Studi ini mengevaluasi tingkat keberhasilan pendidikan dasar di 15 kecamatan di Kabupaten Banyuasin dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil analisis menunjukkan bahwa Kecamatan Banyuasin III, Kecamatan Banyuasin I, dan Kecamatan Talang Kelapa memiliki tingkat keberhasilan pendidikan dasar tertinggi di antara kecamatan lainnya di Kabupaten Banyuasin.

1. Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010
EVALUASI PENDIDIKAN DASAR TINGKAT KECAMATAN
DI KABUPATEN BANYUASIN
Suripto*
ABSTRAK
Pendidikan merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan.
Otonomi daerah telah menyerahkan kewenangan bidang pendidikan dasar kepada pemerintah
daerah kabupaten/kota. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan merupakan salah satu
indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan. Bagaimana tingkat keberhasilan
pendidikan dasar menurut kecamatan di Kabupaten Banyuasin ? Kajian ini menggunakan methode
deskriptif dengan studi kepustakaan. Alat analisis yang digunakan adalah The Analytical Hierarchy
Process (AHP). Hasil analisis menunjukan bahwa Kecamatan Banyuasin III, Kecamatan Banyuasin
I dan Kecamatan Talang Kelapa adalah yang terbaik dalam pendidikan dasar.
Kata Kunci : Pendidikan, Sekolah, AHP, Kecamatan, Evaluasi
ABSTRACT
Education is the main factor that determines the success of development. Regional
autonomy has given authority to the field of basic education to the local government district.
Equitable and expanded access to education is one indicator of the success of education
development. How is the success rate of primary education in Banyuasin Districts? This study uses
descriptive method with literature study. The analytical tool used is the Analytical Hierarchy
Process (AHP). The results show that the Banyuasin Sub District III, Banyuasin Sub District I and
Talang Kelapa Sub District are the best in basic education.
Keywords: Education, Schools, AHP, District, Evaluation
PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan faktor
utama yang menentukan keberhasilan
pembangunan. Dalam upaya
menciptakan pemerataan pendidikan,
pemerintah pusat telah mendelegasikan
sebagian kewenangannya kepada
pemerintah daerah. sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38
tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 7 ayat 2 point ( a ) menyatakan
bahwa Pendidikan merupakan urusan
wajib pelayanan dasar yang
diselenggarakan pemerintah daerah.
Salah satu kewajiban pemerintah
kabupaten / kota dalam bidang
pendidikan adalah perencanaan program
wajar dikdas 9 tahun.
Salah satu tujuan otonomi daerah
adalah meningkatkan pelayanan
masyarakat termasuk bidang pendidikan.
Dalam Rencana Stategik Departemen
Pendidikan Nasional tahun 2005 – 2009
menyebutkan salah satu program
utamanya adalah meningkatkan akses
masyarakat kepada pendidikan yang
berkualitas. Program tersebut tentunya
Peneliti Pertama pada Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan Lembaga Administrasi Negara, Jl.
Veteran No. 10 Jakarta Pusat. e-mail : suripto3x@rocketmail.com atau rivto76@yahoo.co.id

2. Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010
juga menjadi acuan pemerintah daerah
dalam membangun bidang pendidikan.
Peningkatan akses masyarakat daerah
dalam bidang pendidikan merupakan
langkah meningkatkan kualitas
pendidikannya.
Peningkatan perluasan dan
pemerataan pendidikan dilaksanakan
melalui kebijakan antara lain penyediaan
fasilitas layanan pendidikan berupa
pembangunan unit sekolah baru;
penambahan ruang kelas dan
penyediaan fasilitas pendukungnya;
penyediaan berbagai pendidikan alternatif
bagi masyarakat yang membutuhkan
perhatian khusus; serta penyediaan
berbagai beasiswa dan bantuan dana
operasional sekolah yang dalam
pelaksanaannya dilakukan dengan
melibatkan peran aktif masyarakat.
Penyediaan prasarana pendidikan
termasuk pembangunan unit sekolah
baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB)
diupayakan dalam rangka pemerataan
dan perluasan di tingkat SMP/MTs, untuk
menampung peningkatan jumlah lulusan
SD/MI. Pemerataan dan perluasan akses
pendidikan di tingkat SD dilakukan
dengan memanfaatkan layanan
pendidikan yang sudah ada.
Data statistik Banyuasin dalam
Angka 2008 menunjukan bahwa jumlah
sekolah dasar (SD) dan Madrasyah
Idtidaiyah (MI) pada tahun 2006
sebanyak 517 buah dan pada tahun 2008
menjadi 524 buah. Jumlah kelas SD
sebanyak 2,938 unit dan SMP sebanyak
766 unit. Jumlah guru SD sebanyak 5,450
orang dan SMP sebanyak 2,159 orang.
Jumlah murid tahun 2006 sebanyak
97.919 orang dan tahun 2008 menjadi
101.562 orang. Sedangkan, jumlah
Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan
Madrasyah Tsanawiyah tahun 2006
sebanyak 125 buah dan tahuan 2008
menjadi 148 buah, jumlah murid tahun
2006 sebanyak 23.863 orang menjadi
27.537 orang. Data tersebut menunjukan
bahwa terdapat peningkatan jumlah
sekolah dan jumlah siswa yang berarti
terdapat juga peningkatan akses
masyarakat dalam pendidikan.
Selanjutnya, Penyebaran jumlah
sekolah, ruang kelas, guru dan murid
Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Swasta dan
Madrasah Idtidaiyah (MI), Sekolah
Menengah Pertama Negeri, dan
Madrasah Tsanawiyah (MTs) menurut
kecamatan di Kabupaten Banyuasin
Tahun 2008 seperti pada Tabel 1 dan
Tabel 2.
Suripto : Evaluasi Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

3. Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010
Tabel 1.
Jumlah Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Sekolah Dasar Negeri, Swasta dan
Madrasah Idtidaiyah Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyuasin Tahun 2008
No.
Kecamatan
Jumlah Sekolah Jumlah Ruang
Kelas
Jumlah Guru Jumlah Murid
SDN SDS MI SDN SDS MI SDN SDS MI SDN SDS MI
1 Rantau
Bayur 38 - - 201 - - 299 - - 5699 - -
2 Betung 41 2 1 251 12 4 456 14 10 9251 360 90
3 Banyuasin
III 67 - 3 398 - 20 807 - 35 11230 - 439
4 Pulau
Rimau 33 - 4 162 - 22 280 - 40 5526 - 374
5 Tungkal Ilir 20 - - 98 - - 60 - - 1999 - -
6 Talang
Kelapa 35 3 5 207 20 30 723 21 51 13330 600 785
7 Tanjung
Lago 19 - 5 105 - 31 209 - 48 4572 - 467
8 Banyuasin I 48 2 5 247 13 22 550 13 41 9398 390 548
9 Rambutan 24 - 1 133 - 5 287 - 7 4476 - 42
10 Muara
Padang 22 - 4 118 - 24 192 - 37 6159 - 282
11 Muara
Sugihan 24 1 10 125 6 59 214 7 85 4231 159 1082
12 Banyuasin
II 20 - 4 130 - 24 166 - 35 4931 - 614
13 Makarti
Jaya 19 - 2 109 - 11 222 - 17 3332 - 189
14 Air Salek 23 - - 118 - - 201 - - 3963 - -
15 Muara
Telang 31 - 8 186 - 47 252 - 71 5997 - 1047
Jumlah 464 8 52 2588 51 299 4918 55 477 94094 15809 5959
Sumber : Banyuasin Dalam Angka 2008
Suripto : Evaluasi Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

4. Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010
Tabel 2.
Jumlah Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Sekolah Menengah Negeri, Swasta dan
Madrasah Tsanawiyah Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyuasin Tahun 2008
No.
Kecamatan
Jumlah Sekolah Jumlah Ruang Kelas Jumlah Guru Jumlah Murid
SMPN SMPS MTs SMPN SMPS MTs SMPN SMPS MTs SMPN SMPS MTs
1 Rantau
Bayur 6 1 3 25 3 9 45 16 33 812 101 306
2 Betung 4 5 3 50 23 9 106 79 34 1384 1 070 357
3 Banyuasin
III 6 5 7 83 32 22 160 87 83 2480 826 1
533
4 Pulau
Rimau 3 2 6 27 7 18 72 16 64 1095 193 514
5 Tungkal Ilir 2 3 2 6 9 6 13 31 24 234 539 104
6 Talang
Kelapa 2 5 6 25 23 18 57 66 69 805 1 354 370
7 Tanjung
Lago 3 2 2 20 6 6 73 13 20 746 - 254
8 Banyuasin I 5 7 6 32 34 18 118 93 66 1383 758 764
9 Rambutan 3 1 1 21 10 6 88 22 14 930 278 72
10 Muara
Padang 2 1 3 21 3 9 43 10 42 692 113 401
11 Muara
Sugihan 4 1 4 28 3 12 62 8 41 1051 120 507
12 Banyuasin
II 4 - 3 15 - 8 34 - 38 802 - 216
13 Makarti
Jaya 3 1 2 22 3 6 46 15 22 824 62 188
14 Air Salek 3 1 2 12 6 4 38 40 24 790 154 113
15 Muara
Telang 4 3 5 26 23 13 60 16 58 773 727 742
Jumlah 54 38 55 413 189 164 1015 512 632 14801 6295 6441
Sumber : Banyuasin Dalam Angka 2008
Berdasarkan Tabel 1 menunjukan
bahwa 89 persen sekolah dasar
merupakan SD Negeri. Hal ini
menunjukan dominasi penyelenggara
sekolah dasar adalah pemerintah daerah.
Dilihat dari jumlah siswa yang sekolah di
SD Negeri menunjukan sebanyak 81
persen. Sedangkan untuk sekolah
menengah pertama sebanyak 36 persen
adalah negeri dan 64 persen swasta.
Sementara dari jumlah siswa sebanyak
54 persen di SMP Negeri dan 46 SMP
Swasta. Kondisi tersebut menunjukan
bahwa, Pemerintah Daerah memiliki
peran yang lebih besar di bandingkan
swakelola masyarakat.
Suripto : Evaluasi Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

5. Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010
Dari Tabel 1 dan Tabel 2,
Pendidikan dasar di Kabupaten
Banyuasin menyebar bervariasi antar
kecamatan. Kondisi tersebut terlihat dari
sarana pendidikan SD/MI dan SMP/MTs
yang meliputi jumlah sekolah dan dan
kelas. Dengan demikian, akses
masyarakat dalam pendidikan pada
masing-masing kecamatan juga akan
bervariasi. Penyebaran sekolah dan kelas
merupakan salah satu indikator dalam
keberhasilan pemerataan pendidikan.
Sehingga, Hal ini menarik mengetahui
keberhasilan penyelenggaraan
pendidikan dasarnya pada setiap
kecamatan di Kabupten Banyuasin.
Bagaimana tingkat keberhasilan
penyelenggaraan pendidikan pada setiap
kecamatan di Kabupten Banyuasin ?
Untuk menjawab hal tersebut, kajian ini
melakukan evaluasi kepada setiap
kecamatan. Dimana, proses evaluasi
merupakan langkah penting untuk
mengetahui tingkat efektifitas dan
efisiensi organisasi. Efektivitas umumnya
lebih menitikberatkan pada hasil kegiatan.
Sedang efisiensi dapat dilihat lebih luas
yakni dengan melakukan perbandingan
antara input dan output. Dalam hal ini,
efektifitas dilihat dari jumlah siswa SD
dan SMP pada setiap kecamatan. Dan,
Efisiensi dengan membandingkan antara
penyediaan sekolah, kelas dan guru
dengan jumlah siswa.
Kajian evaluasi ini menggunakan
indikator seperti pada Tabel 1 dan Tabel
2. Selanjutnya, hasil evaluasi kajian ini
merupakan rangking kecamatan dalam
pendidikan dasar di Kabupaten
Banyuasin.
METODE ANALISIS
Kajian pendidikan dasar Kabupaten
Banyuasin menggunakan metode
deskripsi dengan studi kepustakaan.
Sedangkan alat analisis yang digunakan
The Analytical Hierarchy Process (AHP).
AHP merupakan teknik terstruktur
berdasarkan matematika dan psikologi,
yang dikembangkan oleh Thomas L.
Saaty untuk menghadapi keputusan yang
kompleks. AHP memberikan suatu
kerangka komprehensif dan rasional
untuk penataan masalah keputusan,
untuk mewakili dan mengukur unsur-unsurnya,
untuk menghubungkan
elemen-elemen dengan tujuan secara
keseluruhan, dan untuk mengevaluasi
solusi alternatif. Keunggulan AHP antara
lain menyusun model permasalahan
dengan lebih sederhana, data yang
digunakan dapat bersifat kuantitatif dan
kualitatif serta hasil keputusan lebih
komprehensif. Sehingga, AHP dapat
membantu para pengambil keputusan
untuk menemukan satu pilihan alternative
yang paling sesuai dengan kebutuhan
mereka. Prosedur untuk menggunakan
AHP secara ringkas sebagai berikut :
Suripto : Evaluasi Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

6. Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010
 Menyusun model masalah sebagai
hirarki keputusan yang berisi tujuan,
alternatif solusi, dan kriteria untuk
mengevaluasi alternatif.
 Menetapkan prioritas antara unsur-unsur
hierarki dengan membuat
serangkaian keputusan berdasarkan
perbandingan berpasangan elemen.
Sebagai contoh, ketika
membandingkan antara Kecamatan
Rantau Bayur dan Pulau Rimau yang
lebih baik dalam memberikan
pelayanan pendidikan dasar.
 Menyimpulkan penilaian ini untuk
menghasilkan satu set prioritas
keseluruhan hirarki.
 Memeriksa konsistensi penilaian.
(nilai inkonsistensi ≥ 0,1)
 Hasil keputusan akhir berdasarkan
hasil dari proses ini.
AHP yang digunakan dalam tulisan ini
yakni Aplikasi Expert Choice 2nd Edition.
Langkah AHP Expert Choice yakni
menentukan tujuan, memilih objek,
memilih criteria dan memilih alternatit.
Tujuan Evaluasi Pendidikan Dasar
yakni terpilihnya kecamatan terbaik
dalam pelayanan pendidikan dasar di
Kabupaten Banyuasin. Objek yang diukur
adalah Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama. Objek Sekolah
Dasar yang meliputi Sekolah Dasar
Negeri, Sekolah Dasar Swasta dan
Madrasyah Idtidaiyah. Objek Sekolah
Menengah Pertama meliputi Sekolah
Menengah Pertama Negeri, Sekolah
Menengah Pertama Swasta dan
Madrasyah Tsanawiyah. Setiap objek
memiliki sub criteria yakni jumlah sekoah,
jumlah kelas, jumlah guru dan jumlah
murid. Alternatif keputusan meliputi
Kecamatan Rantau Bayur, Betung,
Banyuasin III, Pulau Rimau, Tungkal Ilir,
Talang Kelapa, Tanjung Lago, Banyuasin
I, Rambutan, Muara Padang, Muara
Sugihan, Banyuasin II, Makarti Jaya, Air
Salek dan Muara Telang. Model Hirarki
AHP dalam Evaluasi Pendidikan Dasar
seperti gambar 1.
Suripto : Evaluasi Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

7. Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010
Gambar 1
Hirarki AHP Evaluasi Pendidikan Dasar
Prioritas antara unsur-unsur di
dalam hierarki dilakukan dengan
membuat serangkaian keputusan
berdasarkan perbandingan berpasangan
elemen. Penilaian perbandingan tesebut
dengan menggunakan skala dengan nilai
1 sampai dengan 9. Skala tersebut
seperti pada Tabel 3.
Tabel 3
Skala fundemental untuk kontribusi berpasangan
Nilai Definisi Penjelasan
1 Sama Dua Unsur sama memberikan kontribusi kepada
tujuan
3 Sedang Pengalaman dan penilaian sedikit demi satu elemen
atas yang lain
5 Kuat Pengalaman dan penilaian sangat mendukung dua
elemen di atas yang lain
7 Sangat Kuat Satu elemen lebih disukai sangat kuat atas yang
lain, dominasi ditunjukkan dalam praktek
9 Tertinggi Bukti yang menguntungkan salah satu unsur di atas
yang lain adalah urutan yang tertinggi afirmasi
Intensitas 2,4,6, dan 8 dapat digunakan untuk mengekspresikan nilai-nilai menengah.
Intensitas 1.1, 1.2, 1.3, ect. Dapat digunakan untuk elemen yang sangat dekat pada
pentingnya
Sumber : diterjemahkan dari http://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_hierarchy_process
Suripto : Evaluasi Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

8. Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010
PEMBAHASAN
Evaluasi yang dilakukan terbagi
menjadi tiga tahap yakni pertama global
yang meliputi seluruh kriteria pendidikan
dasar (SD dan MI) dan pendidikan dasar
menengah pertama (SMP dan MTS),
kedua masing-masing kriteria secara
terpisah, ketiga masing-masing sub
kriteria.
Evaluasi Pendidikan Dasar secara
global
Dalam Evaluasi ini yang
digunakan menjadi criteria yakni Sekolah
Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
Sekolah Dasar yang meliputi SD Negeri,
SD Swasta dan MI. Sekolah Menengah
Pertama meliputi SMP Negeri, SMP
Swasta dan MTs. Penilaian Skala
Prioritas antara Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama adalah
Sama. Artinya dalam perhitungan AHP,
Nilai keduanya adalah sama yakni 50
persen dengan tingkat inkonsistensi
sebesar 0 (nol) persen. Hal yang menjadi
pertimbangan adalah kebijakan
pemerintah yang menyatakan bahwa
pendidikan dasar yang wajib
diselenggarakan adalah 9 tahun. Nilai
Kinerja Pendidikan tingkat kecamatan
berdasarkan hasil analisis AHP
menunjukan bahwa Banyuasin III memiliki
nilai sebesar 20.9 persen, Banyuasin I
memiliki nilai sebesar 11.1 persen,
Talang Kelapa memiliki nilai sebesar 10.9
persen, Betung memiliki nilai sebesar
10.2 persen, Muara Telang memiliki nilai
sebesar 6.2 persen, Muara Sugihan
memiliki nilai sebesar 5.8, Pulau Rimau
memiliki nilai sebesar 5.5 persen, Rantau
Bayur memiliki nilai sebesar 5.1 persen,
Rambutan memiliki nilai sebesar 4.5
persen, Tanjung Lago memiliki nilai
sebesar 4.0 persen, Banyuasin II memiliki
nilai sebesar 3.7 persen, Muara Padang
memiliki nilai sebesar 3.5 persen, Makarti
Jaya memiliki nilai sebesar 3.3 persen,
Air Salek memiliki nilai sebesar 3.1
persen dan Tungkal ilir memiliki nilai
sebesar 2.2 persen. seperti pada gambar
1.
Suripto : Evaluasi Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

9. Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010
Grafik 1.
Sensitivitas Kinerja Pendidikan Dasar
Nilai kinerja tertinggi adalah
Kecamatan Banyuasin III dengan nilai
sebesar 20,9 persen. Nilai tersebut
merupakan akumulasi nilai dari sub
kriteria yang dimiliki Kecamatan
Banyuasin III. Sub kriteria meliputi jumlah
sekolah SD/MI sebanyak 70 buah dan
SMP/MTs sebanyak 18 buah, jumlah
kelas SD/MI sebanyak 418 buah dan
SMP/MTs sebanyak 137 buah, jumlah
guru SD/MI sebanyak 842 orang dan
SMP/MTs sebanyak 430 orang dan
jumlah murid SD/MI sebanyak 11.966
orang dan SMP/MTs sebanyak 3.306
orang.
Kecamatan dengan nilai kinerja
kecil sampai sedang antara lain
Kecamatan Banyuasin I, Talang Kelapa
dan Betung dengan nilai sebesar > 10.0 <
20.0. Nilai tersebut merupakan akumulasi
nilai dari sub kriteria yang dimiliki
Kecamatan tersebut. Sub kriteria meliputi
jumlah sekolah SD/MI sebanyak 20 - 55
buah dan SMP/MTs sebanyak 7 - 18
buah, jumlah kelas SD/MI sebanyak 98 -
282 buah dan SMP/MTs sebanyak 21 -
84 buah, jumlah guru SD/MI sebanyak 60
- 795 orang dan SMP/MTs sebanyak 68 -
277 orang dan jumlah murid SD/MI
sebanyak 1.999 – 14.715 orang dan
SMP/MTs sebanyak 877 - 2905 orang.
Kecamatan dengan nilai kinerja
paling kecil yakni Kecamatan Pulau
Rimau dengan nilai sebesar 2.2. Nilai
tersebut merupakan akumulasi nilai dari
sub kriteria yang dimiliki Kecamatan
Pulau Rimau. Sub kriteria meliputi jumlah
sekolah SD/MI sebanyak 20 buah dan
SMP/MTs sebanyak 7 buah, jumlah kelas
SD/MI sebanyak 98 buah dan SMP/MTs
sebanyak 21 buah, jumlah guru SD/MI
sebanyak 60 orang dan SMP/MTs
sebanyak 68 orang dan jumlah murid
SD/MI sebanyak 1.999 orang dan
SMP/MTs sebanyak 877 orang.
Evaluasi Sekolah Dasar dan sederajat
Prioritas sehubungan dengan
tujuan evaluasi ini, Nilai sesitivitas setiap
jenis sekolah dasar adalah SD Negeri
Suripto : Evaluasi Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

10. Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010
sebesar 77,6 persen, SD Swasta sebesar
10,7 persen dan MI sebesar 11,7 persen
dengan nilai inkonsistensi sebesar 0,9
persen atau sangat konsisten. Nilai
tersebut bahwa Pemerintah Daerah
Kabupaten Banyuasin memiliki peran
yang lebih besar dibandingkan
masyarakat dalam menyelenggakan
pendidikan dasar.
Nilai sensitifitas kinerja sekolah
dasar dan sederajat tingkat kecamatan
berdasarkan hasil analisis AHP
menunjukan bahwa Banyuasin III memiliki
nilai sebesar 19,3 persen, Talang Kelapa
memiliki nilai sebesar 16,2 persen,
Banyuasin I memiliki nilai sebesar 10,2
persen, Betung memiliki nilai sebesar 9,9
persen, Muara Telang memiliki nilai
sebesar 6,5 persen, Muara Sugihan
memiliki nilai sebesar 6,2 persen, Rantau
Bayur memiliki nilai sebesar 4,7 persen,
Pulau Rimau memiliki nilai sebesar 4,6
persen, Tanjung Lago dan Banyuasin II
memiliki nilai sebesar 3,8 persen, Muara
Padang memiliki nilai sebesar 3,7 persen,
Rambutan memiliki nilai sebesar 3.3
persen, Makarti Jaya memiliki nilai
sebesar 3.0 persen, Air Salek memiliki
nilai sebesar 2,8 persen dan Tungkal ilir
memiliki nilai sebesar 2,1 persen. Seperti
pada grafik 2.
Grafik 2.
Sensitivitas Kinerja Sekolah Dasar dan Sederajat
Berdasarkan grafik 2 terdapat 3 jenis
model dalam penyelenggaraan
pendidikan dasar. Model dominasi
pemerintah yakni yang banyak memiliki
sekolah negeri seperti Banyuasin III.
Model partisipasi masyarakat yakni
kecamatan yang memiliki lebih banyak
sekolah dasar swasta dan madrasyah
idtidaiyah seperti Talang Kepala dan
Muara Sugihan. Model equal yakni
pemerintah dan masyarakat memiliki
peran yang sama seperti Rambutan dan
Tungkal ilir. Evaluasi Sekolah Dasar
Negeri
Prioritas hubungan sub kriteria
dengan tujuan evaluasi dalam kriteria
Suripto : Evaluasi Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

11. Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010
sekolah dasar negeri adalah jumlah
sekolah memiliki nilai sebesar 10 persen,
jumlah kelas, jumlah guru dan jumlah
murid memiliki nilai masing-masing 30
persen dengan nilai inkonsistensi sebesar
0 persen atau sangat konsisten.
Nilai sensitifitas kinerja sekolah
dasar dan sederajat tingkat kecamatan
berdasarkan hasil analisis AHP
menunjukan bahwa Banyuasin III memiliki
nilai sebesar 23,9 persen, Talang Kelapa
memiliki nilai sebesar 15,8 persen,
Betung memiliki nilai sebesar 10,4
persen, Banyuasin I memiliki nilai sebesar
10,0 persen, Rantau Bayur memiliki nilai
sebesar 5,5 persen, Muara Telang
memiliki nilai sebesar 5,0 persen,
sedangkan Muara Sugihan, Pulau Rimau,
Tanjung Lago, Banyuasin, Muara
Padang, Rambutan, Makarti Jaya, Air
Salek , dan Tungkal ilir memiliki nilai
memiliki nilai sebesar < 5,0 persen,
seperti pada grafik 3.
Grafik 3.
Sensitivitas Kinerja Sekolah Dasar Negeri
Banyuasin III merupakan
kecamatan yang memiliki nilai jumlah
sekolah dan ruang kelas lebih besar
dibandingkan dengan jumlah murid.
Sedangkan Kecamatan Talang Kepala
memiliki nilai jumlah murid yang lebih
besar dibandingkan dengan jumlah
sekolah dan kelas. Sedangkan
Kecamatan lainnya memiliki nilai yang
hampir seimbang antara jumlah sekolah,
kelas, guru dan murid.
Evaluasi Sekolah Dasar Swasta
Prioritas hubungan sub kriteria
dengan tujuan evaluasi dalam Kriteria
Sekolah Dasar swasta memiliki kompoisi
nilai yang sama yakni jumlah sekolah
memiliki nilai sebesar 11,3 persen, jumlah
kelas dan jumlah murid memiliki nilai 30,5
Suripto : Evaluasi Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

12. Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010
persen sedangkan jumlah guru memiliki
nilai 27,7 persen dengan nilai
inkonsistensi sebesar 0, 8 persen atau
sangat konsisten.
Nilai sensitifitas kinerja sekolah
swasta tingkat kecamatan berdasarkan
hasil analisis AHP menunjukan bahwa
Talang Kelapa memiliki nilai sebesar 26,5
persen, Banyuasin I memiliki nilai sebesar
17,1 persen, Betung memiliki nilai
sebesar 16,6 persen, dan Muara Sugihan
memiliki nilai sebesar 6,8 persen.
Sedangkan Banyuasin III, Rantau Bayur,
Muara Telang,sedangkan, Pulau Rimau,
Tanjung Lago, Banyuasin, Muara
Padang, Rambutan, Makarti Jaya, Air
Salek , dan Tungkal ilir memiliki nilai 3.0
persen, Seperti pada grafik 4.
Grafik 4.
Sensitivitas Kinerja Sekolah Dasar Swasta
Sekolah Dasar swasta tersebar di 4
kecamatan meliputi Talang Kelapa,
Banyuasin I, Betung dan Muara Sugihan.
Selainnya kecamatan tersebut tidak
memiliki sekolah dasar swasta.
Evaluasi Sekolah Madrasyah Ibtidaiyah
Prioritas hubungan sub kriteria
dengan tujuan evaluasi dalam Kriteria
sekolah Madrasyah Iptidaiyah memiliki
komposisi nilai yang sama yakni jumlah
sekolah memiliki nilai sebesar 11,3
persen, jumlah kelas dan jumlah murid
memiliki nilai 30,5 persen sedangkan
jumlah guru memiliki nilai 27,7 persen
dengan nilai inkonsistensi sebesar 0,8
persen atau sangat konsisten.
Nilai sensitifitas kinerja sekolah
Madrasyah Idtidaiyah tingkat kecamatan
berdasarkan hasil analisis AHP
menunjukan bahwa Muara Sugihan
memiliki nilai sebesar 22,1 persen, Muara
Telang memiliki nilai sebesar 17,6
persen, Talang Kelapa memiliki nilai
sebesar 10,2 persen, Tanjung Lago
memiliki nilai sebesar 8,1 persen,
Banyuasin II memiliki nilai sebesar 7,8
persen, dan Banyuasin I memiliki nilai
sebesar 6,3 persen. Sedangkan Betung
Banyuasin III, Rantau Bayur, sedangkan,
Pulau Rimau, Banyuasin, Muara Padang,
Suripto : Evaluasi Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

13. Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010
Rambutan, Makarti Jaya, Air Salek , dan
Tungkal ilir memiliki nilai < 6.0 persen
Seperti pada grafik 5.
Grafik 5.
Sensitivitas Kinerja Sekolah Madrasyah Idtidaiyah
Grafik 4 menunjukan bahwa nilai
sensitivitas jumlah murid relative sama
dengan nilai jumlah sekolah. Grafik
tersebut menunjukan bahwa jumlah
sekolah sesuai dengan jumlah murid.
Sebagai contoh Muara sugihan, muara
telang dan Banyuasin III. Sedangkan
model lainnya yakni nilai sensitivitas
sekolah lebih besar dari nilai jumlah
murid. Konsisi ini menunjukan bahwa
sekolah tersebut masih belum optimal
jumlah muridnya. Sebagai contohnya
Tanjung lago dan Muara Padang.
Evaluasi Sekolah Menengah Pertama
dan sederajat
Prioritas sehubungan dengan
tujuan evaluasi ini, Nilai setiap jenis
Sekolah Menengah Pertama adalah
SMP Negeri sebesar 74,7 persen, SMP
Swasta sebesar 11,9 persen dan MTs
sebesar 13,4 persen dengan nilai
inkonsistensi sebesar 1 (satu) persen
atau sangat konsisten. Nilai tersebut
bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten
Banyuasin memiliki peran yang lebih
besar dibandingkan masyarakat dalam
menyelenggakan pendidikan menengah
pertama
Nilai sensitifitas kinerja sekolah
dasar dan sederajat tingkat kecamatan
berdasarkan hasil analisis AHP
menunjukan bahwa Banyuasin III memiliki
nilai sebesar 22,4 persen, Banyuasin I
memiliki nilai sebesar 11,9 persen,
Betung memiliki nilai sebesar 10,5
persen, Pulau Rimau memiliki nilai
sebesar 6,3 persen, Talang Kelapa
memiliki nilai sebesar 6,2 persen, Muara
Telang memiliki nilai sebesar 5,9 persen,
Rantau Bayur dan Rambutan memiliki
nilai sebesar 5,5 persen, Muara Sugihan
memiliki nilai sebesar 5,4 persen,
Tanjung Lago memiliki nilai sebesar 4,2
persen, Banyuasin II memiliki nilai
sebesar 3,6 persen, Makarti Jaya
memiliki nilai sebesar 3.5 persen, Air
Salek memiliki nilai sebesar 3,4 persen,
Muara Padang memiliki nilai sebesar 3,3
Suripto : Evaluasi Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

14. Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010
persen dan Tungkal ilir memiliki nilai sebesar 2,4 persen. Seperti pada grafik 6.
Grafik 6.
Sensitivitas Kinerja Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat
Banyuasin III merupakan
kecamatan dengan nilai sensitivitas
kinerja tertinggi, kondisi tersebut
didukung sub kriteria dengan jumlah
sekolah sebanyak 18 unit, jumlah ruang
kelas sebanyak 137 unit , jumlah guru
sebanyak 330 orang dan jumlah murid
sebanyak 3.306 orang. Sedangkan yang
memiliki nilai terkecil yakni kecamatan
Tungkal Kilir dengan sub kriteria jumlah
dengan jumlah sekolah sebanyak 7 unit,
jumlah ruang kelas sebanyak 21 unit ,
jumlah guru sebanyak 68 orang dan
jumlah murid sebanyak 877 orang.
Evaluasi Sekolah Menengah Pertama
Negeri
Prioritas hubungan sub kriteria
dengan tujuan evaluasi dalam Kriteria
sekolah menengah pertama negeri
memiliki komposisi nilai yakni jumlah
sekolah dan kelas memiliki nilai sebesar
17,8 persen, jumlah guru memiliki nilai
27,8 persen dan jumlah murid 40,0
persen dengan nilai inkonsistensi sebesar
4 persen atau konsisten.
Nilai sensitifitas kinerja sekolah
menengah pertama negeri tingkat
kecamatan berdasarkan hasil analisis
AHP menunjukan bahwa Banyuasin III
memiliki nilai sebesar 23,3 persen,
Banyuasin I memiliki nilai sebesar 11,4
persen, Betung memiliki nilai sebesar
10,6 persen, Rambutan memiliki nilai
sebesar 6, persen 5, Rantau Bayur
memiliki nilai sebesar 6,3 persen, Pulau
Rimau memiliki nilai sebesar 6,2 persen,
Muara Sugihan memiliki nilai sebesar 5,8
persen, Muara Telang memiliki nilai
sebesar 5,0 persen, Tanjung Lago
memiliki nilai sebesar 4,8 persen, Talang
Kelapa dan Banyuasin II memiliki nilai
sebesar 3,9 persen, Makarti Jaya
memiliki nilai sebesar 3,8 persen, Air
Salek memiliki nilai sebesar 3,5 persen,
Muara Padang memiliki nilai sebesar 3,3
persen, dan dan Tungkal ilir memiliki nilai
sebesar 1,7 persen. Seperti pada grafik
7.
Suripto : Evaluasi Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

15. Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010
Grafik 7.
Sensitivitas Kinerja Sekolah Menengah Pertama Negeri
Pendidikan dasar menengah pertama,
Benyuasin merupakan kecamatan
dengan nilai sensitivitas kinerja paling
tinggi. Penilaian tersebut terlihat dari
jumlah sekolah, kelas, guru dan murid
yang paling banyak. Dengan melihat
grafik tersebut terlihat bahwa komposisi
antara kebutuhan sekolah, kelas dan guru
sudah cukup relative optimal, kecuali
kecamatan Rambutan. Dimana, nilai
sensitivitas jumlah sekolah dan guru lebih
besar dibandingan dengan jumlah kelas
dan murid. Sehingga dengan demikian
untuk meningkatkan optimalisasi perlu
peningkatan jumlah kelas dan murid.
Evaluasi Sekolah Menengah Pertama
Swasta
Prioritas hubungan sub kriteria
dengan tujuan evaluasi dalam Kriteria
sekolah menengah pertama swasta
memiliki kompoisi nilai yakni jumlah
sekolah memiliki nilai sebesar 6,8 persen,
jumlah kelas 29,2 persen, jumlah guru
memiliki nilai 20,6 persen dan jumlah
murid 43,3 persen dengan nilai
inkonsistensi sebesar 3 (tiga) persen atau
konsisten.
Nilai sensitifitas kinerja sekolah
menengah pertama swasta tingkat
kecamatan berdasarkan hasil analisis
AHP menunjukan bahwa Banyuasin
memiliki nilai sebesar 16,0 persen,
Betung memiliki nilai sebesar 15,9
persen, Talang Kelapa memiliki nilai
sebesar 15,7 persen, Banyuasin I
memiliki nilai sebesar 14,2 persen,
Muara Telang memiliki nilai sebesar 7,5
persen, dan Tungkal ilir memiliki nilai
sebesar 6,1 persen. Air Salek memiliki
nilai sebesar 3,9 persen, Rambutan
memiliki nilai sebesar 3,8 persen, Pulau
Rimau memiliki nilai sebesar memiliki nilai
sebesar 3,12 persen, Tanjung Lago
memiliki nilai sebesar 2,8, Makarti Jaya
memiliki nilai sebesar 2,4 persen, Rantau
Bayur memiliki nilai sebesar 2,3 persen,
Muara Padang dan Muara Sugihan
memiliki nilai sebesar 2,2 persen, dan
Banyuasin II memiliki nilai sebesar 1,9
persen, Seperti pada grafik 8.
Suripto : Evaluasi Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

16. Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010
Grafik 8
Sensitivitas Kinerja Sekolah Menengah Pertama Swasta
Grafik 8 menunjukan bahwa, pola
sekolah menengah pertama swasta
masih kurang optimal dalam
penyelenggaraan pendidikan. Hal
tersebut dapat dilihat pada garis grafik
kecamatan banyuasin I yang memiliki
nilai sensitivitas kinerja jumlah sekolah,
kelas dan guru tinggi namun nilai
sensitivitas jumlah murid. Namun disisi
lain, Kecamatan Tungkal Ilir, Betung dan
Talang Kelapa yang memiliki nilai
sensitivitas kinerja jumlah sekolah, kelas,
guru lebih kecil di bandingkan dengan
nilai sensitifitas kinerja jumlah murid.
Evaluasi Sekolah Madrasyah
Tsanawiyah
Prioritas hubungan sub kriteria
dengan tujuan evaluasi dalam Kriteria
sekolah madrasyah tsanawiyah memiliki
kompoisi nilai yakni jumlah sekolah
memiliki nilai sebesar 8,9 persen, jumlah
kelas 17,8 persen, jumlah guru memiliki
nilai 30,3 persen dan jumlah murid 43,0
persen dengan nilai inkonsistensi sebesar
2 (dua) persen atau sangat konsisten.
Nilai sensitifitas kinerja sekolah
madrasyah tsanawiyah tingkat kecamatan
berdasarkan hasil analisis AHP
menunjukan bahwa Banyuasin III memiliki
nilai sebesar 24,6, Banyuasin I memiliki
nilai sebesar 12,1 Pulau Rimau memiliki
nilai sebesar 10,8, Talang Kelapa
memiliki nilai sebesar 10,1 persen, Muara
Telang memiliki nilai sebesar 9,8 persen,
Muara Sugihan memiliki nilai sebesar 6,3
persen, Muara Padang memiliki nilai
sebesar 4,5 persen, Banyuasin II,
Rantau Bayur, Betung memiliki nilai
memiliki nilai sebesar 3,6 persen, Makarti
Jaya memiliki nilai sebesar 2,7 persen,
Tanjung Lago memiliki nilai sebesar 2,3
persen, Tungkal ilir dan Air Salek
memiliki nilai memiliki nilai sebesar 2,2
persen, dan Rambutan memiliki nilai
sebesar 1,6 persen, Seperti pada grafik 9.
Suripto : Evaluasi Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

17. Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010
Grafik 9
Sensitivitas Kinerja Sekolah Madrasyah Tsanawiyah
Banyuasin dan Muara Telang
merupakan kecamatan dengan nilai yang
optimal dalam penyelenggaraan
pendidikan madrasyah tsanawiayah.
Kecamatan tersebut memiliki nilai
sensitivitas kinerja jumlah sekolah, kelas,
guru dan murid yang paling tinggi di
bandingakan dengan kecamatan lainnya.
Sedangkan kecamatan lainnya seperti
Banyuasin I, Pulau rimau dan Talang
Kepala merupakan kecamatan yang
kurang optimal dalam penyelenggaraan
pendidiknnya. Kondisi tersebut dilihat dari
nilai sensitifitas kinerja jumlah murid lebih
rendah dari jumlah sekolah, kelas dan
guru. Bahkan Talang kelapa merupakan
kecamatan yang paling tidak optimal
dalam menyelenggaraan dimana
kecamatan tersebut memiliki nilai
sensitivitas jumlah murid yang paling
kecil.
KESIMPULAN DAN SARAN
Pendidikan dasar Kabupaten
Banyuasin mayoritas di selenggarkan
oleh pemerintah. Sekolah Dasar sebesar
76,6 persen adalah sekolah negeri dan
Sekolah Menengah Pertama sebesar
74,7 persen adalah sekolah negeri.
Sedangkannya sisanya merupakan
swadaya partisipasi masyarakat dalam
pendidikan dasar.
Hasil evaluasi menunjukan
Banyasuasin III merupakan kecamatan
dengan pendidikan dasar kinerja terbaik
di lingkungan Kabupaten Banyuasin.
Kecamatan Banyuasin III memiliki nilai
sensitivitas kinerja pendidikan paling
besar yakni sebesar 20,9 persen.
Sedangkan, Kecamatan Tungkal Ilir
adalah kecamatan dengan kinerja paling
kecil. Nilai sensitivitas kinerja tersebut
sebesar 2,2 persen.
Selain itu, Hasil evaluasi
menggambarkan tiga model dalam
penyelenggaraan pendidikan dasar yakni
Suripto : Evaluasi Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

18. Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010
pertama nilai sensitivitas jumlah sekolah,
kelas dan guru lebih besar dari jumlah
murid, kedua nilai sensitivitas jumlah
sekolah, kelas dan guru sama dengan
jumlah murid, ketiga nilai sensitivitas
jumlah sekolah, kelas dan guru lebih kecil
dari jumlah murid. Sehingga untuk
mengoptimalkan model pertama dapat
dilakukan dengan mengurangi guru atau
meningkatkan jumlah murid. sedangkan
model ketiga dapat dilakukan dengan
menambah jumlah sekolah, guru dan
kelas pembangunan sekolah dan kelas
baru.
DAFTAR PUSTAKA
1. Badan Perencanaan Daerah dan BPS
Kabupaten Banyuasin, 2009.
Banyuasin Dalam Angka 2008.
Pangkalan Balai
2. Departemen Pendidikan
Nasional,2005. Rencana Stratejik
2005 – 2009. Jakarta
3. Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan,
2004. Teknik Penyusunan Organisasi
Berbasis Kinerja/Berkinerja Tinggi,
Jakarta
4. Republik Indonesia, 2007. Peraturan
Pemerintah Nomor 38 tahun 2007
tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota. Jakarta
5. Republik Indonesia, 2007. Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008
Tentang Wajib Belajar. Jakarta
6. Sudarsono, Dharma Tintri E,2004.
Penerapan Analytical Hierarchy
Process Untuk Pemilihan Metode
Audit PDE oleh Auditor Internal,
Jakarta : Proccedings Komputer dan
Sistem Intelejen (KOMMIT)
7. http://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_Hi
erarchy_Process
8. http://statistik4life.blogspot.com/2009/1
1/analytical-hierarchy-process-ahp.
html
9. http://id.wikipedia.org/wiki/Evaluasi
tanggal 21 Juli 2010
Suripto : Evaluasi Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin