SlideShare a Scribd company logo
1 of 34
Download to read offline
Pemerintah Kabupaten Nias
Dinas Kesehatan, Pengandalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Presentasi Pendahuluan, November 2022
CV. Rajawali Engineering Consultant
PEDAHULUAN
1
Difinisi:
1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan sernua benda, daya, keadaan, dan
makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,
kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu
yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya
pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan,
pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari
Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.
4. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
(UKL-UPL) adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang
dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan
keputusan serta terrnuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.
5. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan
perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhardap
Lingkungan Hidup.
6. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang
diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
Sumber: Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
1. Membantu dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pengelolaan dan
pemantauan lingkungan dari rencana usaha dan/atau kegiatan ini,
2. Mencegah atau meminimalisasi dampak negatif dan mempertahankan atau
mengembangkan dampak positif dalam rangka mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan,
3. Memperoleh gambaran dampak lingkungan dan pengelolaan terhadap dampak
tersebut terkait dengan kegiatan operasional Rencana Usaha dan/atau Kegiatan,
4. Secara institusional merupakan pedoman bagi instansi terkait dalam melakukan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di dan sekitar lokasi kegiatan,
5. Secara teknis merupakan acuan tindak lanjut untuk pengelolaan dan pemantauan
lingkungan secara rutin dari kegiatan operasional.
Maksud dan Tujuan Kegiatan
Tujuan:
1. Mencegah dan mengendalikan dampak negatif yang akan timbul dan
meningkatkan dampak positif yang ditimbulkan dari kegiatan,
2. Melakukan identifikasi rencana kegiatan yang diduga menimbulkan dampak
terhadap lingkungan
3. Menjamin suatu rencana usaha dan/atau kegiatan dapat berjalan
berkesinambungan tanpa merusak lingkungan,
4. Memberikan acuan pelaksanaan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan,
5. Memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
pemerintah.
Maksud:
1
2
Sasaran dan Kegunaan
1. Memberi masukan bagi pengambil keputusan dalam hal pemilihan alternatif yang
layak dari aspek lingkungan hidup, teknis dan ekonomis dari suatu rencana kegiatan
2. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup ke dalam rencana kegiatan,
pada tahap pasca-konstruksi.
3. Pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
4. Sebagai informasi bagi masyarakat luas untuk dapat memanfaatkan dampak positif
dan menghindari dampak negative dari rencana kegiatan.
Kegunaan:
4
Sasaran:
3
1. Teridentifikasinya perkiraan dampak lingkungan kegiatan RS dan upaya
penanggulangannya.
2. Tersedianya suatu pedoman bagi usaha/upaya pengelolaan lingkungan RS.
3. Tersedianya suatu pedoman bagi usaha/upaya pemantauan lingkungan RS.
Landasan Hukum
1. Undang-Undang RI Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang RI Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
6. Undang-Undang RI Nomor: 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
7. Undang-undang RI Nomor: 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor: 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
11. Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau
Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL dan SPPL.
12. Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan
Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
13. Permen Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
14. Permen Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Rumah Sakit D Pratama.
15. Permen Lingkungan Hidup Nomor: 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen
Lingkungan Hidup.
Identitas Penyusun
2
1. Nama Kegiatan : Jasa Konsultasi UKL – UPL Pembangunan Rumah Sakit Kelas D
Pratama Kabupaten Nias
2. Lokasi Kegiatan :
