SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
Founder of the Institute
National Board of Management
Non-Governmental Educational Institutions
Noorwangsanegara
KETETAPAN DAN PERATURAN ORGANISASI
LSM PENDIDIKAN NOORWANGSANEGARA
Nomor : 02/TAP-PENDIRI/LSMP NOORWANGSANEGARA/XII/2011
TE N T A N G
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
DAN PENETAPAN JABATAN
PENDIRI
LSM PENDIDIKAN NOORWANGSANEGARA
Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran mekanisme Kerja
Organisasi LSM Pendidikan Noorwangsanegara, dipandang perlu untuk
senantiasa memelihara keutuhan organisasi serta berfungsinya masing-
masing pengurus pada semua tingkatan Organisasi;
2. Bahwa untuk itu perlu dihindari ketidak lancaran mekanisme kerja
organisasi yang disebabkan oleh ketidak aktifan Pengurus dalam
Kepengurusan LSM Pendidikan Noorwangsanegara disemua tingkatan;
3. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk ditetapkan Peraturan
Organisasi yang mengatur tentang Pergantian Antar Waktu atau
Penetapan pengurus LSM Pendidikan Noorwangsanegara
Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
2. Garis Besar Program Kerja Organisasi (GBPKO);
Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar ( AD ) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
M E M U T U S K A N
Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI LSM PENDIDIKAN
NOORWANGSANEGARA TENTANG PERGANTIAN ANTAR
WAKTU
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Pergantian Antar Waktu adalah Pergantian seseorang atau beberapa orang Pengurus LSMP
Noorwangsanegara dalam suatu Periode Kepengurusan yang sedang berjalan.
2. Penetapan Jabatan yaitu penetapan seseorang atau beberapa orang dalam jabatan tertentu
pada Kepengurusan LSMP Noorwangsanegara .
3. Keputusan yang menyatakan suatu jabatan dalam Kepengurusan LSMP Noorwangsanegara
diambil dalam Rapat Pengurus Pleno yang diadakan khusus untuk itu.
Pasal 2
Jabatan yang tidak dapat dirangkap dalam Peraturan Organisasi ini adalah :
1. Untuk Tingkat Pusat : Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum.
2. Untuk Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota .
BAB II
PERSYARATAN PENETAPAN JABATAN
Pasal 2
Suatu Jabatan dapat dinyatakan lowong apabila Personalia Dewan Pengurus LSMP
Noorwangsanegara yang bersangkutan :
1. Meninggal Dunia dan atau Berhalangan tetap;
2. Pengurus yang bersangkutan mengundurkan diri dari Kepengurusan LSMP
Noorwangsanegara dengan menyatakan secara tertulis;
3. Rangkap Jabatan dalam Struktur Dewan Pengurus LSMP Noorwangsanegara dan atau
Pengurus Sayap Organisasi tidak diperbolehkan;
4. Berpindah Tempat Domisili diluar tempat kedudukan kepengurusan sehingga tidak dapat
meluangkan waktu dan tidak sanggup secara aktif dalam kepengurusan;
5. Tidak menghadiri Rapat Pleno Dewan Pengurus LSMP Noorwangsanegara pada
tingkatannya sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggung
jawabkan;
6. Pengurus yang bersangkutan yang oleh karena satu dan lain hal dipandang mencemarkan
nama baik organisasi sehingga diberhentikan dari Jabatan Kepengurusan;
7. Melakukan tindakan Pidana Kriminal dan sudah mendapat ketetapan Hukum yang berlaku
di Indonesia.
BAB III
MEKANISME PENETAPAN JABATAN
PERGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 3
1. Mekanisme tahapan pengambilan keputusan yang menyatakan bahwa suatu jabatan tertentu
dinyatakan lowong adalah mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan
Organisasi tentang Disiplin dan Sangsi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan atau
Anggota LSMP Noorwangsanegara.
2. Khusus Jabatan Lowong yang disebabkan oleh saksi pemberhentian dari Jabatan
Kepengurusan harus dibicarakan dan diputuskan melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus
LSMP Noorwangsanegara sesuai tingkatan.
3. Jabatan dinyatakan lowong pada Dewan Pengurus LSMP Noorwangsanegara disemua
tingkatan, jika Fungsionaris/Pengurus terkena ketentuan pada Pasal 2 Peraturan Organisasi
ini.
Pasal 4
1. Penetapan Jabatan Pergantian Antar Waktu ditetapkan :
a) Untuk Tingkat Pusat melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Nasional
b) Untuk Tingkat Provinsi melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Daerah Provinsi;
c) Untuk Tingkat Kabupaten/Kota melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Kabupaten/Kota;
2. Dalam hal Pimpinan/Pengurus LSMP Noorwangsanegara pada semua tingkatan terdapat
rangkap jabatan di LSMP Noorwangsanegara dan di Sayap Organisasi LSMP
Noorwangsanegara maka Pendiri Mencabut SK Pengurus dan digantikan dengan sementara
oleh Plt dengan diberikan surat ijin kepemimpinan dan sekaligus membentuk Tim untuk
Penetapan Pergantian Antar Waktu Dewan Pengurus
