Relevansi Otonomi Daerah Thd Peningkatan Kinerja Pelayanan DISAMPAIKAN DALAM SEMINAR FISIP UNMUL Samarinda, 12 Mei 2007 Oleh: Tri Widodo W. Utomo (Kepala Bidang Kajian Aparatur PKP2A III LAN; Peneliti Madya Bidang Administrasi Publik)

Kerangka Filosofis Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat REERO = R amping ( flat, lean ), E ffective, E fficient, R ational, O perational. Coopetiton = Coo peration + Com petition . Otonomi & Demokrasi (UU Nomor 32 Tahun 2004) Flexibility Responsibility Accountability Innovation Code of Ethic / Org. Culture Creativity Performance = Productivity + Behavior Public Services Public Welfare Transformasi Manajemen SDM/HRD : Professional Sistem/Struktur: REERO Kultur : Coopetition Inputs Initial Outputs Process Final Outputs Outcomes / Impact Feed Back

Transformasi Manajemen

SDM/HRD : Professional

Sistem/Struktur: REERO

Kultur : Coopetition

Secara sederhana … Otonomi Daerah Pemerintah yg berhasil menjalankan Amanah, Dipercaya & Dicintai Rakyatnya Kesejahteraan & Kepuasan Masyarakat !!

UNDP … (2000: 60-61) Decentralized governance , when carefully planned , effectively implemented, and appropriately managed, can lead to significant improvement in the welfare of people at the local level, the cumulative effect of which can lead to enhanced human development . In addition, if decentralization involves real devolution of power to local levels, the enabling environment for poverty reduction is likely to be stronger . On the contrary, badly planned decentralization can worsen regional inequalities . Left to their own devices, richer regions are likely to develop faster than poor ones . And a system of matching grants, intended by central government to motivate local government to raise funds, typically exacerbates regional disparities.

Postulat: Otonomi Daerah memiliki korelasi POSITIF terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Jika pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat tidak semakin baik, berarti ada kesalahan dalam menafsirkan dan menjalankan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah perlu dikawal oleh seluruh pihak untuk menjamin tercapainya pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Otonomi Daerah memiliki korelasi POSITIF terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Jika pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat tidak semakin baik, berarti ada kesalahan dalam menafsirkan dan menjalankan Otonomi Daerah.

Otonomi Daerah perlu dikawal oleh seluruh pihak untuk menjamin tercapainya pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Proses Globalisasi; Kebangkitan Civil Society ; Tuntutan Penguatan Peran Negara, dll. Tantangan How to improve efficacy & to induce public sector perfor-mance? Kondisi Pemerintah Saat Ini : Organisasi Pemerintah masih cenderung bersifat mekanik, kurang efisien, daya saing rendah, corrupted, etc. TRANSFORMASI JIWA WIRA USAHA (REINVENTING GOVT) Catalytic Govt. Community Owned Govt. Competitive Govt. Mission Driven Govt. Results Oriented Govt. Customer Driven Govt. Enterprising Govt. Anticipatory Govt. Decentralized Govt. Market Oriented Govt. PRIVATISATION (E.S. Savas) LIMITED GOVERNMENT (John Gray) BANISHING BUREAUCRACY Creating Clarity of Purpose Creating Consequences for Performance. Putting the Customer in the Driver’s Seat. Shifting Control Away from the Top and Center Creating Entrepreneurial Culture Option for Reform: Strategy …

TRANSFORMASI JIWA WIRA

USAHA (REINVENTING GOVT)

Catalytic Govt.

Community Owned Govt.

Competitive Govt.

Mission Driven Govt.

Results Oriented Govt.

Customer Driven Govt.

Enterprising Govt.

Anticipatory Govt.

Decentralized Govt.

Market Oriented Govt.

BANISHING BUREAUCRACY

Creating Clarity of Purpose

Creating Consequences for Performance.

Putting the Customer in the Driver’s Seat.

