2. DAFTAR ISI
ANGGARAN DASAR
MUKADIMAH
BAB I NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU
Pasal 1 Nama
Pasal 2 Kedudukan
Pasal 3 Waktu
BAB II ASAS, SIFAT dan TUJUAN
Pasal 4 Asas
Pasal 5 Sifat
Pasal 6 Tujuan
BAB III STATUS, DAN FUNGSI
Pasal 7 Status
Pasal 8 Fungsi
BAB IV LINGKUP KEWENANGAN DAN KEGIATAN
Pasal 9
BAB V KEANGGOTAAN
Pasal 10
BAB VI STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
Pasal 11 Struktur Organisasi Pasal 12 Kepengurusan
BAB VII TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS
Pasal 13
BAB VIII KODE ETIK DAN DEWAN ETIK
Pasal 14
BAB IX DEWAN PAKAR DAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 15 Dewan Pakar
Pasal 16 Dewan Pengawas
BAB X MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
BAB XI KEUANGAN DAN KEKAYAAN
Pasal 21
Pasal 22
BAB XII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 23
Pasal 24
BAB XIII ATRIBUT
Pasal 25
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
3. ANGGARAN RUMAH TANGGA
BAB I ATRIBUT
Pasal 1
BAB II KEANGGOTAAN
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
Pasal 5
BAB III KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA
Pasal 6
Pasal 7
BAB IV HUBUNGAN TATA KERJA
Pasal 8
Pasal 9
BAB V KEPENGURUSAN
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
BAB VI STRUKTUR KEPENGURUSAN
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 17
BAB VIII DEWAN PEMBINA, DEWAN PAKAR, DEWAN ETIK DAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 18 Dewan Pembina
Pasal 19 Dewan Pakar
Pasal 20 Dewan Etik
Pasal 21 Dewan Pengawas
BAB IX KEUANGAN DAN KEKAYAAN
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
BAB X PRODUK HUKUM
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
BAB XI TATA TERTIB PEMILIHAN
Pasal 28
Pasal 29
BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 30
4. ANGGARAN DASAR
IKATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA (IPeKB) INDONESIA
MUKADIMAH
Bahwa sesungguhnya masyarakat adil dan makmur adalah bagian dari tujuan
negara serta cita-cita luhur bangsa Indonesia. Hakikat pembangunan nasional
sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan
pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.
Pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan
termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan
mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek
dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan
pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya
pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas
penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta
kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi
pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain,
dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.
Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah pada Lampiran N memberi dampak yang besar terhadap arah kebijakan
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, secara langsung maupun
tidak langsung. Pembagian urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana merupakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan baik di
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota serta Pengelolaan dan pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga
Berencana (Penyuluh KB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)
Menyadari sepenuhnya kondisi seperti yang di uraikan di atas, maka untuk
mempertahankan eksistensi keberadaan dan untuk memperkuat kedudukan peran
dan fungsi Penyuluh KB dan PLKB, atas berkat rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Esa, disertai rasa tanggung jawab yang tinggi, dengan ini Penyuluh KB dan PLKB
yang memiliki keinginan yang sama untuk meningkatkan profesionalisme melalui
wadah organisasi profesi dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:
5. BAB I
NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU
Pasal 1
Nama
Organisasi ini bernama “Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia” disingkat
IPeKB Indonesia.
Pasal 2
Kedudukan
IPeKB Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara dengan perwakilan di Ibu Kota
Provinsi dan Ibu Kota Kabupaten/Kota.
Pasal 3
Waktu
IPeKB Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2007, untuk jangka waktu
yang tidak ditentukan.
BAB II
ASAS, SIFAT dan TUJUAN
Pasal 4
Asas
IPeKB Indonesia berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Pasal 5
Sifat
IPeKB Indonesia bersifat keahlian, koordinatif, demokratis, kekeluargaan, sosial
kemasyarakatan, kemandirian, tidak berafiliasi dengan organisasi/partai politik, tidak
memandang perbedaan suku, ras, agama dan golongan tertentu dan memiliki
kesatuan tujuan untuk mensukseskan Program Pembangunan Keluarga,
Kependudukan dan Keluarga Berencana.
6. Pasal 6
Tujuan
IPeKB Indonesia memiliki tujuan untuk:
a. berperan aktif dalam mewujudkan visi, misi pembangunan, dan tujuan serta
sasaran bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana;
b. menjadi pemersatu Penyuluh KB dan PLKB;
c. mengembangkan metode penyuluhan, penggerakan, pelayanan, dan
pengembangan dan penyebarluasan informasi bidang Kependudukan dan
Keluarga Berencana yang efektif, efisien dan produktif;
d. berperan dalam mendukung efektifitas pengelolaan dan pendayagunaan Penyuluh
KB dan PLKB;
e. membina etika dan perilaku Penyuluh KB dan PLKB;
f. meningkatkan mutu profesi Penyuluh KB dan PLKB; dan
g. menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kesejahteraan Anggota.
