SMP Negeri 1 Sulang menerapkan berbagai landasan pendidikan yang meliputi landasan religius dengan melaksanakan pengajian rutin, landasan politik berdasarkan UUD 1945 tentang hak mendapatkan pendidikan, dan landasan hukum berupa undang-undang dan peraturan terkait pelaksanaan bimbingan dan konseling.

1. 1
Analsis Landasan Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama Negeri Di Daerah Rembang
Studi Kasus SMP N 1 Sulang
Authors Angga Debby Frayudha
Department Of Management of Education
State University of Semarang UNNES Postgraduate S2 Program
Semarang 50225
mpyenk@gmail.com
1.1 Latar Belakang
Salah satu ciri sekolah yang bermutu adalah dapat merespon kepercayaan
masyarakat artinya, bagaimana pihak sekolah mampu memberikan pelayanan yang
terbaik bagi putra-putrinya sehingga menghasilkan anak-anak yang bermutu dalam
segala hal. Mengingat perkembangan dunia IPTEK serta era globalisasi di depan mata
maka tujuan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat
maka pihak sekolah perlu melakukan pembenahan-pembenahan dalam hal sumber
daya manusia yang profesional, manajemen yang handal, kegiatan belajar-mengajar
yang berkualitas, adanya akses terhadap lembaga pendidikan tinggi baik dalam maupun
luar negeri bermutu serta ketersediaan sarana-prasana yang setaraf dengan pendidikan
bertaraf internasional. Tantangan yang semakin ketat dalam dunia pendidikan
khususnya bagi para pelaksana perencanaan dan manajemen, pengambil kebijakan
urusan pendidikan dalam hal ini pemerintah, harus memiliki alat atau peranti untuk
mengevaluasi sampai sejauh mana pembangunan pendidikan terutama kinerja layanan
pendidikan bagi masyarakat dapat tercapai secara optimal. Salah satu strategi
manajerial yang dikembangkan untuk menjamin sebuah organisasi (sekolah) memiliki
daya tahan dan daya hidup dari masa sekarang dan berkelajutan sampai masa yang akan
datang yaitu dengan menerapkan landasan-landasan pendidikan.

2. 2
Organisasi yang dipilih oleh pemakalah dalam kajian analisis makalah ini adalah
SMP N 1 Sulang Kabupaten Rembang. Analisis landasan-landasan pendidikan
digunakan untuk menganalisis kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses) dari
Sekolah tersebut. Sebagai bahan pertimbangan pemilihan sekolah ini adalah melihat
sejauh mana nilai “PLUS” yang terdapat di sekolah tersebut dan bagaimana kondisi
dan situasi dari sekolah tersebut.
1.2 Rumusan Masalah
Dari pemaparan latar belakang dan pembatasan masalah tersebut di atas
dirumuskan permasalahan dalam pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:
1. Landasan pendidikan apa saja yang diterapkan di SMP N 1 Sulang?
2. Kelebihan dan Kelemahan Landasan pendidikan yang diterapkan di SMP N 1
Sulang?
1.3 Tujuan
1. Mengetahui Landasan pendidikan apa saja yang diterapkan di SMP N 1 Sulang?
2. Mengetahui Kelebihan dan Kelemahan Landasan pendidikan yang diterapkan di
SMP N 1 Sulang?

3. 3
II
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
2.1 Profil Sekolah SMPN 1 Sulang
SMPN 1 Sulang, yang beralamat di jalan P nomor Q kabupaten Rembang,
mempunyai nilai akreditasi sekolah amat baik (A) dengan nilai akreditasi 98,95.
Jumlah total siswa SMPN 1 Sulang tahun 2008/2009 adalah 659 siswa dengan rincian
211 siswa kelas tingkat VII, 203 siswa kelas tingkat VIII, dan 245 siswa kelas tingkat
IX. Latar belakang ekonomi orangtua siswa dominan pada tingkat status menengah ke
atas dengan sebaran profesi terbesar pada PNS dan TNI/POLRI (58%), swasta (20,5%),
petani (9%), pedagang (9%), dan lainnya.
SMPN 1 Sulang mempunyai fasilitas dan sarana prasarana fisik yang telah sesuai
dengan standar sarana prasarana yang diharuskan dalam Standar Nasional Pendidikan
(SNP).
SMPN 1 Sulang dalam dua tahun terakhir (2007/2008 dan 2008/2009) meraih
rerata nilai UAN 8,09 dan 8,89. Peringkat sekolah menurut nilai rerata UAN di tahun
2007/2008 adalah peringkat 1 tingkat kecamatan, peringkat 6 tingkat kabupaten.
Sedangkan di tahun 2008/2009 meraih peringkat 1 tingkat kecamatan dan peringkat 8
tingkat kabupaten. Angka kelulusan studi dan kelanjutan studi untuk dua tahun terakhir

