20220816-Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Fasyankes.pptx
1. PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH DI FASYANKES
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Disampaikan pada Acara
Koordinasi dan Sosialisasi Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan
Kesehatan (Fasyankes) di Jawa Tengah
SEMARANG, 16 Agustus 2022
2. 02
Karakteristik Air Limbah Fasyankes
Tinjauan Umum
2
Dasar Hukum
Sumber Air Limbah Fasyankes
Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
01
03
04
05
06 Closing Remark
OUTLINE
3. PELAKSANAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
2
DASAR HUKUM
1.Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup;
2.Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB III tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
3.Peraturan Menteri LHK Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan
Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
4.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah
Lampiran XLIV huruf B Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang Melakukan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun;
5.Peraturan Menteri LHK nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu
Air Limbah Domestik;
4. 2
TINJAUAN UMUM
1. Air Limbah PP 22 Tahun 2021
Air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
2. Air Limbah Domestik PermenLHK No. P 68 Tahun 2016
Air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan
dengan pemakaian air.
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Permen LHK nomor 5 Tahun 2014
Suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya
pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitative yang
dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat;
4. Persetujuan Teknis Permen LHK Nomor 5 Tahun 2021
Persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan
mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau analisis
mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-
undangan
DEFINISI
1/2
5. 2
TINJAUAN UMUM
5. Standar Teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Permen LHK Nomor 5 Tahun 2021
standar yang ditetapkan sebagai acuan bagi Usaha dan/atau Kegiatan tertentu untuk
pencegahan pencemaran lingkungan;
6. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Permen LHK Nomor 5 Tahun 2021
surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
7. Penapisan Secara Mandiri Permen LHK Nomor 5 Tahun 2021
penapisan yg dilakukan sendiri oleh penanggung jawab U d/a K untuk menentukan
kelengkapan permohonan Persetujuan Teknis;
DEFINISI
2/2
6. 2
SUMBER AIR LIMBAH
FASYANKES
• Pathogen
• PPC
• Organik
• Other toxic
compound
Unit Pelayanan
Medis
(Rawat Jln, Darurat, Intensif
(Hemodialisa, bedah, isolasi)
• Grey water
• Back water
Unit Penunjang
Pelayanan Non Medis
(Kantin, Laudry, Toilet, Dapur )
• Reagen
• Solvent
• Logam berat
Unit Penunjang
Pelayanan Medis
(Lab, Radiologi, Farmasi )
• Pembakaran Limbah B3 pasang alat
pengendali pencemaran udara wet scrubber
pengelolaan air limbah hasil pengoperasian
alat pengendali
Pengolahan Limbah B3
Incenerator
B3
Non B3
B3
IPAL
2
2
1
BM:
68/2016
(1)
BM:
68/2016
+
5/2014
XLIV
(1+2)
B3
2
8. 2
KARAKTERISTIK AIR LIMBAH
FASYANKES
Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau
Kegiatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
Melakukan Pengolahan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah Lampiran XLIV huruf B
NO Parameter Satuan
Kadar
Maksimum
1 pH -- 6 – 9
2 Besi, terlarut (Fe) mg/L 5
3 Mangan, terlarut (Mn) mg/L 2
4 Barium (Ba) mg/L 2
5 Tembaga (Cu) mg/L 2
6 Seng (Zn) mg/L 5
7 Krom valensi enam (Cr 6+) mg/L 0.1
8 Krom total (Cr) mg/L 0.5
9 Kadmium mg/L 0.05