BAB III
STATUS DAN FUNGSI
Pasal 7
Status
(1) Ikatan Penyuluh KB Indonesia merupakan satu-satunya organisasi profesi
Penyuluh KB dan PLKB di Indonesia.
(2) Ikatan Penyuluh KB Indonesia berbadan hukum perkumpulan.
Pasal 8
Fungsi
IPeKB Indonesia berfungsi sebagai pemersatu, pembina dan penggerak Penyuluh KB
dan PLKB di Indonesia.
7. BAB IV
LINGKUP KEWENANGAN DAN KEGIATAN
Pasal 9
(1) Lingkup kewenangan IPeKB Indonesia adalah sebagai berikut:
a. menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
b. menyusun dan menetapkan kode etik dan kode perilaku Penyuluh KB dan
PLKB;
c. memberikan advokasi terkait Penyuluh KB dan PLKB;
d. melakukan advokasi terkait Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan
dan Keluarga Berencana;
e. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan
kode perilaku Penyuluh KB dan PLKB;
(2) Memberikan rekomendasi kompetensi Penyuluh KB dan PLKB;
(3) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
ditetapkan oleh IPeKB Indonesia setelah dilakukan persetujuan dengan Instansi
Pembina;
(4) Pelanggaran kode etik dan kode perilaku Penyuluh KB dan PLKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan pembinaan dan penegakan oleh
Pejabat yang Berwenang dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi
Pembina.
BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 10
(1) Anggota IPeKB Indonesia adalah Penyuluh Keluarga Berencana (Penyuluh KB)
dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)
(2) Status keanggotaan IPeKB Indonesia:
a. Anggota Biasa.
b. Anggota Luar biasa.
c. Anggota Kehormatan.
(3) Ketentuan anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)
8. BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
Pasal 11
Struktur Organisasi
(1) Struktur organisasi IPeKB Indonesia di Pusat disebut IPeKB Indonesia.
(2) Struktur organisasi IPeKB Indonesia di Provinsi disebut IPeKB Indonesia IPeKB
Indonesia Daerah.
(3) Struktur organisasi IPeKB Indonesia di Kabupaten/kota disebut IPeKB Indonesia
Cabang.
Pasal 12
Kepengurusan
(1) Kepengurusan IPeKB Indonesia terdiri dari Dewan Pengurus Pusat (DPP),
Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC)
(2) DPP, DPD dan DPC terdiri dari Pengurus Inti, Pengurus Teras dan Pengurus
Harian.
(3) Pengurus inti DPP, DPD dan DPC terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum
dan Bendahara Umum.
(4) Pengurus Teras DPP, DPD dan DPC terdiri dari Pengurus inti ditambah Wakil
Ketua, Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara.
(5) Pengurus Harian DPP terdiri dari Pengurus Inti, Pengurus Teras ditambah
Departemen, Bidang, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT), sedangkan Pengurus
Harian DPD dan DPC terdiri dari Pengurus inti, Pengurus Teras ditambah
Bidang, Seksi dan UPT.
(6) Kepengurusan DPP IPeKB Indonesia dilengkapi dengan Dewan Pembina, Dewan
Kehormatan, Dewan Pakar, Dewan Pengawas, dan Dewan Etik, sedangkan
kepengurusan DPD dilengkapi dengan Dewan Pembina dan Dewan Etik dan
kepengurusan DPC dilengkapi dengan Dewan Pembina.
(7) Pengurus inti dipilih oleh Musyawarah Nasional (Munas), Musyawarah Daerah
(Musda) dan Musyawarah Cabang (Muscab)
(8) Jangka waktu kepengurusan DPP, DPD dan DPC selama 4 (empat) tahun.
(9) Pengusulan nama pengurus selain Pengurus inti, dilakukan oleh Pengurus Inti
terpilih bersama Tim Formatur terpilih.
9. (10) Pengurus Inti boleh menjabat maksimal 2 (dua) periode dalam jabatan yang
sama dan tingkatan yang sama.
(11) Pengurus inti DPP IPeKB Indonesia tidak diperbolehkan merangkap jabatan
sebagai pengurus IPeKB Indonesia dibawahnya.
(12) Pengurus inti DPD dan DPC tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai
pengurus inti pada tingkatan yang berbeda.
BAB VII
TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS
Pasal 13
(1) Dewan Pengurus Pusat memimpin kepengurusan dan bertanggung jawab atas
pelaksanaan keputusan Musyawarah Nasional.
(2) Dewan Pengurus Pusat berkewajiban memberikan laporan atas pelaksanaan Ayat
(1) kepada Musyawarah Nasional berikutnya.
(3) Dewan Pengurus Daerah memimpin kepengurusan dan bertanggung jawab atas
pelaksanaan keputusan Musyawarah Daerah.
(4) Dewan Pengurus Daerah berkewajiban memberikan laporan atas pelaksanaan
Ayat (3) kepada Musyawarah Daerah berikutnya.
