Dokumen tersebut merupakan agenda Musyawarah Daerah (Musda) Lembaga Pembinaan dan Pengembangan PESPARANI Katolik Daerah Sumatera Utara (LP3KD Sumut) yang diselenggarakan pada 4-5 Oktober 2019 di Catholic Center Medan dengan tema "Terwujudnya LP3KD Sumut sebagai Sarana untuk Memuji, Memuliakan, dan Mewartakan Kasih Tuhan serta Mempererat Kesatuan Umat Katolik yang Semakin Bermartabat dalam B

1. 16
 Pelindung : Uskup Agung Medan
 Penanggung jawab : Hendrik H. Sitompul
 Ketua : Yulia Sinurat
 Sekretaris : Tri Sujarwadi
 Bendahara : Evelin RR. Silalahi
 Seksi Acara : Delpius Ginting
Lusius Sinurat
 Seksi Tamu : Evelin RR. Silalahi
 Publikasi & Dokumentasi : Lusius Sinurat
 Liturgi : P. Redemptus S.
Tri Sujarwadi
 Konsumsi & Akomodasi : Agustina Sibagariang
PANITIA
 Peserta : 3 orang utusan LP3KD
Kabupaten/Kota se-Sumut
 Undangan : Gubernur Sumut, DPRD Prov
Sumut, DPRD Kab/Kota
(Kab. Deli Serdang, Kab.
Langkat, Kota Medan) ,
Pembimas Sumut, Uskup
Agung Medan / Uskup Sibolga,
Pastor Paroki dan Biarawan/wati
se-Kota Medan
 Akomodasi Peserta : IDR 350K / orang
 Promosi dan Publikasi : Buku (Statuta, Acara, Absensi),
Spanduk, Bedname, Alat Tulis
(Seksi Publikasi & Dokumentasi)
 Registrasi : Seksi Tamu dan Akomodasi)
 Kontak (Tri Sujarwadi) : +62 812-6404-838
PESERTA
Lusius Sinurat® | www.lusius-sinurat.com
LP3KD Sumut | MUSDA 2019
MUSDA
[Musyawaran Daerah]
Catholic Center Medan
4-5 Oktober 2019
Lembaga Pembinaan dan Pengembangan
PESPARANI Katolik Daerah Sumatera Utara
LP3KD SUMUT
“Terwujudnya LP3KD Sumut sebagai Sarana
untuk Memuji, Memuliakan, dan Mewartakan
Kasih Tuhan serta Mempererat Kesatuan
Umat Katolik yang Semakin Bermartabat
dalam Bimbingan Hierarki Gereja”
TEMA

2. 2
MUSDA 2019 | LP3KD Sumut
Horas, Mejuah-juah, Njuah-juah, Ya’ahowu !
Selamat datang bapak/ibu dalam acara Musya-
warah Daerah (Musda) LP3KD Sumatera tahun 2019 ini.
Musda kita ini menggiring tema: ”Terwujudnya LP3KD
Sumut sebagai Sarana untuk Memuji, Memuliakan dan
Mewartakan Kasih Tuhan serta Mempererat Kesatuan
Umat Katolik yang Semakin Bermartabat dalam
Bimbingan Hierarki Gereja” dan dilaksanakan pada
tanggal 4-5 Oktober 2019 di Catholic Center Medan yang
dihadiri oleh seluruh Pengurus LP3KD Sumut, Pembimas
Katolik, utusan Keuskupan Agung Medan/ Keuskupan
Sibolga, utusan LP3KD Kabupaten, Kota, peninjau, dan
undangan.
Sesuai Statuta, Musyawarah Daerah ini adalah
forum tertinggi organisasi yang bertugas dan berwewe-
nang untuk menetapkan/mengubah statuta LP3KD
Sumut, mengevaluasi penyelenggaraan PESPARANI Katolik
tingkat Provinsi Sumatera Utara, menetapkan rencana
kerja LP3KD, menetapkan Pedoman Penyelanggaraan
PESPARANI Katolik tingkat provinsi Sumatera Utara dan
mengusulkan tempat dan waktu penyelenggaraanya.
