Dokumen tersebut membahas tentang PSAK 46 mengenai pajak penghasilan dan pajak tangguhan. PSAK 46 memperkenalkan istilah-istilah seperti aset pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan, perbedaan temporer, dan metode pengakuan pajak tangguhan. Dokumen ini juga menjelaskan cara menghitung dan menyajikan pajak tangguhan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi.

1. MATERI PERPAJAKAN 2
PSAK 46
ALFIA OKTAVIANI
CA116222093
STIAMI TANGERANG
TAHUN 2017

2. Perkembangan yang terjadi munculnya perlakuan Laporan keuangan komersial dan
fiskal mengalami berbagai permasalah yang timbul akibat perkembangan aturan dari
perpajakan itu sendiri, PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan yang memunculkan
beberapa perbedaan dalam pengakuan dan perlakuaannya, yaitu adanya beda tetap dan
beda permanen dalam aturan perpajakan. Keberadaan dua hal tersebut yang memunculkan
timbulnya istilah pajak tangguhan.
Istilah-istilah dalam PSAK 46
 Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan
pada periode masa depan sebagai akibat adanya:
 Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan
 Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi
 Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan
perpajakan mengizinkan.
 Beban pajak (Penghasilan pajak) adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak
tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada satu
periode.
 Laba akuntansi adalah laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi
beban pajak.
 Laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah laba (rugi)
selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan
oleh Otoritas Pajak atas pajak penghasilan yang terutang (dilunasi).
 Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada
periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
 Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan
perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas.
 Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu
bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan
yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis
penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final.
Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau
usaha tertentu.

3.  Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dilunasi) atas laba
kena pajak (rugi pajak) untuk satu periode.
 Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau
liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya.
Perbedaan temporer dapat berupa:
 Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang
menimbulkan jumlah kena pajak dalam penghitungan laba kena pajak
(rugi pajak) periode masa depan pada saat jumlah tercatat aset atau
liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.
 Perbedaan temporer dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer
yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam
penghitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan pada
saat jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.
 Perbedaan permanen dan perbedaan tetap dalam pajak
Perbedaan permanen adalah perbedaan pengakuan pajak yang timbul karena
terjadi transaksi-transaksi pendapatan dan biaya yang diakui menurut
akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal (pajak). Dimana
pengakuan seperti hal tersebut biasanya terdapat pada kategori dibwa ini,
yaitu:
 Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan sedangkan
menurut ketentuan PPh bukan penghasilan. Misalnya dividen yang
diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri
dari penyertaan modal sebesar 25% atau lebih pada badan usaha yang
didirikan dan berkedudukan di Indonesia. (Pasal 4 ayat 3 UU PPh).
 Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan
menurut ketentuan PPh telah dikenakan PPh yang bersifat final.
Penghasilan ini dikenakan pajak tersendiri (final) sehingga dipisahkan
(tidak perlu digabung) dengan penghasilan lainnya dalam menghitung
PPh yang terutang. Misalnya :
a) Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek
b) Penghasilan dari hadiah undian
c) Penghasilan bunga tabungan, deposito, jasa giro dan diskonto BI
d) Penghasilan bunga/diskonto obligasi yang dijual di bursa efek

4. e) Penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan
f) Penghasilan dari jasa konstruksi (Pengusaha Konstruksi Kecil)
g) Penghasilan WP perusahaan pelayaran dalam negeri
 Menurut akuntansi komersial merupakan beban (biaya) sedangkan
menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan (Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2000), misalnya biaya-biaya yang menurut
ketentuan PPh tidak dapat dibebankan karena tidak memenuhi syarat-
syarat tertentu. Misalnya;
a) daftar nominatif biaya entertainment,
b) daftar nominatif atas peghapusan piutang,
c) pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti
dividen,
d) termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi
kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi,
dll
 Beda Sementara
Beda sementara adalah perbedaan yang terjadi secara fiskal karena perbedaan
pengakuan waktu dan biaya dalam menghitung laba. adapun unsur-unsur yang
menjadi objek dalam beda sementara adalah:
a) Metode Penyusutan dan atau Amortisasi
b) Metode penilaian persediaan
c) Penyisihan piutang tak tertagih
d) Rugi-laba selisih kurs
e) Kompensasi Kerugian
f) Penyisihan bonus
 Pengertian Pajak Tangguhan
Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak PPh di masa yang akan
datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan
akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan
di masa datang (tax loss carry forward) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan
dalam suatu periode tertentu.

5. Dampak PPh di masa yang akan datang yang perlu diakui, dihitung, disajikan
dan diungkapkan dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi. Suatu
perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya memiliki
potensi hutang pajak yang lebih besar di masa datang. Atau sebaliknya, bisa saja
perusahaan membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi
hutang pajak yang lebih kecil di masa datang. Bila dampak pajak di masa datang
tersebut tidak tersaji dalam neraca dan laba rugi, maka laporan keuangan bisa saja
menyesatkan pembacanya.
 Dasar Pengenaan Pajak
DPP aktiva adalah jumlah yang dapat dikurangkan, untuk tujuan fiskal, terhadap
setiap manfaat ekonomi(penghasilan) kena pajak yang akan diterima perusahaan
pada saat memulihkan nilai tercatat aktiva tersebut. Apabila manfaat ekonomi
(penghasilan) trsebut tidak akan dikenakan pajak maka DPP aktiva adalah sama
dengan nilai tercatat aktiva.
Contoh :
Mesin nilai perolehan 100. Untuk tujuan fiskal, mesin telah disusutkan sebesar
30 dan sisa nilai buku dapat dikurangkan pada periode mendatang. Penghasilan
mendatang dari penggunaan aktiva merupakan obyek pajak. DPP aktiva tersebut
adalah 70.
Piutang bunga mempunyai nilai tercatat 100. Untuk tujuan fiskal, pendapatan
bunga diakui dengan dasar kas. DPP piutang adalah nihil
Piutang usaha mempunyai nilai tercatat 100. Pendapatan usaha terkait telah
diakui untuk tujuan fiskal. DPP piutang adalah 100.
Pinjaman yang diberikan mempunyai nilai tercatat 100. Penerimaan kembali
pinjaman tidak mempunyai konsekuensi pajak. DPP pinjaman yang diberikan adalah
100.
 DPP kewajiban adalah nilai tercatat kewajiban dikurangi dengan setiap jumlah yang
dapat dikurangkan pada masa mendatang. Contoh :
Nilai tercatat beban yang masih harus dibayar (accured expenses) 100. Biaya
tersebut dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal dengan dasar kas. DPP-nya adalah
nol.

6. Nilai tercatat pendapatan bunga diterima dimuka 100. Untuk tujuan fiskal,
pendapatan bunga tersebut dikenakan pajak dengan dasar kas. DPP-nya adalah nol.
Nilai tercatat beban masih harus dibayar (accured expense) 100. Untuk tujuan
fiskal biaya tersebut telah dikurangkan. DPP-nya adalah 100.
Nilai tercatat beban denda yang masih harus dibayar 100. Untuk tujuan fiskal,
beban denda tersebut tidak dapat dikurangkan. DPP-nya adalah 100.
Nilai tercatat pinjaman yang diterima 100. Pelunasan pinjaman tersebut tidak
mempunyai konsekuensi pajak. DPP-nya adalah 100.
Apabila DPP aktiva atau kewajiban tidak begitu jelas, maka DPP tersebut
dapat ditentukan menurut prinsip dasar yang digunakan dalam Pernyataan ini.
Dengan beberapa pengecualian, perusahaan harus mengakui kewajiban (aktiva)
pajak tangguhan apabila pemulihan nilai tercatat aktiva atau pelunasan nilai tercatat
kewajiban tersebut akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang
lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan pembayaran pajak sebagai akibat
pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban yang tidak memiliki konsekuensi pajak.
Dalam laporan keuangan konsolidasi, perbedaan temporer ditentukan dengan
membandingkan nilai tercatat aktiva dan kewajiban pada laporan keuangan
konsolidasi dengan DPP-nya. Berhubung peraturan perundangan perpajakan di
Indonesia tidak memperkenankan SPT konsolidasi, maka DPP aktiva dan kewajiban
ditentukan dengan merujuk pada SPT masing-masing entitas.
 Metode Penangguhan dalam Pajak penghasilan
a. Deferred Method (Metode Penangguhan)
Metode ini menggunakan pendekatan laba rugi (Income Statement
Approach) yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan
perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu
transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun
fiskal. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan perbedaan
permanen. Hasil hitungan dari pendekatan ini adalah pergerakan yang
akan diakui sebagai pajak tangguhan pada laporan laba rugi. Metode ini
lebih menekankan matching principle pada periode terjadinya perbedaan
tersebut.
b. Asset-Liability Method (Metode Asset dan Kewajiban)
Metode ini menggunakan pendekatan neraca (Balance Sheet Approach)
yang menekankan pada kegunaan laporan keuangan dalam mengevaluasi