(5) Dewan Pengurus Cabang memimpin kepengurusan dan bertanggung jawab atas
pelaksanaan keputusan Musyawarah Cabang.
(6) Dewan Pengurus Cabang berkewajiban memberikan laporan atas pelaksanaan
Ayat (5) kepada Musyawarah Cabang berikutnya.
BAB VIII
KODE ETIK DAN DEWAN ETIK
Pasal 14
(1) Alat kelengkapan terdiri dari:
a. Kode Etik Penyuluh KB dan PLKB,
b. Dewan Etik.
(2) Ketentuan Alat Kelengkapan IPeKB Indonesia diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.
10. BAB IX
DEWAN PAKAR DAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 15
Dewan Pakar
Dewan Pakar bertugas dalam memberikan masukan kepada pengurus dalam
pengembangan organisasi, melakukan analisa, kajian dan perumusan kebijakan-
kebijakan strategis program organisasi dan memberikan asistensi dalam pelaksanaan
program kerja organisasi.
Pasal 16
Dewan Pengawas
Dewan Pengawas bertugas dalam menjalankan tugas pengawasan organisasi,
kebijakan dan administratif organisasi, memberikan masukan dan evaluasi terhadap
pengurus serta membantu kepengurusan untuk mempererat hubungan organisasi
antar pengurus dan anggota, dengan regulator dan hubungan antar lembaga.
BAB X
MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 17
(1) Musyawarah Nasional (Munas), Musyawarah Daerah (Musda) dan Musyawarah
Cabang (Muscab) IPeKB Indonesia merupakan otoritas tertinggi untuk
menetapkan pengurus inti, kebijakan umum dan menilai serta mensahkan
pertanggungjawaban pengurus.
(2) Musyawarah Nasional (Munas), Musyawarah Daerah (Musda), dan Musyawarah
Cabang (Muscab) dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun.
Pasal 18
(1) Musyawarah Umum IPeKB Indonesia di Pusat disebut Musyawarah Nasional
(Munas) dihadiri oleh Pengurus Pusat, utusan Pengurus daerah atau yang
mewakili dengan membawa surat mandat, Instansi pembina dan undangan
lainnya.
11. (2) Musyawarah Umum IPeKB Indonesia di Provinsi disebut Musyawarah Daerah
(Musda) dihadiri oleh Pengurus Daerah dan utusan Pengurus Cabang atau yang
mewakili dengan membawa surat mandat, Utusan DPP IPeKB Indonesia dan
undangan lainnya.
(3) Musyawarah Umum IPeKB Indonesia di Kabupaten/Kota disebut Musyawarah
Cabang (Muscab) dihadiri oleh Pengurus Cabang, Anggota, Utusan DPD IPeKB
Indonesia dan undangan lainnya.
Pasal 19
(1) Rapat kerja adalah tindak lanjut dari hasil Musyawarah Nasional (Munas),
Musyawarah Daerah (Musda) dan Musyawarah Cabang (Muscab) IPeKB
Indonesia.
(2) Rapat Kerja dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Pasal 20
(1) Macam-macam rapat antara lain:
a. Rapat Kerja Pengurus.
b. Rapat Koordinasi.
c. Rapat Pimpinan.
d. Rapat Konsultasi.
(2) Ketentuan macam-macam rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)
BAB XI
KEUANGAN DAN KEKAYAAN
Pasal 21
(1) Keuangan IPeKB Indonesia bersumber dari:
a. Iuran anggota;
b. APBN/APBD;
c. Sumbangan, bantuan, hibah, serta sumber-sumber lain yang tidak mengikat;
d. Hasil usaha yang dilakukan oleh unit khusus IPeKB Indonesia;
(2) Ketentuan besaran iuran anggota diatur dalam Peraturan Organisasi (PO)
12. Pasal 22
Kekayaan IPeKB Indonesia adalah seluruh barang/inventaris baik bergerak maupun
tidak bergerak yang menjadi asset organisasi.
BAB XII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 23
(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui Munas.
(2) Munas pada ayat (1) minimal harus dihadiri oleh 2/3 dari Peserta Munas yang
diundang.
(3) Keputusan Perubahan Anggaran Dasar harus disetujui minimal oleh 1/2 + 1
peserta yang hadir.
Pasal 24
(1) Organisasi IPeKB Indonesia dapat dibubarkan oleh Munas yang dilakukan khusus
untuk pembubaran organisasi apabila diusulkan oleh 2/3 Pengurus Pusat, 2/3
Pengurus Daerah dan 2/3 Pengurus Cabang.
(2) Keputusan pembubaran ini sah apabila dihadiri oleh 2/3 utusan tersebut pada
ayat
(1) dan diputuskan oleh 1/2 +1 dari yang hadir.
(3) Keputusan pembubaran diberitahukan kepada pihak-pihak yang terkait paling
lambat 7 (tujuh) hari kemudian.
(4) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pembubaran IPeKB Indonesia maka
kepengurusan pada periode terakhir harus menyelesaikan urusan hutang-piutang
dan kewajiban lainnya.
