2. 12.52% 13.33%
11.37%
9.82% 9.41%
36.80%
35.60%
37.20%
30.80%
2007 2010 2013 2018 2019
Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Prevalensi
Stunting
Tingkat Kemiskinan (%) Prevalensi Stunting Baduta (%)
Meski Tingkat kemiskinan
cenderung mengalami penurunan,
Indonesia masih dihadapkan
prevalensi stunting yang tinggi.
Sebelum mengalami penurunan
cukup tinggi pada tahun 2018,
prevalensi stunting di Indonesia
cenderung fluktuatif pada 2007-
2013.
Tingkat Kemiskinan dan Prevalensi Stunting di Indonesia
3. 3
Prevalensi Stunting Berdasarkan Provinsi
Tiga provinsi dengan prevalensi stunting yang paling tinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Sulawesi Barat dan Aceh.
4. Tingkat Kemiskinan Menjelaskan Sebagian Prevalensi Stunting
0
10
20
30
40
50
60
70
0 5 10 15 20 25 30
Pravelensi
Stunting
Tingkat Kemiskinan
Indonesia Barat
0
10
20
30
40
50
60
70
0 10 20 30 40 50
Pravelensi
Stunting
Tingkat Kemiskinan
Indonesia Timur
• Intervensi yang tepat dengan memperkuat program perlindungan sosial yang ada.
• Integrasi program bantuan sosial sepenuhnya untuk membangun SDM masyarakat miskin dan rentan.
5. 48.40%
29%
kuintil 1 kuintil 5
Prevalensi Stunting Berdasarkan Kuintil
Pendapatan
Stunting atau biasa disebut anak pendek, merupakan kondisi kurang gizi kronis yang
mulai terjadi sejak masa prenatal (janin berada di rahim ibu) dan baru terlihat ketika
anak berusia dua tahun.
Stunting utamanya disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang didapatkan anak pada
1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan)
Proporsi Stunting Kuintil Terbawah Hampir Dua Kali Lipat Dari Kuintil Teratas
RT miskin dengan
keterbatasan akses
pelayanan dasar
melahirkan dan
membesarkan anak
dengan kondisi
stunting
Anak terhambat
perkembangan fisik
dan intelektualnya
serta memiliki
performa buruk di
sekolah
Anak tumbuh
menjadi SDM yang
kurang kompetitif
dalam pencarian
kerja
6. Penanganan Stunting Sebagai Isu Lintas Sektoral
Isu lintas sektoral dalam
penangangan stunting
30%
70%
Sektor
Kesehatan
Lintas sektor
Diperlukan intervensi dan
integrasi lintas sektoral dalam
penanganan stunting
Pendidikan kesehatan reproduksi
remaja; Bina Keluarga Balita (BKB)
NIK; Akta kelahiran; Fasilitasi
program & kegiatan gizi
dalam APBD
Kursus calon pengantin;
Pendidikan kesehatan & gizi
untuk madrasah & pondok
pesantren; Mendorong peran
ulama dalam gizi & kesehatan
Keamanan pangan;
Monitoring makanan
terfortifikasi
Bantuan Pangan Non-Tunai; PKH
PAUD dengan intervensi kesehatan &
gizi; Pendidikan kesehatan reproduksi
Ketahanan pangan;
Pemanfaatan pekarangan
rumah tangga
Dana Insentif
Daerah
Suplementasi gizi; Promosi ASI, MP-
ASI, fortifikasi; Pendidikan gizi;
Promosi & kampanye gizi seimbang;
Kecacingan; Tata Laksana Gizi; JKN
Pembinaan iodisasi garam;
Pengawasan fortifikasi garam
Air bersih dan
sanitasi
Dana Desa,
Generasi
Sehat dan
Cerdas
Kegiatan spesifik dan sensitif lintas K/L
7. Akses Sanitasi dan Air Minum Layak Penerima PKH Dengan Baduta Relatif di
Bawah Rata-rata
51.67
61.64
69.43
76.36
87.27
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
Akses ke Sanitasi Layak
50,2% KPM
PKH dengan
BADUTA
memperoleh
akses ke
sanitasi layak
60.12 66.38
71.90
77.75
88.82
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
Akses ke Air Minum
64,3% KPM
PKH dengan
BADUTA
mendapat
akses ke air
minum
Sumber: Susenas 2018 (diolah Bappenas)
8. Akses Jaminan Kesehatan dan Bantuan Pangan pada Penerima PKH dengan