Pasal 5
1. Penetapan Pergantian Antar Waktu Dewan Pengurus Nasional d LSMP Noorwangsanegara
itetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional sesuai dengan mekanisme kerja yang berlaku
dengan mempertimbangkan saran dari Pendiri
2. Hasil Penetapan Pergantian Antar Waktu tersebut harus segera dilaporkan kepada Dewan
Pengurus Nasional untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan;
3. Hasil Penetapan Pergantian Antar Waktu harus segera di Umumkan kepada seluruh
Pengurus Daerah LSMP Noorwangsanegara se-Indonesia oleh Dewan Pengurus Nasional.
Pasal 6
1. Penetapan Jabatan Pergantian Antar Waktu untuk Dewan Pengurus Daerah Provinsi dengan
mempertimbangkan saran atau dimintai Pimpinan Badan Pengawas Organisasi.
2. Hasil Penetapan Jabatan Pergantian Antar Waktu tersebut harus segera dilaporkan kepada
Dewan Pengurus Nasional untuk selanjutnya mendapat pengesahan.
3. Setiap Penetapan Pergantian Antar Waktu yang sudah disahkan agar diberitahukan kepada
Dewan Pengurus Kabupaten / Kota dan Pimpinan sayap Organisasi LSMP
Noorwangsanegara di Wilayahnya oleh Dewan Pengurus Daerah Provinsi.
Pasal 7
1. Hasil Penetapan Pergantian Antar Waktu tersebut harus segera dilaporkan kepada Dewan
Pengurus Daerah Provinsi untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan.
2. Penetapan Pergantian Antar Waktu Dewan Pengurus Daerah Kabupaten / Kota oleh Dewan
pengurus Daerah Provinsi tembusannya disampaikan kepada Dewan Pengurus Nasional.
3. Setiap Penetapan Pergantian Antar Waktu yang sudah disahkan agar diberitahukan di
Wilayahnya oleh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota.
Pasal 8
Jika terjadi Jabatan Lowong pada posisi Ketua Umum atau Ketua Dewan Pengurus Daerah
sesuai tingkatannya, maka penetapan Jabatan tersebut ditempuh melalui :
1. Rapat Pleno Dewan Pengurus LSMP Noorwangsanegara sesuai dengan tingkatannya untuk
menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum atau Ketua Dewan Pengurus LSMP
Noorwangsanegara sesuai tingkatannya dengan memberikan jangka waktu jabatan
Pelaksana Tugas maksimal 3 (Tiga) Bulan dan sesudahnya segera melaksanakan Rapat
Pleno kembali untuk maksud tersebut;
2. Apabila Pengisian Jabatan dengan masa jabatan yang telah ditentukan Rapat Pleno Dewan
Pengurus LSMP Noorwangsanegara sesuai dengan tingkatannya melebihi batas maksimal
tersebut pada ayat 1 pasal ini, maka penetapannya harus disahkan melalui Rapat Pleno
Dewan Pengurus yang diagendakan khusus untuk keperluan itu.
3. Apabila Ketua Umum atau Ketua Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Kabupaten
/ Kota berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan atau
menyelesaikan kewajibannya sampai masa bakti kepengurusannya berakhir, maka
penentuan jabatan Ketua Umum atau Ketua DPD / Ketua DPK dilakukan dalam
Musyawarah Luar Biasa yang diagendakan untuk keperluan tersebut.
BAB IV
PELANTIKAN PENGURUS
DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 9
1. Pengurus hasil Penetapan Pergantian Antar Waktu dinyatakan resmi menjadi pengurus
setelah yang bersangkutan dilantik;
2. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum / Ketua pada Rapat Pleno Kepengurusan LSMP
Noorwangsanegara sesuai tingkatannya.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Mekanisme Penetapan Pergantian Antar Waktu Dewan Pengurus LSMP Noorwangsanegara di
semua tingkatan yang diputuskan melalui Rapat Pleno memiliki kekuatan hukum yang sama
serta mengikat secara Organisasi LSMP Noorwangsanegara.
Pasal 11
Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan ditetapkan oleh Dewan
Pendiri . LSMP Noorwangsanegara
Pasal 12
Peraturan Organisasi ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan.
LEMBARAN LEMBAGA
TAHUN 2011 NOMOR 02
Nomor...................................... : 02 / 2011
Telah dicatat dalam daftar yang dipergunakan untuk keperluan..
itu oleh saya...................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Aris Rismansyah, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan..........
Notaris ..........................................................................................
......................................................................................................
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Lebak tanggal tiga puluh.....
delapan desember tahun dua ribu sebelas ( 30 –12 – 2011).......
.......................................................................................................
......................................................................................................
Disahkan di Bogor
pada tanggal : 22 Desember 2011
PENDIRI
LSMP NOORWANGSANEGARA,
MACHFUZH AHMAD DZOELFAKAR

More Related Content

What's hot

Paparan inspektur bkn upaya administratif dan bpasn
Paparan inspektur bkn upaya administratif dan bpasnPaparan inspektur bkn upaya administratif dan bpasn
Paparan inspektur bkn upaya administratif dan bpasn
KutsiyatinMSi
 
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...
Yudhi Aldriand
 

What's hot (13)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...
 
Paparan inspektur bkn upaya administratif dan bpasn
Paparan inspektur bkn upaya administratif dan bpasnPaparan inspektur bkn upaya administratif dan bpasn
Paparan inspektur bkn upaya administratif dan bpasn
 
Pp 11 tahun 2017
Pp 11 tahun 2017Pp 11 tahun 2017
Pp 11 tahun 2017
 
8. permenpan nomor 40 tahun 2012
8. permenpan nomor  40 tahun 20128. permenpan nomor  40 tahun 2012
8. permenpan nomor 40 tahun 2012
 
Perka BKN 1 Th 2013 Juklak PP 46 Th 2011
Perka BKN 1 Th 2013 Juklak PP 46 Th 2011Perka BKN 1 Th 2013 Juklak PP 46 Th 2011
Perka BKN 1 Th 2013 Juklak PP 46 Th 2011
 
Peraturan pemerintah-republik-indonesia-nomor-49-tahun-2018-74
Peraturan pemerintah-republik-indonesia-nomor-49-tahun-2018-74Peraturan pemerintah-republik-indonesia-nomor-49-tahun-2018-74
Peraturan pemerintah-republik-indonesia-nomor-49-tahun-2018-74
 
ANGGARAN DASAR HIMPAUDI MUNAS III di Bali
ANGGARAN DASAR HIMPAUDI MUNAS III di BaliANGGARAN DASAR HIMPAUDI MUNAS III di Bali
ANGGARAN DASAR HIMPAUDI MUNAS III di Bali
 
Perka bkn no 1 thn 2013 ketentuan pelaksanaan pp 46 thn 2011 ttg penilaian p...
Perka bkn no 1 thn 2013  ketentuan pelaksanaan pp 46 thn 2011 ttg penilaian p...Perka bkn no 1 thn 2013  ketentuan pelaksanaan pp 46 thn 2011 ttg penilaian p...
Perka bkn no 1 thn 2013 ketentuan pelaksanaan pp 46 thn 2011 ttg penilaian p...
 
Proposal mppl
Proposal mpplProposal mppl
Proposal mppl
 
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...
 
Pp no 11 2017 ttg managemen ASN pns
Pp no 11 2017 ttg  managemen ASN pnsPp no 11 2017 ttg  managemen ASN pns
Pp no 11 2017 ttg managemen ASN pns
 
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...
 
permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...
permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...
permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...
 

Similar to Jabatan lowong dewan pengurus n0 02_tap-pendiri_po_xii_2011

ADART MERPATI PUTIH KOLAT SAMPOERNA UNIVERSITY
ADART MERPATI PUTIH KOLAT SAMPOERNA UNIVERSITYADART MERPATI PUTIH KOLAT SAMPOERNA UNIVERSITY
ADART MERPATI PUTIH KOLAT SAMPOERNA UNIVERSITY
Lutfi Hidayat
 
Peraturan organisasi
Peraturan organisasiPeraturan organisasi
Peraturan organisasi
rantingsolied
 
Peraturan organisasi
Peraturan organisasiPeraturan organisasi
Peraturan organisasi
rantingsolied
 

Similar to Jabatan lowong dewan pengurus n0 02_tap-pendiri_po_xii_2011 (20)

Rangkap jabatan pimpinan pengurus no 08_tap-pendiri_po_lsmp_xii-2011
Rangkap jabatan pimpinan pengurus no 08_tap-pendiri_po_lsmp_xii-2011Rangkap jabatan pimpinan pengurus no 08_tap-pendiri_po_lsmp_xii-2011
Rangkap jabatan pimpinan pengurus no 08_tap-pendiri_po_lsmp_xii-2011
 
Disiplin organisas n0 01_tap-pendiri_po_xii_2011_final
Disiplin organisas n0 01_tap-pendiri_po_xii_2011_finalDisiplin organisas n0 01_tap-pendiri_po_xii_2011_final
Disiplin organisas n0 01_tap-pendiri_po_xii_2011_final
 
Pembentukan badan organisasi atau basis organisasi no_07_tap-pendiri_lsm[=no...
Pembentukan badan organisasi atau basis organisasi  no_07_tap-pendiri_lsm[=no...Pembentukan badan organisasi atau basis organisasi  no_07_tap-pendiri_lsm[=no...
Pembentukan badan organisasi atau basis organisasi no_07_tap-pendiri_lsm[=no...
 
ADART MERPATI PUTIH KOLAT SAMPOERNA UNIVERSITY
ADART MERPATI PUTIH KOLAT SAMPOERNA UNIVERSITYADART MERPATI PUTIH KOLAT SAMPOERNA UNIVERSITY
ADART MERPATI PUTIH KOLAT SAMPOERNA UNIVERSITY
 
Peraturan organisasi
Peraturan organisasiPeraturan organisasi
Peraturan organisasi
 
Peraturan organisasi
Peraturan organisasiPeraturan organisasi
Peraturan organisasi
 
Peran DPRD membentuk ASN Netral
Peran DPRD membentuk ASN NetralPeran DPRD membentuk ASN Netral
Peran DPRD membentuk ASN Netral
 
Document1
Document1Document1
Document1
 
Permen tahun2014 nomor032
Permen tahun2014 nomor032Permen tahun2014 nomor032
Permen tahun2014 nomor032
 
KONSEKUENSI KDH MELANGGAR UU ASN
KONSEKUENSI KDH MELANGGAR UU ASNKONSEKUENSI KDH MELANGGAR UU ASN
KONSEKUENSI KDH MELANGGAR UU ASN
 
Anggaran rumah tangga pan
Anggaran rumah tangga panAnggaran rumah tangga pan
Anggaran rumah tangga pan
 
Pedoman administrasi dan manajemen keuangan. n0 05_tap-pendiri_po_xii_2011_final
Pedoman administrasi dan manajemen keuangan. n0 05_tap-pendiri_po_xii_2011_finalPedoman administrasi dan manajemen keuangan. n0 05_tap-pendiri_po_xii_2011_final
Pedoman administrasi dan manajemen keuangan. n0 05_tap-pendiri_po_xii_2011_final
 
Pp23 2004 bnsp
Pp23 2004 bnspPp23 2004 bnsp
Pp23 2004 bnsp
 
Anggaran rumah tangga iksan kampus
Anggaran rumah tangga iksan kampusAnggaran rumah tangga iksan kampus
Anggaran rumah tangga iksan kampus
 
Surat keputusan
Surat keputusanSurat keputusan
Surat keputusan
 
Anggaran Dasar KOKOPI
Anggaran Dasar KOKOPIAnggaran Dasar KOKOPI
Anggaran Dasar KOKOPI
 
Aplikasi sid lbh fmmi online
Aplikasi sid lbh fmmi onlineAplikasi sid lbh fmmi online
Aplikasi sid lbh fmmi online
 
Aplikasi sid lbh fmmi online
Aplikasi sid lbh fmmi onlineAplikasi sid lbh fmmi online
Aplikasi sid lbh fmmi online
 
Aplikasi sid lbh fmmi online
Aplikasi sid lbh fmmi onlineAplikasi sid lbh fmmi online
Aplikasi sid lbh fmmi online
 
Aplikasi sid lbh fmmi online
Aplikasi sid lbh fmmi onlineAplikasi sid lbh fmmi online
Aplikasi sid lbh fmmi online
 

Recently uploaded (8)

