Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to 8016112021152415-probis.pptx
Similar to 8016112021152415-probis.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
8016112021152415-probis.pptx
- 3. PERMASALAHAN ORGANISASI - Koordinasi antar unit organisasi di tingkat Kementerian/ Lembaga/Pemda belum berjalan maksimal. - Unit organisasi masih belum memperhatikan keterkaitan proses dengan unit organisasi lainnya. - Kebijakan yang ada saat ini belum memadai dan masih menimbulkan perbedaan persepsi dalam pelaksanaannya.
- 4. KETERKAITAN PENATAAN KELEMBAGAAN DENGAN PROSES BISNIS Penataan kelembagaan menghasilkan unit-unit organisasi yang didalamnyamemuat tugas dan fungsi. Supaya unit organisasi dapat bekerja secara lebih efisien dan efektif, maka perlu diikuti dengan pemetaan proses bisnis. Proses bisnis (ketatalaksanaan) adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna
- 5. RUANG LINGKUP Ruang lingkup pengaturan: Seluruh proses dalam penyusunanpeta proses bisnis pada K/L/D. Ruang lingkup pelaksanaanpedoman: Penyusunan peta proses bisnis di seluruh K/L/D dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen organisasi yang aktif ikut serta dalam pencapaianvisi dan pelaksanaan misi organisasi.
- 6. Area Perubahan Reformasi Birokrasi Organisasi Tatalaksana Peraturan Perundang- undangan SDM Aparatur Pengawasan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pola pikir dan Budaya Kerja Hasil yang diharapkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip- prinsip good governmance
- 7. DASAR HUKUM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Bab I Pendahuluan Angka 1.3. Ruang Lingkup, menyebutkan bahwa Penyusunan peta proses bisnis dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah. Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi.
- 8. PERATURAN MENTERI PANRB NOMOR 26 TAHUN 2020 DASAR HUKUM
- 9. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN Visi, Misi, Rencana Strategis POLICY Proses Utama, Pendukung dan Lainnya PROCES Standar Operasional Prosedur PROCEDUR E
- 10. SEMUANYA ADALAH TUGAS PROSES PROSEDUR JUKNIS PROSES BISNIS SOP Instruksi Kerja “Makro” rentang kerja lintas fungsi antar grup Lebih detil dari proses Sangat detil “cara”
- 11. HIRARKI PROSES BISNIS PEMERINTAHAN Proses bisnis antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Proses bisnis antara satu Kementerian dengan Kementerian Lainnya Proses bisnis antara unit organisasi eselon I dalam satu Kementerian, atau antar OPD dalam satu Instansi Pemerintah Proses bisnis antar unit organisasi eselon II dalam satu unit organisasi eselon I, antar bidang dalam satu unit OPD PermenPANRB 19/2018 – Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah PermenPANRB 35/2012 - Pedoman Penyusunan SOP IP
- 12. Proses Bisnis Serangkaian aktivitas atau tugas yang saling terkait dan berhubungan yang berurutan, dimana merubah input menjadi output Kumpulan aktivitas atau tugas yang terstruktur dan terkait yang menghasilkan layanan atau produk yang spesifik bagi satu atau beberapa penerima hasil tertentu APA ITU PROSES DAN PROBIS ?
- 13. DEFINISI PETA PROSES BISNIS Adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif & efesien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yg bernilai tambah bagi pemangku kepentingan Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. PERMENPAN 19/2018
- 14. Acuan penyusunan peta probis MAKSUD TUJUAN Penjabaran visi, misi, tujuan, renstra Hub kerja yang efektif dan efisien Pelaksanaan tugas fungsi secara efektif dan efisien Komunikasi visi, misi, tujuan yang lebih mudah Dokumentasi secara rinci
- 15. >>>>>>>>> >>>>>>>>> PermenPANRB 19 Tahun 2018 MANFAAT Standar kerja memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan Potensi Masalah mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah
- 16. Prinsip Penyusunan Peta Proses Bisnis Definitif Peta probis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas Urutan Peta probis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang. Sederhana Representatif Mewakili seluruh aktivitas organisasi dan digambarkan secara sederhana Nilai Tambah Transformasi yang terjadi dalam proses harus meberikan nilali tambah pada penerima. Keterkaitan Proses bisnis harus saling terkait dalam struktur organisasi. Fungsi silang Proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi. Pelanggan Pelanggan akhir menerima hasil dari proses nilai tambah pada penerima Konsensus subyektif Disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.