 Kelurahan/ Desa : Desa Hilizoi
 Kecamatan : Gido
 Kabupaten : Nias
3. Nama Badan Hukum : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Alamat Kantor : Jln. Maduma Komplek Perkantoran Hiliweto, Gido - 22871
5. Nama Penanggung Jawab : Lister Boy Lase, S. Kep., Ns
6. N.I.K : 19800724 200502 1 002
7. Jabatan : PPK Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan,
P2KB Kabupaten Nias
1. Nama Perusahaan : CV. Rajawali Engineering Consultant
2. Penanggung Jawab : Robert D. Zebua, ST
3. Jabatan : Direktur
4. Alamat : Jl. Kamboja Raya No.146, Kel. Helvetia Tengah, Kec. Medan Helvetia.
5. E-mail : rajawaliengineeringconsultant@gmail.com
Identitas Pemrakarsa
1
RUMAH SAKIT D PRATAMA
2
(Permen Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit)
Klasifikasi Rumah Sakit
Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan,
dan gawat darurat.
Klasifikasi Rumah Sakit Umum terdiri atas:
a. Rumah Sakit umum kelas A
b. Rumah Sakit umum kelas B
c. Rumah Sakit umum kelas C
d. Rumah Sakit umum kelas D:
• Rumah Sakit umum kelas D; dan
• Rumah Sakit kelas D Pratama.
Rumah Sakit umum kelas D merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat
tidur paling sedikit 50 (lima puluh) buah.
Rumah Sakit Kelas D Pratama
1
Rumah Sakit Kelas D Pratama adalah rumah sakit umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan
kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan
perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang
lainnya.
Rumah Sakit Kelas D Pratama paling sedikit menyelenggarakan:
1. pelayanan medik umum;
2. pelayanan gawat darurat;
3. pelayanan keperawatan;
4. pelayanan laboratorium pratama;
5. pelayanan radiologi; dan
6. pelayanan farmasi.
Standar Pelayanan Minimal
1. Rumah Sakit Kelas D Pratama minimal harus memiliki 4 orang dokter umum dan 1 orang dokter gigi yang
mempunyai surat izin praktik di rumah sakit tersebut.
2. Jumlah tempat tidur minimal 10 yang seluruhnya merupakan tempat tidur perawatan pasien kelas III.
3. Dalam hal jumlah tempat tidur yang dimiliki oleh Rumah Sakit Kelas D Pratama lebih dari 30 tempat tidur,
wajib menambah 1 orang Dokter Umum untuk setiap 10 tempat tidur.
4. Perbandingan tenaga keperawatan dan tempat tidur adalah 2:3 sesuai dengan pelayanan di Rumah
Sakit.
5. Tenaga penunjang berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit.
(Permen Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Rumah Sakit D Pratama)
Rumah Sakit Kelas D Pratama
2
Selain pelayanan medik umum, Rumah Sakit Kelas D Pratama dapat memberikan pelayanan medik
spesialistik dasar yang dapat diberikan oleh dokter spesialis, residen tahap mandiri, atau dokter dengan
kewenangan tambahan tertentu sesuai dengan kebutuhan pelayanan medik spesialistik dasar meliputi:
1. Pelayanan kebidanan dan kandungan;
2. Pelayanan kesehatan anak;
3. Pelayanan penyakit dalam;
4. Pelayanan bedah.
Persyaratan lokasi:
1. Penentuan lokasi telah berdasarkan hasil kajian masalah kesehatan, kebutuhan pelayanan kesehatan,
dan skala prioritas daerah yang membutuhkan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana
tata bangunan, dan lingkungan;
2. Pemilihan lokasi harus bebas dari pencemaran, banjir, rawan longsor dan tidak berdekatan atau tidak
berdampingan dengan tempat bongkar muat barang, fasilitas umum, fasilitas pendidikan, daerah industri,
dan areal limbah pabrik;
3. Memenuhi kriteria lokasi di:
 Daerah Terpencil
 Daerah Perbatasan
 Daerah kepulauan atau pulau-pulau kecil terluar
 Daerah tertinggal
 Daerah yang belum tersedia Rumah Sakit atau Rumah Sakit yang telah ada sulit dijangkau akibat
kondisi geografis
4. Harus memenuhi kriteria lahan, akses, keamanan, dan fasilitas penunjang:
(Permen Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Rumah Sakit D Pratama)
RONA LINGKUNGAN AWAL
3
Kabupaten Nias
 Luas Wilayah: 853,44 Km2
 Jumlah Penduduk : 147.794 Jiwa
 Kepadatan Penduduk: 173 Jiwa/Km2
 Laju Pertumbuhan Penduduk: 1,02% (2010-2021)
Perekonomian
 PDRB: 2.666,86 Milyar Rupiah (Tahun 2021)
 Sektor Ekonomi yang Dominan: Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan 48,24% (Thn 2021)
 Pertumbuhan Ekonomi: 2,21% (Tahun 2021)
 PDRB per Kapita: 18.044 ribu Rupiah
(Tahun 2021)
Rona Lingkungan Awal
Kondisi Kawasan
1
Kabupaten Nias
Kecamatan Gido
 Luas Wilayh: 110,06 Km2
 Jumlah Paenduduk : 23.587 Jiwa
 Kepadatan Penduduk: 214,31Jiwa/Km2