7. posisi keuangan dan memprediksikan aliran kas pada masa yang akan
datang. Pendekatan neraca memandang perbedaan perlakuan akuntansi
dan perpajakan dari sudut pandang neraca, yaitu perbedaan antara saldo
buku menurut komersial dan dasar pengenaan pajaknya. Pendekatan ini
mengenal istilah perbedaan temporer dan perbedaan non temporer.
c. Net-of-Tax Method (Metode Bersih dari Pajak)
Metode ini tidak ada pajak tangguhan yang diakui. Konsekuensi pajak atas
perbedaan temporer tidak dilaporkan secara terpisah, sebaliknya
diperlakukan sebagai penyesuaian atas nilai asset atau kewajiban tertentu
dan penghasilan atau beban yang terkait. Dalam metode ini, beban pajak
yang disajikan dalam laporan laba rugi sama dengan jumlah pajak
penghasilan yang terhutang menurut SPT tahunan.
Bagaimana cara Menentukan Pajak Tangguhan
a. Pengakuan (Recognition)
Standar yang mengatur bahwa dampak PPh atas perbedaan temporer dan
tax loss carry forward (TLCF) atau kompensasi rugi harus diakui dalam
laporan keuangan. Pengakuan ini menyiratkan bahwa perusahaan pelapor
akan memulihkan nilai tercatat asset pajak tangguhan atau deferred tax
asset (DTA) dan akan melunasi nilai tercatat dalam kewajiban pajak
tangguhan atau deferred tax liability (DTL) tersebut.
b. Pengukuran (Measurement)
Cara menghitung jumlah yang harus dibukukan dalam buku besar
perusahaan. Dalam hal ini pajak tangguhan akan dihitung dengan
menggunakan tarif yang berlaku atau efektif akan berlaku di masa yang
akan datang.
c. Penyajian (Presentation)
Standar yang menentukan cara penyajian di dalam laporan keuangan, baik
dalam neraca ataupun laba rugi. Asset pajak tangguhan (DTA) atau
kewajiban pajak tangguhan (DTL) harus disajikan secara terpisah dari
asset atau kewajiban pajak kini dan disajikan dalam unsur non current
dalam neraca.

