Perlunya Pengelompokan JF yang tegas dan konkrit akan lebih memudahkan setiap instititusi penyelenggara pelayanan public yang tersebar keberadaannya di seluruh Indonesia untuk menentukan JF yang dibutuhkan.

1. MEMAHAMI PENYERAGAMAN JABATAN FUNGSIONAL DI UNIT PELAYANAN
PUBLIK
Tri Wahyuni
Analis Kebijakan Puslatbang KDOD LAN
Pelayanan publik tidak pernah berada di ruang kosong, keberadaanya selalu berada pada
lingkup kegiatan-kegiatan yang sangat dinamis. Jasa dan administrative adalah ruang lingkup
pelayanan publik oleh birokrasi. Kedinamisan kegiatan pelayanan publik tidak terlepas dari
tuntutan masyarakat sebagai user yang sangat tinggi. Tuntutan masyarakat yang kritis terhadap
pelayanan publik menjadi pusat perhatian. Tingginya perhatian dan tekanan atas pemberian
pelayanan publik menjadi indikator pemerintahan untuk memperbaiki terus kualitas pelayanan
publiknya. Menurut Brady dan Conin : kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara
kenyataan atas pelayanan yang diterima dengan harapan atas pelayanan yang ingin diterima
(Afrial, 2009, 88).
Semakin berkualitas pelayanan, terepresentasikan dengan semakin mudah prosedurnya,
semakin berkualitas pribadi pemberi layanan, dan rendahnya keluhan masyarakat pengguna
layanan.Tuntutan kualitas pelayanan publik harus direspon oleh organisasi/institusi/perangkat
daerah penyelenggara pelayanan publik.Dengan memahami kemauan dan keinginan masyarakat,
maka secara tidak langsung bisa menjadi langka awal dari proses marketing sektor publik
organisasi pelayanan yang bersangkutan. Di bagian ini, kualitas organisasi yang bersangkutan
akan terlihat diantara organisasi penyelenggara publik lainnya. Pelayanan publik yang buruk,
hanya akan menjadi pendorong lahirnya ketidak percayaan masyarakat kepada penyelenggara
pelayanan publik.
Untuk menjawab berbagai kritik atas rendahnya ketidak percayaan masyarakat, diperlukan
upaya perbaikan dari sisi sumberdaya manusia dan system kinerja sebagai motor penggerak
organisasi pelayanan publik. Hayat (2013) mengungkapkan, bahwa SDM aparatur dalam
pelayanan publik masih seringkali menjadi kendala dalam penempatan aparaturnya, hal ini
dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing SDM aparatur. Sehingga
menghambat tercapainya proses peningkatan kinerja aparatur negara dalam pelayanan publik.
Berbicara mengenai perbaikan kualitas SDM pelayanan publik, maka kata kuncinya adalah
akselerasi, karena sifat pekerjaannya yang setiap hari,setiap saat akan segera dirasakan langsung
oleh masyarakat. Namun demikian, mengembangkan kompetensi SDM, terlebih di sektor publik
bukanlah hal yang mudah.Persoalan pemetaan pegawai yang tidak bisa ter-capture dengan baik
dapat menghasilkan profil pegawai yang tidak efektif dalam menjalankan tugas layanan.
Persoalan semakin kompleks,karena organisasi pelayanan publik yang tinggi tuntutannya, sering

2. tidak diimbangi anggaran untuk pengembangan kompetensi para pegawainya.Guna menjawab
persoalan ini, maka perlu mempunyai desain manajemen SDM pelayanan publik dalam upaya
mempercepat pengelolaan SDM pelayanan publik.
Lahirnya sebuah regulasi sektoral, tidak jarang dapat mengilhami wacana lahirnya kebijakan
yang sama di sektor lainnya. Kondisi ini berlaku dengan lahirnya Permendagri No 25 Tahun
2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Salah satu poin
tranformasi kali ini dari upaya perbaikan secara kontinyu dari DPMPTSP adalah mengenai
struktur organisasinya yang lugas pengaturannya. Di dalam Pasal 6 (1) disebutkan bahwa
DPMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas. Di ayat selanjutnya disebutkan bahwa Kepala Dinas
membawahi: a. 1 (satu) sekretariat; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional (JF). Sekretariat
sebagaimana dimaksud terdiri dari 1 (satu) subbagian dan kelompok JF. Kelompok JF terdiri
dari koordinator Kelompok JF dan kelompok JF. Kelompok JF terdiri dari kelompok JF
Penanaman Modal dan kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Substansi pengaturan JF di dalam organisasi perangkat daerah seperti DPMPTSP dapat
dijadikan model bagi instansi lainnya yang menyelenggarakan pelayanan publik, seperti Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kecamatan. Melalui pengelompokan JF yang tegas dan
konkrit seperti Permendagri No. 25 Tahun 2021, akan lebih memudahkan setiap instititusi
penyelenggara pelayanan publik (seperti Disdukcapil dan Kecamatan) yang tersebar di seluruh
Indonesia untuk menentukan JF yang dibutuhkan. Kondisi saat ini, unit SDM cenderung lama
dalam memotret kebutuhan jenis jabatan fungsional, termasuk di instansi penyelenggara layanan.
Keuntungan lain dari penyeragaman JF di unit pelayanan adalah memudahkan juga dalam hal
memetakan model pengembangan kompetensi di dua perangkat daerah tersebut. Karakteristik
pekerjaan yang sama juga akan memudahkan untuk saling sharing terkait upaya pengembangan
pengetahuan secara informal, disaat menunggu pengembangan kompetensi secara formil yang
cenderung panjang rentang prosesnya.
Daftar Pustaka
Hayat. 2013. Profesionalitas dan Proporsionalitas: Pegawai Tidak Tetap Dalam Penilaian Kinerja
Pelayanan Publik. Civil Service. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS. Volume VII, Nomor 2.
Permendagi No 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu