Dokumen tersebut menetapkan ketentuan tentang pembentukan organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Pendidikan Noorwangsanegara (LSMP Noorwangsanegara) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dokumen tersebut mengatur tentang asas, tujuan, struktur organisasi, hak dan kewajiban organisasi, serta tata cara pembentukan kantor perwakilan LSMP Noorwangsanegara di daerah.

1. Founder of the Institute
National Board of Management
Non-Governmental Educational Institutions
Noorwangsanegara
- 1 -
KETETAPAN PENDIRI
NOMOR 12/TAP-Pendiri/LSMP-NOORWANGSANEGARA/IX/09/2017
TENTANG KETETAPAN DAN PERATURAN ORGANISASI LSMP NOORWANGSANEGARA
DENGAN MENGUCAPKAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM SERTA MENGHARAP RAHMAT RIDHO
ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA ESA PENDIRI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
PENDIDIKAN NOORWANGSANEGARA,
Menimbang : a. bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat, setiap orang wajib menghormati hak asasi dan
kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
c. bahwa sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul,
dan mengeluarkan pendapat, organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam
pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, huruf c, perlu membentuk Ketetapan Pendiri Tentang Pembntukan Dewan
Pengurus Daerah yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan Dewan
Pengurus Kabupaten/kota yang berkedudukan di tingkat Kabupaten/Kota di
Indonesia;

2. Founder of the Institute
National Board of Management
Non-Governmental Educational Institutions
Noorwangsanegara
- 2 -
Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3),danPasal
28JUndang-UndangDasarNegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
3. Keputusan Pendiri Tentang Keorganisasian;
Dengan ini
PENDIRI
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDIDIKAN
NOORWANGSANEGARA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KETETAPAN PENDIRI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGURUS
DAERAH TINGKAT PROVINSI, DAN DEWAN PENGURUS KABUPATEN
DAN KOTA TINGKAT KABUPATEN/KOTA LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT PENDIDIKAN NOORWANGSANEGARA;
.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:
1. Pembentukan Dewan Pengurus Daerah Tingkat Provinsi, Dan Dewan
Pengurus Kabupaten Dan Kota adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk
oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak,
kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam
pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila.
2. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar
Organisasi.
3. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan
yang dibentuk sebagai penjabaran AD Organisasi.

3. Founder of the Institute
National Board of Management
Non-Governmental Educational Institutions
Noorwangsanegara
- 3 -
BAB II
ASAS,SIFAT
ASAS ORGANISASI
Pasal 2
Asas LSMP Noorwangsanegara tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
SIFAT
Pasal 3
LSMP Noorwangsanegara Ini memiliki sifat sebagai :
1. Organisasi ini bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.
2. Organisasi Kesatuan Nasional yang memiliki wilayah kegiatan meliputi wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Organisasi Kemasyarakatan dan menyatukan segenap anggota
berdasarkan profesi, fungsi terhadap pendidikan, pertanian, dan perdesaan.
4. Organisasi Mandiri dan Independen.
5. Organisasi Kerakyatan, bersendi demokrasi terbuka dan bukan
Organisasi pemerintahan. Sebagai Organisasi Kemitraan Masyarakat dan Pemerintah
6. Organisasi gerakan perjuangan rakyat dan masyarakat pedesaan.
TUJUAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4
LSMP NOORWANGSANEGARA bertujuan untuk:
a. meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
c. menjaga nilai kemanusian, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa;
d. melestarikan, Menjaga, dan memelihara norma, nilai, moralitas, etika,
Intelektual, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
e. melestarikan sumber daya alam dan lingkunganhidup;
f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam
kehidupan bermasyarakat;
g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan
kesatuan bangsa; dan
h. mewujudkan tujuan negara.
Pasal 5
LSMP Noorwangsanegara berfungsi sebagai sarana:
a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota
dan / atau tujuan organisasi;
b. pembinaan dan pengembangan Kaderisasi keanggotaan untuk mewujudkan
tujuan organisasi;

4. Founder of the Institute
National Board of Management
Non-Governmental Educational Institutions
Noorwangsanegara
- 4 -
c. sebagai penyalur aspirasi masyarakat;
d. Sebagai sarana pemberdayaan masyarakat;
e. pemenuhan pelayanan sosial;
f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat
persatuan dan kesatuan bangsa;dan/atau
g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pasal 6
(1) LSMP Noorwangsanegara memiliki bidang kegiatan sesuai dengan AD/ART;
(2) Bidang adalah alat kelengkapan DPN, membuat dan atau mengagendakan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sifat, tujuan, dan
fungsi organisasi ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal
Pasal7
RuangLingkupOrganisasi
Ruang Lingkup LSMP Noorwangsanegara memilikilingkup:
1. Nasional memiliki wilayah kegiatan meliputi wilayah Negara Kesatuan republik
Indonesia;
Pasal 8
Kantor Perwakilan
LSMP Noorwangsanegara dapat membuka / atau membentuk kantor Perwakilan
1. Dewan Pengurus Daerah ( DPD ) adalah perangkat organisasi di tingkat Daerah
yang berkedudukan di Ibu Kota provinsi di Indonesia
2. Dewan Pengurus Kabupaten / Kota ( DPK ) di tingkat Kabupaten / Kota
yang berkedudukan di Ibu kota Kabupaten / Kota.

5. Founder of the Institute
National Board of Management
Non-Governmental Educational Institutions
Noorwangsanegara
- 5 -
BAB IV
Tata Cara Pembentukan Kantor Perwakilan
Pasal 9
1. Mengajukan Surat Permohonan Tertulis untuk pembentukan Kantor
Perwakilan LSMP Noorwangsanegara ditiap tingkatan dan;-
2. Melampirkan Identitas diri sebagai bukti Warga Negara Indonesia
3. Tujuan pemohon untuk pembentukan kantor perwakilan LSMP
Noorwangsanegara
4. Pemohon tidak Cacat hukum
5. Mengisi Formulir Kesedian sebagai Pengurus / Anggota
6. Mengisi pernyataan diri / fakta integritas sebagai pengurus / Anggota
bermaterai cukup
7. Bilamana Didaerah Yang Akan Dibentuk Maka DPN LSMP
Noorwangsanegara Akan Menunjuk Secara Aklamasi Pemohon Sebagai Ketua
Pasal 10.
(1) dimaksud pada ayat (1) (2) (3) (4) (5) (6) dan (7) meliputi:
a. nama dan alamat wilayah daerah yang akan dibentuk kantor perwakilan organisasi;
b. nama pemohon / atau sebagai pemohon untuk pembentukan kantor perwakilan
organisasi
c. tujuan dari pembentukan kantor perwakilan organisasi;
d. tidak terjerat hukum
e. mengisi formulir kesedian sebagai pengurus / anggota
f. mengisi pernyataan diri / fakta integritas sebagai pengurus / anggota
bermaterai cukup
g. penunjukan langsung secara aklamasi untuk membentuk kantor perwakilan di
daerah yang akan dibentuk
Pasal 11
Pengukuhan Pengurus Dan Personalia
Pengukuhan / atau Pelantikan Pengurus LSMP Noorwangsanegara ditiap tingkatan
yang telah terbentuk /atau didirikan dengan memenuhi persyaratan:
1. Surat Permohonan Pengukuhan/atau Pelantikan Pengurus Personalia dari DPD
dengan Melampirkan persyaratan Admiistrasi; antara lain
a. Melampirkan Fornulir kesedian menjadi Pengurus
b. Melampirkan surat pernyataan sebagai pengurus
c. Melampirkan berita acara pembentukan yang ditandatangani oleh tim
formatur, dan tandatangan ketua terpilih;
d. Berita acara pembentukan pengurus dan personalia sesuai dengan
tingkatan,
e. dihadiri beberapa perwakilan masyarakat kabupaten dan kota sekurang
kurang 4 Kabupaten dan 2 Kota dari jumlah kabupaten dan kota diwilayah
provinsi (untuk DPD)

6. Founder of the Institute
National Board of Management
Non-Governmental Educational Institutions
Noorwangsanegara
- 6 -
f. dihadiri beberapa perwakilan masyarakat ditiap kecamatan Kab/Kota
sekurang kurang 6 Kecamatan dari jumlah kecamatan diwilayah
kabupaten/kota (untuk DPK)
g. setelah diterima seluruh persyaratan berkas berkas persyaratan akan
diteliti oleh tim monitoring DPN LSMP Noorwangsanegara 14 hari kerja;
h. Penerbitan SK Pengurus dan Personalia sesuai tingkatan;
2. Pelaporan dan pengiriman berkas administrasi organisasi berupa;
a. Copyan Asli Surat Keterangan Domisili Lembaga yang ditandatangani
pihak yang berwenang/atau pejabat desa/kelurahan (discan aslinya)
b. Foto sekretariat organisasi
c. Copyan asli Surat Keterangan Terdaftar/atau Surat Keterangan Lapor yang
ditandatangani pejabat yang berwenang (KESBANGPOL) pada tingkatan
organisasi yang didaftarkan ( discan aslinya )
Hak Dan Kewajiban
Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam
ketetapan dan Peraturan organisasi.
a. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
b. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
c. mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan
organisasi dengan ketentuan yang telah diatur sepanjang tidak melakukan
larangan norma norma hukum; dan
d. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas
lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.
Pasal 13
Organisasi berkewajiban:
a. melaksanakankegiatansesuaidengantujuanorganisasi;
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta
memberikan manfaat untuk masyarakat;
d. menjagaketertibanumumdanterciptanyakedamaiandalam masyarakat;
e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuannegara.

7. Founder of the Institute
National Board of Management
Non-Governmental Educational Institutions
Noorwangsanegara
- 7 -
BAB VII
ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN KEPENGURUSAN
Bagian Kesatu Organisasi
Pasal 14
LSMP Noorwangsanegara memiliki struktur organisasi, kepengurusan dan personalia,
dari tingkat DPN, DPD dan DPK.
Pasal 15
LSMP Noorwangsanegara lingkup nasional sebagaimana dimaksud dalam
Anggaran Dasar (AD) Pasal 14 ayat (1)-(2) memiliki struktur organisasi dan
kepengurusan
Pasal 16
LSMP Noorwangsanegara tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Anggaran Dasar Pasal 16 memiliki struktur organisasi pengurus dan Personalia
Pasal 17
LSMP Noorwangsanegara tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Anggaran Dasar (AD) Pasal 17 memiliki struktur organisasi Pengurus dan
Personalia
Pasal 18
LSMP Noorwangsanegara dapat memiliki struktur organisasi dan kepengurusan di
luar negeri sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 19
LSMP Noorwangsanegara dapat melakukan kegiatan di seluruh wilayah Negara
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan

8. Founder of the Institute
National Board of Management
Non-Governmental Educational Institutions
Noorwangsanegara
- 8 -
Bagian Kedua Kedudukan
Pasal 20
LSMP Noorwangsanegara berkedudukan dalam wilayah Negara Republik
Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD.)
Bagian Ketiga Kepengurusan
Pasal 21
(1) Kepengurusan LSMP Noorwangsanegara di setiap tingkatan dipilih secara
musyawarah dan mufakat.
(2) Pengurusan Harian Nasional LSMP Noorwangsanegara di setiap tingkatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua umum atau sebutan lain;
b. 1 (satu) orang sekretaris jendral atau sebutan lain;dan
c. 1 (satu) orang bendahara ahli/umum atau sebutanlain.
(3) Pengurusan Harian Daerah LSMP Noorwangsanegara di setiap tingkatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;
1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan
1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.
(4) Pengurusan Harian Kabupaten/Kota LSMP Noorwangsanegara di setiap
tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;
1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan
1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.
(5) Kepengurusan LSMP Noorwangsanegara di setiap tingkatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan
Organisasi.
Pasal 22
(1) Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus,
wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya yang berkaitan dengan
kepengurusan diatur dalam AD dan/atau ART.

