Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jangkauan pelayanan fasilitas publik di Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung. 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan belum memenuhi kebutuhan penduduk karena masih ada desa yang belum terlayani. 3. Sedangkan untuk fasilitas peribadatan, sudah memenuhi ke

1. 36
Volume 1, Nomor 1, 2020, E-ISSN: -
Research Article
Identifikasi Jangkauan Pelayanan Fasilitas Publik di
Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung
Intan M Harjanti 1
*, Sri Aulianingtyas 1
1 Universitas Diponegoro, Indonesia
*Corresponding author: intan.muning.h@pwk.undip.ac.id
Abstrak: Kecamatan Jumo merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Temanggung dengan kepadatan
penduduk yang cukup besar, yaitu 9,75 jiwa/km2. Seiring dengan pertambahan penduduk setiap tahunnya, harus
diimbangi dengan pelayanan fasilitas publik yang baik, dan dapat menjangkau seluruh masyarakat. Penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi jangkauan pelayanan fasilitas publik yang terdapat di Kecamatan Jumo. Pendekatan
yang digunakan dalam riset ini adalah deskriptif normatif, dengan teknik analisis spasial. Tahapan awal yang dilakukan
adalah mengidentifikasi persebaran fasilitas publik, kemudian menganalisis jangkauan pelayanan fasilitas publik,
dengan menggunakan analisis spasial, yang berpedoman dengan SNI. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
persebaran jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Jumo belum memenuhi kebutuhan
penduduk. Karena masih terdapat desa yang belum terlayani. Sedangkan untuk fasilitas peribadatan, sudah memenuhi
kebutuhan penduduk, karena hampir seluruh desa di Kecamatan Jumo sudah terlayani sehingga hasil penelitian ini
dapat digunakan sebagai salah satu masukkan dalam pengembangan Kabupaten Temanggung, khususnya Kecamatan
Jumo. Kata Kunci: jangkauan pelayanan, fasilitas publik, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung.
1. Pendahuluan
Analisis keruangan adalah analisis lokasi yang menitik beratkan pada tiga unsur jarak (distance),
kaitan (interaction), dan gerakan (movement). Tujuan dari analisis keruangan adalah untuk menentukan
kondisi eksisting yang ada apakah sudah sesuai dengan struktur keruangan, dan menganalisa interaksi antar
unit keruangan, yaitu hubungan antara ekonomi dan interaksi keruangan, aksesibilitas suatu wilayah untuk
dijangkau, dan hambatan interaksi.
Fasilitas publik menjadi hal yang penting dalam membentuk keruangan suatu daerah, karena fasilitas
publik merupakan komponen yang harus dipenuhi guna melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, berimplikasi bahwa pemerintah
daerah memiliki tanggung jawab, kewenangan dan menentukan standar pelayanan minimal, yang
mengharuskan setiap daerah (Kotamadya/Kabupaten) melakukan pelayanan publik semaksimal mungkin
untuk masyarakat dan sesuai dengan standar minimal. Selain itu, untuk dapat memaksimalkan penggunaan
ruang fasilitas publik, diperlukan akses yang baik (Lofti & Koohsari, 2009). Karena dalam pemanfaatan
kawasan permukiman, harus didukung dengan ketersediaan fasilitas umum (pendidikan, peribadatan, dan
kesehatan) (Pancarrani & Pigawati, 2014)
Kecamatan Jumo terletak di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, yang memiliki luas wilayah
sebesar 2.931,91 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 28.834 jiwa dan tingkat kepadatan penduduk
sebesar 9, 75 jiwa/km2 (BPS, 2017). Kepadatan penduduk ini dirasa cukup tinggi, karena besaran tersebut
merupakan peringkat ke-9 dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung. Pertumbuhan penduduk
setiap tahunnya, tentunya secara tidak langsung akan mempengaruhi ketersediaan fasilitas publik, baik
jumlahnya maupun pelayananya. Dimana makin tinggi kepadatan penduduk maka makin kecil wilayah
jangkauan pelayanan Pendidikan dan begitu juga sebaliknya (Satria, Eriawan, & Nur, 2015). Sehingga
diharapkan ketersediaan fasilitas publik bisa memenuhi kebutuhan dan menjangkau seluruh masyarakat.
Riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi jangkauan pelayanan fasilitas publik di Kecamatan Jumo,
Kabupaten Temanggung. Sehingga nantinya hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai input dalam
pengembangan Kabupaten Temanggung, khususnya Kecamatan Jumo, agar dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat.
Diterima: 1 September 2019
Direvisi: 25 Oktober 2019
Tersedia online: 31 Desember 2019
Citation: Harjanti, I. M., &
Aulianingtyas, S. (2020). Identifikasi
Jangkauan Pelayanan Fasilitas Publik
di Kecamatan Jumo, Kabupaten
Temanggung. Bhumiphala: Jurnal
Pengembangan Daerah, 1(1), 36-44.