8. d. Pengungkapan (Disclosure)
Berkaitan dengan standar informasi yang perlu diungkapkan dalam catatan
atas laporan keuangan.Misalnya unsur-unsur utama perbedaan temporer
yang menimbulkan pajak tangguhan, unsur-unsur yang dibebankan
langsung ke laba ditahan, perubahan tarif pajak dan sebagainya.
Pengakuan pada Pajak Tangguhan
Untuk Kewajiban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liabilities)
Pengakuan asset atau kewajiban Pajak Tangguhan didasarkan fakta bahwa adanya
kemungkinan pemulihan asset atau pelunasan kewajiban yang mengakibatkan pembayaran
pajak periode mendatang menjadi lebih kecil atau lebih besar. Tetapi, apabila akan terjadi
pembayaran pajak yang lebih besar dimasa yang akan datang, maka berdasarkan standar
akuntansi keuangan, harus diakui sebagai suatu kewajiban.
Jurnal Pengakuan Pajak Tangguhannya:
Deferred Tax Expense Rp. 120.000,00
Deferred Tax Liabilities Rp. 120.000,00
Untuk Asset Pajak Tangguhan (Deferred Tax Asset)
Dapat diakui apabila ada kemungkinan pembayaran pajak yang lebih kecil pada
masa yang akan datang, maka berdasarkan standar akuntansi keuangan, harus diakui
sebagai suatu asset. Dengan kata lain apabila kemungkinan pembayaran pajak dimasa
yang akan datang lebih kecil akan dicatat sebagai asset pajak tangguhan.
Jurnal Pengakuan Pajak Tangguhannya:
Deferred Tax Asset Rp. 120.000,00
Deferred Tax Income Rp. 120.000,00

9. Bagaimana Cara Mengindentifikasi Aktiva atau Kewajiban Pajak Tangguhan dan
Penghasilan atau Beban Pajak Tangguhan menggunakan Pendekatan Laba Rugi
a. Lihat rekonsiliasi fiskal yang sudah dibuat dan identifikasi akun-akun di laba rugi
yang termasuk dalam beda waktu, seperti:
 Beban penyisihan persediaan
 Beban penyisihan piutang tak tertagih
 Beban penyisihan bonus
 Beban penyisihan pensiun
 Beban penyusutan atau dan Beban amortisasi
b. Identifikasi koreksi fiskal yang dihasilkan dari akun-akun di atas dan tentukan
apakah koreksi fiskal tersebut termasuk koreksi positif atau negatif.
c. Hitung pajak tangguhan dengan cara menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh dikali
koreksi fiskal yang dihasilkan oleh langkah di atas.
d. Tentukan DTA/DTL dengan cara merujuk pada saldo DTA/DTL tahun
sebelumnya.
Pengakuan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan
Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak
tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:
pengakuan awal goodwill; atau pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dari
suatu transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis; dan
pada saat transaksi, tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak
(rugi pajak).
Perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak,
cabang dan entitas asosiasi, dan pengaturan bersama, maka liabilitas pajak
tangguhan harus diakui sesuai dengan paragraf 40.
Penilaian Kembali Aset Pajak Tangguhan Tidak Diakui
Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai kembali aset pajak
tangguhan. Entitas mengakui aset pajak tangguhan tidak diakui sebelumnya
apabila kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk
dipulihkan.

10. Sebagai contoh, perbaikan kondisi perekonomian meningkatkan kemampuan
entitas untuk menghasilkan laba kena pajak dalam jumlah yang memadai pada
periode masa depan sehingga aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak
diakui menjadi memenuhi kriteria pengakuan
Anak, Asosiasi, Pengaturan Bersama
Entitas mengakui liabilitas pajak tangguhan pada anak, cabang, dan asosiasi,
serta pengaturan bersama, kecuali sepanjang kedua kondisi berikut telah
terpenuhi:
entitas mampu mengendalikan waktu pemulihan perbedaan temporer; dan
kemungkinkan besar perbedaan temporer akan terpulihkan di masa depan.
Entitas mengakui aset pajak tangguhan dari anak, cabang dan entitas asosiasi,
serta pengaturan bersama sepanjang dan hanya sepanjang kemungkinan besar
terjadi: perbedaan temporer akan terpulihkan pada masa depan yang dapat
diperkirakan; dan laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai
sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan.
Pengukuran
Liabilitas (aset) pajak kini diukur sebesar jumlah yang diharapkan untuk
dibayar (direstitusi) kepada otoritas perpajakan, tarif pajak (peraturan pajak)
pada periode pelaporan.
Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak
yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan
Jika terjadi perubahan tarif di masa mendatang akan mempengaruhi pengakuai
aset atau liabilitas pajak tangguhan.
Pos diakui dalam Laporan Laba Rugi
Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada
laporan laba rugi, kecuali apabila pajak penghasilan yang berasal dari:

11. suatu transaksi atau kejadian yang diakui, pada periode yang sama atau berbeda,
di luar laporan laba rugi baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun
secara langsung dalam ekuitas. Atau
kombinasi bisnis.
Pajak kini dan pajak tangguhan diakui di luar laporan laba rugi apabila pajak
terkait pada pos-pos tersebut pada periode yang sama atau berbeda, diakui di
luar laporan laba rugi. Oleh karena itu, pada periode yang sama atau berbeda,
pajak kini dan pajak tangguhan terkait dengan pos-pos yang diakui dalam
pendapatan komprehensif lain, harus diakui pada pendapatan komprehensif lain.
langsung ke ekuitas, harus diakui langsung pada ekuitas.
Penyajian
Saling hapus
Entitas melakuan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika
dan hanya jika, entitas Memiliki hak secara hukum untuk melakukan saling hapus
jumlah yang diakui; dan Berniat untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau
merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.
Entitas melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak
tangguhan jika dan hanya jika: entitas memiliki hak secara hukum untuk saling
hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan aset pajak tangguhan dan
liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh
otoritas pajak atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak berbeda
yang akan merelaisasikan secara bersama.
Beban Pajak – Laba Rugi Aktivitas Normal
Beban (penghasilan) pajak terkait dengan laba rugi dari aktifitas normal
disajikan tersendiri pada laporan laba rugi komprehensif.
Jika entitas menyajikan pendapatan komprehensif lain, maka pajaknya dilaporkan
terpisah dari laba rugi dari aktivitas normal.
Pengungkapan
Komponen utama beban (penghasilan) pajak diungkapkan secara terpisah :
beban (penghasilan) pajak kini;
Penyesuaian atas pajak kini yang berasal dari periode sebelumnya;

12. jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan baik yang berasal dari timbulnya
perbedaan temporer maupun dari realisasinya; jumlah beban (penghasilan) pajak
tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atau penerapan peraturan
perpajakan yang baru; jumlah manfaat yang ditimbulkan dari rugi pajak yang tidak
diakui sebelumnya, kredit pajak atau perbedaan temporer periode sebelumnya
yang digunakan untuk mengurangi beban pajak kini; jumlah manfaat dari rugi
pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak, atau perbedaan temporer
periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak tangguhan;
Dll.
Hal-hal yang juga diungkapkan secara terpisah:
Agregat pajak kini dan pajak tangguhan berkaitan dengan transaksi-
transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas;
jumlah pajak penghasilan berkaitan dengan setiap komponen pendapatan
komprehensif lain
penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dengan laba
rekonsiliasi angka antara beban (penghasilan) pajak dengan hasil perkalian
laba akuntansi dan tarif pajak yang berlaku rekonsiliasi angka antara tarif
pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku, penjelasan mengenai
perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang
berlaku pada periode akuntansi sebelumnya; jumlah (dan batas waktu
penggunaan, jika ada) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, rugi
pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan yang tidak
diakui sebagai aset pajak tangguhan pada laporan keuangan; jumlah agregat
perbedaan temporer yang dihubungkan dengan investasi pada entitas anak,
cabang dan perusahaan asosiasi dan bagian partisipasi dalam pengaturan
bersama atas liabilitas pajak tangguhan yang belum diakui (lihat paragraf
40);dll
Ilustrasi PPH 21 (Gaji Bulanan)
Kertarajasa pada tahun 2012 bekerja pada sebuah perusahaan manufaktur
alutsista dengan memperoleh gaji sebulan Rp 2.750.000,00 dan membayar
iuran pensiun sebesar Rp 125.000,00. Kertarajasa telah menikah dan memiliki