 Laju Pertumbuhan Penduduk: 1,49% (2010-2020)
Desa Hilizoi
 Luas Wilayah: 9,53 Km2
 Jumlah Penduduk : 1.389 Jiwa
 Kepadatan Penduduk: 145,8 Jiwa/Km2
 Laju Pertumbuhan Penduduk: 2,8% (2020-2022)
Sumber: Data BPS 2022
Kecamatan Gido
No
Desa/
Kelurahan
Sungai
1 Akhelaume Sungai Gido, Sungai Sihawa
2 Hiliotalua Sungai Mua, Sungai Yoo, Sungai Lowu
3 Hilisebua Sungai Eho, Sungai Idano Ho
4 Hilisebua Sungai Gido
5 Hilizoi Sungai Gido, Sungai Ho
6 Ladea
Sungai Bowangi, Sungai Gido, Si'ite,
Sungai Sinaoha
7 Ladea Orahua Sungai Laira, Sungai Gido
8 Lahemo
Sungai Gido, Sungai Idanowa, Sungai
Sinaota, Sungai Fagato, Sungai
Modrua
9 Lasara Idanoi Sungai Gido Si'ite
10 Lasela Sungai Lasela, Sungai Gerua
11 Loloanaa Gido Sungai Gido, Sungai Sihawa
12 Lolozasai Sungai Gido Si'ite
13 Nifoloo Lauru Sungai Laeza
14
Olindrawa
Sisarahili
Sungai Lauri
15 Saewe Sungai Neri, Sungai Fadoro
16 Sirete Sungai Gido
17 Sisobahili
Sungai Gido Si'ite, Sungai Darai,
Sungai Lawayo, Sungai Maliwa, Sungai
Idanowa
18 Somi Sungai Sogae'adu, Sungai Halambawa
19 Somi Botogoo Sungai Sogae'adu, Sungai Halambawa
20 TulombahoSaloo Sungai Lauri
21 Umbu Sungai Gido Sebua, Sungai Hetalu
Hidrologi Kawasan
2
Komponen Lingkungan Fisik
Peta Aliran Sungai
di Kabupaten Nias
Sungai‐Sungai di Kecamatan Sogae’adu
Melihat dari kondisi Topografi Kabupaten Nias
dan kondisi alamnya mengakibatkan terbentuknya
sungai-sungai kecil, sedang, atau besar yang
ditemui hampir di seluruh kecamatan.
Kawasan Rawan Bencana Alam
3
Komponen Lingkungan Fisik
1. Kawasan rawan tanah longsor terdapat hampir di seluruh kecamatan.
2. Kawasan rawan bencana banjir:
Kecamatan Gido, Sogae’adu, Idanogawo, Bawolato dan Kecamatan Botomuzoi. Terutama pada
sekitar jalan nasional, dan sekitar Sungai Idanogawo, Sungai Gido Sebua, dan Sungai Mola.
3. Kawasan rawan gempa bumi terdapat hampir di seluruh kecamatan.
4. Kawasan rawan gelombang tsunami terdapat di Kecamatan Gido, Kecamatan Sogae’adu,
Kecamatan Idanogawo, Kecamatan Bawolato.
Informasi Geologi Untuk Kawasan Rawan Bencana Longsor
Kabupaten Nias
Grafik Jumlah Gempa Bumi di Kabupaten Nias dan
Sekitarnya, Tahun 2020
RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
4
Definisi:
Usaha dan/atau Kegiatan adalah: segala bentuk aktivitas yang dapat
menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan
dampak terhadap lingkungan hidup.
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan: Rumah Sakit Kelas D Pratama
Sesuai dengan:
Permen LHK RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan
yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
(Lampiran 1)
Maka:
Rumah Sakit Kelas D Pratama Wajib Memiliki UKL-UPL
(untuk semua besaran)
Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Komponen Lingkungan Fisik
Kesesuaian Perencanaan Bangunan Kantor dengan RTRW
Lokasi Kegiatan
Komponen Lingkungan Fisik
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
SITE PLAN
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
TAMPAK DEPAN
TAMPAK SAMPING KIRI
TAMPAK SAMPING KANAN
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
TAMPAK DEPAN
TAMPAK SAMPING KIRI
TAMPAK SAMPING KANAN
Kondisi Lokasi Kegiatan
METODOLOGI
5
 Komponen Kegiatan:
 Tahap Pra-Konstruksi,
 Tahap Konstruksi,
 Tahap Pasca-Konstruksi:
• Pengoperasian gedung,
• Pemeliharaan gedung.
 Komponen Lingkungan:
1. Komponen Fisik – Kimia:
 Morfologi
 Topografi
 Kualitas udara
 Kandungan Debu
 Konsentrasi Gas (SO2,
NO2, dan CO2)
 Tingkat kebisingan
 Hidrologi
 Tanah dan tata guna lahan
Lingkup Kegiatan UKL-UPL
 Lansekap
2. Komponen Biologi
 Keanekaragaman Flora
 Keanekaragaman Fauna
3. Komponen Sosial Ekonomi
Budaya
 Demografi/Kependudukan
 Sosial Budaya
 Sosial Ekonomi
 Sikap dan Persepsi
Masyarakat
4. Komponen Kesehatan
Masyarakat
 Sanitasi Lingkungan
 Status Kesehatan
5. Sarana dan Prasarana
Umum:
6. Kondisi Lalu-Lintas
M E T O D O L O G I
Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Contoh:
IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
1
Muatan Dokumen UKL-UPL:
RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
2
RONA LINGKUNGAN AWAL
3
DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN DAN UPAYA
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
4
SURAT PERNYATAAN
5
DAFTAR PUSTAKA
6
Sumber: Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
LAMPIRAN
7
Expose Pendahuluan UKL UPL RS Nias-1a.pdf

