Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mencakup pelayanan barang, jasa, dan administrasi yang disediakan pemerintah dan badan usaha milik negara kepada masyarakat secara merata. Pelayanan publik dapat dikelompokkan berdasarkan jenis, pola penyelenggaraan, dan bentuk layanannya.