(5) Kekayaan yang masih ada diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
13. BAB XIII
ATRIBUT
Pasal 25
IpeKB Indonesia mempunyai atribut khusus yang diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga (ART)
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
(1) Ketentuan yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar ini selanjutnya akan
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
(2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan dan disahkan oleh Musyawarah
Nasional (Munas)
14. ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA (IPeKB) INDONESIA
BAB I ATRIBUT
Pasal 1
(1) Lambang organisasi IPeKB Indonesia adalah segi lima warna biru muda yang
didalamnya terdapat gambar keluarga dengan dua anak dan 8 pilar berwarna
biru tua yang menggambarkan 8 fungsi keluarga, ikatan pita berwarna kuning
emas bertuliskan IKATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA INDONESIA, dan
bertulis akronim: IPeKB INDONESIA serta berpondasi tiga tangga berwarna biru
tua.
(2) Bendera organisasi IPeKB Indonesia dasar berwarna biru muda bergambar
lambang pada ayat (1)
(3) Logo organisasi IPeKB Indonesia berbentuk lingkaran yang didalamnya terdapat
gambar keluarga dengan dua anak, yang berwarna biru tua dikelilingi tulisan
Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia.
(4) Lencana IPeKB Indonesia dengan ukuran sesuai dengan lambang IPeKB
Indonesia pada ayat (1)
(5) Kop surat berisi lambang organisasi, nama organisasi, alamat, nomor telepon,
dan alamat email, sesuai dengan tata naskah yang ditetapkan pada Peraturan
Organisasi (PO)
(6) Stempel berbentuk lingkaran, berisi logo IPeKB Indonesia dengan tinta biru.
(7) Kartu anggota berisi logo, identitas anggota dan barcode tandatangan ketua
Dewan Pengurus Pusat (DPP) IPeKB Indonesia, serta berlaku sepanjang yang
bersangkutan masih menjadi anggota organisasi.
(8) Desain ukuran, warna, bentuk dan isi kartu anggota dibuat seragam oleh DPP
IPeKB Indonesia, dan dicetak oleh Dewan Pengurus Pusat IPeKB Indonesia.
15. (9) IPeKB Indonesia memiliki seragam organisasi.
(10) IPeKB Indonesia memiliki Mars dan Hymne organisasi.
(11) Tatakelola Lambang, Bendera, Logo, Lencana, Kop Surat, Stempel, Kartu
Anggota, Seragam, Mars dan Hymne serta atribut lainnya diatur dalam
Peraturan Organisasi.
(12) Logo, Mars, Hymne, Seragam dan Atribut lain dapat dilakukan perubahan.
(13) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diamanatkan pada pengurus
DPP IPeKB Indonesia hasil Munas.
BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 2
(1) Syarat menjadi anggota IPeKB Indonesia adalah Penyuluh Keluarga Berencana
(Penyuluh KB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)
(2) Tata aturan terkait dengan keanggotaan akan diatur dalam Peraturan Organisasi
Pasal 3
Status keanggotaan seseorang sebagai anggota berhenti tetap apabila:
a. Pensiun;
b. Meninggal dunia;
c. Mutasi jabatan selain Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan PLKB;
d. Dibatalkan oleh DPP atas rekomendasi Dewan Etik.
Pasal 4
Status keanggotaan seseorang diberhentikan sementara jika melakukan pelanggaran
sesuai dengan Kode etik dan kode perilaku Penyuluh KB dan PLKB.
Pasal 5
Pemulihan status keanggotaan yang diberhentikan sementara dilakukan atas
rekomendasi Dewan Etik.
16. BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA
Pasal 6
Kewajiban anggota adalah:
a. Aktif mengikuti setiap kegiatan organisasi;
b. Melaksanakan profesi dengan baik dan sungguh-sungguh;
c. Menjaga dan taat kepada kode etik dan kode perilaku Penyuluh KB dan PLKB;
d. Membayar iuran anggota yang ditetapkan organisasi;
e. Menggunakan atribut pada saat kegiatan Organisasi.
Pasal 7
(1) Hak anggota biasa adalah:
a. Memilih dan dipilih menjadi pengurus;
b. Mendapatkan kesempatan pengembangan kompetensi;
c. Mendapatkan manfaat dari kegiatan usaha organisasi;
d. Mendapatkan fasilitasi layanan pendampingan dalam urusan kepegawaian di
instansi pembina;
e. Mendapatkan hak pemulihan keanggotaan sesuai mekanisme organisasi.
(2) Hak anggota luar biasa adalah:
a. Mendapatkan kesempatan pengembangan kompetensi;
b. Mendapatkan manfaat dari kegiatan usaha organisasi;
c. Mendapatkan fasilitasi layanan pendampingan dalam urusan kepegawaian di
instansi pembina;
d. Mendapatkan hak pemulihan keanggotaan sesuai mekanisme organisasi
BAB IV
HUBUNGAN TATA KERJA
Pasal 8
(1) Hubungan tata kerja organisasi meliputi Koordinasi dan konsultasi antar Dewan
Pengurus Cabang (DPC) Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus
Pusat (DPP) dilakukan secara berjenjang dan beretika.