More Related Content

What's hot

Lampiran iii pergub 72 tahun 2013
Lampiran iii pergub 72 tahun 2013Lampiran iii pergub 72 tahun 2013
Lampiran iii pergub 72 tahun 2013Afiyan Kristiono
 
Pentingnya data indikator untuk monitor dan meningkatkan performance rs .pptx
Pentingnya data indikator untuk monitor dan meningkatkan performance rs .pptxPentingnya data indikator untuk monitor dan meningkatkan performance rs .pptx
Pentingnya data indikator untuk monitor dan meningkatkan performance rs .pptxsalam ajah
 
FINAL .PENYUSUNAN PROFIL RESIKO RUMAH SAKIT SESUAI STANDAR AKREDITASI.pptx
FINAL .PENYUSUNAN PROFIL RESIKO RUMAH SAKIT SESUAI STANDAR AKREDITASI.pptxFINAL .PENYUSUNAN PROFIL RESIKO RUMAH SAKIT SESUAI STANDAR AKREDITASI.pptx
FINAL .PENYUSUNAN PROFIL RESIKO RUMAH SAKIT SESUAI STANDAR AKREDITASI.pptxFerry Faisal
 
Perencanaan sanitasi sistem setempat
Perencanaan sanitasi sistem setempatPerencanaan sanitasi sistem setempat
Perencanaan sanitasi sistem setempatinfosanitasi
 
Analisis-Kinerja-PDCA-Indera.docx
Analisis-Kinerja-PDCA-Indera.docxAnalisis-Kinerja-PDCA-Indera.docx
Analisis-Kinerja-PDCA-Indera.docxbetrianikadek
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Penataan Ruang
 
Permen PU No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Permen PU No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan MinimalPermen PU No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Permen PU No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan MinimalPenataan Ruang
 
Permenkes no. 13 tahun 2015 ttg pelayanan kesling di puskesmas
Permenkes  no. 13 tahun  2015  ttg pelayanan kesling di puskesmasPermenkes  no. 13 tahun  2015  ttg pelayanan kesling di puskesmas
Permenkes no. 13 tahun 2015 ttg pelayanan kesling di puskesmasAdelina Hutauruk
 
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...Joy Irman
 
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)Joy Irman
 
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanPermenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanMuh Saleh
 
Standar pelayanan pemeriksaan umum
Standar pelayanan   pemeriksaan umumStandar pelayanan   pemeriksaan umum
Standar pelayanan pemeriksaan umumrezadwi7
 
Tahapan Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Tahapan Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah (IPAL)Tahapan Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Tahapan Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah (IPAL)Joy Irman
 
Pedoman pengoperasian dan pemeliharaan ipal
Pedoman pengoperasian dan pemeliharaan ipalPedoman pengoperasian dan pemeliharaan ipal
Pedoman pengoperasian dan pemeliharaan ipalinfosanitasi
 
SOP KESLING.docx
SOP KESLING.docxSOP KESLING.docx
SOP KESLING.docxdayatali1
 
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)Joy Irman
 
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp ppsdm bu gema
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp  ppsdm  bu gemaPengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp  ppsdm  bu gema
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp ppsdm bu gemadini putri
 

What's hot (20)

Lampiran iii pergub 72 tahun 2013
Lampiran iii pergub 72 tahun 2013Lampiran iii pergub 72 tahun 2013
Lampiran iii pergub 72 tahun 2013
 
Pentingnya data indikator untuk monitor dan meningkatkan performance rs .pptx
Pentingnya data indikator untuk monitor dan meningkatkan performance rs .pptxPentingnya data indikator untuk monitor dan meningkatkan performance rs .pptx
Pentingnya data indikator untuk monitor dan meningkatkan performance rs .pptx
 
FINAL .PENYUSUNAN PROFIL RESIKO RUMAH SAKIT SESUAI STANDAR AKREDITASI.pptx
FINAL .PENYUSUNAN PROFIL RESIKO RUMAH SAKIT SESUAI STANDAR AKREDITASI.pptxFINAL .PENYUSUNAN PROFIL RESIKO RUMAH SAKIT SESUAI STANDAR AKREDITASI.pptx
FINAL .PENYUSUNAN PROFIL RESIKO RUMAH SAKIT SESUAI STANDAR AKREDITASI.pptx
 
Perencanaan sanitasi sistem setempat
Perencanaan sanitasi sistem setempatPerencanaan sanitasi sistem setempat
Perencanaan sanitasi sistem setempat
 
Bahan paparan jkn
Bahan paparan jknBahan paparan jkn
Bahan paparan jkn
 
Analisis-Kinerja-PDCA-Indera.docx
Analisis-Kinerja-PDCA-Indera.docxAnalisis-Kinerja-PDCA-Indera.docx
Analisis-Kinerja-PDCA-Indera.docx
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
 
Permen PU No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Permen PU No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan MinimalPermen PU No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Permen PU No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
 
Program kesehatan
Program kesehatanProgram kesehatan
Program kesehatan
 
Permenkes no. 13 tahun 2015 ttg pelayanan kesling di puskesmas
Permenkes  no. 13 tahun  2015  ttg pelayanan kesling di puskesmasPermenkes  no. 13 tahun  2015  ttg pelayanan kesling di puskesmas
Permenkes no. 13 tahun 2015 ttg pelayanan kesling di puskesmas
 
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
 
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)
 
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanPermenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
 
Standar pelayanan pemeriksaan umum
Standar pelayanan   pemeriksaan umumStandar pelayanan   pemeriksaan umum
Standar pelayanan pemeriksaan umum
 
Tahapan Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Tahapan Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah (IPAL)Tahapan Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Tahapan Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah (IPAL)
 
Pedoman pengoperasian dan pemeliharaan ipal
Pedoman pengoperasian dan pemeliharaan ipalPedoman pengoperasian dan pemeliharaan ipal
Pedoman pengoperasian dan pemeliharaan ipal
 
SOP KESLING.docx
SOP KESLING.docxSOP KESLING.docx
SOP KESLING.docx
 
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
 
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp ppsdm bu gema
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp  ppsdm  bu gemaPengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp  ppsdm  bu gema
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp ppsdm bu gema
 