Pelaksanaan Musda ini mengacu pada Statuta
LP3K hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa tanggal 16
Ketua Panitia Musda 2019
SAMBUTAN
15
LP3KD Sumut | MUSDA 2019
terbanyak hasil pungutan suara sama banyak, maka pemungutan
suara diulang sekali lagi.
(6) Apabila dalam pemungutan suara yang diulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) pasal ini jumlah suara tetap sama banyak,
maka usul ditolak dan dilakukan pengambilan keputusan berdasar-
kan pengajuan usul yang baru.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
(1) Segala keputusan yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib
ini dapat diputuskan oleh Musyawarah.
(2) Peraturan Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 5 Oktober 2019
Pukul : 18.00 WIB
PIMPINAN SIDANG
Ketua Sekertaris,
Drs. Hendrik Sitompul, MM Dra. Yulia Sinurat, M.Pd

3. 14
MUSDA 2019 | LP3KD Sumut
peserta dimaksud agar menghentikan perbuatan itu.
(2) Jika peringatan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak diindahkan,
Pimpinan Sidang dapat memerintahkan peserta dimaksud untuk
meninggalkan Ruang Sidang.
(3) Apabila peserta dimaksud tidak mengindahkan peringatan
Pimpinan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini,
maka ia dapat dikeluarkan dari Ruang Sidang.
BAB XI
KUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 19
Kuorum
(1) Sidang-sidang dalam Musyawarah dinyatakan kuorum dan dapat
mengambil keputusan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3
dari jumlah utusan.
(2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
tidak terpenuhi maka sidang ditunda paling banyak dua kali dengan
selang waktu 30 menit.
(3) Apabila setelah dua kali penundaan kuorum sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak terpenuhi, maka sidang
dapat dilanjutkan dengan mengabaikan kuorum dan keputusan
yang diambil dianggap sah.
Pasal 20
Tata Cara Pengambilan Keputusan
(1) Pengambilan keputusan membutuhkan kuorum sebagaimana
dimaksud pada Pasal 19.
(2) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah diusahakan secara
musyawarah mufakat atas dasar nilai-nilai kekatolikan.
(3) Untuk hal-hal yang dipandang krusial pengambilan keputusan
dapat dilakukan dengan pemungutan suara dan keputusan yang
diambil dinyatakan sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 jumlah
utusan yang hadir memenuhi kuorum.
(4) Pengambilan keputusan dapat pula dilakukan dengan pemungutan
suara jika terdapat perbedaan pendirian di antara peserta yang
tidak dapat dipersatukan atau karena faktor waktu yang
mendesak.
(5) Apabila dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara
3
LP3KD Sumut | MUSDA 2019
Juni 2017, Nomor 02/Kep/MN-I/10/2018 tentang Musya-
warah yang dilaksanakan oleh LP3K dengan membentuk
kepanitiaan secepat-cepatnya 6 bulan atau selambat-
lambatnya 1 (satu) tahun setelah PESPARANI Katolik
Nasional diselenggarakan. Berdasarkan keputusan Munas
ini, LP3KD Sumut menyelenggarakan Musda pada hari ini.
Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama,
yakni mengenai penyusunan dan penetapan statute
LP3KD Sumut yang sejalan dengan Statuta LP3KN.
Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada
seluruh pendukung acara, mulai dari undangan, anak-anak
Misdinar, Paduan Suara Magnificat, Mgr. Kornelius
Sipayung OFMCap yang telah mempersembahkan Pera-
yaan Ekaristi, seluruh undangan, hingga panitia Musda
2019 LP3KD Sumut yang turut mensukseskan Musda ini.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat
bermusyawarah. Tuhan Memberkati.