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
 

Jabatan lowong dewan pengurus n0 02_tap-pendiri_po_xii_2011

  • 1. Founder of the Institute National Board of Management Non-Governmental Educational Institutions Noorwangsanegara KETETAPAN DAN PERATURAN ORGANISASI LSM PENDIDIKAN NOORWANGSANEGARA Nomor : 02/TAP-PENDIRI/LSMP NOORWANGSANEGARA/XII/2011 TE N T A N G PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DAN PENETAPAN JABATAN PENDIRI LSM PENDIDIKAN NOORWANGSANEGARA Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran mekanisme Kerja Organisasi LSM Pendidikan Noorwangsanegara, dipandang perlu untuk senantiasa memelihara keutuhan organisasi serta berfungsinya masing- masing pengurus pada semua tingkatan Organisasi; 2. Bahwa untuk itu perlu dihindari ketidak lancaran mekanisme kerja organisasi yang disebabkan oleh ketidak aktifan Pengurus dalam Kepengurusan LSM Pendidikan Noorwangsanegara disemua tingkatan; 3. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk ditetapkan Peraturan Organisasi yang mengatur tentang Pergantian Antar Waktu atau Penetapan pengurus LSM Pendidikan Noorwangsanegara
  • 2. Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 2. Garis Besar Program Kerja Organisasi (GBPKO); Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar ( AD ) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) M E M U T U S K A N Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI LSM PENDIDIKAN NOORWANGSANEGARA TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Pergantian Antar Waktu adalah Pergantian seseorang atau beberapa orang Pengurus LSMP Noorwangsanegara dalam suatu Periode Kepengurusan yang sedang berjalan. 2. Penetapan Jabatan yaitu penetapan seseorang atau beberapa orang dalam jabatan tertentu pada Kepengurusan LSMP Noorwangsanegara . 3. Keputusan yang menyatakan suatu jabatan dalam Kepengurusan LSMP Noorwangsanegara diambil dalam Rapat Pengurus Pleno yang diadakan khusus untuk itu. Pasal 2 Jabatan yang tidak dapat dirangkap dalam Peraturan Organisasi ini adalah : 1. Untuk Tingkat Pusat : Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum. 2. Untuk Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota . BAB II PERSYARATAN PENETAPAN JABATAN Pasal 2 Suatu Jabatan dapat dinyatakan lowong apabila Personalia Dewan Pengurus LSMP Noorwangsanegara yang bersangkutan : 1. Meninggal Dunia dan atau Berhalangan tetap;
  • 3. 2. Pengurus yang bersangkutan mengundurkan diri dari Kepengurusan LSMP Noorwangsanegara dengan menyatakan secara tertulis; 3. Rangkap Jabatan dalam Struktur Dewan Pengurus LSMP Noorwangsanegara dan atau Pengurus Sayap Organisasi tidak diperbolehkan; 4. Berpindah Tempat Domisili diluar tempat kedudukan kepengurusan sehingga tidak dapat meluangkan waktu dan tidak sanggup secara aktif dalam kepengurusan; 5. Tidak menghadiri Rapat Pleno Dewan Pengurus LSMP Noorwangsanegara pada tingkatannya sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan; 6. Pengurus yang bersangkutan yang oleh karena satu dan lain hal dipandang mencemarkan nama baik organisasi sehingga diberhentikan dari Jabatan Kepengurusan; 7. Melakukan tindakan Pidana Kriminal dan sudah mendapat ketetapan Hukum yang berlaku di Indonesia. BAB III MEKANISME PENETAPAN JABATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU Pasal 3 1. Mekanisme tahapan pengambilan keputusan yang menyatakan bahwa suatu jabatan tertentu dinyatakan lowong adalah mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Disiplin dan Sangsi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan atau Anggota LSMP Noorwangsanegara. 2. Khusus Jabatan Lowong yang disebabkan oleh saksi pemberhentian dari Jabatan Kepengurusan harus dibicarakan dan diputuskan melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus LSMP Noorwangsanegara sesuai tingkatan. 3. Jabatan dinyatakan lowong pada Dewan Pengurus LSMP Noorwangsanegara disemua tingkatan, jika Fungsionaris/Pengurus terkena ketentuan pada Pasal 2 Peraturan Organisasi ini. Pasal 4 1. Penetapan Jabatan Pergantian Antar Waktu ditetapkan : a) Untuk Tingkat Pusat melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Nasional b) Untuk Tingkat Provinsi melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Daerah Provinsi;