Mck
MckMck
Mck
 

Similar to Expose Pendahuluan UKL UPL RS Nias-1a.pdf

IPA AMDAL BIDANG KESEHATAN
IPA AMDAL BIDANG KESEHATANIPA AMDAL BIDANG KESEHATAN
IPA AMDAL BIDANG KESEHATANAris Khinuzuka
 
Sosialisasi Permenkes 34 2022.pdf
Sosialisasi Permenkes 34 2022.pdfSosialisasi Permenkes 34 2022.pdf
Sosialisasi Permenkes 34 2022.pdfdwis33
 
Sosialisasi Permenkes 34 2022.pptx
Sosialisasi Permenkes 34 2022.pptxSosialisasi Permenkes 34 2022.pptx
Sosialisasi Permenkes 34 2022.pptxDannyTWiryawan
 
Pengendalian pencemaran lingkungan hidup
Pengendalian pencemaran lingkungan hidupPengendalian pencemaran lingkungan hidup
Pengendalian pencemaran lingkungan hidupFitri Hady Amrullah
 
Pengendalian pencemaran lingkungan hidup
Pengendalian pencemaran lingkungan hidupPengendalian pencemaran lingkungan hidup
Pengendalian pencemaran lingkungan hidupFitri Hady Amrullah
 
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatanPanduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatanMbah Lanang
 
Posyandu Prima.pdf
Posyandu Prima.pdfPosyandu Prima.pdf
Posyandu Prima.pdfabdi1942
 
Diskusi Panel Kebijakan Yankes Primer | dr Novana
Diskusi Panel Kebijakan Yankes Primer | dr Novana  Diskusi Panel Kebijakan Yankes Primer | dr Novana
Diskusi Panel Kebijakan Yankes Primer | dr Novana Suharti Wairagya
 
Standar pelayanan radiologi
Standar pelayanan radiologiStandar pelayanan radiologi
Standar pelayanan radiologiAmalia Annisa
 
STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DI SARANA PELAYANAN KESEHATANSTANDAR PELAYANAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DI SARANA PELAYANAN KESEHATANMartindra K
 
Permenkes no. 13_2015_Tentang Pelayanan Kesling Puskemas
Permenkes no. 13_2015_Tentang Pelayanan Kesling PuskemasPermenkes no. 13_2015_Tentang Pelayanan Kesling Puskemas
Permenkes no. 13_2015_Tentang Pelayanan Kesling PuskemasUFDK
 
Lampiran permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingk
Lampiran permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingkLampiran permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingk
Lampiran permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingkDewi Hadiwinoto
 
JAB FUNG KESEHATAN 2016.SAMPANG.ppt
JAB FUNG KESEHATAN  2016.SAMPANG.pptJAB FUNG KESEHATAN  2016.SAMPANG.ppt
JAB FUNG KESEHATAN 2016.SAMPANG.pptKasijaniSunarno
 
2_AMDAL and ANDAL Procedures and criterias
2_AMDAL and ANDAL Procedures and criterias2_AMDAL and ANDAL Procedures and criterias
2_AMDAL and ANDAL Procedures and criteriasEkaOnwardana
 
Kebijakan pp pl bppk-cilandak
Kebijakan pp pl  bppk-cilandakKebijakan pp pl  bppk-cilandak
Kebijakan pp pl bppk-cilandakAri Yuliandi
 
KAK PENGELOLAAN LIMBAH B3.doc
KAK PENGELOLAAN LIMBAH B3.docKAK PENGELOLAAN LIMBAH B3.doc
KAK PENGELOLAAN LIMBAH B3.dockeslingkembangan
 

Similar to Expose Pendahuluan UKL UPL RS Nias-1a.pdf (20)

IPA AMDAL BIDANG KESEHATAN
IPA AMDAL BIDANG KESEHATANIPA AMDAL BIDANG KESEHATAN
IPA AMDAL BIDANG KESEHATAN
 
Sosialisasi Permenkes 34 2022.pdf
Sosialisasi Permenkes 34 2022.pdfSosialisasi Permenkes 34 2022.pdf
Sosialisasi Permenkes 34 2022.pdf
 
Sosialisasi Permenkes 34 2022.pptx
Sosialisasi Permenkes 34 2022.pptxSosialisasi Permenkes 34 2022.pptx
Sosialisasi Permenkes 34 2022.pptx
 
Pengendalian pencemaran lingkungan hidup
Pengendalian pencemaran lingkungan hidupPengendalian pencemaran lingkungan hidup
Pengendalian pencemaran lingkungan hidup
 
Pengendalian pencemaran lingkungan hidup
Pengendalian pencemaran lingkungan hidupPengendalian pencemaran lingkungan hidup
Pengendalian pencemaran lingkungan hidup
 
MAKALAH
MAKALAHMAKALAH
MAKALAH
 
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatanPanduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
 
Posyandu Prima.pdf
Posyandu Prima.pdfPosyandu Prima.pdf
Posyandu Prima.pdf
 
RESIDENSI. PPT.pptx
RESIDENSI. PPT.pptxRESIDENSI. PPT.pptx
RESIDENSI. PPT.pptx
 
Diskusi Panel Kebijakan Yankes Primer | dr Novana
Diskusi Panel Kebijakan Yankes Primer | dr Novana  Diskusi Panel Kebijakan Yankes Primer | dr Novana
Diskusi Panel Kebijakan Yankes Primer | dr Novana
 