Salam,
Yulia Sinurat

4. 4
MUSDA 2019 | LP3KD Sumut
Yang kami hormati dan muliakan, Bapa Uskup,
Gubernur Sumut, Walikota Medan, para anggota DPRD
Provinsi Sumut dan Kabupaten/Kota, para pastor,
biarawan-biarawati, Bapak/Ibu Pengurus LP3KD Sumut
dan LP3KD Kab/Kota: Apa kabar semua?
Setelah berinteraksi secara intensif pada saat
Pesparani 1 di Ambon tahun lalu, kini kita bertemu kembali
di MUSDA LP3KD Sumut 2019 ini. Tujuan Musda ini amat
strategis:
1. mempersiapkan PESPARANI 2 yang akan berlangsung
di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Itu berarti sebelum
ke Pesparani Nasional, kita sudah harus melaksanaan
PESPARANI tingkat Provinsi Sumatera Utara.
2. mendukung pelaksanaan PESPARANI yang akan dilaku-
kan oleh berbagai LP3KD di tingkat Kabupaten/ Kota.
3. ajang koordinasi bagi pengembangan organisasi kita
masing-masing.
4. ajakan dan harapan agar Pesparani Kabupaten/Kota
terus melakukan Pembinaan di daerah masing-masing:
tidak hanya focus perlombaan; dan
5. agar kita tetap berkoordinasi dengan pimpinan Gereja
Sambutan Ketua LP3KD Sumut
SAMBUTAN
13
LP3KD Sumut | MUSDA 2019
(2) Dalam hal pembicara melampaui batas waktu yang ditentukan,
Pimpinan Sidang memperingatkan pembicara supaya segera
mengakhiri pembicaraannya dan pembicara wajib menaati
peringatan itu.
Pasal 15
Interupsi diperbolehkan dilakukan oleh Peserta dan Peninjau untuk
tujuan:
a. Meminta penjelasan tentang duduk perkara sebenarnya
mengenai soal yang dibicarakan;
b. Mengajukan usul prosedur mengenai hal yang sedang
dibicarakan;
c. Memberi penjelasan berkaitan dengan pembicaraan yang
menyangkut diri atau pandangannya; dan
d. Mengajukan keberatan terhadap pembicaraan yang telah
melampaui batas waktu yang disepakati.
Pasal 16
(1) Pembicara yang diberi kesempatan interupsi mengenai salah satu
hal tersebut dalam Pasal 15 Peraturan Tata Tertib ini tidak boleh
melebihi 3 (tiga) menit.
(2) Terhadap pembicaraan mengenai hal-hal tersebut dalam Pasal 15
huruf a, c dan d Peraturan Tata Tertib ini, tidak diadakan
perdebatan.
(3) Apabila dianggap perlu, Pimpinan Sidang dapat mengambil
keputusan terhadap pembicaraan mengenai hal-hal tersebut dalam
Pasal 15 huruf b Peraturan Tata Tertib ini.
Pasal 17
(1) Penyimpangan dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal-hal ter-
sebut dalamPasal 15 Peraturan Tata Tertib ini tidak diperkenankan.
(2) Apabila seorang pembicara menyimpang dari pokok pembicaraan
maka Pimpinan Sidang dapat memperingatkan dan meminta yang
bersangkutan untuk kembali kepada pokok pembicaraan.
Pasal 18
(1) Apabila seorang peserta melakukan perbuatan yang mengganggu
ketertiban rapat, menggunakan kata-kata yang tidak layak atau
menyinggung pribadi seseorang, Pimpinan Sidang memperingatkan

5. 12
MUSDA 2019 | LP3KD Sumut
(2) Berdasarkan daftar hadir yang telah ditandatangani Peserta,
Pimpinan Sidang dapat membuka sidang dengan memperhatikan
ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam BAB XI Peraturan
Tata Tertib ini.