13. tiga orang anak. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Kertarajasa?
Bagaimana jurnal yang dibuat oleh pemberi kerja saat membayar gaji?
Jawaban :
Jurnal Pemberi Kerja
Beban Gaji 2.750.000
Utang Dana Pensiun 125.000
Utang PPh 21 36.375
Kas 2.588.625
Jika Kertarajasa tidak memiliki NPWP, maka pajak terutang per bulan
= 120% x 36.375 = Rp 43.650,00
Kudungga adalah pegawai suatu perusahaan otomotif, menikah dengan dua
anak dan memperoleh gaji sebulan Rp 4.000.000. Perusahaan mengikuti
program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan
Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0.5% dan
0.3% dari gaji. Perusahan menanggung iuran JHT setiap bulan yakni 3.7%
dari gaji, sedangkan Kudungga membayar iuran JHT sebesar 2% dari gaji tiap
bulan. Di samping itu, perusahaan juga mengikuti program pensiun untuk
pegawainya dengan membayar iuran pensiun untuk Kudungga ke dana
Gaji pokok 2.750.000
Penghasilan bruto per bulan 2.750.000
(Biaya jabatan) (137.500)
(Iuran dana pensiun yang dibayar karyawan) (125.000) (262.500)
Penghasilan netto per bulan 2.487.500
Penghasilan netto setahun 29.850.000
(PTKP)
WP sendiri (15.840.000)
Status kawin (1.320.000)
Tanggungan tiga anak (3.960.000) (21.120.000)
Penghasilan Kena Pajak 8.730.000
Pajak terutang setahun
5% x 8,730,000 436.500 Rp436.500,00
Pajak terutang per bulan Rp36.375,00

14. pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menkeu, setiap bulan sebesar Rp
110.000,00. Kudungga sendiri membayar iuran pensiun sebesar Rp 85.000,00.
Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Kudungga?
Bagaimana jurnal yang dibuat oleh pemberi kerja?
Jawaban :
Jurnal Pemberi Kerja
Beban Gaji 4.000.000
Beban JKK 20.000
Beban JKM 12.000
Beban JHT 148.000
Beban Dapen 110.000
Utang JKK 20.000
Utang JKM 12.000
Utang JHT 228.000
Utang Dana Pensiun 195.000
Utang PPh 21 100.767
Kas 3.734.233
Ilustrasi (Pencatatan Transaksi Angsuran Pajak)
Fa. Ekacakra senantiasa melaporkan SPT pada pertengahan Maret setiap tahun dan
melakukan pembayaran angsuran PPh 25 berdasar pelaporan tersebut. Di bulan Desember
tahun lalu Fa. Ekacakra membayarkan angsuran pajak sebesar Rp 13.200.000,00,
sedangkan berdasar SPT tahun ini Fa. Ekacakra akan membayarkan angsuran sebesar Rp
15.750.000,00 per bulan. Bagaimanakah Fa. Ekacakra melakukan penjurnalan di setiap
bulannya, dengan menggunakan pendekatan pembebanan akhir tahun atau pendekatan
pembebanan langsung?

15. Jawaban :
Ilustrasi PPh 22
Koperasi Medang Kamulan menerima pembayaran dari Kantor Humas Pemprov atas
penyediaan furniture berbahan kayu jati senilai Rp 350.000.000,00. Berapakah beban PPh
22 dan bagaimana jurnalnya
Jawaban :
Beban PPh 22 = 1,5% x 350.000.000
= Rp 5.250.000,00
Jurnal Koperasi Jurnal Humas Pemprov
Kas 344.750.000 Furniture 350.000.000
Pajak dibayar di muka PPh 22 5.250.000 Kas 344.750.000
Penjualan 350.000.000 Utang PPh 22 5.250.000
Ilustrasi (Pencatatan Transaksi Bendaharawan Negara)
CV. Pancala mengirimkan tagihan ke Pemprov Aceh atas pengadaan barang sebesar Rp
220.000.000,00 termasuk PPN. Pengadaan barang tersebut dikenai pemungutan PPh 22
sebesar 1,5%. Harga pokok penjualan atas barang tersebut adalah Rp 115.000.000,00.
Bagaimanakah CV. Pancala melakukan penjurnalan?
Pendekatan pembebanan akhir tahun Pendekatan pembebanan langsung
Bulan Januaridan Februari Bulan Januaridan Februari
Pajak dibayar dimuka PPh 25 13.200.000 Beban pajak kini 13.200.000
Kas 13.200.000 Kas 13.200.000
Bulan Maret-Desember Bulan Maret-Desember
Pajak dibayar dimuka PPh 25 15.750.000 Beban pajak kini 15.750.000
Kas 15.750.000 Kas 15.750.000