9. Founder of the Institute
National Board of Management
Non-Governmental Educational Institutions
Noorwangsanegara
-9-
(2) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru
diberitahukan kepada kementerian, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.
Pasal 23
(1) Pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan tidak
dapat membentuk kepengurusan dan / atau mendirikan LSMP
Noorwangsanegara yang sama.
(2) Dalam hal pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan LSMP
Noorwangsanegara yang sama, keberadaan kepengurusan dan/atau LSMP
Noorwangsanegara yang sama tersebut tidak diakui oleh Undang-Undang.
Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, kedudukan, dan kepengurusan
sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam AD dan/atau ART.
BAB VIII
KEANGGOTAAN
Pasal 25
(1). Setiap warga negara Indonesia berhak menjadi anggota LSMP Noorwangsanegara
(2). Keanggotaan LSMP Noorwangsanegara bersifat sukarela danterbuka.
(3). Keanggotaan LSMP Noorwangsanegara diatur dalam AD dan/atauART.
Pasal 26
(1) Setiap anggota LSMP Noorwangsanegara memiliki hak dan kewajiban yang
sama.
(2) Hak dan kewajiban anggota LSMP Noorwangsanegara
diatur dalam peraturan AD dan / atau ART.

10. - 10 -
BAB IX
AD DAN ART
Bagian Kesatu Umum
Pasal 27
(1) LSMP Noorwangsanegara terdaftar dan memiliki AD dan ART.
(2) AD dan ART LSMP Noorwangsanegara Memuat
a. namadanlambang;
b. tempatkedudukan;
c. asas, tujuan, dan fungsi;
d. kepengurusan;
e. hak dan kewajiban anggota;
f. pengelolaan keuangan;
g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan
internal; dan
h. pembubaran organisasi.
Bagian Kedua Perubahan
ADdanART
Pasal 28
(1) Perubahan AD dan ART dilakukan melalui forum tertinggi pengambilan
keputusan Organisasi.
(2) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilaporkan kepada kementerian, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak terjadinya perubahan AD dan ART.

11. - 11 -
BAB X
KEUANGAN
Pasal 29
(1) Keuangan LSMP Noorwangsanegara dapat bersumber dari:
a. iuran anggota;
b. bantuan/sumbangan masyarakat;
c. hasil usaha Organisasi;
d. bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing yang tidak mengingat;
e. kegiatan lain yang sah sepanjang tidak melanggar menurut hukum; dan/atau
f. anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja
daerah.
(2) Keuangan LSMP Noorwangsanegara sebagaimana dimaksud pada AD/ART
harus dikelola secara transparan danakuntabel.
(3) Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menggunakan rekening pada bank nasional.
Pasal 30
(1) Dalam hal LSMP Noorwangsanegara menghimpun dan mengelola dana dari
iuran anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, DPN,
DPD dan DPK wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai
dengan standar akuntansi secara umum atau sesuai dengan AD dan/atau ART.
(2) Dalam hal menghimpun dan mengelola bantuan/sumbangan masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, LSMP
Noorwangsanegara ditiap tingkatan wajib mengumumkan laporan keuangan
kepada publik secara berkala dan struktural.
(3) Sumber keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c,
huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
sepanjang tidak melanggar perundang-undangan dan Anggaran Dasar (AD)
dan Anggaran Rumah Tngga (ART).

12. - 12 -
BAB XI
BADAN USAHA ORGANISASI
Pasal 31
(1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup LSMP
Noorwangsanegara dapat mendirikan badan usaha selama tidak menyalahi
aturan dan keteiapan ini.
(2) Tata kelola badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
AD dan/atau ART.
(3) Pendirian badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASI
Pasal 32.
(1) Dalam hal terjadi sengketa internal organisasi berwenang menyelesaikan
sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART.
(2) Apabila penyelesaiansengketasebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak
yang bersengketa.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasi sebagaimana dimaksud
padaayat (2) diaturdalamPeraturan Pemerintah.
Pasal 33
(1) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) tidak
tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan negeri.
(2) Terhadap putusan pengadilan negeri hanya dapat diajukan upaya hukum
kasasi.
(3) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diputus oleh pengadilan
negeri dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung
sejak tanggal permohonan perkara dicatat di pengadilan negeri.
(4) Dalam hal putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diajukan upaya hukum kasasi, Mahkamah Agung wajib memutus dalam
jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal
permohonankasasidicatatolehpaniteraMahkamahAgung.
BAB XVI
LARANGAN
Pasal 34
1. Dalam hal ini LSMP Noorwangsanegara melarang setiap struktural ditiap
tingkatan Baik Struktural DPN, DPD dan DPK melarang keras, menggunakan
bendera atau lambang LSMP Noorwangsanegara untuk hal – hal yang berlawanan
dengan hukum, apabila diketahui dan atau di dapati sedang dan atau di dapati melakukan
tindak pidana maka dewan pembina bersama dengan badan pengawas akan memanggil
oknum tersebut yang telah berani membawa lambang dan atau atribut LSMP
Noorwangsanegara
Founder of the Institute
National Board of Management
Non-Governmental Educational
Institutions
Noorwangsanegara

