yang membahas mengenai peningkatan hasil produksi
pangan, distribusi bahan makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan
asing.
• Rencana Lima Tahunan (Kasimo Plan), memberikan anjuran memperbanyak kebun bibit
dan padi ungul, mencegah penyembelihan hewan-hewan yang membantu dalam
pertanian, menanami tanah terlantar di Sumatra, dan mengadakan transmigrasi.
• Keikutsertaan Swasta dalam Pengembangan Ekonomi Nasional, mengaktifkan dan
mengajak partisipasi swasta dalam upaya menegakkan ekonomi pada awal
kemerdekaan.
• Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Negara Indonesia
• Sistem Ekonomi Gerakan Benteng (Benteng Group)
• Sistem Ekonomi Ali-Baba

7. b) Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasinya antara lain:
• Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang untuk
mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun
• Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu menumbuhkan
wiraswasta pribumi agar bisa berpartisipasi dalam perkembangan
ekonomi nasional
• Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran
Uni Indonesia-Belanda.
c) Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
• Devaluasi menurunkan nilai uang dan semua simpanan di bank
diatas 25.000 dibekukan
• Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap
ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin
• Kegagalan dalam berbagai tindakan moneter

8. 3. Masa Orde Baru
• Pada awal orde baru, stabilitas ekonomi dan politik menjadi
prioritas utama. Program pemerintah berorintasi pada
pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan
pengamanan kebutuhan pokok rakyat.
• Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala
bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok,
pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan
kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda,
penyebaran pembangunan, dan peradilan.
• Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras,
penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan
rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka
kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat.
Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk
menekan jumlah kelahiran lewat KB.

9. • Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran
lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan
ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar
kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta
penumpukan utang luar negeri.
• Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan
bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan
hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi
kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil.
• Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat
rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari
ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk.
Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah
dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala
bidang, terutama ekonomi.

10. 4. Masa Orde Reformasi
Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
• Meminta penundaan utang sebesar US$ 5,8 Milyar pada
pertemuan paris Club ke-3 dan mengalokasikan pemabayaran
utang luar negri sebesar 116,3 Trilliun.
• Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi yaitu menjual perusahaan
negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi
perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan
mengurangi beban negara. Penjaualan tersebut berhasil menaikan
partumbuhan ekonomi Indonesia menajadi 4,1%. Namun kebijakan
ini menibulkan kontroversi yaitu BUMN yang di privatisasikan dijual
pada perusahaan asing.

11. Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
• Kebijakan kontroversial pertama Presiden Yudhoyono adalah
mengurangi subsidi BBM, yang dilatarbelakangi oleh naiknya harga
minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor
pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung
peningkatan kesejahteraan masyrakat.
• Kemudian muncul pula kebijakan kontroversial yang kedua yakni BLT
bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin. Namun kebanyakan
BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagaiannya juga
banyak menimbulkan masalah sosial.
• Kebijkan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita
adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur summit pada bulan
2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala
daerah.
• Dengan semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapakan
jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Pada pertengahan bulan
oktober 2006 Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF sebesar
3,2 Miliar dolar AS. Harapan kedepannya adalah Indonesia tidak lagi
mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam
negeri.

12. Perekonomian Indonesia Saat Ini :
• Dihapusnya berbagai subsidi untuk masyarakat secara bertahap,
sehingga harga barang barang strategis ditentukan sepenuhnya
oleh mekanisme pasar.
• Nilai Kurs rupiah tidak boleh dipatok dengan kurs tetap, sehingga
besar kecilnya kurs rupiah akan ditentukan oleh mekanisme pasar.
• Perusahaan BUMN mulai beralih ke pihak swasta, sehingga peran
pemerintah semakin berkurang.
• Keikutsertaan bangsa Indonesai dalam kancah WTO dan perjanjian
GATT yang semakin menunjukan komitmen bangsa Indonesia
dalam tata liberalisme dunia.
• Dampak positif yang di timbulkan dari sistem kapitalis ini yaitu dari
aspek permodalan, kita dapat dengan mudah mendapatkan modal
dengan cepat dari investor asing.
• Dampak negatif dari sistem ini banyak terjadi masalah-masalah
seperti pengangguran, kemiskinan, krisis ekonomi dan hutang luar
negeri yang tinggi.

13. Terimakasih