- 17. KELEBIHAN DAN KEUNTUNGAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien; Merupakan standar pelaksanaan pekerjaan; Melihat dengan mudah keterkaitan pekerjaan antara bidang-bidang dalam satu perangkat daerah maupun dengan unit kerja lain di luar dari perangkat daerah kita; Mampu menggambarkan logika proses secara lebih eksplisit, dan kaya arti sehingga siapapun yang membaca peta proses bisnis dapat memahami dan memaknai artinya tanpa ada interpretasi ganda; Hasil peta proses yang disusun menjadi sebuah dokumen terintegrasi yang mudah diakses; Hasil peta proses merupakan asset pengetahuan dalam pengambilan keputusan strategis; Dapat langsung diotomatisasi dan dieksekusi menggunakan aplikasi
- 18. UNSUR PROSES BISNIS PROSES INTI Proses inti merupakan proses yang menciptakanaliran nilai utama a. Berperan langsung dalammemenuhi kebutuhan pengguna eksternal daninternal instansi pemerintah b. Berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalammencapai visi, misi, dan strategi organisasi c. Memberikan respon langsungterhadap permintaan dan memenuhikebutuhan pengguna PROSES PENDUKUNG DAN MANAJEMEN Proses pendukung adalahproses untuk mengelola operasional dan manajemendari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan denganbaik. a. Memenuhi kebutuhan pengguna internal b. Memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti PROSES LAINNYA Proses lainnya adalahproses yang tidak memilikikaitan langsung denganproses inti namun menghasilkannilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses lainnya memilikikriteria yang memungkinkanaktivitas pada proses berjalan lebihoptimal. Proses di Bidang Proses di Sekretariat • Manajemen risiko • Pelatihan • Kerjasama
- 19. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I R E P U B L I K I N D O N E S I A Asas 1 Pengelompokan dilakukan berdasarkan fungsi bukan berdasarkan unit kerja/ struktur Asas 2 Asas 3 Semakin sederhana pengelompokan fungsi organisasi semakin baik. Peta Proses Bisnis Pengelompokan fungsi organisasi merupakan kesepakatan cara pandang terhadap seluruh program dan kegiatan yang dilakukan Instansi Pemerintah.
- 21. Tahap Persiapan dan Perencanaan 01 Tahap Pengumpulan Informasi • Tahap pengumpulan informasi terdiri dari informasi primer (wawancara) dan informasi sekunder (dokumen renstra, SOTK, peraturan lainnya) STEP 02 Tahap Pengorganisasian • Seluruh tahapan proses penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah dilakukan oleh kelompok kerja yang terintegrasi dalam tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) masing-masing instansi pemerintah yang dipimpin oleh pimpinan instansi pemerintah • Secara struktural dan fungsional tugas penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah dilakukan oleh unit organisasi yang menangani urusan di bidang tata laksana STEP
- 22. Peta proses bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas beberapa level atau tingkatan (level 0, level 1, level2, danselanjutnya) KERANGKA PETA PROBIS MENGGUNAKAN GAMBAR Peta proses bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta subproses, peta hubungan, dan peta lintas fungsi Tahapan Pengembangan KERANGKA PETA PROBIS MENGGUNAKAN LEVEL Levelatau tingkatan Jenis gambar peta Peta Proses Bisnis BPMN FLOWCHART
- 23. Perbandingan BPMN dan Flowchart Flowchart BPMN
- 24. Peta Proses Peta Subproses Jenis Gambar Peta Flowchart
- 25. Jenis Gambar Peta Flowchart Peta Relasi Peta Lintas Fungsi
- 26. Pelaku Aktivitas Proses Proses Pelaku Proses Cross Functional Map Business Process Sub Business Process Relationship Map • Business process atau Sub-business process (peta proses atau peta subproses): merupakan peta yang menggambarkan hubunganantara “Proses dengan Proses”; • Cross functional map (peta lintas fungsi): merupakan peta yang menggambarkanhubungan antara “Pelaku dengan Aktivitas”; • Relationshipmap (peta relasi) : merupakan peta yang menggambarkanhubungan antara “Pelaku dengan Proses”; Jenis Gambar Peta Flowchart