Standar pelayanan radiologi
Standar pelayanan radiologiStandar pelayanan radiologi
Standar pelayanan radiologi
 
STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DI SARANA PELAYANAN KESEHATANSTANDAR PELAYANAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
 
Permenkes no. 13_2015_Tentang Pelayanan Kesling Puskemas
Permenkes no. 13_2015_Tentang Pelayanan Kesling PuskemasPermenkes no. 13_2015_Tentang Pelayanan Kesling Puskemas
Permenkes no. 13_2015_Tentang Pelayanan Kesling Puskemas
 
DEWI,DWI,LUCY.pptx
DEWI,DWI,LUCY.pptxDEWI,DWI,LUCY.pptx
DEWI,DWI,LUCY.pptx
 
Lampiran permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingk
Lampiran permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingkLampiran permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingk
Lampiran permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingk
 
JAB FUNG KESEHATAN 2016.SAMPANG.ppt
JAB FUNG KESEHATAN  2016.SAMPANG.pptJAB FUNG KESEHATAN  2016.SAMPANG.ppt
JAB FUNG KESEHATAN 2016.SAMPANG.ppt
 
2_AMDAL and ANDAL Procedures and criterias
2_AMDAL and ANDAL Procedures and criterias2_AMDAL and ANDAL Procedures and criterias
2_AMDAL and ANDAL Procedures and criterias
 
AMDAL
AMDALAMDAL
AMDAL
 
Kebijakan pp pl bppk-cilandak
Kebijakan pp pl  bppk-cilandakKebijakan pp pl  bppk-cilandak
Kebijakan pp pl bppk-cilandak
 