4. 4
100 persen yaitu 231 siswa (tahun 2007/2008) dan 243 siswa (tahun 2008/2009).
Prestasi dan lomba akademik dan non akademik, olahraga, seni dan lainnya juga meraih
juara di tingkat kabupaten.
2.2 Analisa Landasan Yang diterapkan di SMP N 1 Sulang
a. Landasan Religius
Keluarga besar SMP Negeri 1 Sulang kabupaten Rembang (SMPN 1 Sulang )
melangsungkan pengajian kelas. Pengajian kelas tersebut dilangsungkan setelah
dhuhur hingga menjelang Ashar setiap satu bulan sekali di mushola .
"Pengajian kelas merupakan agenda rutin SMPN 1 Sulang. Kegiatan ini sengaja
dilaksanakan rutin untuk mempererat silaturahmi setiap siswa," ungkap Tuharno
mewakili pihak sekolah dalam sambutannya, Sabtu 21 September 2013.
Pengajian kelas diikuti semua siswa dan guru kelas. Dalam kesempatan tersebut
pengajian menghadirkan pembicara guru agama SMPN 1 Sulang, asal. Dalam
tausiahnya, guru agama menekankan pentingnya meneladani kepribadian Rasulullah
SAW.
"Rasulullah merupakan uswatun hasanah yang harus diteladani. Keteladanan
Kanjeng Nabi tidak hanya dalam hal ibadah kepada Allah tetapi juga kasih sayang
sesama manusia," jelas KH Ismail.
Setelah itu pengajian diakhiri dengan acara ramah tamah. "Saya senang dengan
materi pengajian. Insya Allah akan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari,"
Pungkas Adit, siswa yang mengikuti pengajian. (Ary Gunawan/Mar) Ary Gunawan
adalah pewarta warga.
Mengingat begitu pentingnya aspek pendidikan terhadap manusia, maka setiap
usaha pendidikan sebaiknya dilandasi oleh nilai-nilai ideal (Ideal core values) dan
berlaku secara umum (General Pattern). Dasar nilai-niai ideal itu harus merupakan

5. 5
sumber kebenaran dan kekuatan yang dapat mengantarkan pada apa yang dicita-
citakan. Dasar tersebut harus merupakan standar nilai yang dapat mengevaluasi
kegiatan yang berjalan. Dalam Persfektif Islam pandangan hidup yang mendasari
seluruh proses pendidikan Islam adalah pandangan hidup yang islami, yang merupakan
nilai-niai luhur yang bersifat transendental, eternal dan universal.
Dari paparan artikel diatas disebutkan bahwa SMPN 1 Sulang menerapkan dan
menjalankan landasan religius pada sekolahnya sehingga asumsi-asumsi yang
bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak ukur dalam rangka praktek
pendidikan dan atau studi pendidikan sudah diterapkan.
b. Landasan Politik
UUD 1945 telah menjamin hak warga negaranya di dalam mendapatkan
pendidikan sebagai upaya membangun bangsa dan ini menjadi landasan paling dasar
pada setiap SMP di seluruh Indonesia. Jaminan tersebut tercermin di dalam Pasal 28 C
ayat 1 UUD 1945. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa: “setiap orang berhak
mengembangkan pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan
dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
Selain itu di Pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 5 UUD 1945 dijelaskan bahwa:
Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib
mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur didalam undang-undang.
Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh
persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan
belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