16. Jawaban :
Ilustrasi - (Impor)
PT. Kutai Kartanegara melakukan transaksi jual beli dengan Tenggarong Inc. yang
berdomisili usaha di luar negeri atas sebuah mesin cetak tanpa menggunakan API. Nilai
kontrak diketahui $ 10,000.00 berdasar ketentuan FOB shipping point. PT. Kutai
Kartanegara mengasuransikan pengiriman tersebut dengan biaya premi sebesar 10% dari
kontrak pembelian, dengan biaya pengangkutan senilai $ 1,500.00. Adapun Bea Masuk dan
pungutan lain masing – masing adalah senilai 20% dan Rp 5.000.000,00. Kurs yang
ditetapkan oleh Menkeu adalah Rp 10.000,00/ $ sedangkan oleh BI Rp 9.500,00/ $.
Berapakah besar beban PPh 22?
Jawaban :
Ilustrasi (Pencatatan Transaksi Impor)
PT. Argabelah melakukan impor atas barang dengan nilai pembelian $ 36.000 (kurs KMK
berlaku Rp 9.100/ $). Perusahaan membayar biaya asuransi dan pengangkutan masing –
Piutang dagang 170.000.000
Pajak dibayar di muka PPh 22 30.000.000
Penjualan 200.000.000
Harga pokok penjualan 115.000.000
Persediaan 115.000.000
Cost 10.000.000,00
Insurance (10% dari Cost) 1.000.000,00
Freight 1.500.000,00
CIF 12.500.000,00
Bea Masuk (20% dari CIF) 2.500.000,00
Pungutan Lain 5.000.000,00
DPP PPN 20.000.000,00
Beban PPh 22 (Tarif 5% dari nilai impor) 1.000.000,00

17. masing sebesar 7,5% dan 5% dari nilai pembelian. Bea Masuk sebesar 10% dari CIF dan
Bea Masuk lainnya $ 2.500. Penyerahan barang dikenai PPN dan PPnBM 20%. Jika
perusahaan memiliki API (tarif PPh 22 2,5%), bagaimanakah penjurnalan dilakukan ?
Jawaban :
Dan seterusnya,
• Kesimpulannya, PSAK bertujuan untuk Mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak
penghasilan
• Bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak :
– pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) di masa depan yang
diakui pada laporan posisi keuangan entitas.
– transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian lain pada periode kini yang diakui
pada laporan keuangan entitas.
• Mengatur pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat
dikompensasi ke tahun berikut.
• Perbedaan pengaturan dengan IAS 12 : SKP, penambahan kesesuaian dengan
peraturan perpajakan untuk definisi aset pajak tangguhan
Penghitungan
Cost 36.000
Insurance (7,5%) 2.700
Freight (2,5%) 1.800
CIF 40.500
Bea Masuk (10% CIF) 4.050
Bea Masuk lainnya 2.500
Nilai impor (DPP PPh 22, PPN, PPnBM) 47.050,00$
PPnBM (20% DPP) 9.410,00$
PPh 22 (2,5% DPP) 1.176,25$
PPN (10% DPP) 4.705,00$

18. Sources:
- https://tanyapajak1.wordpress.com/2012/10/12/penjelasan-singkat-tentang-
psak-46/
- http://www.e-akuntansi.com/2015/12/psak-46.html
- https://sarimauli.blogspot.co.id/2017/05/makalah-psak-no-46.html
- https://staff.blog.ui.ac.id/martani/.../slide-psak/akuntansi-pajak-penghasilan-psak-
46/