Pasal 11
(1) Sesudah sidang dibuka, Pimpinan Sidang menjelaskan secara
singkat pokok acara sidang dan menawarkan prosedur
pembahasan dan pengesahan.
(2) Pimpinan Sidang wajib memberikan kesempatan yang seluas-
luasnya kepada setiap pembicara untuk menggunakan hak bicara
sebagaimana diatur dalam BAB X Peraturan Tata Tertib ini.
Pasal 12
Untuk setiap sidang, Pimpinan Sidang wajib membuat Risalah yang
memuat antara lain:
a. Hari, tanggal, dan jam berlangsungnya sidang;
b. Acara/agenda sidang;
c. Nama Pimpinan Sidang;
d. Nama peserta dan peninjau yang hadir;
e. Nama pembicara dan pendapat masing-masing; dan
f. Keterangan penting tentang keputusan/kesimpulan sidang.
BAB X
TATACARA BERBICARA
Pasal 13
(1) Sebelum berbicara, peserta dan peninjau yang hendak berbicara
harus mendaftarkan namanya lebih dahulu;
(2) Peserta yang tidak mendaftarkan namanya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) pasal ini tidak boleh berbicara kecuali apabila
menurut Pimpinan Sidang terdapat alasan yang dapat diterima;
(3) Pembicara berbicara setelah mendapat izin dari Pimpinan Sidang;
(4) Pembicara tidak boleh diganggu selama pembicaraannya.
Pasal 14
(1) Pimpinan Sidang dapat mengadakan ketentuan mengenai lamanya
pembicara berbicara dengan memperhatikan cakupan materi dan
alokasi waktu persidangan yang bersangkutan;
5
LP3KD Sumut | MUSDA 2019
Katolik, Oimpinan Daerah, Bimas Katolik di daerah kita
masing-masing.
Lima tujuan strategis ini tentu tak akan tercapai
dengan sempurna dalam pertemuan dua hari satu malam
ini. Terlalu banyak permasalahan yang kita miliki dan
ideide yang ingin kita curahkan dalam semangat berbagi
dan sama-sama mencari solusi. Tapi syukurlah kita sudah
memiliki modalitas hukum dan keorganisasian serta
kepercayaan publik. LP3KD Sumut dan 18 LP3KD Kab/
Kota sudah terbentuk, dan masih ada 15 LP3KD Kab/Kota
yang belum terbentuk atau sedang dalam proses pemben-
tukan. Juga tidak biasa kita lupakan adanya pengalaman
penyelenggaraan Pesparani Nasional di Ambon pada tahun
2018 lalu dan persparani tingkat kab/kota yang diseleng-
garakan oleh LP3KD Kabupate/Kota di Sumut sebelumnya.
Penyelenggaraan acara yang sukses ini turut membuat kita
percaya diri untuk melangkah lebih jauh.
Semoga, Musda kali ini berlangsung sukses. Besar
harapan kami, kita semua mengupayakan yang terbaik
bagi LP3KD Sumut maupun bagi upaya kita meningkatkan
kualitas seni-budaya gereja.
Terimakasih.
Horas, Mejuah-juah, Njuah-juah, Ya’ahowu
Hendrik Sitompul

6. 6
MUSDA 2019 | LP3KD Sumut
KEPUTUSAN MUSDA LP3KD SUMATERA UTARA
NOMOR: 001/MD-LP3KD-SUMUT/X/2019
TENTANG
JADWAL ACARA DAN AGENDA PERSIDANGAN
MUSYAWARAH DAERAH LP3KD SUMUT
TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHAKUASA,
PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH DAERAH LEMBAGA PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJANI (PESPARANI)
KATOLIK DAERAH SUMATERA UTARA (LP3KD SUMUT) TAHUN 2019,
Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan Musyawarah Daerah
LP3KD Tahun 2019 mutlak memerlukan materi
-materi persidangan;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, demi
terseleng-garanya sidang dengan tertib, lancar,
berdaya guna dan berhasil guna, dipandang
perlu keputusan tentang agenda acara sidang
tersebut di atas.