Baduta
8.43% 8.61% 8.54% 6.61% 6.29% 8.30%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total
Akses ke Jaminan Kesehatan
JKN-PBI JKN-Non PBI
Jamkesda Asuransi Kesehatan Swasta
Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan
8,3% KPM PKH yang memiliki BADUTA tidak
memiliki akses ke Jaminan Kesehatan
63.52% 62.00% 62.61% 64.51% 66.40% 63.07%
36.48% 38.00% 37.39% 35.49% 33.60% 36.93%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total
Akses ke Bantuan Pangan
Menerima Bantuan Pangan Tidak Menerima Bantuan Pangan
36,9% KPM PKH dengan BADUTA tidaK
memperoleh Bantuan Pangan (BPNT/ Rastra)
Sumber: Susenas 2018 (diolah Bappenas)
9. Tempat dan Penolong Persalinan Ibu PKH dengan Baduta
Sumber: Susenas 2018 (diolah Bappenas)
10. Tiga dari Tujuan PKH Dapat Digunakan Untuk Penanganan Stunting
(Permensos 1/2018, Pasal 2)
• Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan
pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
• Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga
miskin dan rentan;
• Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima
Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta
kesejahteraan sosial;
• Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
• Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga
Penerima Manfaat.
11. Targeting PKH Masih Sedikit Menyasar Keluarga dengan Baduta
7,1 Juta PKH Eligible
1,6 Juta menerima
PKH
1,7 Juta dengan
baduta
310 ribu RT dengan
baduta menerima PKH
12. Komplementaritas PKH Sebagai Strategi Penanganan Stunting
Program Keluarga Harapan
Bantuan tunai bersyarat sebagai insentif
untuk mengakses layanan kesehatan
Pendidikan gizi dan kesehatan melalui
Pertemuan Peningkatan Kemampuan
Keluarga (P2K2)
Komplementaritas ke berbagai
program penanganan stunting lainnya
Bantuan Pangan Jaminan Kesehatan
Bantuan Pangan Non-Tunai
Voucher elektronik untuk
mengurangi beban
pengeluaran pangan
Pengenalan bahan pangan
bergizi seperti beras, telur, dan
protein nabati/hewani lainnya
mulai 2020
Memastikan pasokan pangan
tersedia di e-warong penyalur
BPNT.
Program Gizi Anak Sekolah
Pemberian sarapan kepada
siswa sekolah dasar.
Kesehatan Gizi
Keluarga
Ketahanan Pangan
dan Gizi
Kesehatan Gizi
Keluarga
Ketahanan Pangan
dan Gizi
Pendidikan gizi
dan gaya hidup
sehat kepada
orang tua siswa di
sekolah
Jaminan Kesehatan
Jaminan Persalinan
Dasar bagi Ibu hamil
13. PKH dan Kewajiban Peserta dalam Bidang Kesehatan
13
Merupakan bantuan tunai bersyarat yang diberikan pada Ibu atau Wanita pada keluarga miskin yang memiliki
anak bersekolah, balita , dan Ibu hamil, bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi.
Pemeriksaan kehamilan di Faskes
sebanyak 4 kali dalam 3 trisemester
Melahirkan oleh tenaga kesehatan di
Faskes
Pemeriksaan kesehatan 2 kali sebelum
usia bayi 1 bulan
Bayi dan Balita
(2,403,451 Individu)
Usia 0-11 Bulan
Imunisasi lengkap serta pemeriksaan berat
badan setiap bulan
Usia 6-11 Bulan
Mendapat suplemen vit.A
Usia 1-5 tahun
Imunisasi tambahan dan pemeriksaan
berat badan, setiap bulan
Usia 5-6 tahun
Pemeriksaan berat badan setiap 1 bulan dan
mendapatkan Vit A sebanyak 2 kali dalam
setahun
Usia 6-7 tahun
Timbang badan di faskes
Ibu Hamil/ Nifas
(125,549 Individu)
14. Peran Pendamping PKH melalui modul kesehatan P2K2/ FDS
dalam Penanganan Stunting
Pertemuan
Peningkatan Kapasitas
Keluarga (P2K2) pada
sesi kesehatan dan Gizi
dapat bersinergi dengan
GSC dalam upaya
penanganan isu stunting.
