Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi kewajiban pembayaran PNBP sektor kehutanan bagi izin pinjam pakai kawasan hutan. Dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum, objek, kewajiban, hak, pembinaan, sanksi, dan isu terkini terkait izin pinjam pakai kawasan hutan.

1. Sosialisasi Pemenuhan
Kewajiban PNBP Sektor
Kehutanan Bagi Izin Pinjam
Pakai Kawasan hutan (IPPKH)
Hotel Grand Zuri, 24 September 2012

2. Dasar Hukum
 Undang-undang RI No.20 Tahun 1997 tentang PNBP;
 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan;
 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18 Tahun 2011
tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan ;
 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan,
Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya
(PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14 Tahun 2011
tentang Izin Pemanfaatan Kayu .

3. Objek
 Kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan
produksi;
 Kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan
lindung bagi 13 (tiga belas) izin pertambangan
sebagaimana ditetapkan dalam Kepres Nomor 41
Tahun 2004 sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun
2004;
 Selain kegiatan pertambangan, baik pada kawasan
hutan produksi maupun pada kawasan hutan
lindung

4. Kewajiban
 Membayar penggantian nilai tegakan (PNT) dari
IPK, selain membayar PSDH dan DR;
 Membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas
pelaksanaan kegiatan IPK sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
 Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah
diterbitkannya IPK;

5.  Melaksanakan kegiatan IPK berdasarkan Bagan
Kerja;
 Melaksanakan penatausahaan hasil hutan dari areal
IPK sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;
 Mengamankan areal IPK dari berbagai gangguan
keamanan dan kebakaran hutan; dan
 Menataati segala ketentuan di bidang kehutanan.

6. Hak
 Melaksanakan kegiatan penebangan kayu sesuai
dengan izin yang diberikan ; dan
 Melaksanakan kegiatan pengangkutan, pengolahan,
dan atau pemasaran atas hasil hutan kayu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

7. Pembinaan, Pengendalian,
Pelaporan
 Dirjen melakukan pembinaan dan pengendalian
teknis atas pelaksanaan IPK yang diterbitkan
Kepala Dinas Provinsi;
 Kepala Dinas Provinsi melakukan pembinaan dan
pengendalian teknis atas pelaksanaan IPK yang
diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 Kepala Dinas Provinsi melakukan pengendalian
atas pelaksanaan IPK yang diterbitkan sesuai
kewenangannya;

8.  Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan
pengendalian atas pelaksanaan IPK yang
diterbitkan sesuai kewenangannya;
 Pemegang IPK wajib menyampaikan laporan
bulanan atas realisasi IPK kepada Kelapa Dinas
Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas
Kabupaten/Kota wajib membuat dan
menyampaikan rekapitulasi laporan bulanan
kepada Dirjen atas realisasi IPK

9. Hapusnya Izin
 Jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 Dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi; atau
 Diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum jangka
waktu izin berakhir;
 Berakhirnya masa IPK tidak menghapus kewajiban
pemegang izin untuk melunasi:
 Pembayaran PSDH dan DR;
 Melunasi pembayaran penggantian nilai tegakan (PNT);
atau
 Melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan
dalam rangka berakhirnya IPK sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

10. Pencabutan Izin
 IPK dicabut, apabila:
 Tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu
secara nyata dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
terbit izin;
 Meninggalkan areal IPK selama 45 (empat puluh
lima) hari berturut-turut sebelum IPK berakhir;
 Memindah-tangankan IPK tanpa seizin pemberi izin;
atau
 Melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana
diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 jo. UU
Nomor 19 Tahun 2004.

11.  Sanksi pencabutan terhadap pelanggaran tersebut
didahului dengan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali
dengan tenggang waktu masing-masing peringatan
20 (dua puluh) hari kerja oleh pemberi izin.
 Sanksi pencabutan terhadap pelanggaran UU No.
41 Tahun 1999 jo. UU No. 19 Tahun 2004 tanda
diberi peringatan terlebih dahulu setelah ada
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap.

12. Sanksi
 Sanksi Pidana, apabila melakukan penebangan di luar
areal izin peruntukan dan/atau izin pinjam pakai;
 Sanksi Denda Administratif, berupa denda sebesar 15
(lima belas) kali PSDH dan ditambah membayar PSDH,
DR dan penggantian nilai tegakan (PNT), apabila:
 Melakukan penebangan di luar areal IPK tetapi masih di
dalam areal izin peruntukan;
 Melakukan pembukaan lahan dengan tidak melaksanakan
secara bertahap sesuai dengan rencana kerja pembukaan
lahan tahunan yang telah ditetapkan dalam izin pinjam
pakai kawasan hutan;
 Melakukan penebangan sebelum IPK diterbitkan;
 Tidak membuat LHP atas kayu yang ditebang.

13.  Penghentian Kegiatan Sementara, apabila tidak
melaporkan penambangan, pengurangan, atau
penggantian peralatan.

14. Hot Issue
 Berdasarkan pembahasan antara Kementerian Kehutanan
dengan Badan Anggaran – DPR-RI tgl. 18 September 2012 :
terhadap Rencana Penerimaan PNBP – Kehutanan Tahun 2013
senilai Rp.4,154 Triliyun, Rp. 100 Milyar diantaranya berasal
dari penerimaan PNBP Hasil Hutan (PSDH, DR & PNT)
IPPKH.
 Guna membantu percepatan optimalisasi PNBP Sektor
Kehutanan dari IPPKH, Dinas Kehutanan (Prov/ Kab / Kota)
dan BP2HP perlu meningkatkan upaya sosialisasi /
diseminasi aturan-aturan terkait PNBP.
 Dalam rangka penguatan regulasi, saat ini tengah dilakukan
revisi Permenhut No.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk
Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran
PSDH dan DR.

15. Terima Kasih
Subdit PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
Gd. Manggala Wanabakti Blok 1 Lt. 6
Jl. Jend. Gatot Subroto
Telp (021) 5730272
Faks (021) 5720203
Email: pnbp_bpk@dephut.go.id
Web: http://subditpnbp.dephut.net