6. 6
Pemerintah akan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban
umat manusia.
Sebagai penyelenggara negara, pemeritah berkewajiban menyediakan layanan
pendidikan secara bebas biaya untuk semua warga negara usia sekolah. Ketentuan
bebas biaya ini berlaku untuk pendidikan dengan standar pelayanan minimum. Bila
warga negara menghendaki pendidikan di atas standar pelayanan minimum, maka
biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh warga negara yang bersangkutan. Layanan
pendidikan minimum yang bebas biaya diselenggarakan oleh sekolah negeri.
Sedangkan layanan pendidikan yang di atas standar pelayanan minimum lazimnya
diselenggarakan oleh swasta.
landasan politik penting untuk melatih jiwa masyarakat, berbangsa dan bertanah
air dan juga dapat dimaknai sebagai suatu studi untuk mengkritisi suatu sistem
pendidikan SMP yang bila memungkinkan melakukan penyimpangan amanat.
Budaya politik seseorang atau masyarakat sebenarnya berbanding lurus dengan
tingkat pendidikan seseorang atau masyarakat. Hal itu bisa dipahami mengingat
semakin tinggi kesempatan seseorang atau masyarakat mengenyam pendidikan,
semakin tinggi pula seseorang atau masyarakat memiliki kesempatan membaca,
membandingkan, mengevaluasi, sekaligus mengkritisi ruang idealitas dan realitas
politik. Maka, kunci pendidikan politik masyarakat sebenarnya terletak pada politik
pendidikan masyarakat.
Dan hal lainya berkaitan dengan politik adalah pencalonan kepala sekolah SMP
yang sekarang ini menjadi hak bupati untuk menunjuk dan memilih kepala sekolah,
dan ini menjadikan status kepala sekolah menjadi posisi yang identik dengan politik,
siapa yang kuat dia yang akan menang, dan ini menjadi hal yang berlawanan dengan
pendidikan bahwa pendidikan dilaksanankan secara bebas, transparan namun tetap
berkwalitas.

7. 7
Di lain sisi Politik pendidikan yang dimaksud termanifestasikan dalam
kebijakan-kebijakan strategis pemerintah dalam bidang pendidikan. Politik pendidikan
yang diharapkan tentunya politik pendidikan yang berpihak pada rakyat kecil atau
miskin. Bagaimanapun, hingga hari ini masih banyak orang tua yang tidak mampu
menyekolahkan anak-anaknya sampai tingkat SMP sekalipun. Masih banyak sekolah
yang kekurangan fasilitas yang lengkap termasuk SMPN 1 Sulang atau bahkan tidak
memiliki gedung yang representatif atau tak memiliki ruang belajar sama sekali. Masih
banyak sekolah yang sangat kekurangan guru pengajar. Masih banyak pula guru
(honorer) yang dibayar sangat rendah yang menyebabkan motivasi mengajarnya sangat
rendah.
c. Landasan Hukum
Pada pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di SMPN 1 Sulang dilandasi oleh
landasan hukum yang berupa undang-undang dan peraturan. Dengan adanya landasan
hukum ini makin mengokohkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di
SMPN 1 Sulang. Berikut ini beberapa peraturan yang melandasi pelaksanaan
pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah.
1) Di dalam kurikulum 1975 Buku III C untuk SD, SMP dan SMA telah dibakukan
secara operasional pelasanaan Bimbingan dan Konseling di sekolah demikian pula
dalam kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan 1976 Buku III D.
Di dalam kurikulum tersebut dalam bab pendahuluan (1.4) berbunyi: Pelaksanaan
pendidikan di SD/SMP/SMA bertujuan mengembangkan siswa secara optimal. Untuk
mencapai tujuan tersebut perlu melibatkan 3 komponen Pokok yaitu:
a. Program kurikulum yang baik.
b. Administrasi pendidikan yang lancar
c. Pelayanan bimbingan yang terarah; disertai dengan sarana dan prasarana yang
mamadai.

8. 8
Ketiga komponen pokok itu merupakan komponen-komponen yang integral dan tidak
dapat dipisahkan satu sama lainnya.
2) SK Mendikbud No 0370/0/1978, untuk SMP, tanggal 22 Desember 1978, dan SK
Mendikbud No. 0371/01978, untuk SMA, tanggal 22 Desember 1978, menyatakan
bahwa fungsi SMP / SMA adalah :
a. Melaksankan pendidikan sesuai dengan kurikulum.
b. Melaksanakan Bimbingan dan Penyuluhan bagi siswa.
c. Melakasanakan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga sekolah.
d. Pembinan kerjasama dengan orang tua siswa dan masyarakat.
3) Kurikulum SMP dan SMA tahun 1984 tentang pelakasanaan bimbingan karir yang
terdiri dari 5 paket, paket I Pemahaman diri, paket II nilai-nilai, paket III pemahaman
lingkungan, paket IV hambatan dan cara mengatasi hambatan, paket V merencanakan
masa depan.
4) Undang-undang pendidikan no 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional
menegaskan bahwa :
Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan
bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi perannya yang akan datang. Tenaga
pendidikan adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar, dan atau
melatih peserta didik. Pendidikan nasional bertujuan mencerdasarkan kehidupan
bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa dan Berbudi pekerti luhur, memiliki
pengetahuan dan ketrampilan, dan kesehatan jasmani dan rohani, mandiri seta memiliki
rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
5) Peraturan Pemerintah no 28 tahun 1990, Menurut PP No. 28/1990 Tentang
Pendidikan Dasar Bab X Bimbingan pasal 25 ayat (1) Bimbingan merupakan bantuan