17. (2) DPP, DPD dan DPC dapat melakukan hubungan konsultasi dan koordinasi dengan
Instansi Pembina.
(3) DPP, DPD dan DPC dapat melakukan kemitraan dengan pihak lain, yang
selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 9
Bagan struktur organisasi tertuang dalam lampiran Anggaran Rumah Tangga (ART )
BAB V
KEPENGURUSAN
Pasal 10
Syarat menjadi pengurus adalah:
a. Anggota yang diusulkan, dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional
(Munas), Musyawarah Daerah (Musda) dan Musyawarah Cabang (Muscab);
b. Bertanggung jawab, jujur, memiliki loyalitas yang tinggi, dan bersedia bekerja
secara Tim;
c. Memiliki kompetensi dan integritas dalam mengelola organisasi;
d. Mendedikasikan tenaga, waktu dan pikiran untuk kemajuan Organisasi ;
e. Masa kepengurusan DPP, DPD dan DPC bagi pengurus inti minimal sama dengan
sisa masa kerja sebagai penyuluh KB/PLKB;
f. Tidak sedang melanggar kode etik Profesi dan Kode Perilaku Penyuluh KB dan
PLKB dan/atau tidak sedang bermasalah dengan hukum.
g. Tidak pernah mengundurkan diri dari Pengurus inti dan Pengurus Harian DPP.
DPD dan DPC.
Pasal 11
Tugas Pengurus adalah sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan Munas, Musda dan Muscab,
b. Melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh Munas bagi Pengurus
DPP, Musda bagi Pengurus DPD dan Muscab bagi Pengurus DPC.
c. Menyampaikan laporan kegiatan secara berjenjang setiap 1 (satu) tahun sekali,
18. d. Menggali potensi sumber daya yang sah untuk optimalisasi pencapaian program
kerja,
e. Memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan anggota,
f. Membantu peningkatan kompetensi dan profesionalisme anggota,
g. Melakukan kemitraan untuk penguatan organisasi.
Pasal 12
Pengurus inti (Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum) berhalangan
tetap/berhenti dari jabatannya, apabila:
a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri;
c. Beralih status dari Jabatan Fungsional Penyuluh KB/PLKB ke jabatan struktural
atau jabatan fungsional lainnya;
d. Merangkap jabatan sebagai pengurus inti (dalam jabatan yang sama) di organisasi
IPeKB Indonesia pada tingkatan DPD atau DPC;
e. Merangkap jabatan sebagai pengurus di organisasi IPeKB Indonesia pada
tingkatan yang berbeda untuk DPP;
f. Melakukan pelanggaran hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan tingkat I
dan pelanggaran kode etik dan perilaku Penyuluh KB dan PLKB yang telah
diputuskan oleh Dewan Etik.
Pasal 13
(1) Apabila Ketua Umum berhalangan tetap dengan sisa masa jabatan kurang dari
satu tahun maka tugas Ketua Umum dilaksanakan oleh Sekretaris Umum dan
Bendahara Umum sampai masa jabatan berakhir, dan apabila sisa masa jabatan
lebih dari satu tahun maka dilaksanakan Musyawarah Luar Biasa.
(2) Apabila Ketua Umum dan Sekretaris Umum berhalangan tetap dengan sisa masa
jabatan kurang dari satu tahun maka tugas Ketua Umum dan Sekretaris Umum
dilaksanakan oleh Bendahara Umum sampai masa jabatan berakhir dan apabila
sisa masa jabatan lebih dari satu tahun maka dilaksanakan Musyawarah Luar
Biasa.
19. (3) Apabila Sekretaris Umum dan Bendahara Umum berhalangan tetap maka
jabatannya dilaksanakan sementara oleh anggota/pengurus lainnya yang dipilih
melalui Rapat Pengurus.
(4) Apabila pengurus berhalangan tetap maka jabatannya diisi oleh anggota yang
ditetapkan melalui rapat pengurus
BAB VI
STRUKTUR KEPENGURUSAN
Pasal 14
Struktur Pengurus
(1) Struktur Pengurus Pusat meliputi: Dewan Pengurus, Dewan Pembina, Dewan
Etik, Dewan Pakar dan Dewan Pengawas.
(2) Struktur Pengurus Daerah meliputi: Dewan Pengurus, Dewan Pembina dan
Dewan Etik.
(3) Struktur Pengurus Cabang meliputi: Dewan Pengurus dan Dewan Pembina.
Pasal 15
Kelengkapan Pengurus
(1) Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) meliputi
Pengurus Inti, Pengurus Teras dan Pengurus Harian.
(2) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) adalah instansi
pembina.
(3) Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) berjumlah ganjil
meliputi Ketua dan Anggota, yang ketentuannya akan diatur melalui Kode Etik
dan Kode Perilaku Penyuluh KB dan PLKB.
