Dokumen tersebut membahas tentang pembuktian dalam peradilan tata usaha negara di Indonesia. Pembuktian didasarkan pada prinsip pencarian kebenaran materiil oleh hakim dengan menggunakan berbagai alat bukti seperti surat, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Hakim diberi keleluasaan untuk menentukan pembebanan pembuktian dan penilaian terhadap alat bu

1. PEMBUKTIAN
Achmad Hasan Basri, M.H.

2. Pembuktian dalam setiap perkara merupakan hal sangat
penting, karena pembuktian terkait dengan kemampuan
merekontruksi kejadian atau peristiwa masa lalu atau
lampau menjadi suatu kebenaran.
Hukum Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Tata
Usaha Negara di Indonesia menganut pembuktian
kebenaran materiil. Artinya dalam sengketa yang diadili di
Peradilan Tata Usaha Negara, hakim harus mencari
kebenaran materil dari pada sekedar apa yang diajukan para
pihak dalam persidangan.

3. Teknik Pembuktian
Conviction Raisonee
Tanpa memerlukan keyakinan
hakim, semata-mata berdasarkan
alasan yang logis atau sah, hakim
dapat mengampil keputusan.
Positieve Wettelijk Bewijst
hakim terikat secara positif terhadap alat
bukti menurut undang-undang, dimana
jika hakim sudah menganggap
terbuktinya suatu perbuatan berdasarkan
alat bukti maka ia dapat menjatuhkan
putusan tanpa memerlukan keyakninan
hakim.
Negatieve Wettelijk Bewijst
pembuktian didasarkan menurut
keyakinan hakim
yang timbul dari alat-alat bukti dalam
undang-undang yang sah
Conviction Angtim
Denga keyakinan hakim.

4. Jenis Alat Bukti
Pasal 100 UU Peratun
Surat atau
Tulisan
Keterangan Ahli
Keterangan Saksi
Pengakuan Para
Pihak
Pengetahuan
Hakim

5. Pembuktian di Pengadilan TUN mengarah pada asas pembuktian bebas
terbatas karena menurut Pasal 107 UU Peradilan TUN.
Hakim Pengadilan TUN dapat menentukan sendiri:
Apa yang harus dibuktikan;
Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh
para pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim
sendiri;
Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam
pembuktian;
Kekuatan pembuktian yang telah diajukan.
Untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti
berdasarkan keyakinan hakim, namun demikian dibatasi oleh sejumlah alat
bukti yang telah ditentukan dalam Pasal 100 UU Peradilan TUN

6. 1. Surat atau tulisan
Pasal 101 UU No. 5 Tahun 1986 0 UU No. 9 Tahun 2004 menyebutkan surat sebagai
alat bukti terdiri atas tiga jenis ialah :
Akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang Pejabat Umum
yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan
maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau pristiwa hukum
yang tercantum di dalamnya;
Akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak
yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang
peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
Surat-surat lainnya yang bukan akta.
Sesuai dengan sifat Hakim Tata Usaha Negara yang aktif dan dengan mendasarkan pada
ketentuan pasal 85 UU Peradilan TUN, Hakim dapat secara aktif mencari bukti-bukti
tertulis yang ada di tangan Pejabat Tata Usaha Negara

7. 2. Keterangan Ahli
Pasal 102 beserta penjelasannya, serta Pasal 103 UU Peradilan TUN
mengatur tentang keterangan ahli yang pada pokoknya sebagai berikut:
Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah
dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut keahliannya;
Atas permintaan kedua belah pihak, salah satu pihak atau karena jabatannya
Hakim Ketua Sidang dapat menunjukan seseorang atau beberapa orang ahli;
Seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik dengan
surat maupun dengan lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji
menurut kebenaran sepanjang pengetahuan yang sebaik-baiknya.

8. 3. Keterangan Saksi
Pasal 86 UU Peradilan TUN pada pokoknya mengatur sebagai berikut:
Atas permintaan salah satu pihak, atau karena jabatannya, Hakim Ketua
Sidang dapat memerintahkan seorang saksi untuk didengar dalam
persidangan;
Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
meskipun telah dipanggil dengan patut dan Hakim cukup mempunyai alasan
untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, Hakim Ketua Sidang
dapat memberi perintah supaya Saki dibawa oleh polisi ke persidangan;
Seorang saksi yang tidak bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan
yang bersangkutan tidak diwajibkan datang di Pangadilan tersebut, tetapi
pemeriksaan saksi itu dapat diserahkan kepada Pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi tempat kediaman saksi.

9. Yang Terhalang Menjadi Saksi
Pasal 88 UU Peradilan TUN
Anak yang belum berusia tujuh
belas tahun
Keluarga sedarah atau semenda
menurut garis keturunan lurus ke
atas atau ke bawah sampai derajat ke
dua dari salah satu pihak yang
bersengketa
Isteri atau suami salah seorang pihak
yang bersengketa meskipun sudah
bercerai
Orang yang hilang ingatan

10. Yang Dapat Memundur Diri Dari Saksi
Pasal 89 UU Peradilan TUN
Setiap orang yang karena
martabat, pekerjaan, atau
jabatannya diwajibkan
merahasikan segala sesuatu
yang berhubungan dengan
martabat, pekerjaan, atau
jabatannya itu.
Ada atau tidak adanya dasar kewajiban
untuk merahasiakan segala sesuatu,
diserahkan kepada pertimbangan
Hakim.
Saudara laki-laki dan
perempuan, ipar laki-laki
dan perempuan salah satu
pihak

11. 4. Pengakuan Para Pihak
Pengakuan para pihak dapat diperoleh dari metode jawab menjawab.
Replik Duplik

12. 5. Pengetahuan Hakim
Pasal 106 UU Peradilan TUN mengatur
bahwa Pengetahuan Hakim adalah hal
yang olehnya diketahui dan diyakini
kebenarannya.

13. PTUN PERDATA PIDANA
SURAT SURAT SAKSI
AHLI SAKSI SURAT
SAKSI PENGAKUAN AHLI
PENGAKUAN PIHAK PERSANGKAAN PETUNJUK
PENGATAHUAN HAKIM SUMPAH TERDAKWA

14. TERIMA
KASIH