9. 9
yang diberikan pada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal
lingkungan dan merencanakan masa depan, ayat (2) Bimbingan diberikan oleh guru
pembimbing, ayat (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2
diatas oleh menteri.
6) (1) dan (2) di atas oleh menteri.Peraturan Pemerintah No 29 thun 1990 Bab X pasal
27 tentang Sekolah Menengah: Pasal 27 Ayat (1) Bimbingan merupakan bantuan yang
diberikan pada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan
dan merencanakan masa depan. Ayat (2) Bimbingan diberikan oleh guru pembimbing.
Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan pada siswa dalam rangka upaya
menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan, kalimat
tersebut telah secara langsung memuat pengertaian dan tujuan pokok bimbingan dan
konseling di sekolah.
7) Menurut SK Menpan no 26 tahun 1989 Surat Edaran Bersama Mendikbud dan
Kepala BAKN tanggal 15 Agustus 1989 serta Surat Edaran Mendikbud tanggal 5 juli
1990 terdapat guru BP dengan latar belakang yang berbeda-beda:
a. Guru kelas sekaligus sebagai guru BP
b. Guru bidang studi yang merangkap guru BP
c. Guru BP yang merangkap sebagai guru bidang studi
d. Guru BP yang dengan latar pendidikan no BP
e. Kepala Sekolah yang sekurang-kurangnya membimbing 40 siswa.
f. Guru yang memiliki minor BP
g. Guru BP yang memiliki ijasah BP.
d. Landasan Sosial

10. 10
SMPN 1 Sulang mengadakan rangkaian kegiatan Bakti Sosial Idul Adha di
Dusun Galsari, Karangharjo, Banyurowo. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama tiga
hari tasyrik, tanggal 16-18 Oktober 2013. Kegiatan bakti sosial berupa kegiatan
penyembelihan hewan qurban, pengajian bersama, dan penyerahan bantuan sosial
pemberdayaan masyarakat.
"Kegiatan baksos idul adha merupakan program rutin unggulan SMPN 1 Sulang.
Tujuannya adalah menumbuhkan kepedulian peserta didik terhadap." Demikian
disampaikan Subarkah, Kepala SMPN 1 Sulang.
Kegiatan baksos idul adha ini mengangkat tema "Indahnya Berbagi Bersama
untuk Membantu Sesama". Kegiatan ini diikuti oleh 126 peserta didik kelas IX dengan
didampingi 11 guru. Dengan mengadopsi format house family, peserta didik tinggal di
rumah warga selama pelaksanaan baksos.
"Peserta didik kami wajibkan tinggal bersama warga. Harapannya, mereka
mampu membantu aktivitas warga dan berlatih kemandirian dan kepedulian dalam
hidup bermasyarakat." Demikian disampaikan Luky Kurniawan, salah seorang guru
pendamping.
Dalam kegiatan baksos ini dilakukan penyembelihan satu ekor sapi dan enam
ekor kambing. Daging qurban dibagikan kepada warga yang membutuhkan ditambah
bantuan sosial berupa kebutuhan pokok. (Ary Gunawan/ kw).
Dari data yang ada diatas bisa dimaknai sebagai proses interaksi antara 2 individu
atau lebih yang saling belajar sehingga memungkinkan perkembangan peradaban di
masyarakat. pada sisi lain sosoal pendidikan atau sosiologi pendidikan adalah ilmu
yang mempelajari tentang hubungan interaksi manusia satu dengan yang lain baik
individu dengan kelompok sehingga terjalin kerjasama yang sinergis dan
berkesinambungan manfaat lain dari sosiologi ini adalah manusia itu sendiri adalah
makhluk sosial dan manusia tidak bisa hidup sendiri dan terpisah karena saling
membutuhkan

