contoh SK Izin Pengumpulan HHBK

1. PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Jalan Laksamana Yos Sudarso No. 39 Telp. 0481-22143 Fax. 0481-26950
W A T A M P O N E
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BONE
Nomor : Tahun 2015
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENGUMPULAN GETAH PINUS
KEPADA PT/CV/KOPERASI/PERORANGAN……
DI KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BONE
Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Nomor : ……. Tanggal ……, Direktur/Pimpinan
PT/CV/Koperasi/Perorangan ….. mengajukan permohonan Izin
Pengumpulan Getah Pinus di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi
Selatan;
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap permohonan
PT/CV/Koperasi/Perorangan ….., telah memenuhi persyaratan untuk
diberikan Izin Pengumpulan Getah Pinus;
c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Bone tentang Pemberian Izin Pengumpulan Getah Pinus
kepada PT/CV/KOPERASI/PERORANGAN* ….. di Kabupaten Bone
Provinsi Sulawesi Selatan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi
Sumber Daya Hutan;
6. PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan,
yang telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 3 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Terutang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Kehutanan;
/11. Peraturan …..

2. Page 2 of3
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2014 tentang
Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber
Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, dan Ganti
Rugi Tegakan;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut-II/2014 tentang
Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2014 tentang
Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi
Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai
Tegakan;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/2014 tentang
Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan
Negara;
15. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.15/VI-
BIKPHH/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil
Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara.
Memperhatikan : Rekomendasi/Keterangan Kepala Desa …., Kecamatan …., Kabupaten
Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUMPULAN
GETAH PINUS KEPADA PT/CV/KOPERASI/ PERORANGAN……
DI KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN
KESATU : 1. Memberikan Izin Pengumpulan Getah Pinus kepada
PT/CV/KOPERASI/PERORANGAN*......., yang terletak di Dusun ………,
Desa …., Kecamatan…., Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Pengumpulan Getah Pinus dimaksud dalam ayat (1) berasal dari Izin
Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) :
a. Kelompok Tani ….., Desa …., Kecamatan …. Kabupaten Bone;
b. Kelompok Tani ….., Desa …., Kecamatan …. Kabupaten Bone;
c. Kelompok Tani ….., Desa …., Kecamatan …. Kabupaten Bone;
3. Apabila dikemudian hari PT/CV/KOPERASI/PERORANGAN*.......
membuat kerja sama dengan pemilik Izin Pemungutan Hasil Hutan
Bukan Kayu (IPHHBK) di luar yang tersebut dalam point (2) di atas,
maka cukup disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan tempat
pengumpulan sesuai izin yang telah diberikan apabila terdapat lebih
dari satu tempat pengumpulan, dan pemberi izin tidak perlu
menerbitkan Izin Pengumpulan yang baru.
KEDUA : PT/CV/KOPERASI/PERORANGAN* ........ berhak :
1. Memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan
2. Mendapatkan pelayanan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
KETIGA : PT/CV/KOPERASI/PERORANGAN* .... wajib memenuhi ketentuan
sebagai berikut :
a. menjalankan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki;
b. melakukan pengukuran berat/volume/penghitungan jumlah setiap
penerimaan HHBK di tempat pengumpulan, dan dicatat dalam buku
ukur dengan mencantumkan keterangan asal IPHHBK sebagai dasar
pembuatan Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LPHHBK) dan
Rekapitusasi LPHHBK;
c. dalam hal tidak ada realisasi penerimaan/produksi HHBK, pembuat
LPHHBK membuat LPHHBK nihil dengan menyebutkan alasan-
alasannya pada kolom keterangan;
/d. membayar …..

3. Page 3 of3
d. membayar PSDH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
e. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan berupa LPHHBK
beserta rekapitulasinya, Laporan Angkutan HHBK, dan Laporan
Mutasi HHBK kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Bone dengan tembusan Kepala BPPHP Wilayah XV
Makassar paling lambat Tanggal 5 bulan berikutnya;
f. memiliki dan/atau mempekerjakan tenaga pengukuran dan pengujian
hasil hutan bersertifikat;
g. Pengangkutan HHBK disertai bersama-sama dengan FA-HHBK
dilampiri Daftar HHBK;
h. FA-HHBK diterbitkan atas HHBK yang sah dan PSDH telah dibayar
lunas;
i. menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan
perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab
perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan
dilakukan;
j. melakukan pendampingan dan pembinaan kepada kelompok tani
hutan yang terdaftar dalam izin.
KEEMPAT : PT/CV/KOPERASI/PERORANGAN* ......... dilarang :
a. Memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan
Pemberi Izin;
b. Memindahkan lokasi penampungan tanpa izin;
c. Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu
lingkungan;
d. Menerima HHBK selain dari Izin Pemungutan yang telah didaftarkan;
e. Menadah, menampung atau memiliki hasil hutan yang berasal dari
sumber yang tidak sah (illegal); atau
f. Melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
KELIMA : Apabila Pemegang Izin Pengumpulan Getah Pinus melakukan
pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud Amar KETIGA dan
KEEMPAT dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, untuk jangka
waktu tiga tahun dan dapat diperpanjang.
Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : Januari 2015
Kepala Dinas
Ir. H. Baharuddin, M.Si.
Pangkat : Pembina
NIP : 196312311989031175
Tembusan disampaikan kepada yth. :
1. Bupati Bone (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XV di Makassar;
4. Arsip.