(4) Dewan Pakar dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat
(1) meliputi Ketua dan Anggota, yang ketentuannya akan diatur melalui
Peraturan Organisasi.
20. Pasal 16
DPD dan DPC sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) dan pasal 14 ayat (3)
yaitu Pengurus Inti (terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara
Umum), Bidang, Seksi dan Unit Pelaksana Teknis.
Pasal 17
(1) Pengurus Inti sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) terdiri dari: Ketua
Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.
(2) Pengurus Teras sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) terdiri dari pengurus
inti ditambah Wakil Ketua, Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara .
(3) Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) terdiri dari Pengurus
Teras ditambah Departemen dan Bidang.
(4) Kelengkapan Dewan Pengurus Pusat IPeKB Indonesia meliputi
a. Departemen Organisasi dan Kepengurusan:
1) Bidang Pembinaan dan Penguatan Organisasi;
2) Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan Internal Organisasi ;
b. Departemen Kompetensi dan Kesejahteraan:
1) Bidang Pengembangan Kompetensi;
2) Bidang Koperasi, Pameran dan Peningkatan Kesejahteraan;
c. Departemen Kemitraan dan Pengabdian Masyarakat:
1) Bidang Kerjasama, Kemitraan dan Pengabdian Masyarakat;
2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak ;
d. Departemen advokasi dan Bantuan Hukum:
1) Bidang penggerakan dan advokasi;
2) Bidang Bantuan Hukum;
e. Departemen Humas, Media dan KIE:
1) Bidang Humas dan Publikasi;
2) Bidang Media dan KIE;
f. Departemen Riset dan teknologi:
1) Bidang Penelitian dan pengembangan program;
2) Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
21. (5) Kelengkapan Dewan Pengurus Daerah IPeKB Indonesia:
a. Bidang Organisasi dan Kepengurusan:
1) Seksi Pembinaan dan penguatan organisasi;
2) Seksi Pemantauan, Evaluasi dan pengawasan internal organisasi
b. Bidang Kompetensi dan kesejahteraan:
1) Seksi pengembangan kompetensi;
2) Seksi koperasi, pameran dan peningkatan kesejahteraan;
c. Bidang Kemitraan dan Pengabdian Masyarakat:
1) Seksi Kerjasama, Kemitraan dan pengabdian masyarakat;
2) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
d. Bidang advokasi dan Bantuan Hukum:
1) Seksi penggerakan dan advokasi;
2) Seksi Bantuan Hukum;
e. Bidang Humas, Media dan KIE:
1) Seksi Humas dan Publikasi;
2) Seksi Media dan KIE;
f. Bidang Riset dan teknologi:
1) Seksi Penelitian dan pengembangan program
2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan
g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
(6) Kelengkapan Dewan Pengurus Cabang (DPC) IPeKB Indonesia meliputi:
a. Bidang Organisasi dan Kepengurusan:
1) Seksi Pembinaan dan penguatan organisasi;
2) Seksi Evaluasi internal organisasi;
b. Bidang Kompetensi dan kesejahteraan:
1) Seksi Pengembangan kompetensi;
2) Seksi Koperasi, Pameran dan Peningkatan kesejahteraan;
c. Bidang Kemitraan dan Pengabdian Masyarakat:
1) Seksi Kerjasama, Kemitraan dan pengabdian masyarakat;
2) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak ;
d. Bidang advokasi dan Bantuan Hukum:
1) Seksi Penggerakan dan advokasi;
2) Seksi Bantuan Hukum;
22. e. Bidang Humas, Media dan KIE:
1) Seksi Humas dan Publikasi;
2) Seksi Media dan KIE;
f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
(7) Kelengkapan struktur DPD dan DPC disesuaikan dengan kondisi daerah.
(8) Struktur Organisasi DPD dan DPC dapat mengacu pada contoh terlampir.
BAB VII
DEWAN PEMBINA, DEWAN PAKAR, DEWAN ETIK DAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 18
Dewan Pembina
(1) Dewan Pembina berada pada setiap tingkatan wilayah (Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/ Kota)
(2) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) untuk struktur
pengurus pusat adalah instansi Pembina tingkat pusat, daerah adalah Instansi
Pembina tingkat provinsi, dan untuk struktur pengurus cabang adalah instansi
pengguna tingkat kabupaten/kota.
(3) Tugas Dewan Pembina adalah:
a. Memberi masukan kepada pengurus dalam pengelolaan organisasi,
b. Memberi dukungan dan fasilitasi kepada pengurus untuk kemajuan organisasi,
c. Mengkoordinasikan program organisasi dengan pemangku kepentingan dan
mitra.
Pasal 19 Dewan Pakar
(1) Dewan Pakar berkedudukan di Pusat;
(2) Susunan Dewan Pakar terdiri dari Ketua dan anggota;
(3) Syarat untuk menjadi Dewan Pakar adalah:
a. Menunjukkan kepedulian dan peran serta dalam program Pembangunan
Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana;
b. Memiliki kompetensi yang berkaitan dengan program Pembangunan Keluarga,
kependudukan dan Keluarga Berencana;
23. c. Memiliki pengalaman dalam pengelolaan Program Pembangunan Keluarga,
kependudukan dan Keluarga Berencana.