11. 11
e. Landasan Psikologi
Landasan psikologis mengemukakan beberapa hal pokok yang mempunyai
pengaruh terhadap pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu tentang tingkah laku,
motif dan motivasi, pembawaan dan lingkungan, perkembangan dan tugas-tugas
perkembangan, belajar dan penguatan, dan kepribadian.
Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman
bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan ( klien ).
Psikologi merupakan kajian tentang tingkah laku individu. Landasan psikologis
dalam bimbingan dan konseling memberikan pemahaman tentang tingkah laku
individu yang menjadi sasaran layanan. Hal ini diperlukan karena ruang lingkup
bimbingan dan konseling adalah ruang lingkup klien, yang perlu diubah atau
dikembangkan.
Tingkah laku individu tidak terjadi dalam keadaan kosong, melainkan
mengandung latar belakang, latar depan, sangkut paut dan isi tertentu. Tingkah laku
berlangsung dalam lingkungan tertentu yang didalamnya terdapat unsur waktu, tempat,
dan berbagai kondisi lain. Tingkah laku merupakan perwujudan hasil interaksi antara
keadaan intern dan ekstern.
Belajar merupakan salah satu konsep yang sangat mendasar dari psikologi. Topic
tentang belajar menjadi materi dasar dan pokok dari pembahasan psikologis, bahkan
menjadi inti dalam penjelasan tentang persepsi dan berpikir; kemampuan dan imajinasi,
berargumentasi, dan menilai/mempertimbangkan; sikap, ciri- ciri kepribadian, dan
sistem nilai; serta perkembangan dan organisasi kegiatan yang membentuk kepribadian
individu.

12. 12
Belajar adalah upaya untuk menguasai sesuatu yang baru dengan memanfaatkan
apa yang sudah ada pada diri individu. Hal-hal yang perlu diperhatikan :
Pertama, terjadinya perubahan dan tercapainya sesuatu yang baru pada diri
individu itu tidak berlangsung dengan sendirinya, melainkan harus diupayakan. Jika
perubahan atau sesuatu yang baru terjadi pada individu tersebut tanpa disengaja atau
diupayakan, maka perubahan atau sesuatu yang baru itu bukanlah hasil belajar,
melainkan suatu yang berlangsung secara kebetulan atau hasil
pertumbuhan/perkembangan yang berupa kematangan.
Kedua, proses belajar terjadi pada suatu kondisi tertentu. Untuk terjadinya proses
belajar diperlukan prasyarat, berupa hasil kematangan ataupun hasil belajar yang
terdahulu. Misalnya, apabila seorang anak hendak belajar berhitung, terlebih dahulu ia
harus memahami tentang konsep tentang angka sebagai prasyarat belajar berhitung itu.
Ketiga, hasil belajar yang diharapkan adalah sesuatu yang baru, baik dalam
kawasan kognitif, afektif, konotatif, maupun psikomotoris/keterampilan. Hasil yang
merupakan sesuatu yang baru akan memberikan nilai tambah bagi individu yang
belajar.
Keempat, kegiatan belajar sering kali memerlukan sejumlah sarana, baik
peralatan(berupa buku, alat-alat latihan, alat-alat peraga, peralatan elektronik, peralatan
komunikasi, dan berbagai alat bantu belajar lainnya) maupun suasana hati dan
hubungan sosio-emosional. Suasana hati dan hubungan sosio-emosional yang
kondusif, sehingga tidak ada sesuatu yang menghambat, melainkan mendorong
berlangsungnya perbuatan belajar, akan lebih memungkinkan lagi tercapainya hasil
belajar yang diinginkan.
Kelima, hasil yang diperoleh dari kegiatan belajar hendaknya dapat diketahui
atau diukur, baik oleh individu yang belajar maupun oleh orang lain. Pengetahuan
tentang hasil belajar merupakan balikana bagi individu yang belajar, terutama tentang
seberapa jauh kesuksesannya dalam upaya belajar itu. Adanya balikan seperti itu sangat

13. 13
diperlukan oleh individu yang belajar agar ia dapat mengadakan perhitungan tentang
upaya belajar yang dilaksanakannya itu dan hasil-hasilnya serta upaya kelanjutannya.
Keenam, upaya belajar merupakan upaya yang berkesinambungan. Kegiatan
belajar tidak terbatas oleh waktu, tempat, keadaan, dan objek yang dipelajari, ataupun
oleh usia. Upaya belajar dikehendaki berlangsung terus-menerus, sesuai dengan tingkat
perkembangan dan kebutuhan individu yang bersangkutan. Untuk itu diperlukan
penguatan (reinforcement). Apabila penguatan itu sering dilakukan, maka individu
yang diberikan penguatan itu akan melanjutkan atau bahkan meningkatkan upaya
belajarnya, sampai ia memiliki kebiasaan belajar yang baik.
Pemberian penguatan dilakukan memakai pernyataan berkenaan dengan hal-hal
positif yang ada pada diri individu, khususnya berkenaan dengan kegiatan belajarnya
itu; misalnya pernyataan tentang motivasi belajarnya cukup tinggi, hasil belajarnya
bagus, caranya menjawab soal-soal cermat, bahasanya lancer, pekerjaannya rapi, dan
sebagainya. Dengan pernyataan positif itu diharapkan mendorong tumbuhnya rasa
puas, rasa diri mampu bekerja dan mampu menghasilkan sesuatu yang berguna,
sehingga ia terdorong untuk mengulangi kegiatan tersebut. Apabila hal itu terjadi maka
upaya pemberian penguatan menampakkan hasilnya.
Para konselor perlu mengenal dan memahami teori-teori belajar yang telah
dikembangkan oleh para ahli seperti, teori pembiasaan dan keterpaduan (conditioning
dan connectionism theories), teori gestalt (gestalt theories), teori perkembangan
kognisi (cognitive development theories), teori proses informasi (informating
processing theories), proses peniruan (social learning theory). Hal tersebut dilakukan
dalam upaya pengembangan kegiatan belajar klien.
Jadi psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari gejala kejiwaan yang
ditampakkan dalam bentuk perilaku siswa yang pemanfaatannya untuk kepentingan
siswa itu sendiri atau orang lain ataupun aktivitas-aktivitas individu baik yang disadari
ataupun yang tidak disadari yang diperoleh melalui suatu proses atau langkah-langkah