- 27. JENIS PETA PROSES BISNIS VISI MISI DAN TUJUAN SASARAN STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN/ SUBKEGIATAN PETA PROSES BISNIS LV 0 PETA PROSES BISNIS LV 1 PETA PROSES BISNIS LV n PETA PROSES PETA SUB PROSES PETA LINTAS FUNGSI GAMBAR PETA LEVELPETA
- 28. PEMODELAN DAN SIMBOL Gambar Peta Peta Proses Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses utama, proses pendukung, dan proses manajemen Peta Sub Proses Bisnis Merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses yang menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya Peta Lintas Fungsi Peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk proses kerja Peta Relasi Peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis
- 29. DEKOMPOSISI PETA PROSES BISNIS GAMBAR PETA
- 30. Tahap Penerapan dan Implementasi 04 01 02 03 Perubahan 1. Perubahan peta proses bisnis organisasi dapat dilakukan karena terjadinya perubahan arah strategis instansi pemerintah (visi, misi, dan strategi) yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit organisasi di lingkungan instansipemerintah; 2. adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik; 3. hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaanproses bisnis; 4. adanya usulanatau inisiatifperubahan yang datang dari unit organisasi;dan 5. adanya umpan balik dari hasil evaluasi atasimplementasi peta proses bisnis. Penyimpanan, Penempatan dan Pemanfaatan 1. Semua unit organisasi menempatkan peta proses bisnis pada area kerja yang mudah dilihat, dicari, dan dibaca oleh pengguna; dan 2. bila terjadi perubahan peta proses bisnis, unit organisasi pengendali wajib menarik peta proses bisnisyang tidak berlaku dan mengupdate dengan dokumen yang terbaru Pendistribusian 1. Pendistribusianpeta prosesbisnisdilakukanmelalui hard copy dan soft copy; dan 2. unit organisasi pengendali perlu menyimpan 1 (satu) set peta proses bisnis induk sebagai master file dari sistem ketatalaksanaanorganisasi. Pengesahan 1. Peta prosesbisnis yang dihasilkan perlu mendapatkan pengesahan sebelum diterbitkan;dan 2. pimpinan instansi pemerintah menetapkan peta proses bisnis instansi pemerintah sebagai hasil penyusunanpeta proses bisnisdengan surat keputusan.
- 31. Tahap Pemantauan dan Evaluasi 1. Dokumen peta proses bisnis merupakan peta prosesbisnis dinamis yang perlu dievaluasi dan dipantau relevansi dan efektivitasnya. Pemantauan dan evaluasi peta prosesbisnis dilaksanakan oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan paling sedikit satu tahun sekali. 2. Evaluasi atas peta prosesbisnis yang telah diimplementasikan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan peta prosesbisnis instansi pemerintah dan dilakukan untuk memastikan implementasi dari prosesbisnis yang ada telah mampu memicu kinerja yang diharapkan. 3. Hasil evaluasi atas peta prosesbisnis di lingkungan instansinya masing-masing wajib dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- 33. TAHAPAN PENYUSUNAN • Pengumpulan informasi • Pengorganisasian • Pemetaan proses bisnis menggunakan level/tingkatan • Pemetaan proses bisnis menggunakan jenis gambar • Pengesahan peta probis • Pendistribusian peta probis • Penyimpanan, penempatan dan pemanfaatan peta probis • Perubahan peta probis • Memastikan implementasi/ penerapan peta probis yang memicu kinerja
- 36. • Sasaran menjadi Peta Proses • Program menjadi Peta Subproses • Kegiatan/Sub Kegiatan menjadi Peta Lintas Fungsi Cara:
- 37. JENIS PETA PROSES BISNIS VISI MISI DAN TUJUAN SASARAN STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN/ SUBKEGIATAN PETA PROSES BISNIS LV 0 PETA PROSES BISNIS LV 1 PETA PROSES BISNIS LV n PETA PROSES PETA SUB PROSES PETA LINTAS FUNGSI GAMBAR PETA LEVELPETA
- 38. Identifikasikan Proses No Nama Peta Proses Jenis Proses Utama/Pendukung Kode Peta Proses (1) (2) (3) (4) 1 xxx……. 2 xxx……. 3 xxx……. 4 xxx……. 5 xxx……. 6 xxx……. 7 xxx……. 8 xxx……. 9 xxx……. 10 xxx……. 11 xxx……. 12 xxx……. 13 xxx……. 14 xxx……. 15 xxx……. 16 xxx……. 17 xxx……. 18 xxx……. 19 xxx……. 20 xxx…….