(4) Tugas Dewan Pakar adalah:
a. Memberi masukan kepada pengurus dalam pengembangan organisasi;
b. Melakukan analisa, kajian dan perumusan kebijakan-kebijakan
strategis program organisasi;
c. Memberikan asistensi dalam pelaksanaan program kerja organisasi;
Pasal 20
Dewan Etik
Tata aturan Dewan Etik diatur dalam Kode Etik dan Kode Perilaku Penyuluh KB dan
PLKB.
Pasal 21
Dewan Pengawas
(1) Dewan Pengawas berkedudukan di pusat.
(2) Susunan Dewan Pengawas terdiri dari Ketua dan Anggota.
(3) Syarat untuk menjadi Dewan Pengawas adalah:
a. Menunjukan kepedulian dan peran serta dalam Program Pembangunan
Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
b. Memiliki kompetensi yang berkaitan dengan Program Pembangunan Keluarga,
Kependudukan dan Keluarga Berencana.
c. Memiliki pengalaman dalam pengelolaan Program Pembangunan Keluarga,
Kependudukan dan Keluarga Berencana.
(4) Tugas Dewan Pengawas adalah:
a. Bertindak atas nama Dewan Pengawas,
b. Menjalankan tugas pengawasan organisasi, kebijakan dan administratif
organisasi,
c. Membantu kepengurusan dalam kapasitasnya sebagai pengawas untuk
mempererat hubungan organisasi antar pengurus dan anggota, dengan
regulator dan juga hubungan antar lembaga,
24. BAB IX
MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 22
(1) Musyawarah terdiri dari Musyawarah Umum dan Musyawarah Luar Biasa.
(2) Musyawarah umum dilakukan pada akhir masa jabatan kepengurusan,
sekaligus memilih dan menetapkan pengurus yang baru.
(3) Musyawarah Umum untuk Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota
selanjutnya disebut Musyawarah Nasional (Munas), Musyawarah Daerah
(Musda) dan Musyawarah Cabang (Muscab)
(4) Pelaksanaan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
dilaksanakan oleh pengurus di setiap tingkatan.
(5) Musyawarah disetiap tingkatan sah dilaksanakan, apabila dihadiri oleh
sekurang- kurangnya 2/3 utusan peserta.
(6) Musyawarah Luar Biasa dilaksanakan apabila ada hal-hal yang mendesak untuk
diselesaikan menyangkut kepentingan organisasi dan dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 2/3 utusan peserta.
(7) Hak suara dalam Musyawarah Nasional adalah utusan dari unsur Pengurus
Pusat, unsur Pengurus Daerah dan khusus unsur Pengurus Cabang adalah
sebesar dua puluh persen dari jumlah Dewan Pengurus Cabang (DPC) dalam
provinsi yang bersangkutan dan membawa surat mandat dari DPD.
(8) Hak suara dalam Musyawarah Daerah adalah utusan dari unsur pengurus DPD
dan pengurus inti DPC.
(9) Hak suara dalam Musyawarah Cabang adalah dari unsur pengurus DPC dan
seluruh anggota.
(10) Mengenai hak suara dari utusan unsur pengurus selanjutnya diatur dalam
Peraturan Organisasi.
Pasal 23
(1) Musyawarah Kerja IPeKB Indonesia dilaksanakan minimal 2 (dua) tahun sekali,
guna membahas evaluasi dan perencanaan program.
(2) Musyawarah Kerja untuk tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota
selanjutnya disebut Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas), Musyawarah Kerja
Daerah (Mukerda) dan Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab)
25. (3) Peserta Mukernas adalah DPP, utusan DPD, utusan DPC dan undangan.
(4) Peserta Mukerda adalah DPD, utusan DPC dan undangan.
(5) Peserta Mukercab adalah DPC, Anggota dan undangan.
(6) Undangan musyawarah kerja adalah mitra kerja, Dewan Pembina, Dewan Pakar,
Pengurus Purnabakti, dan Pemerintah.
Pasal 24
(1) Rapat Kerja terdiri dari:
a. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dihadiri oleh DPP dan undangan,
dilaksanakan minimal 1 ( satu ) tahun sekali.
b. Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dihadiri DPD dan undangan, dilaksanakan 1
(satu) tahun sekali.
c. Rapat Kerja Cabang (Rakercab) dihadiri oleh DPC dan undangan, dilaksanakan
minimal 1 (satu) tahun sekali.
(2) Rapat Koordinasi adalah rapat yang dihadiri oleh unsur Pimpinan Pengurus,
Dewan Pembina dan Dewan Pakar dilaksanakan minimal 6 (enam) bulan sekali.
(3) Rapat Pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua Umum, Sekretaris Umum
dan Bendahara Umum di Pusat, Daerah dan Cabang, dilaksanakan minimal 3
(tiga) bulan sekali.