  • 4. c) Untuk Tingkat Kabupaten/Kota melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Kabupaten/Kota; 2. Dalam hal Pimpinan/Pengurus LSMP Noorwangsanegara pada semua tingkatan terdapat rangkap jabatan di LSMP Noorwangsanegara dan di Sayap Organisasi LSMP Noorwangsanegara maka Pendiri Mencabut SK Pengurus dan digantikan dengan sementara oleh Plt dengan diberikan surat ijin kepemimpinan dan sekaligus membentuk Tim untuk Penetapan Pergantian Antar Waktu Dewan Pengurus Pasal 5 1. Penetapan Pergantian Antar Waktu Dewan Pengurus Nasional d LSMP Noorwangsanegara itetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional sesuai dengan mekanisme kerja yang berlaku dengan mempertimbangkan saran dari Pendiri 2. Hasil Penetapan Pergantian Antar Waktu tersebut harus segera dilaporkan kepada Dewan Pengurus Nasional untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan; 3. Hasil Penetapan Pergantian Antar Waktu harus segera di Umumkan kepada seluruh Pengurus Daerah LSMP Noorwangsanegara se-Indonesia oleh Dewan Pengurus Nasional. Pasal 6 1. Penetapan Jabatan Pergantian Antar Waktu untuk Dewan Pengurus Daerah Provinsi dengan mempertimbangkan saran atau dimintai Pimpinan Badan Pengawas Organisasi. 2. Hasil Penetapan Jabatan Pergantian Antar Waktu tersebut harus segera dilaporkan kepada Dewan Pengurus Nasional untuk selanjutnya mendapat pengesahan. 3. Setiap Penetapan Pergantian Antar Waktu yang sudah disahkan agar diberitahukan kepada Dewan Pengurus Kabupaten / Kota dan Pimpinan sayap Organisasi LSMP Noorwangsanegara di Wilayahnya oleh Dewan Pengurus Daerah Provinsi. Pasal 7 1. Hasil Penetapan Pergantian Antar Waktu tersebut harus segera dilaporkan kepada Dewan Pengurus Daerah Provinsi untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan. 2. Penetapan Pergantian Antar Waktu Dewan Pengurus Daerah Kabupaten / Kota oleh Dewan pengurus Daerah Provinsi tembusannya disampaikan kepada Dewan Pengurus Nasional. 3. Setiap Penetapan Pergantian Antar Waktu yang sudah disahkan agar diberitahukan di Wilayahnya oleh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota.
  • 5. Pasal 8 Jika terjadi Jabatan Lowong pada posisi Ketua Umum atau Ketua Dewan Pengurus Daerah sesuai tingkatannya, maka penetapan Jabatan tersebut ditempuh melalui : 1. Rapat Pleno Dewan Pengurus LSMP Noorwangsanegara sesuai dengan tingkatannya untuk menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum atau Ketua Dewan Pengurus LSMP Noorwangsanegara sesuai tingkatannya dengan memberikan jangka waktu jabatan Pelaksana Tugas maksimal 3 (Tiga) Bulan dan sesudahnya segera melaksanakan Rapat Pleno kembali untuk maksud tersebut; 2. Apabila Pengisian Jabatan dengan masa jabatan yang telah ditentukan Rapat Pleno Dewan Pengurus LSMP Noorwangsanegara sesuai dengan tingkatannya melebihi batas maksimal tersebut pada ayat 1 pasal ini, maka penetapannya harus disahkan melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus yang diagendakan khusus untuk keperluan itu. 3. Apabila Ketua Umum atau Ketua Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Kabupaten / Kota berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa bakti kepengurusannya berakhir, maka penentuan jabatan Ketua Umum atau Ketua DPD / Ketua DPK dilakukan dalam Musyawarah Luar Biasa yang diagendakan untuk keperluan tersebut. BAB IV PELANTIKAN PENGURUS DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU Pasal 9 1. Pengurus hasil Penetapan Pergantian Antar Waktu dinyatakan resmi menjadi pengurus setelah yang bersangkutan dilantik; 2. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum / Ketua pada Rapat Pleno Kepengurusan LSMP Noorwangsanegara sesuai tingkatannya.
  • 6. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Mekanisme Penetapan Pergantian Antar Waktu Dewan Pengurus LSMP Noorwangsanegara di semua tingkatan yang diputuskan melalui Rapat Pleno memiliki kekuatan hukum yang sama serta mengikat secara Organisasi LSMP Noorwangsanegara. Pasal 11 Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan ditetapkan oleh Dewan Pendiri . LSMP Noorwangsanegara Pasal 12 Peraturan Organisasi ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan. LEMBARAN LEMBAGA TAHUN 2011 NOMOR 02 Nomor...................................... : 02 / 2011 Telah dicatat dalam daftar yang dipergunakan untuk keperluan.. itu oleh saya................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... Aris Rismansyah, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan.......... Notaris .......................................................................................... ...................................................................................................... Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Lebak tanggal tiga puluh..... delapan desember tahun dua ribu sebelas ( 30 –12 – 2011)....... ....................................................................................................... ...................................................................................................... Disahkan di Bogor pada tanggal : 22 Desember 2011 PENDIRI LSMP NOORWANGSANEGARA, MACHFUZH AHMAD DZOELFAKAR