2. 37
2. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif. dengan teknik analisis spasial.
Pengumpulan data dilakukan dengan survey primer, yang meliputi observasi dan survey sekunder, yang
meliputi data-data instutionil maupun kebijakan. Tahapan penelitian ini adalah dengan melakukan
identifikasi persebaran fasilitas publik di Kecamatan Jumo yang meliputi, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan
peribadatan. Kemudian hasil tersebut dijadikan sebagai input dalam menganalisis jangkauan pelayanan
dengan menggunakan analisis spasial (Network-Analysis), yang disesuaikan dengan SNI 03-1733 Tahun 1989
tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota. Sehingga akan dihasilkan peta jangkauan
pelayanan fasilitas publik di Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung.
3. Hasil dan Pembahasan
a. Jangkauan pelayanan fasilitas Pendidikan
Pendidikan adalah sebuah usaha yang di lakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaaan, membangun kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan,
akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Menurut UU No.
20 tahun 2003 Pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non- formal
dan informal. Indonesia memiliki beberapa jenjang pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat
perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan. Menurut
UU No. 20 tahun 2003 pasal 14, jenjang pendidikan formal terdiri dari: TK, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan
SMA/ sederajat. Sedangkan Pendidikan non-formal biasanya merupakan Pendidikan yang menduduk
Pendidikan formal. Jangkauan pelayanan pendidikan seperti pada Tabel 1.
Tabel 1. Jangkauan Pelayanan Pendidikan
Jenis
Sarana
Jumlah
Penduduk
pendukung
(jiwa)
Kebutuhan Per Satuan
Sarana Standard
(m2/jiwa)
Kriteria
Luas Lantai Min
(m2)
Luas
Lahan
Min (m2)
Radius
pencapaian
Taman
Kanak-
kanak
1.250
216
termasuk rumah
penjaga 36 500
0,28 500 m2
Sekolah
Dasar
1.600 633 2.000 1,25 1.000 m2
SLTP 4.800 2.282 9.000 1,88 1.000 m2
SMU 4.800 3.835 12.500 2,6 3.000 m2
Taman Bacaan 2.500 72 150 0, 09 1.000 m2
Sumber: SNI 03-1733-1989,Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota
Berdasarkan acuan SNI 03-1733-1989, tentang tata cara perencanaan kawasan perumahan kota,
radius pencapaian untuk pendidikan jenjang TK adalah 500m2 dengan jumlah penduduk pendukung
adalah sebesar 1250 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa untuk satu fasilitas pendidikan jenjang TK harus
mampu memenuhi kebutuhan pendidikan penduduk dengan radius jarak 500m2 dan mampu memenuhi
kebutuhan pendidikan untuk 1250 jiwa.

3. 38
Sumber: Analisis, 2018
Gambar 1. Peta Jangkauan Pelayanan TK di Kecamatan Jumo
Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa di Kecamatan Jumo terdapat 12 fasilitas pendidikan jenjang TK
yang berada pada Desa Morobongo, Desa Karangtejo, Desa Sukomarto, Desa Gedongsari, Desa Jamusan,
Desa Jumo, Desa Giyono, Desa Ketitang dan Desa Kertosari . Fasilitas pendidikan jenjang TK belum merata
ke semua desa, desa yang tidak terdapat fasilitas pendidikan jenjang TK yaitu desa Barang, Padureso,
Gunung Gempol dan Jombor. Hal ini dikarenakan tata guna lahan yang mendominasi masih berupa
pertanian dan perkebunan. Selain itu banyak masyarakat setempat yang beranggapan bahwa pendidikan
TK kurang diperlukan, sehingga masyarakat langsung menyekolahkan anaknya pada jenjang Sekolah
Dasar.
Berdasarkan acuan SNI 03-1733-1989, tentang tata cara perencanaan kawasan perumahan kota,
radius pencapaian untuk pendidikan jenjang SD adalah 1000m2 dengan jumlah penduduk pendukung
adalah sebesar 1600 jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk satu fasilitas pendidikan jenjang SD
harus mampu memenuhi kebutuhan pendidikan penduduk dengan radius jarak 1000m2 dan mampu
memenuhi kebutuhan pendidikan untuk 1600 jiwa. Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa di Kecamatan
Jumo terdapat 10 fasilitas pendidikan jenjang SD yang terdapat pada Desa Karangtejo, Desa Sukomarto,
Desa Padureso, Desa Jumo, Desa Jamusan, Desa Gedongsari, Desa Giyono, Desa Kertosari, Desa Jombor
dan Desa Gunung Gempol. Namun, dari 13 Desa Kecamatan Jumo, terdapat 3 Desa yang belum terjangkau
fasilitas pendidikan jenjang SD yaitu Desa Morobongo, Desa Barang dan Desa Ketitang.
Berdasarkan acuan SNI 03-1733-1989, tentang tata cara perencanaan kawasan perumahan kota,
radius pencapaian untuk pendidikan jenjang SMP adalah 1000 m2 dengan jumlah penduduk pendukung
adalah sebesar 4800 jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk satu fasilitas pendidikan jenjang SMP
harus mampu memenuhi kebutuhan pendidikan penduduk dengan radius jarak 1000 m2 dan mampu
memenuhi kebutuhan pendidikan untuk 4800 jiwa.