10 Merkuri (Hg) mg/L 0.002
11 Timbal (Pb) mg/L 0.1
12 Stanum (Sn) mg/L 2
13 Arsen (As) mg/L 0.1
14 Selenium (Se) mg/L 0.05
15 Nikel (Ni) mg/L 0.2
NO Parameter Satuan
Kadar
Maksimum
16 Kobal (Co) mg/L 0.4
17 Sianida (CN) mg/L 0.05
18 Sulfida (S) mg/L 0.05
19 Flourida (F-) mg/L 2
20 Klorin bebas (Cl2) mg/L 1
21 Amoniak bebas (NH3-N) mg/L 1
22 Nitrat (NO3-N) mg/L 20
23 Nitrit (NO2-N) mg/L 1
24
Senyawa aktif biru metilen,
(MBAS)
mg/L
5
25 Fenol mg/L 0.5
26 AOX mg/L 0.5
27 PCBs mg/L 0.005
28 PCDFs mg/L 10
29 PCDDs mg/L 10
9. 2
KARAKTERISTIK AIR LIMBAH
FASYANKES
Baku Mutu Air Limbah Domestik
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku
Mutu Air Limbah Domestik
NO Parameter Satuan Kadar Maksimum
1 pH -- 6 – 9
2 BOD mg/L 30
3 COD mg/L 100
4 TSS mg/L 30
5 Minyak dan Lemak mg/L 5
6 Amoniak mg/L 10
7 Total Coliform Jumlah/100mL 3000
8 Debit L/orang/hari 100
10. 2
PERTEK
PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH FASYANKES
• Sebelum • Sesudah
1. IPLC
2. Dilakukan pada thp
operasi
3. Terpisah dgn IL
4. Berlaku utk U/K wjb
AMDAL, UKL-UPL dan
SPPL
5. Tidak ada SLO
6. Berlaku utk semua U/K
1. Pertek
2. Dilakukan pada thp
perencanaan
3. Terintegrasi dgn PerLing
4. Berlaku utk U/K wjb
AMDAL,dan UKL-UPL
5. Ada SLO
6. Tenant yg terkoneksi dg
IPAL terpadu kwsn
diperiksa oleh Pengelola
kwsn
11. PERTEK
PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH FASYANKES
U/K wajib AMDAL atau UKL UPL yg membuang atau memanfaatkan air limbah
wajib memiliki :
Persetujuan Teknis pemenuhan BMAL dan Surat Kelayakan Operasional (SLO)
Tahapan: penapisan secara mandiri permohonan Pertek
Dokumen pendukung permohonan Persetujuan Teknis:
1. Kajian teknis dan Sistem Manajemen Lingkungan atau
2. Dokumen pemenuhan Standar teknis (BMAL d/a Standar Teknologi) yg ditetapkan
pemerintah dan Sistem Manajemen Lingkungan.
Sebagai dasar pertimbangan dlm penetapan Persetujuan Teknis pemenuhan BMAL
a) Pembuangan Air Limbah ke Badan Air permukaan;
b) Pembuangan Air Limbah ke formasi tertentu;
c) Pemanfaatan Air Limbah ke formasi tertentu;
d) Pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah; dan
e) Pembuangan Air Limbah ke Laut
Pj U/K wajib Amdal: ajukan Pertek
bersamaan dg permohonan Perling
atau sebelum ajukan Perling
PJ U/K wajib UKL/UPL: ajukan Pertek
sebelum ajukan Perling
Pasal 133, PP22/2021
Pasal 3,4,5 PermenLHK 5/2021
12. PERTEK
PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH FASYANKES
1. Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan
2. Pembuangan Air Limbah ke Formasi Tertentu
3. Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi Ke Tanah
4. Pemanfaatan Air Limbah Ke Formasi Tertentu
5. Pembuangan Air Limbah Ke Laut
NOTE :
air limbah yg direncanakan tdk boleh
dibuang ke sal. Drainase, sal. Irigasi, sal.
Air baku air minum atau saluran dengan
peruntukan tertentu
Menambah nutrisi
tanah
Penyiraman
pencucian
Menahan intrusi
air laut
Imbuhan air tanah
Resapan ke
formasi ttt
Resapan di perm
tanah
Injeksi
PENAPISAN SECARA MANDIRI (Lampiran I Permen LHK 5/2021)
14. PEMBUANGAN DAN ATAU PEMANFAATAN AIR LIMBAH
PERLU KAJIAN TEKNIS ATAU DOKUMEN PEMENUHAN STANDAR TEKNIS??
Kajian Teknis
1. Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air Permukaan
2. Pembuangan Air Limbah Ke Formasi Tertentu
3. Pemanfaatan Air Limbah Ke Formasi Tertentu: menahan intrusi air laut, imbuhan air tanah
dg injeksi, resapan ke formasi tertentu
4. Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi Ke Tanah: menambah nutrisi tanah untuk budidaya,
bagi air limbah infeksius
5. Pembuangan Air Limbah Ke Laut Ketentuan muatan kajian teknis : lampiran II
15. PEMBUANGAN DAN ATAU PEMANFAATAN AIR LIMBAH
PERLU KAJIAN TEKNIS ATAU DOKUMEN PEMENUHAN STANDAR TEKNIS??
