Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mencakup pelayanan barang, jasa, dan administrasi yang disediakan pemerintah dan badan usaha milik negara kepada masyarakat secara merata. Pelayanan publik dapat dikelompokkan berdasarkan jenis, pola penyelenggaraan, dan bentuk layanannya.
2. Ruang lingkup pelayanan publik dalam Pasal 5
ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik
a. Pelayanan barang publik, meliputi :
1. pengadaan dan penyaluran barang publik
yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara
dan/atau anggaran pendapatan dan belanja
daerah;
3. 2. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan
oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya
sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan
negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
3. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pem-
biayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan
belanja daerah atau badan usaha yang modal pendirian-
nya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan
negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi
ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan.
4. b. Pelayanan jasa publik
penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian
atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja
daerah;
penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal
pendiriannya sebagian atau seluruhnya ver-sumber dari
kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan;
dan
penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal
pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari
kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan,
tetapi ketersediaan-nya menjadi misi negara yang ditetapkan
5. c. Pelayanan administrasi
tindakan administratif pemerintah yang
diwajibkan oleh negara dan diatur dalam
peraturan perundang-undangan dalam rangka
mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda.
tindakan administratif oleh instansi
nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara
dan diatur dalam peraturan perundang-
undangan serta diterapkan berdasarkan
perjanjian dengan penerima pelayanan.
6. 1. Berdasarkan kepmenpan nomor 63 tahun
2003 tentang pedoman umum
penyelenggaraan pelayanan publik, dapat
dikategorikan :
kelompok pelayanan publik
Pelayanan administrasi
Pelayanan barang-barang
Pelayanan jasa-jasa
7. Pola penyelenggaraan pelayanan publik
Fungsional, penyelenggaraan didasarkan pd
pola tugas, fungsi dan kewenangan
Terpusat, penyelenggaraan di laksanakan
tunggal
Terpadu, penyelenggaraan dengan satu atap
atau satu pintu
Gugus tugas, dilaksanakan oleh sekelompok
orang pd waktu tertentu
8. Jangkauan pelayanan publik
Pelaksanaan meliputi seluruh masyarakat dgn
tnpa terkecuali, termasuk mereka yang
karena kondisi harus disediakan sarana
sendiri seperti:
Penyandang cacat
Para lanjut usia
Para wanita hamil
Para anak-anak dibawah lima tahun
9. 2. Sesuai dengan pengertian pelayanan, dpt
dikategorikan :
a. Pelayana yg berbasis pd orang, dpt
dibedakan menurut kecakapan :
Pelayanan amatir
Pelayanan profesional
10. b. Pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan
organisasi
Pelayanan bantuan administrasi
Pelayanan bantuan operasional
Pelayanan teknis operasional
Pelayanan bantuan manajemen
Pelayanan yang berkaian dengan sarana kerja
11. 3. Berdasarkan bentuk jasa yg ditawarkan
menurut orientasinya :
a. Jasa layanan yang ditujukan atau dibutuhkan
manusia
b. Jasa layanan yang ditujukan atau dibutuhkan
organisasi atau individual
c. Jasa layanan yang ditujukan, dibutuhkan
pada benda, hewan, dan tanaman