Shifting Control Away from the Top and Center

Creating Entrepreneurial Culture

Kinerja Organisasi Sektor Publik Kualitas Pelayanan Umum ( public service ) Strategy …

Kinerja Organisasi Sektor Publik

Kualitas Pelayanan Umum ( public service )

Filosofi / Arah Penataan Organisasi & Pelayanan Sektor Publik MENPAN  Paradigma ke-6 Adm. Negara ” Administrasi Negara Sebagai Seni Pelayanan & Pemberdayaan Masyarakat ” Francis Fukuyama  State-Building: Governance & World Order in the 21 st Century. ” Untuk menghindari kegagalan negara, peran negara (Pemerintah) perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas ”

MENPAN  Paradigma ke-6 Adm. Negara

” Administrasi Negara Sebagai Seni Pelayanan & Pemberdayaan Masyarakat ”

Francis Fukuyama  State-Building: Governance & World Order in the 21 st Century.

” Untuk menghindari kegagalan negara, peran negara (Pemerintah) perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas ”

Kep m enpan No 63/2003 : P edoman U mum P enyelenggaraan P elayanan P ublik P elayanan administratif  yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau pengusahaan terhadap suatu barang. Misal: KTP, akte pernikahan, akte kelahiran, BPKB, SIM, IMB, paspor, sertifikat tanah dsb. P elayanan barang  misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dsb . P elayanan jasa  misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, pos, penyelenggaraan trasportasi dsb.

P elayanan administratif  yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau pengusahaan terhadap suatu barang. Misal: KTP, akte pernikahan, akte kelahiran, BPKB, SIM, IMB, paspor, sertifikat tanah dsb.

P elayanan barang  misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dsb .

P elayanan jasa  misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, pos, penyelenggaraan trasportasi dsb.

Upaya Peningkatan Kualitas P elayanan P ublik P e nghargaan Piala Citra  Permenpan No. 25/2006 . Kompetisi Pelayanan Antar Daerah  Permenpan No. 26/2006 . Penilaian Kinerja (IKPP)  Depdagri . Penyusunan RUU Pelayanan Publik dan RUU Administrasi Pemerintahan. Rancangan Perpres tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kepemerintahan. Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Ketidakpuasan . Dll.

P e nghargaan Piala Citra  Permenpan No. 25/2006 .

Kompetisi Pelayanan Antar Daerah  Permenpan No. 26/2006 .

Penilaian Kinerja (IKPP)  Depdagri .

Penyusunan RUU Pelayanan Publik dan RUU Administrasi Pemerintahan.

Rancangan Perpres tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kepemerintahan.

Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Ketidakpuasan .

Dll.

Bgmn YANLIK di Era Otonomi? Baik (dibanding era sentralisasi). Jauh meningkat secara signifikan. Banyak KDH dengan komitmen “Dewa”. Pemda banyak menggulirkan inovasi dan berani membuat terobosan (best practices ) . Dampak ganda ( multiplier effect )  Ingat Sragen !!

Baik (dibanding era sentralisasi).

Jauh meningkat secara signifikan.

Banyak KDH dengan komitmen “Dewa”.

Pemda banyak menggulirkan inovasi dan berani membuat terobosan (best practices ) .

Dampak ganda ( multiplier effect )  Ingat Sragen !!

Best Practices Bontang : comparative advantage komoditas pisang; implementasi Dokter Keluarga; distance learning . PPU : industri mebelair dg bahan dasar enceng gondok . Kutim : pelopor biodiesel ; penetapan KTM ; pelayanan perizinan investasi . Balikpapan : pemukiman atas air; pelayanan KTP; service city . Pasir : reklamasi eks tambang mjd pusat rekreasi alam berwawasan lingkungan . Tarakan : kebijakan Tax Holiday ; govt. saving berbentuk CAP ; TDL Lokal ; Mangrove tengah kota . KKN : ZBPA.

Bontang : comparative advantage komoditas pisang; implementasi Dokter Keluarga; distance learning .

PPU : industri mebelair dg bahan dasar enceng gondok .

Kutim : pelopor biodiesel ; penetapan KTM ; pelayanan perizinan investasi .

Balikpapan : pemukiman atas air; pelayanan KTP; service city .

Pasir : reklamasi eks tambang mjd pusat rekreasi alam berwawasan lingkungan .

Tarakan : kebijakan Tax Holiday ; govt. saving berbentuk CAP ; TDL Lokal ; Mangrove tengah kota .

KKN : ZBPA.