Mengingat : a. PMA Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Lembaga
Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan
Suara Gerejani Katolik;
b. Keputusan Menteri Agama Nomor 998 Tahun
2017 tentang Pengurus dan Bagan Struktur
Organisasi LP3KN periode tahun 2017-2022.
Memperhatikan : 1. Tujuan Musyawarah Daerah LP3KD Sumut Ta-
hun 2019.
SK Penetapan Jawdal Musda LP3KD Sumut
JADWAL
11
LP3KD Sumut | MUSDA 2019
BAB V
ALAT KELENGKAPAN
Pasal 7
(1) Alat kelengkapan Musyawarah disusun menurut pengelompokan
kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang
Musyawarah.
(2) Alat kelengkapan Musyawarah terdiri dari:
a. Pimpinan Sidang yaitu:
1. Ketua;
2. Sekretaris; dan
3. Anggota.
b. Seksi/Komisi
BAB VI
PIMPINAN
Pasal 8
(1) Pimpinan Musyawarah adalah pengurus LP3KD Sumut.
(2) Pimpinan Musyawarah secara umum bertanggung jawab atas
kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Musyawarah.
(3) Pimpinan Musyawarah bertugas memimpin Sidang Pleno untuk:
a. Membahas dan mengesahkan Jadwal Acara;
b. Membahas dan mengesahkan Peraturan Tata Tertib;
c. Mengesahkan Hasil.
BAB VII
SIDANG-SIDANG DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 9
(1) Sidang-sidang dan Rapat-rapat dalam Musyawarah Daerah LP3D
Sumut ini terdiri dari: Sidang Pleno dan Komisi;
(2) Rangkaian dan alokasi waktu Sidang Pleno dan Komisi adalah
sebagaimana ditetapkan dalam Jadwal Acara Musyawarah LP3D
Sumut.
Pasal 10
(1) Sebelum mengikuti sidang-sidang setiap Peserta menandatangani
daftar hadir yang disiapkan oleh Pimpinan Musyawarah;

7. 10
MUSDA 2019 | LP3KD Sumut
Katolik Sumatera Utara dan;
d. Menetapkan keputusan lain sesuai kedudukannya.
BAB III
PESERTA DAN PENINJAU
Pasal 3
(1) Peserta Musyawarah terdiri dari:
a. Utusan dari Keuskupan Agung Medan dan/atau Keuskupan
Sibologa, masing-masing 1 (satu) orang;
b. Utusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 1 (satu) orang
c. Utusan Kanwil Kemenag Sumut 1 (satu) orang;
d. Utusan Kepala Bidang Urusan Agama Katolik pada Kantor
Wilayah Kemenag Sumut masing-masing 1 (satu) orang;
e. Utusan Pengurus LP3KD Kabupaten/Kota masing-masing 3
(tiga) orang;
(2) Peninjau Musyawarah adalah mereka yang diundang oleh LP3KD
Sumut.
Pasal 4
Peserta wajib mendaftarkan diri dengan membawa Surat Tugas dari
masing-masing lembaga yang mengutusnya.
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DAN PENINJAU
Pasal 5
(1) Peserta Musyawarah memiliki hak:
a. Bicara;
b. Suara; dan
c. Menghadiri sidang-sidang.
(2) Peninjau Musyawarah memiliki hak:
a. Bicara; dan
b. Menghadiri sidang-sidang.
Pasal 6
Peserta dan Peninjau berkewajiban mematuhi ketentuan-ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini.
7
LP3KD Sumut | MUSDA 2019
Saran dan usulan dari Uskup KAM kepada DPH
LP3KD Sumut Audiensi dengan Uskup KAM
pada hari Senin, 05 Agustus 2019, pukul 10.00
s/d 11.15 wib di Wisma KAM.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH TENTANG
JADWAL ACARA PERSIDANGAN MUSYAWARAH
DAERAH LP3KD SUMATERA UTARA TAHUN 2019.