Peran Pendamping PKH dalam Kesehatan Keluarga
Kesehatan Ibu Hamil dan
Menyusui
Menjelaskan isu gizi pada ibu
hamil: penyebab dan akibat
masalahnya.
memeriksakan kehamilan
Menginformasikan kepada kader
apabila ada program intervensi
Kesehatan Bayi dan Balita
Mengingatkan ibu untuk memeriksakan
bayinya pada tenaga kesehatan jika anak
tidak naik berat badannya selama 3 bulan
berturut-turut.
Kesehatan Remaja
Mengingatkan konsumsi
makanan bergizi seimbang
Memotivasi remaja putri
calon pengantin agar
meminum tablet tambah
darah
Menganjurkan remaja untuk
konseling kesehatan
Perilaku Hidup Sehat
Memberikan informasi pentingnya PHBS
Menjadi inisiator dan mengembangkan
kegiatan yang mendorong PHBS
Mengupayakan jamban dan air bersih
untuk rumah tangga.
15. Capaian Pelaksanaan Modul Kesehatan P2K2 PKH
80% pendamping menyatakan pernah
melakukan P2K2 setidaknya satu kali.
KPM tingkat kehadiran lebih dari 70%.
Sudah, 80%
Belum, 20%
1% 3%
37%
59%
< 50% 50-60% 70-80% 90-100%
Sumber: Evaluasi Bank Dunia (2018)
16. Hampir setengah pendamping belum memiliki modul lengkap,
termasuk alat bantu seperti flipchart, poster, brosur, dan video.
16
Sudah
lengkap,
51%
Belum
lengkap,
49%
Ya, 37%
Tidak,
63%
Semua
modul,
14%
Tidak
semua
modul,
33%
Belum
punya
sama
sekali,
53%
Sumber: Evaluasi Bank Dunia (2018)
Hanya sedikit sekali KPM yang sudah memiliki Buku Pintar
untuk semua modul.
Baru 37% pendamping yang memperoleh bantuan operasional
dari Dinas Sosial untuk P2K2, misalnya pengadaan Buku Pintar
bagi KPM.
17. Inisiatif dan Agen Perubahan dalam Penanganan Stunting di Daerah
17
Kab. Brebes
Program PKH Prestasi berupa peningkatan cakupan dan kualitas
pelayanan gizi pada KPM PKH dalam upaya penanggulangan
stunting yang dilakukan oleh pendamping PKH, tokoh agama di
masyarakat serta jurnalis warga sebagai upaya sosialisasi
kesehatan kepada masyarakat. Sasaran Program di 35 desa; 12
Puskesmas.
JAWA TENGAH
Kab. Banyumas: Si
Jari Emas
Aplikasi yang dibuat
untuk mempermudah
rujukan pasien gawat
darurat 24 jam (ibu
hamil dan bayi baru
lahir) dari Bidan ke
layanan rujukan
(Rumah Sakit).
Kab. Kubu Raya
1. Pendampingan oleh
kader sebagai konselor
PMBA,
2. Kader diberikan insentif
melalui dana APBD
KALIMANTAN BARAT
Kota Pontianak: M Posyandu
Aplikasi berbasis android yang digunakan sejak
tahun 2016 hasil kerjasama World Vision Indonesia
dengan Bank HSBC untuk pemantauan tumbuh
kembang anak dan pendampingan berdasarkan
status gizi.
CBM (Celoteh Brebes Membangun) dan Brebes
news berupa pemberdayaan jurnalis warga sebagai
upaya sosialisasi kesehatan kepada masyarakat
NUSA TENGGARA TIMUR
Kota Kupang: BKS
Brigade Kupang Sehat (BKS) berupa penyediaan layanan
emergency kepada seluruh warga Kota Kupang secara gratis
selama 24 jam dengan melibatkan dokter/perawat dan bidan.
Adanya peran tokoh agama seperti pendeta dalam
sosialisasi PHBS kepada masyarakat di Kota Kupang ataupun
Kabupaten Timor Tengah Selatan
Jurnalis Kader
Tokoh
Agama
Pendamping
PKH
Sumber: Studi Evaluasi Penanganan Stunting (Bappenas, 2017)
18. Gerakan Sehat Cerdas sebagai salah satu upaya lintas sektoral penanganan stunting
Pada tahun 2018, GSC berfokus pada
penanganan stunting salah satunya
melalui Kader Pembangunan Manusia
atau Human Development Worker (HDW)
• Meningkatkan kapasitas dan kualitas
sumber daya manusia di perdesaan.