4. 39
Sumber: Analisis, 2018
Gambar 2. Peta Jangkauan Pelayanan Sekolah Dasar di Kecamatan Jumo
.
Sumber: Analisis, 2018
Gambar 3. Peta Jangkauan Pelayanan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Jumo

5. 40
Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa SMP di Kecamatan Jumo hanya terdapat di 2 Desa yaitu Desa
Padureso dan Desa Jumo. Hal tersebut di karenakan tidak semua desa di Kecamatan Jumo memiliki kriteria
yang tepat untuk lokasi fasilitas pendidikan jenjang SMP, seperti kriteria jumlah penduduk dan radius
pencapaian yang telah disebutkan diatas. Jadi, tidak semua desa di Kecamatan Jumo terjangkau fasilitas
pendidikannya khususnya jenjang SMP. Selain itu, infrastruktur yang mendukung adanya fasilitas
pendidikan tersebut kurang memadai.
Berdasarkan acuan SNI 03-1733-1989, tentang tata cara perencanaan kawasan perumahan kota,
radius pencapaian untuk pendidikan non formal / taman bacaan adalah 1000 m2 dengan jumlah penduduk
pendukung adalah sebesar 2500 jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk satu fasilitas non formal
harus mampu memenuhi kebutuhan pendidikan penduduk dengan radius jarak 1000 m2 dan mampu
memenuhi kebutuhan pendidikan untuk 2500 jiwa. Fasilitas pendidikan non formal di Kecamatan Jumo
terdapat pada semua Desa yang ada di Kecamatan Jumo, namun pada Gambar 4 hanya menggambil
sampel pada 3 Desa, yaitu Desa Gedongsari, Desa Sukomarto dan Desa Morobongo.
Sumber: Analisis, 2018
Gambar 4. Peta Jangkauan Pelayanan Pendidikan Non-Formal di Kecamatan Jumo
b. Jangkauan pelayanan fasilitas Peribadatan
Sarana peribadatan merupakan sarana kehidupan untuk mengisi kebutuhan rohani yang perlu
disediakan di lingkungan perumahan yang direncanakan selain sesuai peraturan yang ditetapkan, juga sesuai
dengan keputusan masyarakat yang bersangkutan. Jenis dari sarana peribadatan adalah masjid, mushola,
gereja, vihara, klenteng dan pura yang dipergunakan untuk beribadah bagi masing-masing pemeluk agama
(Tabel 2).