Pertama : Menetapkan Agenda Sidang Musyawarah Daerah
LP3KD Tahun 2019 sebagaimana terlampir sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
Kedua : Menetapkan Jadwal Acara Persidangan sebagaima-
na diatur dalam butir pertama keputusan ini meru-
pakan pedoman untuk melaksanakan MUSDA
LP3KD Sumut Tahun 2019, sebagai-mana terlampir
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini.
Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 5 Oktober 2019
Pukul : 18.00 WIB
PIMPINAN SIDANG
Ketua Sekertaris,
Drs. Hendrik Sitompul, MM Dra. Yulia Sinurat, M.Pd

8. 8
MUSDA 2019 | LP3KD Sumut
JADWAL
_____________________________________Jumat, 4 Oktober 2019
Waktu Kegiatan Keterangan
12.00 REGISTRASI Seksi Acara
18.00 Misa Pembukaan Mgr. Kornelius S., OFM Cap
Seksi Liturgi / PS. Magnificat
19.30 Makan Malam Seksi Konsumsi
20.00 Penetapan Agenda Musda Ketua Umum LP3KD Sumut
20.30 Profil LP3KD Hendrik H. Sitompul
Moderator: Yulia Sinurat
22:00 Istirahat Seksi Acara
_____________________________________Sabtu, 5 Oktober 2019
06.30 Ibadat Pagi Seksi Liturgi
07.00 Sarapan Seksi Konsumsi
08.00 Pleno LP3KD Kab/Kota Moderator: Yulia Sinurat
09.30 Coffee Break Seksi Konsumsi
10.00 Opening Ceremony Seksi Acara, MC
Menyanyikan Indonesia Raya Dirigen: P. Redemptus S.
Laporan Ketua Panitia Yulia Sinurat
Sambutan Ketum LP3KD Sumut Hendrik H. Sitompul
Sambutan Kanwil Kemenag Sumut Pembimas Katolik
Sambutan Bapa Uskup KAM Mgr. Kornelius S., OFM Cap
Sambutan Gubernur Sumut Kadis Kesbangpol (Pemukulan Gong)
Hymne LP3KN Dirigen: P. Redemptus S.
12.30 Makan Siang Seksi Konsumsi
13.30 Musik Gereja (Keynote Speech) P. Redemptus S, OFM Cap
Persiapan Pesparani Sumut Moderator: Lusus Sinurat
16.00 Coffee Break, Administrasi Seksi Konsumsi & Akomodasi
Simpulan Musda dan Pentutup Ketum LP3KD Sumut
Check Out, Sayonara
9
LP3KD Sumut | MUSDA 2019
KEPUTUSAN MUSDA LP3KD SUMATERA UTARA
NOMOR: 002/MD-LP3KD-SUMUT/X/2019
TENTANG
TATA TERTIB MUSYAWARAH DAERAH LP3KD SUMUT
TAHUN 2019
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
(1) Musyawarah Daerah “Lembaga Pembinaan dan Pengembangan
PESPARANI Katolik Daerah Sumatera Utara, yang dalam Peraturan
Tata Tertib ini disingkat Musyawarah merupakan pemegang
kedaulatan tertinggi organisasi;
(2) Musyawarah diikuti oleh Peserta dari LP3KD Kabupaten/Kota dan
beberapa Peninjau;
(3) Musyawarah dipimpin oleh pimpinan sidang musyawarah dari
pengurus LP3KD Sumut.
BAB II
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 2
Musyawarah bertugas dan berwenang untuk:
a. Menetapkan dan/atau mengubah Statuta LP3KD Sumatera Utara
(Asas, Visi dan Misi) ;
b. Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan PESPARANI Katolik Su-
matera Utara;
c. Mengusulkan tempat dan waktu penyelenggaraan PESPARANI
SK Penetapan Tata Tertib Musda
TATA TERTIB