KAK PENGELOLAAN LIMBAH B3.doc
KAK PENGELOLAAN LIMBAH B3.docKAK PENGELOLAAN LIMBAH B3.doc
KAK PENGELOLAAN LIMBAH B3.doc
 

Expose Pendahuluan UKL UPL RS Nias-1a.pdf

  • 1. Pemerintah Kabupaten Nias Dinas Kesehatan, Pengandalian Penduduk dan Keluarga Berencana Presentasi Pendahuluan, November 2022 CV. Rajawali Engineering Consultant
  • 3. Difinisi: 1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan sernua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 3. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah. 4. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta terrnuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 5. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhardap Lingkungan Hidup. 6. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan. Sumber: Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  • 4. 1. Membantu dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari rencana usaha dan/atau kegiatan ini, 2. Mencegah atau meminimalisasi dampak negatif dan mempertahankan atau mengembangkan dampak positif dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, 3. Memperoleh gambaran dampak lingkungan dan pengelolaan terhadap dampak tersebut terkait dengan kegiatan operasional Rencana Usaha dan/atau Kegiatan, 4. Secara institusional merupakan pedoman bagi instansi terkait dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di dan sekitar lokasi kegiatan, 5. Secara teknis merupakan acuan tindak lanjut untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara rutin dari kegiatan operasional. Maksud dan Tujuan Kegiatan Tujuan: 1. Mencegah dan mengendalikan dampak negatif yang akan timbul dan meningkatkan dampak positif yang ditimbulkan dari kegiatan, 2. Melakukan identifikasi rencana kegiatan yang diduga menimbulkan dampak terhadap lingkungan 3. Menjamin suatu rencana usaha dan/atau kegiatan dapat berjalan berkesinambungan tanpa merusak lingkungan, 4. Memberikan acuan pelaksanaan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan, 5. Memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Maksud: 1 2
  • 5. Sasaran dan Kegunaan 1. Memberi masukan bagi pengambil keputusan dalam hal pemilihan alternatif yang layak dari aspek lingkungan hidup, teknis dan ekonomis dari suatu rencana kegiatan 2. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup ke dalam rencana kegiatan, pada tahap pasca-konstruksi. 3. Pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 4. Sebagai informasi bagi masyarakat luas untuk dapat memanfaatkan dampak positif dan menghindari dampak negative dari rencana kegiatan. Kegunaan: 4 Sasaran: 3 1. Teridentifikasinya perkiraan dampak lingkungan kegiatan RS dan upaya penanggulangannya. 2. Tersedianya suatu pedoman bagi usaha/upaya pengelolaan lingkungan RS. 3. Tersedianya suatu pedoman bagi usaha/upaya pemantauan lingkungan RS.
  • 6. Landasan Hukum 1. Undang-Undang RI Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang RI Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 6. Undang-Undang RI Nomor: 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 7. Undang-undang RI Nomor: 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 11. Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL dan SPPL. 12. Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan. 13. Permen Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. 14. Permen Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Rumah Sakit D Pratama. 15. Permen Lingkungan Hidup Nomor: 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
  • 7. Identitas Penyusun 2 1. Nama Kegiatan : Jasa Konsultasi UKL – UPL Pembangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama Kabupaten Nias 2. Lokasi Kegiatan :  Kelurahan/ Desa : Desa Hilizoi  Kecamatan : Gido  Kabupaten : Nias 3. Nama Badan Hukum : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4. Alamat Kantor : Jln. Maduma Komplek Perkantoran Hiliweto, Gido - 22871 5. Nama Penanggung Jawab : Lister Boy Lase, S. Kep., Ns 6. N.I.K : 19800724 200502 1 002 7. Jabatan : PPK Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan, P2KB Kabupaten Nias 1. Nama Perusahaan : CV. Rajawali Engineering Consultant 2. Penanggung Jawab : Robert D. Zebua, ST 3. Jabatan : Direktur 4. Alamat : Jl. Kamboja Raya No.146, Kel. Helvetia Tengah, Kec. Medan Helvetia. 5. E-mail : rajawaliengineeringconsultant@gmail.com Identitas Pemrakarsa 1
  • 8. RUMAH SAKIT D PRATAMA 2
  • 9. (Permen Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit) Klasifikasi Rumah Sakit Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Klasifikasi Rumah Sakit Umum terdiri atas: a. Rumah Sakit umum kelas A b. Rumah Sakit umum kelas B c. Rumah Sakit umum kelas C d. Rumah Sakit umum kelas D: • Rumah Sakit umum kelas D; dan • Rumah Sakit kelas D Pratama. Rumah Sakit umum kelas D merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 50 (lima puluh) buah.
  • 10. Rumah Sakit Kelas D Pratama 1 Rumah Sakit Kelas D Pratama adalah rumah sakit umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya. Rumah Sakit Kelas D Pratama paling sedikit menyelenggarakan: 1. pelayanan medik umum; 2. pelayanan gawat darurat; 3. pelayanan keperawatan; 4. pelayanan laboratorium pratama; 5. pelayanan radiologi; dan 6. pelayanan farmasi. Standar Pelayanan Minimal 1. Rumah Sakit Kelas D Pratama minimal harus memiliki 4 orang dokter umum dan 1 orang dokter gigi yang mempunyai surat izin praktik di rumah sakit tersebut. 2. Jumlah tempat tidur minimal 10 yang seluruhnya merupakan tempat tidur perawatan pasien kelas III. 3. Dalam hal jumlah tempat tidur yang dimiliki oleh Rumah Sakit Kelas D Pratama lebih dari 30 tempat tidur, wajib menambah 1 orang Dokter Umum untuk setiap 10 tempat tidur. 4. Perbandingan tenaga keperawatan dan tempat tidur adalah 2:3 sesuai dengan pelayanan di Rumah Sakit. 5. Tenaga penunjang berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit. (Permen Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Rumah Sakit D Pratama)