Dokumen pemenuhan Standar teknis
1. Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air Permukaan
2. Pemanfaatan Air Limbah Ke Formasi Tertentu :untuk resapan ke permukaan
tanah
3. Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi Ke Tanah: penyiraman atau pencucian
4. Pembuangan Air Limbah Ke Laut Ketentuan muatan Dokumen pemenuhan
standar teknis : lampiran III
16. PERTEK
PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH FASYANKES
Kajian Teknis (Lampiran II)
a. Standar teknis pemenuhan
BMAL:
i. deskripsi kegiatan,
ii. rona lingkungan awal,
iii. prakiraan dampak,
iv. rencana pengelolaan
lingkungan termasuk system
pengolahan AL dan atau
fasilitas injeksi,
v. rencana pemantauan
lingkungan
b. Internalisasi biaya lingkungan
Standar teknis (Lampiran III)
a. Standar teknis pemenuhan
BMAL:
i. deskripsi kegiatan,
ii. rujukan BMAL yang
ditetapkan Menteri,
iii.rencana pengelolaan
lingkungan termasuk system
pengolahan AL,
iv. rencana pemantauan
lingkungan
b. Internalisasi biaya lingkungan
MUATAN DOKUMEN (Lampiran II dan III Permen LHK 5/2021)
17. PERUBAHAN PERSETUJUAN TEKNIS
PJ U/K wajib perubahan Pertek jika akan melakukan perubahan
teknis pembuangan d/a pemanfaatan Air Limbah
Perubahan Pertek, wajib dilengkapi
a) Kajian Teknis, jika perubahan teknis mengubah luas sebaran dampak;
atau
b) Dokumen pemenuhan Standar Teknis, jika perubahan teknis tidak
mengubah luas sebaran dampak
perubahan teknis:
a) Perubahan desain d/a teknologi IPAL
b) Pembangunan IPAL
c) Perubahan pengelolaan AL
Pasal 16
PermenLHK
5/2021
18. (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Usaha dan/atau Kegiatan:
a. yang telah memiliki perizinan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air
Limbah, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya Usaha dan/atau
Kegiatan;
b. yang sedang dalam proses permohonan perizinan pembuangan dan/atau
pemanfaatan Air Limbah baru atau perpanjangan sebelum tanggal 2
Februari 2021 dan telah dinyatakan lengkap secara administratif dan/atau
memenuhi persyaratan teknis, dilanjutkan sampai dengan penerbitan
Persetujuan Teknis dan/atau SLO sesuai dengan ketentuan Peraturan
Menteri ini; atau
c. yang melakukan kegiatan pembuangan Emisi tetap dapat melakukan
kegiatannya sepanjang telah mencantumkan standar teknis pemenuhan
Baku Mutu Emisi di dalam Persetujuan Lingkungannya.
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN - Pasal 53
19. (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kegiatan
pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah wajib mengajukan perubahan
Persetujuan Lingkungan dalam hal:
a. perizinan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a belum mencakup standar teknis
pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; atau
b. terdapat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan.
(3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kegiatan
pembuangan Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib
melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan dalam hal belum mencantumkan
standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi di dalam Persetujuan
Lingkungannya.
(4) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) harus dilengkapi dengan Persetujuan Teknis dan/atau SLO sesuai
dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
(5) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai
berlaku
20. 1. Penerapan Good Laboratory Practice dan SOP fasyankes yang baik dapat
dipastikan sifat infeksius akan hilang;
2. Fasyankes yang menerapkan Baku Mutu Air Limbah gabungan antara
P.68 tahun 2016 dan Lampiran XLIV huruf B Permen LH nomor 5 Tahun
2014 HANYA untuk Fasyankes yang melakukan pengolahan limbah medis
melalui incinerator dan memasang alat pengendali pencemaran udara
wet scrubber dan pengelolaan air limbah hasil pengoperasian alat
pengendali masuk ke unit IPAL;
3. Pengajuan Persetujuan Teknis Pemenuhan BMAL diajukan SAAT
PERENCANAAN pembangunan;
4. Perubahan Persetujuan Teknis Pemenuhan BMAL dilakukan apabila:
a. Perubahan desain dan/atau teknologi IPAL;
b. Pembangunan IPAL baru;
c. Perubahan pengelolaan air limbah
CLOSING REMARK
21. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Setiabudi Srondol Nomor 201 B Semarang
Kode Pos 50263
Telp. 024 – 7478813 Faksimile 024 – 7475453