Benchmark Sragen DAMPAK -> Setelah pelaksanaan OSS Investasi meningkat 2002 : 592 M; 2003 : 703 M; 2004 : 926 M; 2005 : 955 M; 2006 : 1,2 T Penyerapan tenaga kerja di sektor industri meningkat 2002 : 40.785; 2003 : 41.785; 2004 : 44.566; 2005 : 46.794 Jumlah perusahaan yang memiliki perijinan (legalitas usaha) meningkat 2002 : 6.373; 2003 : 6.280; 2004 : 7.425; 2005 : 8.105 Perkembangan jumlah perijinan meningkat 2002 : 2.027 Ijin; 2003 : 3.170; 2004 : 3.332; 2005 : 4.072; 2006 : 5.274

Investasi meningkat 2002 : 592 M; 2003 : 703 M; 2004 : 926 M; 2005 : 955 M; 2006 : 1,2 T

Penyerapan tenaga kerja di sektor industri meningkat 2002 : 40.785; 2003 : 41.785; 2004 : 44.566; 2005 : 46.794

Jumlah perusahaan yang memiliki perijinan (legalitas usaha) meningkat 2002 : 6.373; 2003 : 6.280; 2004 : 7.425; 2005 : 8.105

Perkembangan jumlah perijinan meningkat 2002 : 2.027 Ijin; 2003 : 3.170; 2004 : 3.332; 2005 : 4.072; 2006 : 5.274

Benchmark Sragen Lanjutan Ranking I Daerah Pro Investasi di Jawa Tengah (2005) Peningkatan Potensi Fiskal (dari urutan 8 terbawah menjadi di atas rata-rata nasional) -> Tahun 2003 naik 250% PAD meningkat dari 8,8 M menjadi 88,3 M selama 7 tahun PDRB meningkat th. 2002–2006 sebesar 57.48 % Pertumbuhan Ekonomi Meningkat ( 2004 : 4,53 %, 2005 : 5,06%)

Ranking I Daerah Pro Investasi di Jawa Tengah (2005)

Peningkatan Potensi Fiskal (dari urutan 8 terbawah menjadi di atas rata-rata nasional) -> Tahun 2003 naik 250%

PAD meningkat dari 8,8 M menjadi 88,3 M selama 7 tahun

PDRB meningkat th. 2002–2006 sebesar 57.48 %

Pertumbuhan Ekonomi Meningkat ( 2004 : 4,53 %, 2005 : 5,06%)

Tapi … Belum ada jaminan kepastian biaya, waktu, prosedur & kualitas pelayanan. Banyak pungutan2 baru. Banyak terjadi overlap peraturan (± 1850). Masih ada keengganan untuk melimpahkan kewenangan kepada Camat dan Lurah. Banyak terjadi efek vaporisasi (penguapan)  ide besar KDH tidak dpt diterjemahkan oleh bawahan mjd kebijakan operasional. Pelayanan masih lebih banyak menyentuh dimensi “makro” (alokasi 20% ang pendidkn, pembebasan biaya kesehatan, dll).

Belum ada jaminan kepastian biaya, waktu, prosedur & kualitas pelayanan.

Banyak pungutan2 baru.

Banyak terjadi overlap peraturan (± 1850).

Masih ada keengganan untuk melimpahkan kewenangan kepada Camat dan Lurah.

Banyak terjadi efek vaporisasi (penguapan)  ide besar KDH tidak dpt diterjemahkan oleh bawahan mjd kebijakan operasional.

Pelayanan masih lebih banyak menyentuh dimensi “makro” (alokasi 20% ang pendidkn, pembebasan biaya kesehatan, dll).

Mari kita simak video singkat berikut (2 menit).

SDM pelayanan diatas segalanya! Perlu perubahan mind-set & culture-set. Reformasi pelayanan “mikro”. Lakukan survei keluhan, dan buat JANJI PERBAIKAN PELAYANAN !! Zeithaml, Parasuraman dan Berry (1990): with service excellence, everybody wins.

SDM pelayanan diatas segalanya!

Perlu perubahan mind-set & culture-set.

Reformasi pelayanan “mikro”.

Lakukan survei keluhan, dan buat JANJI PERBAIKAN PELAYANAN !!

Zeithaml, Parasuraman dan Berry (1990): with service excellence, everybody wins.

Terima Kasih