6. 41
Tabel 2. Jangkauan Pelayanan Fasilitas Peribadatan
Jenis Sarana Jumlah Penduduk
pendukung (jiwa)
Kebutuhan Per Satuan
Sarana
Standard
(m2/jiwa)
Kriteria
Luas Lantai
Min (m2)
Luas Lahan Min
(m2)
Radius
pencapaian
Musholla/
Langgar
250 45 100 bila
bangunan
tersendiri
0,36 100 m2
Masjid Warga 2.500 300 600 0,24 1.000 m2
Masjid
Lingkungan
(Kelurahan)
30.000 1.800 3.600 0,12
Masjid
Kecamatan
120.000 3.600 5.400 0,03
Sarana Ibadah agama
lain
Tergantung sistem
kekerabatan
/ hirarki
lembaga
Tergantung
kebiasaan
setempat
Tergantung kebiasaan
setempat
- -
Sumber: SNI 03-1733-1989,Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota
Berdasarkan acuan SNI 03-1733-1989, tentang tata cara perencanaan kawasan perumahan kota,
radius pencapaian untuk fasilitas peribadatan khususnya masjid adalah 1000 m2
dengan jumlah penduduk
pendukung sebesar 2500 jiwa. Hal tersebut berarti bahwa untuk satu fasilitas peribadatan khususnya masjid
harus mampu memenuhi kebutuhan penduduk dengan radius jarak 1000 m2
dan mampu memenuhi
kebutuhan peribadatan penduduk yaitu 2500 jiwa. Fasilitas peribadatan khususnya mushola mempunyai
radius 100 m2
dengan jumlah penduduk pendukung adalah sebesar 250 jiwa. Hal tersebut berarti bahwa
untuk satu fasilitas peribadatan khususnya mushola harus mampu memenuhi kebutuhan penduduk dengan
radius jarak 100 m2
dan mampu memenuhi kebutuhan peribadatan penduduk yaitu 250 jiwa. Radius
pencapaian dan jumlah penduduk untuk sarana ibadah agama lain seperti gereja, vihara dan lain-lain
pendukungnya tergantung dengan sistem kekerabatan dan hirarki lembaga setempat, namun sebagian
besar sarana peribadatan memiliki radius jangkauan yaitu 1000 m2
.
Pada Kecamatan Jumo hanya terdapat 3 sarana peribadatan yaitu masjid, mushola dan gereja.
Persebaran Sarana Peribadatan yang ada di Kecamatan Jumo terbagi menjadi 3 sarana peribadatan pada
Kecamatan Jumo yaitu masjid, mushola, gereja katolik, gereja protestan dan vihara yang masing-masing
terdiri dari 58 masjid, 71 mushola, 1 gereja katolik, 5 gereja protestan dan 11 vihara. Pada gambar 5. dapat
dilihat bahwa jangkauan pelayanan fasilitas peribadatan hampir menjangkau seluruh desa, namun ada satu
desa yang belum terlayani yaitu Desa Kertosari (Gambar 5).
Sumber: Analisis, 2018
Gambar 5. Peta Jangkauan Pelayanan Fasilitas Peribadatan di Kecamatan Jumo

7. 42
c. Jangkauan pelayanan fasilitas Kesehatan
Sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran
yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk
mengendalikan pertumbuhan penduduk, dan upaya kesehatan hanya dapat diwujudkan dalam suatu wadah
pelayanan kesehatan (health services). Sedangkan pelayanan kesehatan (Tabel 3) adalah tempat atau
sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Dilihat dari sifat upaya penyelenggaraan
pelayanan kesehatan maka dapat dibedakan menjadi tiga sarana, yaitu:
• Sarana Pelayanan Kesehatan Primer (primary care) Sarana pelayanan tingkat pertama ini
merupakan pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat dan hanya bisa menangani
kasus-kasus ringan. Sarana kesehatan ini mencakup Puskesmas, Poliklinik, Dokter Praktek, dan
sebagainya.
• Sarana Pelayanan Kesehatan Tingkat Dua (secondary care) Sarana pelayanan tingkat dua
merupakan pelayanan kesehatan rujukan bagi kasus-kasus atau penyakit-penyakit dari pelayanan
kesehatan primer. Sarana kesehatan ini mencakup Puskesmas Rawat Inap, RS Kabupaten, RS tipe
C atau RS tipe D serta RS Bersalin
• Sarana Pelayanan Kesehatan Tingkat Tiga (tertiary care) Sarana pelayanan tingkat tiga merupakan
pelayanan kesehatan rujukan bagi kasus-kasus atau penyakit-penyakit dari pelayanan kesehatan
tingkat dua. Sarana kesehatan ini mencakup RS Provinsi, RS tipe A atau RS tipe B dan sebagainya.
Tabel 3. Jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan
Jenis Sarana
Jumlah
Penduduk
pendukung
(jiwa)
Kebutuhan Per Satuan
Sarana
Standard
(m2/jiwa)
Kriteria
Luas Lantai
Min (m2)
Luas
Lahan
Min (m2)
Radius
pencapaian
Posyandu 1.250 36 60 0,048 500
Balai Pengobatan Warga 2.500 150 300 0,12 1.000 m2
BKIA/ Klinik Bersalin 30.000 1.500 3.000 0,1 4.000 m2
Puskesmas Pembantu dan Balai
Pengobatan Lingkungan
30.000 150 300 0,006 1.500 m2
Puskesmas dan Balai Pengobatan 120.000 420 1.000 0,008 3.000 m2
Tempat Praktek Dokter
5.000 18 - - 1.500 m2
Apotik/ Rumah Obat 30.000 120 250 0,025 1.500 m2
Sumber: SNI 03-1733-1989,Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota
Jenis sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Jumo adalah apotek, bidan, klinik dan posyandu. Posyandu
merupakan fasilitas kesehatan yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan untuk anak-anak usia
balita. Berdasarkan acuan SNI 03-1733-2014, tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di
perkotaan, radius pencapaian untuk fasilitas kesehatan posyandu adalah adalah 500 m2 dengan jumlah
penduduk pendukung adalah sebesar 1.250 jiwa berlokasi di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang
jalan raya. Hal tersebut berarti bahwa untuk satu fasilitas posyandu harus mampu memenuhi kebutuhan
kesehatan penduduk dengan radius jarak 500 m2 dan mampu memenuhi kebutuhan kesehatan untuk 1.250
jiwa.
Sedangkan klinik merupakan salah satu sarana yang memberikan pelayanan kesehatan secara individual
dan lebih dititikberatkan pada usaha penyembuhan tanpa perawatan. Berdasarkan acuan SNI 03-1733-
2014, tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, radius pencapaian untuk fasilitas
kesehatan klinik kesehatan adalah 1.500 m2
dengan jumlah penduduk pendukung adalah sebesar 5.000 jiwa.