  • 11. Rumah Sakit Kelas D Pratama 2 Selain pelayanan medik umum, Rumah Sakit Kelas D Pratama dapat memberikan pelayanan medik spesialistik dasar yang dapat diberikan oleh dokter spesialis, residen tahap mandiri, atau dokter dengan kewenangan tambahan tertentu sesuai dengan kebutuhan pelayanan medik spesialistik dasar meliputi: 1. Pelayanan kebidanan dan kandungan; 2. Pelayanan kesehatan anak; 3. Pelayanan penyakit dalam; 4. Pelayanan bedah. Persyaratan lokasi: 1. Penentuan lokasi telah berdasarkan hasil kajian masalah kesehatan, kebutuhan pelayanan kesehatan, dan skala prioritas daerah yang membutuhkan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana tata bangunan, dan lingkungan; 2. Pemilihan lokasi harus bebas dari pencemaran, banjir, rawan longsor dan tidak berdekatan atau tidak berdampingan dengan tempat bongkar muat barang, fasilitas umum, fasilitas pendidikan, daerah industri, dan areal limbah pabrik; 3. Memenuhi kriteria lokasi di:  Daerah Terpencil  Daerah Perbatasan  Daerah kepulauan atau pulau-pulau kecil terluar  Daerah tertinggal  Daerah yang belum tersedia Rumah Sakit atau Rumah Sakit yang telah ada sulit dijangkau akibat kondisi geografis 4. Harus memenuhi kriteria lahan, akses, keamanan, dan fasilitas penunjang: (Permen Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Rumah Sakit D Pratama)
  • 13. Kabupaten Nias  Luas Wilayah: 853,44 Km2  Jumlah Penduduk : 147.794 Jiwa  Kepadatan Penduduk: 173 Jiwa/Km2  Laju Pertumbuhan Penduduk: 1,02% (2010-2021) Perekonomian  PDRB: 2.666,86 Milyar Rupiah (Tahun 2021)  Sektor Ekonomi yang Dominan: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 48,24% (Thn 2021)  Pertumbuhan Ekonomi: 2,21% (Tahun 2021)  PDRB per Kapita: 18.044 ribu Rupiah (Tahun 2021) Rona Lingkungan Awal Kondisi Kawasan 1 Kabupaten Nias Kecamatan Gido  Luas Wilayh: 110,06 Km2  Jumlah Paenduduk : 23.587 Jiwa  Kepadatan Penduduk: 214,31Jiwa/Km2  Laju Pertumbuhan Penduduk: 1,49% (2010-2020) Desa Hilizoi  Luas Wilayah: 9,53 Km2  Jumlah Penduduk : 1.389 Jiwa  Kepadatan Penduduk: 145,8 Jiwa/Km2  Laju Pertumbuhan Penduduk: 2,8% (2020-2022) Sumber: Data BPS 2022 Kecamatan Gido
  • 14. No Desa/ Kelurahan Sungai 1 Akhelaume Sungai Gido, Sungai Sihawa 2 Hiliotalua Sungai Mua, Sungai Yoo, Sungai Lowu 3 Hilisebua Sungai Eho, Sungai Idano Ho 4 Hilisebua Sungai Gido 5 Hilizoi Sungai Gido, Sungai Ho 6 Ladea Sungai Bowangi, Sungai Gido, Si'ite, Sungai Sinaoha 7 Ladea Orahua Sungai Laira, Sungai Gido 8 Lahemo Sungai Gido, Sungai Idanowa, Sungai Sinaota, Sungai Fagato, Sungai Modrua 9 Lasara Idanoi Sungai Gido Si'ite 10 Lasela Sungai Lasela, Sungai Gerua 11 Loloanaa Gido Sungai Gido, Sungai Sihawa 12 Lolozasai Sungai Gido Si'ite 13 Nifoloo Lauru Sungai Laeza 14 Olindrawa Sisarahili Sungai Lauri 15 Saewe Sungai Neri, Sungai Fadoro 16 Sirete Sungai Gido 17 Sisobahili Sungai Gido Si'ite, Sungai Darai, Sungai Lawayo, Sungai Maliwa, Sungai Idanowa 18 Somi Sungai Sogae'adu, Sungai Halambawa 19 Somi Botogoo Sungai Sogae'adu, Sungai Halambawa 20 TulombahoSaloo Sungai Lauri 21 Umbu Sungai Gido Sebua, Sungai Hetalu Hidrologi Kawasan 2 Komponen Lingkungan Fisik Peta Aliran Sungai di Kabupaten Nias Sungai‐Sungai di Kecamatan Sogae’adu Melihat dari kondisi Topografi Kabupaten Nias dan kondisi alamnya mengakibatkan terbentuknya sungai-sungai kecil, sedang, atau besar yang ditemui hampir di seluruh kecamatan.
  • 15. Kawasan Rawan Bencana Alam 3 Komponen Lingkungan Fisik 1. Kawasan rawan tanah longsor terdapat hampir di seluruh kecamatan. 2. Kawasan rawan bencana banjir: Kecamatan Gido, Sogae’adu, Idanogawo, Bawolato dan Kecamatan Botomuzoi. Terutama pada sekitar jalan nasional, dan sekitar Sungai Idanogawo, Sungai Gido Sebua, dan Sungai Mola. 3. Kawasan rawan gempa bumi terdapat hampir di seluruh kecamatan. 4. Kawasan rawan gelombang tsunami terdapat di Kecamatan Gido, Kecamatan Sogae’adu, Kecamatan Idanogawo, Kecamatan Bawolato. Informasi Geologi Untuk Kawasan Rawan Bencana Longsor Kabupaten Nias Grafik Jumlah Gempa Bumi di Kabupaten Nias dan Sekitarnya, Tahun 2020
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21. Definisi: Usaha dan/atau Kegiatan adalah: segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan: Rumah Sakit Kelas D Pratama Sesuai dengan: Permen LHK RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Lampiran 1) Maka: Rumah Sakit Kelas D Pratama Wajib Memiliki UKL-UPL (untuk semua besaran) Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
  • 23. Kesesuaian Perencanaan Bangunan Kantor dengan RTRW
  • 25. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan SITE PLAN
  • 26. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan TAMPAK DEPAN TAMPAK SAMPING KIRI TAMPAK SAMPING KANAN
  • 27. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan TAMPAK DEPAN TAMPAK SAMPING KIRI TAMPAK SAMPING KANAN
  • 30.  Komponen Kegiatan:  Tahap Pra-Konstruksi,  Tahap Konstruksi,  Tahap Pasca-Konstruksi: • Pengoperasian gedung, • Pemeliharaan gedung.  Komponen Lingkungan: 1. Komponen Fisik – Kimia:  Morfologi  Topografi  Kualitas udara  Kandungan Debu  Konsentrasi Gas (SO2, NO2, dan CO2)  Tingkat kebisingan  Hidrologi  Tanah dan tata guna lahan Lingkup Kegiatan UKL-UPL  Lansekap 2. Komponen Biologi  Keanekaragaman Flora  Keanekaragaman Fauna 3. Komponen Sosial Ekonomi Budaya  Demografi/Kependudukan  Sosial Budaya  Sosial Ekonomi  Sikap dan Persepsi Masyarakat 4. Komponen Kesehatan Masyarakat  Sanitasi Lingkungan  Status Kesehatan 5. Sarana dan Prasarana Umum: 6. Kondisi Lalu-Lintas
  • 31. M E T O D O L O G I
  • 32. Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Contoh:
  • 33. IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN 1 Muatan Dokumen UKL-UPL: RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN 2 RONA LINGKUNGAN AWAL 3 DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN DAN UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN 4 SURAT PERNYATAAN 5 DAFTAR PUSTAKA 6 Sumber: Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. LAMPIRAN 7