14. 14
ilmiah tertentu serta mempelajari penerapan dasar-dasar atau prinsip-prinsip, metode,
teknik, dan pendekatan psikologis untuk memahami dan memecahkan masalah-
masalah dalam pendidikan. Kondisi psikologis adalah kondisi karakteristik psikofisik
siswa sebagai individu, yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam
interaksinya dengan lingkungan. Perilaku merupakan manifestasi dari ciri-ciri
kehidupan baik yang tampak maupun tidak tampak.
Prayitno dan Erman Amti,Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling,Rineka
Cipta,Jakarta,2004,hal.154
f. Landasan Ekonomi
1) Biaya honor/intensif guru
Aktivitas biaya ini proporsional dengan jumlah siswa, sehingga termasuk aktivitas di
level unit. Berdasarkan data realisasi APBS diketahui total biaya honor/intensif guru
sebesar Rp 173.156.000.
2) Biaya honor/intensif non guru (PTT)
Aktivitas biaya ini bersifat proporsional dengan rombongan belajar (rombel kelas),
sehingga termasuk aktivitas di level batch. Berdasarkan data realisasi anggaran APBS
diketahui total biaya honor/intensif non guru (PTT) sebesar Rp 52.760.000.
3) Biaya pengembangan SDM
Aktivitas biaya ini meliputi biaya seminar guru, IHT, workshop, penataran, pertemuan
MGMP. Aktivitas biaya ini bersifat proporsional dengan rombongan belajar (rombel
kelas), sehingga termasuk aktivitas di level batch. Berdasarkan data realisasi APBS
diketahui biaya pengembangan SDM Rp 159.000.000.
4) Biaya alat tulis
Aktivitas biaya ini meliputi biaya alat tulis KBM dan alat tulis kantor. Aktivitas biaya
ini bersifat proporsional dengan rombongan belajar (rombel kelas), sehingga termasuk

15. 15
aktivitas di level batch. Berdasarkan data realisasi anggaran APBS diketahui total biaya
alat tulis sebesar Rp 79.275.000.
5) Biaya buku siswa
Aktivitas biaya ini meliputi biaya pengadaan buku text-book sebagai pegangan siswa.
Aktivitas biaya ini bersifat proporsional dengan jumlah siswa, sehingga termasuk
aktivitas di level unit. Berdasarkan data realisasi anggaranAPBS diketahui total biaya
buku siswa sebesar Rp 14.490.000.
6) Biaya buku perpustakaan
Aktivitas biaya ini meliputi biaya pengadaan buku referensi perpustakaan dan buku
lain-lain. Aktivitas biaya ini bersifat proporsional dengan kelas/rombongan belajar
(rombel), sehingga termasuk aktivitas di level batch. Berdasarkan data realisasi
anggaran APBS diketahui total biaya buku perpustakaan sebesar Rp 14.000.000.
7) Biaya evaluasi belajar siswa
Aktivitas biaya ini meliputi biaya ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan
akhir semester, ujian akhir sekolah, ujian akhir nasional, ulangan remidial, ulangan
pengayaan. Aktivitas biaya ini bersifat proporsional dengan jumlah siswa, sehingga
termasuk aktivitas di level unit. Berdasarkan data realisasi anggaran APBS diketahui
biaya evaluasi belajar siswa sebesar Rp 67.254.000.
8) Biaya alat dan bahan habis pakai
Aktivitas biaya ini meliputi biaya alat bahan KBM, alat kebersihan, alat listrik,
kebutuhan rumah tangga sekolah. Aktivitas biaya ini bersifat proporsional dengan
rombongan belajar (rombel kelas), sehingga termasuk aktivitas di level batch. Dari data
realisasi anggaran APBS diketahui total biaya alat dan bahan habis pakai sebesar Rp
90.175.000.
9) Biaya daya dan jasa