13. -13-
2. Bila pemanggilan lebih dari 3(tiga) kali tidak di endahkan maka Dewan Pembina
bersama dengan Badan Pengawas mengadukan perbuatan tersebut pada Pejabat penegak
hukum (Polisi) dan Kejaksaan Negeri yang akan memproses status hukum
3. LSMP Noorwangsanegara melarang :
a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama
yang dianut umat diIndonesia;
c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban
umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau
d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan
dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan AD/ART,
ketetapan dan peraturan LSMP Noorwangsanegara;atau
f. mengumpulkan dana untuk kepentingan pribadi.
Pasal 35
Sanksi administratif bagi pengurus ditiap tingkatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 terdiri atas:
a. peringatan tertulis;
b. pemberhentian sementara sebagai pengurus;
c. pemberhentian Total sebagai pengurus; dan/atau
d. Pelaporan tertulis ke Kepolisian untuk diproses secara hukum.
Pasal 36
(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a terdiri atas:
a. peringatan tertulis kesatu;
b. peringatan tertulis kedua; dan
c. peringatan tertulis ketiga.
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara
berjenjang dan setiap peringatan tertulis tersebut berlaku dalam waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari.
(4) Dalam hal tidak mematuhi peringatan tertulis kesatu dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menjatuhkan peringatan tertulis
kedua.
(5) Dalam hal tidak mematuhi peringatan tertulis kedua dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menjatuhkan peringatan tertulis
ketiga.
Founder of the Institute
National Board of Management
Non-Governmental Educational
Institutions
Noorwangsanegara

14. -14-
Pasal 37
(1) Dalam hal pengurus ditiap tingkatan pernah dijatuhi peringatan tertuliskesatu
sebanyak 2 (dua) kali,
(2) Dalam hal Pengurus pernah dijatuhi peringatan tertulis kedua sebanyak 2 (dua) kali,
dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.
Pasal 38
Dalam hal Pengurus tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) dan Pasal37 ayat(2),dapat menjatuhkan sanksi
berupa:
a. Melaporkan ke pihak instansi penegak hukum ( kepolisian ) bilamana perbuatan
tersebut tidak bisa ditoleransi
b. Pemberhentian sementara atau pemberhentian secara total.
BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
ketetapan ini berlaku sejak ditandatangani oleh Pendiri LSMP Noorwangsanegara
semua Ketetapan dan Peraturan terkait dengan LSMP Noorwangsanegara, dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran
Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga ART, serta Peraturan dan Ketetapan ini.
LEMBARAN LEMBAGA
TAHUN 2017 NOMOR 12
Nomor...................................... : 03 / 2017
Telah dicatat dalam daftar yang dipergunakan untuk keperluan
itu oleh saya..............................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
Aris Rismansyah, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan......
Notaris ......................................................................................
...................................................................................................
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Lebak tanggal lima belas
september Tahun dua ribu lima belas ( 15 – 09 – 2017 )..........
....................................................................................................
....................................................................................................
Disahkan di Bogor
pada tanggal 07 September 2017
PENDIRI
LSMP NOORWANGSANEGARA,
MACHFUZH AHMAD DZOELFAKAR
Founder of the Institute
National Board of Management
Non-Governmental Educational
Institutions