- 39. Identifikasikan Subproses No Nama Peta Subproses Kode Subproses Nama Lintas Fungsi Kode Lintas Fungsi (1) (2) (3) (4) (5) Nama Proses: 1 2 3 Nama Proses: 1 2 3
- 40. Identifikasikan Peta Relasi No Peta Proses Unit Kerja Terkait (1) (2) (3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 41. Buat Tabel Proses, Subproses, Peta Lintas Fungsi, SOP Peta Proses Peta SubProses Peta Lintas Fungsi Kode Nama Kode Nama Kode Nama
- 42. Gambarkan Peta Proses, Peta Sub Proses, Peta Relasi dan Lintas Fungsi
- 43. Gambar Peta Proses Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- 44. Gambar Peta Sub Proses KT 01 KT.01 Peningkatan kualitas masyarakat Kalimantan Timur Memperkokoh ketahanan budaya dan peningkatan kondusivitas masyarakat KT.01.01 Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan KT.01.02 Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan KT.01.03
- 45. Gambar Peta Sub Proses KT 02 KT.02 ………………………….. ----------------------------- KT.02.01 --------------------------- KT.02.02 ------------------------ KT.02.03
- 46. PROSES UTAMA PROSES PENDUKUNG Gambar Peta Relasi KT.01 Peningkatan Kualitas Masyarakat KalimantanTimur OPD a OPD b OPD c OPD d OPD e OPD f OPD g OPD h KT.02 Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat OPD a OPD b OPD c OPD d OPD e OPD f OPD g OPD h KT.03 Peningkatan Ekonomi Kerakyatan OPD a OPD b OPD c OPD d OPD e OPD f OPD g OPD h KT.04 Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan OPD a OPD b OPD c OPD d OPD e OPD f OPD g OPD h KT.05 Peningkatan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar OPD a OPD b OPD c OPD d OPD e OPD f OPD g OPD h KT.06 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup OPD a OPD b OPD c OPD d OPD e OPD f OPD g OPD h KT.07 Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik OPD a OPD b OPD c OPD d OPD e OPD f OPD g OPD h KT.08 Pengelolaan keuangan dan aset OPD a OPD b OPD c OPD d OPD e OPD f OPD g OPD h KT.09 Pengelolaan SDM OPD a OPD b OPD c OPD d OPD e OPD f OPD g OPD h KT.10 Pelayanan teknologi, informasi, komunikasi dan publikasi OPD a OPD b OPD c OPD d OPD e OPD f OPD g OPD h KT.11 Pengelolaan organisasi dan tatalaksana OPD a OPD b OPD c OPD d OPD e OPD f OPD g OPD h KT.12 Pembentukan perundang- undangan dan pelayanan hukum OPD a OPD b OPD c OPD d OPD e OPD f OPD g OPD h KT.13 Pelayanan administrasi OPD a OPD b OPD c OPD d OPD e OPD f OPD g OPD h KT.14 Pengendalian dan pengawasan OPD a OPD b OPD c OPD d OPD e OPD f OPD g OPD h
- 47. Gambar Peta Lintas Fungsi Nama Unit Kerja Nama Unit Kerja Nama Unit Kerja Nama Unit Kerja Nama Unit Kerja Nama Unit Kerja Nama Unit Kerja KT.01.01.CFM.01 ………………… Aktifitas Keputusan Aktifitas Aktifitas Aktifitas Aktifitas
- 48. Thank You !
Editor's Notes
- © Copyright PresentationGO.com – The free PowerPoint and Google Slides template library
- TAHAP 1 (renstra, LK, tusi) …………ada 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu: a. Pengelompokkan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi. b. Pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan di dalam instansi pemerintah. c. Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.
- © Copyright Showeet.com – Creative & Free PowerPoint Templates
- © Copyright PresentationGO.com – The free PowerPoint and Google Slides template library
- © Copyright PresentationGO.com – The free PowerPoint and Google Slides template library
- © Copyright PresentationGO.com – The free PowerPoint and Google Slides template library
- © Copyright Showeet.com – Creative & Free PowerPoint Templates