(4) Rapat Konsultasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Cabang/ Daerah yang
dihadiri oleh pengurus setingkat di atasnya.
BAB X
PRODUK HUKUM
Pasal 25
Produk Hukum Organisasi meliputi:
a. Peraturan Organisasi (PO) merupakan pedoman dasar yang mengatur urusan
organisasi dalam bidang-bidang tertentu sebagai acuan dalam menjalankan roda
organisasi.
b. Surat Keputusan Pengurus merupakan dasar yang mengikat untuk melaksanakan
tugas, wewenang, kewajiban dan hak pengurus dalam menjalankan organisasi.
26. c. Surat Edaran Pengurus merupakan pemberitahuan dari pengurus yang mendasari
anggota berpartisipasi aktif dalam memajukan organisasi.
d. Surat Perintah Tugas merupakan penugasan dari pimpinan organisasi kepada
pengurus/anggota untuk melaksanakan tugas organisasi.
e. Surat Peringatan merupakan teguran/peringatan yang ditujukan kepada
seseorang/lembaga/anggota untuk diketahui bahwa yang bersangkutan telah
melakukan tindakan/ sikap yang merugikan kepentingan organisasi.
f. Surat Pemberhentian dan atau pembatalan anggota merupakan tindakan
pengurus setelah surat peringatan tidak mendapat respon yang cukup.
Pasal 26
(1) Susunan Dewan Pengurus Pusat ditetapkan dan disahkan oleh Ketua dan
Sekretaris.
(2) Dewan Pengurus Pusat dilantik dan dikukuhkan oleh Kepala BKKBN.
(3) Susunan Dewan Pengurus Daerah ditetapkan dan disahkan dengan Surat
Keputusan Dewan Pengurus Pusat.
(4) Dewan Pengurus Daerah dilantik oleh Dewan Pengurus Pusat dan dikukuhkan
oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.
(5) Susunan Dewan Pengurus Cabang ditetapkan dan disahkan dengan Surat
Keputusan Dewan Pengurus Daerah.
(6) Dewan Pengurus Cabang dilantik oleh Dewan Pengurus Daerah dan dikukuhkan
oleh Pejabat Daerah di tingkat Kabupaten/ Kota.
(7) Apabila Dewan Pengurus Cabang sudah terbentuk, sementara Dewan Pengurus
Daerah belum terbentuk atau tak dapat menjalankan tugas maka susunan
pengurus ditetapkan dan disahkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus
Pusat.
Pasal 27
Sistem administrasi organisasi ditetapkan melalui rapat kerja pengurus.
27. BAB XI
TATA TERTIB PEMILIHAN
Pasal 28
(1) Pemilihan Pengurus Inti (Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum)
dilakukan melalui penetapan bakal calon dan pemilihan calon tetap.
(2) Penetapan bakal calon Pengurus Inti dilakukan dengan cara setiap utusan
daerah/cabang mengajukan paling banyak 3 (tiga) nama bakal calon Ketua
Umum, 3 (tiga) nama bakal calon Sekretaris Umum dan 3 (tiga) nama bakal
calon Bendahara Umum.
(3) Bakal calon Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum yang
mendapat suara tertinggi 1 sampai 3 ditetapkan sebagai calon tetap.
(4) Calon tetap Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum dipilih oleh
setiap peserta sidang dan memiliki 1 (satu) hak suara (one man one vote), dan
setiap peninjau hanya memiliki hak bicara.
(5) Calon Ketua Umum, calon Sekretaris Umum dan calon Bendahara Umum yang
mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih,
Sekretaris Umum terpilih dan Bendahara Umum terpilih.
Pasal 29
(1) Penyusunan kepengurusan dilakukan oleh Ketua Umum terpilih, Sekretaris
Umum terpilih dan Bendahara Umum terpilih bersama Tim Formatur.
(2) Tim Formatur terdiri dari Pengurus Inti terpilih dan beberapa Utusan Daerah.
(3) Jumlah anggota formatur dari utusan daerah/utusan cabang dan cara
pemilihannya ditetapkan oleh Majelis Sidang.
(4) Tugas Tim Formatur adalah:
a. Membentuk kelengkapan susunan pengurus;
b. Mengusulkan anggota Dewan Pakar dan Dewan Pengawas;
c. Menindaklanjuti agar kepengurusan mendapat surat keputusan, pelantikan
dan pengukuhan sebagaimana diatur dalam pasal 28;
d. Kepengurusan memperhatikan kemampuan kompetensi manajemen
berorganisasi dan keterwakilan daerah geografis.
28. BAB XII
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 30
(1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah
Nasional (Munas) atau Musyawarah Luar Biasa (Munaslub)
(2) Musyawarah Nasional sah apabila dihadiri oleh 2/3 Pengurus Pusat, dan 2/3
utusan Pengurus Daerah.
(3) Keputusan musyawarah dianggap sah apabila disetujui oleh ½+1 anggota yang
hadir.