8. 43
Hal tersebut berarti bahwa untuk satu fasilitas polindes harus mampu memenuhi kebutuhan kesehatan
penduduk dengan radius 1.500 m2
dan mampu memenuhi kebutuhan kesehatan untuk 5.000 jiwa. Dan
praktek Bidan berfungsi melayani ibu baik sebelum, pada saat dan sesudah melahirkan. Berdasarkan acuan
SNI 03-17332014, tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, radius pencapaian
untuk fasilitas kesehatan klinik kesehatan adalah adalah 500 m2
dengan jumlah penduduk pendukung
sebesar 1.250 jiwa. Hal tersebut berarti bahwa untuk satu fasilitas polindes harus mampu memenuhi
kebutuhan kesehatan penduduk dengan radius jarak 500 m2
dan mampu memenuhi kebutuhan kesehatan
untuk 1.250 jiwa. Pada Gambar 6 dapat dilihat bahwa persebaran fasilitas kesehatan di Kecamatan Jumo
belum tersebar secara merata, begitu pula dengan jangkauan pelayannya belum dapat menjangkau seluruh
desa. Jenis fasilitas kesehatan Praktek bidan yang paling mendominasi di Kecamatan Jumo, sedangkan
Puskesmas hanya terletak di desa Jumo.
Sumber: Analisis, 2018
Gambar 6. Peta Jangkauan Pelayanan Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Jumo
4. Kesimpulan
Persebaran dan jumlah fasilitas publik akan mempengaruhi jangkauan pelayanan di suatu daerah.
Jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan jenis TK di Kecamatan Jumo belum bisa menjangkau seluruh desa,
dimana desa yang belum dijangkau adalah desa Barang, Padureso, Gunung Gempol dan Jombor. Begitu juga
dengan jenis SD, belum menjangkau seluruh desa, dimana desa yang belum dijangkau adalah Desa
Morobongo, Desa Barang dan Desa Ketitang. Sedangkan untuk jenis SMP hanya terdapat di Desa Padureso
dan Desa Jumo. Dan Pendidikan non-formal yang berupa taman bacaan sudah dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat, karena sudah tersedia di seluruh desa. Fasilitas peribadatan hampir sudah menjangkau seluruh
desa di Kecamatan Jumo, hanya ada satu desa yang belum terpenuhi yaitu Desa Kertosari. Fasilitas kesehatan
dengan jenis praktek bidan paling mendominasi, sedangkan Puskesmas hanya ada di Desa Jumo.

9. 44
5. Referensi
BPS. (2017). Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2017
Lofti, S., & Koohsari, M. J. (2009). Measuring objective accessibility to neighborhood facilities in the city (A
case study: Zone 6 in Tehran, Iran). Cities, 26(3), 133–140.
Pancarrani, G. P., & Pigawati, B. (2014). Evaluasi Kesesuaian Lokasi Dan Jangkauan Pelayanan Sekolah
Menengah Umum Di Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. Geoplanning: Journal of
Geomatics and Planning, 1(2), 65–73.
Satria, F., Eriawan, T., & Nur, H. (2015). Kajian Mengenai Pengaruh Kualitas Sekolah Menengah Atas Terhadap
Jangkauan Pelayanan Sekolah (Studi Kasus SMA 1 dan SMA 12 Padang). Ejurnal Bung Hatta
University, 1(9).
Sekretariat Negara. (2003). Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
SNI. (1989). Standar Nasional Indonesia Nomor 03 – 1733 Tahun 1989 Tentang Tata Cara Perencanaan
Kawasan Perumahan Kota