• Meningkatkan kepedulian masyarakat dan
Pemerintah Desa dalam penanganan dan
pencegahan masalah stunting di tingkat
Desa.
• Meningkatkan konvergensi dan koordinasi
lintas sektor dalam penanganan stunting
di tingkat Desa.
Tujuan
5 Paket Pelayanan Utama Kader Pembangunan Manusia/HDW
Kesehatan
Ibu Anak
Konsultasi
gizi
Sanitasi dan air
bersih
Perlindungan
sosial
PAUD
19. POTENSI SINERGI: Pelatihan P2K2/FDS pada fasilitator GSC untuk Pencegahan Stunting
Kader Pembangunan Manusia Pendamping PKH
Tugas (spesifik isu
stunting)
1. Fasilitasi masyarakat Desa dalam diagnosa penyebab
stunting
2. Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDes
untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan
3. Koordinasi dengan petugas lapangan dalam
pemberian 5 layanan utama
4. Memonitor pelaksanaan 5 paket pelayanan utama
5. Meningkatkan kapasitas dan peran Kecamatan dalam
koordinasi penanganan stunting
1. Memotivasi ibu/keluarga untuk memberikan makanan bergizi
seimbang pada balita dan melakukan pemantuan pertumbuhan
dan perkembangan di posyandu.
2. Jika menemukan balita stunting, pendamping melaporkan ke
petugas kesehatan dan menyarankan ibu untuk memberikan
makanan bergizi seimbang.
Cakupan wilayah
kerja
1 orang Kader Pembangunan Manusia per Desa 1. Pendamping: Di level keluarga
2. Korcam : Di level Kecamatan
3. Korkab : Di level Kabupaten
Lingkup
belajar/pelatihan
Pelatihan pra tugas dan dilanjutkan dengan “pelatihan di
tempat tugas” dalam mekanisme supervisi dan
pembimbingan yang dilakukan oleh fasilitator GSC.
1. Bimbingan teknis pendamping
2. Diklat SDM PKH
Modul terkait
penanganan
stunting
Modul Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan
Manusia (dari Pusat)
Modul pendampingan Pertemuan Peningkatan Kapasitas
Keluarga (P2K2): Modul kesehatan dan gizi
Dibutuhkan strategi penguatan pendampingan dan integrasi antara GSC dan PKH di lokasi intervensi untuk
mendukung penurunan stunting
20. 1. Komplementaritas PKH dengan program penanganan stunting lainnya dengan
penguatan keterkaitan data KPM.
• Pangan: BPNT
• Kesehatan: Jaminan Kesehatan
• Air bersih dan sanitasi
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan P2K2 PKH, antara lain:
• Melengkapi kebutuhan modul pendamping dan KPM
• Penajaman modul kesehatan khusus pencegahan stunting
• Peningkatan pemahaman KPM dalam pemilihan bahan pangan (BPNT) yang bergizi,
termasuk pemenuhan MP-ASI bagi baduta
3. Perluasan pelaksanaan P2K2 dan potensi sinergi pelatihan/ pelaksanaan
modul kesehatan oleh pendamping sosial lainnya, dan sistem rujukan (SLRT).
4. Evaluasi beban kerja, IKU, dan struktur remunerasi fasilitator 20
Rekomendasi
22. Upaya Penanganan Permasalahan Stunting
1. Intervensi Gizi Spesifik
Intervensi yang diberikan secara spesifik pada sektor kesehatan, khususnya pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) anak.
Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD)
dan suplemen vitamin A bagi Ibu Hamil
Promosi ASI Eksklusif
Pemberian MP-ASI
Pemberian makanan tambahan
Imunisasi dasar
2. Intervensi Gizi Sensitif
Intervensi gizi sensitif meliputi ketahanan pangan, ketersediaan air bersih dan sanitasi, penanggulangan kemiskinan,
pendidikan, sosial, dan sebagainya, memiliki kontribusi sebesar 70% sedangkan intervensi di sektor kesehatan sendiri hanya
berkontribusi sebesar 30% dalam penanganan stunting.
Pada periode ini, jika terjadi gangguan kesehatan
maka akan berdampak permanen pada anak