16. 16
Aktivitas biaya ini meliputi biaya listrik, air, telepon, internet. Aktivitas biaya ini
bersifat proporsional dengan kelas/rombongan belajar (rombel), sehingga termasuk
aktivitas di level batch. Berdasarkan data realisasi anggaran APBS diketahui total biaya
daya dan jasa sebesar Rp 42.218.000.
10) Biaya layanan perpustakaan
Aktivitas biaya ini meliputi biaya kartu perpustakaan, sirkulasi dan perawatan buku,
administrasi perpustakaan. Aktivitas biaya ini bersifat proporsional dengan jumlah
siswa, sehingga termasuk aktivitas di level unit. Berdasarkan data realisasi anggaran
APBS diketahui total biaya layanan perpustakaan sebesar Rp 4.720.000.
11) Biaya laboratorium
Aktivitas biaya ini meliputi biaya penggunaan alat praktikum, pemeliharaan alat
laboratorium, administrasi laboratorium. Aktivitas biaya ini bersifat proporsional
dengan kelas/rombongan belajar (rombel), sehingga termasuk aktivitas di level batch.
Berdasarkan data realisasi anggaran APBS diketahui total biaya laboratorium sebesar
Rp 17.352.000.
12) Biaya pembinaan akademik siswa
Aktivitas biaya ini meliputi biaya jam tambahan, pembinaan lomba, olimpiade,
pengayaan akademik. Aktivitas biaya ini bersifat proporsional dengan
kelas/rombongan belajar (rombel), sehingga termasuk aktivitas di level batch.
Berdasarkan data realisasi anggaran APBS diketahui total biaya pembinaan akademik
siswa sebesar Rp 100.620.000.
13) Biaya pembinaan non akademik siswa
Aktivitas biaya ini meliputi biaya kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, PMR, PKS,
olahraga, kesenian, pesantren, dan lain-lain kegiatan kesiswaan. Aktivitas biaya ini
bersifat proporsional dengan kelas/rombongan belajar (rombel), sehingga termasuk

17. 17
aktivitas di level batch. Berdasarkan data realisasi anggaran APBS diketahui total biaya
pembinaan non akademik siswa sebesar Rp 97.820.000.
14) Biaya penerimaan peserta didik baru (PPDB)
Aktivitas biaya ini meliputi biaya pendaftaran, tes seleksi, administrasi, kepanitiaan,
orientasi siswa baru. Aktivitas biaya ini bersifat proporsional dengan jumlah siswa,
sehingga termasuk aktivitas di level unit. Berdasarkan data realisasi anggaran APBS
diketahui total biaya penerimaan peserta didik baru (PPDB) sebesar Rp 7.000.000.
15) Biaya pemeliharaan sarana prasarana
Aktivitas biaya ini meliputi biaya pemeliharaan fasilitas sekolah (ruang belaiar, ruang
fasilitas sekolah, ruang kantor, pagar). Aktivitas biaya ini bersifat proporsional dengan
kelas/rombongan belajar (rombel), sehingga termasuk aktivitas di level batch.
Berdasarkan data realisasi anggaran APBS diketahui total biaya pemeliharaan sarana
prasarana sebesar Rp 9.740.000.
16) Biaya kebersihan
Aktivitas biaya ini meliputi biaya kebersihan kelas, kantor, ruang fasilitas sekolah, WC,
taman, masjid, lingkungan sekolah. Aktivitas biaya ini bersifat proporsional dengan
kelas/rombongan belajar (rombel), sehingga termasuk aktivitas di level batch.
Berdasarkan data realisasi anggaran APBS diketahui total biaya kebersihan sebesar Rp
6.585.000.
17) Biaya lain-lain administrasi sekolah
Aktivitas biaya ini meliputi biaya pembinaan, pemantauan, pengawasan, pelaporan,
rapat kordinasi. Aktivitas biaya ini lebih kepada kepentingan organisasi keseluruhan
sehingga termasuk pada aktivitas di level produk. Berdasarkan data realisasi anggaran
APBS diketahui total biaya lain-lain administrasi sekolah sebesar Rp 71.766.500.
2.3 Kekuatan dan Kekurangan

18. 18
2.3.1 Kekuatan
a. Motivasi guru dan siswa cukup tinggi dalam menerapkan aspek religius untuk
meningkatkan iman dan takwa siswa.
b. Hubungan yang baik antara guru dengan guru ataupun guru dengan siswa atau siswa
dengan siswa sangat kondusif dengan adanya program bimbingan konsultasi.
c. Dasar Penerapan hukum yang berlaku menjadikan Sekolah memiliki kekuatan
hukum untuk mengatur sistem yang baik dan teratur.
d. Kegiatan amal yang dilakukan sekolah berdampak positif bagi masyarakat ataupun
siswa karena bisa menumbuhkan dan menguatkan tali persaudaraan di daerah tersebut.
e. Pembiayaan yang dikelola dengan baik akan berdampak sistematis dan kondusif di
sekolah.
f. Politik yang baik harusnya berdampak baik juga bagi kepentingan pendidikan dan
ini menjadi kekuatan tersendiri bagi pendidikan.
2.3.2 Kekurangan
a. Masih ada siswa atau guru yang terkadang tidak mengikuti pengajian sehingga
berimplikasi munculnya keinginan yang serupa untuk tidak mengikuti kajian agama.
c. Pembiyaan Orang tua siswa dalam anggaran pembangunan sangat sulit dikarenakan
kondisi perekonomian kebanyakan dibawah rata-rata.
e. Belum bisa memfasilitasi sarana dan prasarana yang mendukung untuk
pembelajaran terutama di perpustakaan dan di laboratorium sehingga kurang kondusif
dalam kelengkapan buku dan juga alat praktek yang dimanfaatkan oleh siswa untuk
penunjang pembelajaran.

19. 19
f. Gedung sekolah sudah membutuhkan banyak perbaikan dan penambahan ruang
seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan juga ruang kantor yang masih
kurang memadai.
III
PENUTUP
3.1 Simpulan
Setelah menganalisis data sekolah SMP N 1 Sulang dari enam komponen
landasan pendidikan yang diterapkan di SMP N 1 Sulang dan diketahui bahwa landasan
tersebut sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem yang sudah lama
dibangun, dan menurut analisa dapat disimpulkan jika salah satu landasan tidak ada
maka sekolah bisa dikategorikan sebagai sekolah kurang baik, karena sekolah yang
baik harus menerapkan landasan-landasan pendidikan yang sudah ditetapkan oleh
pemerintah, kita juga dapat melihat bobot antara kekuatan dan kelemahan yang ada
sehingga dapat disimpulkan bahwa antara kekuatan dan kelemahan yang dimiliki SMP
N 1 Sulang seimbang. Hal ini bisa dijadikan pelajaran untuk pihak sekolah bahwa
kekuatan yang ada kurang begitu dimaksimalkan untuk meminimalisir kelemahan yang
ada. Diharapkan dengan analisis ini sekolah akan terus berusaha dan meningkatkan
kekuatan sekolah dengan seoptimal mungkin agar kelemahan yang ada dapat teratasi.
Begitu juga peluang dalam sarana dan prasarana adalah peluang yang paling besar yang
dimiliki oleh SMP N 1 Sulang walaupun ini peluang ini masih jauh tetapi haruslah
dimanfaatkan secara maksimal dengan kerjasama yang baik antara pihak sekolah
dengan pihak diluar sekolah.
3.2 Saran
Analisis ini tidak terlepas dari keterbatasan. Faktor yang menjadi penyebab
keterbatasan analisis ini antara lain adalah data yang kurang detail menyebabkan

20. 20
perhitungan belum optimal dalam menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, baik
dalam perhitungan kondisi faktual maupun dalam perhitungan. Data kurang mendetail
disebabkan karena akses data yang kurang.
Daftar Pustaka
Tim Perencanaan Dinas Pendidikan. 2007. Profil Pendidikan Kabupaten Rembang
Tahun 2007. Rembang: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Rembang.
Wahjosumidjo. 2002. Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada
Soekarto Indarafachrudi. 2006. Bagaimana Memimpin Sekolah yang efektif. Bogor:
Ghalia Indonesia
Bordovsky, T., Neal R.V. dan George R.W. 2005. Activity-Based Costing System
Required For Successful Customer Relationship Management. Journal of
Business & Economics Research 3(3): 35.
Anonim. Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Negara Republik Indonesia.
Anonim. 2003. Undang-undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional. Negara Republik Indonesia.
Anonim. 2005. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan. Pemerintah Republik Indonesia.
Anonim. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
Pemerintah Republik Indonesia.
Anonim. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

21. 21
Pendidikan. Pemerintah Republik Indonesia.