INOVASI LOKAL :    MEKANISME TRANSPARANSI            MIGAS       KABUPATEN BLORA              Jakarta, 23 Mei 2012INOVASI ...
INOVASI LOKAL :MEKANISME TRANSPARANSI        MIGAS   KABUPATEN BLORA      Jakarta, 23 Mei 2012
Masalah Dasar   Mekanisme Perhitungan dan Penentuan DBH:       Sekadar sosialisasi       Pemda tidak memegang data-data...
Tujuan Mekanisme Transparansi    Mentransparansikan informasi penerimaan,     CSR-Comdev serta informasi mitigasi dan    ...
Tahapan Proses    Kajian      Kajian permasalahan daerah terkait penerimaan, CSR dan lingkungan hidup      Kajian kebij...
Model Mekanisme Transparansi   Institusi Pelaksana      Tim Transparansi Migas - Multipihak (Pemda, Perusahaan,       Ma...
Keanggotaan dan Pendanaan   Keanggotaan Tim Transparansi Migas Kabupaten    Blora terdiri dari stakeholder yang berjumlah...
Tugas Utama Tim (MandatPerbup)Pasal 5: Tugas dan FungsiI.   Menyusun agenda Kerja dan melaksanakan     mekanisme transpara...
Rencana Kerja    Rapat Kerja dilakukan setiap tahun sekali untuk merumuskan     rencana kerja selam 1 tahun    Contoh re...
Mekanisme Kerja Transparansi   Mekanisme Transparansi:     Pengumpulan    data:       Setiap instansti terkait dan peru...
Mekanisme Transparansi        Perusahaa         SKPD           Pemerintah            n             Terkait          Pusat ...
Capaian Kerja Tim Transparansi |2011-2012    2012:      Publikasi  Informasi : Data DBH, Sumur Tua, hasil       kerja ti...
Capaian Kerja Tim Transparansi |2011-20121. Advokasi Kebijakan DBH Migas Blok Cepu   Muncul opsi adanya SKB 3 menteri unt...
Pembelajaran   Membangun kepercayaan (trust)       Kepercayaan antar stakeholder - kunci utama       Diperlukan pendeka...
Tantangan   Perlu waktu mendorong pemerintah pusat untuk transparan    DBH       Dalam rekonsiliasi DBH Migas saat ini, ...
Terima Kasih
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

RW1 Mekanisme Transparansi Pendapatan Migas (bahasa)

595 views

Published on

Revenue Watch Institute - Seminar Tata Kelola Industri Ekstraktif di Tingkat Daerah: Tantangan dan Peluang;
Jakarta, 22-23 Mei 2012

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
595
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

RW1 Mekanisme Transparansi Pendapatan Migas (bahasa)

  1. 1. INOVASI LOKAL : MEKANISME TRANSPARANSI MIGAS KABUPATEN BLORA Jakarta, 23 Mei 2012INOVASI LOKAL :MEKANISME TRANSPARANSI MIGASKABUPATEN BLORA
  2. 2. INOVASI LOKAL :MEKANISME TRANSPARANSI MIGAS KABUPATEN BLORA Jakarta, 23 Mei 2012
  3. 3. Masalah Dasar Mekanisme Perhitungan dan Penentuan DBH:  Sekadar sosialisasi  Pemda tidak memegang data-data yang dibutuhkan dalam perhitungan  data produksi (update real time production)  cost recovery per blok Migas  kandungan/cadangan Migas  data pengembangan lapangan (Misal : PoD, dan WP&B) Corporate Social Responsibility  Pelaksanaan CSR-CD minim koordinasi (Pemda hanya mendapatkan laporan setelah pelaksanaan) Dampak lingkungan  Sosialisasi & simulasi penanganan dampak lingkungan minim
  4. 4. Tujuan Mekanisme Transparansi  Mentransparansikan informasi penerimaan, CSR-Comdev serta informasi mitigasi dan dampak lingkungan pertambangan Migas  Mengembangkan dialog dan mediasi multipihak yang kontsruktif  Memberikan input data dan informasi bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah
  5. 5. Tahapan Proses  Kajian  Kajian permasalahan daerah terkait penerimaan, CSR dan lingkungan hidup  Kajian kebijakan/regulasi  Riset aliran penerimaan dan transparansi Migas  Pengembangan Model  Diskusi multipihak : perumusan model/mekanisme transparansi  Penyepakatan model  Legal Drafting formulasi peraturan daerah  Advokasi dan kampanye  Advokasi peraturan daerah  Seminar, workshop, kampanye media, dan sharing pembelajaran  Implementasi dan Institusionalisasi  Pembentukan Tim Transparansi (SK Bupati)  Advokasi Anggaran bagi Tim Transparansi  Raker Tim Transparansi  Sosialisasi dan Publikasi  Fasilitasi Persoalan di Daerah (PPGJ, Sumur Tua, CSR, dll)  Advokasi ke Pemerintah Pusat
  6. 6. Model Mekanisme Transparansi Institusi Pelaksana  Tim Transparansi Migas - Multipihak (Pemda, Perusahaan, Masyarakat Sipil) Payung hukum  Peraturan Bupati No. 65/2010 Jenis informasi yang ditransparansikan:  Informasi pendapatan  Informasi lingkunan/sosial  Informasi CSR Pendanaan  APBD dan Pendanaan lainnya yg sah Mekanisme Kerja : Sosialisasi dan Publikasi informasi; Dialog Multipihak; Advokasi kebijakan ke Pemerintah Pusat; Melakukan kajian/membentuk kelompok kerja
  7. 7. Keanggotaan dan Pendanaan Keanggotaan Tim Transparansi Migas Kabupaten Blora terdiri dari stakeholder yang berjumlah 20 orang. Stakeholder terpilih sebagian besar terlibat dalam proses sedari awal Stakeholder yang terlibat:  Eksekutif (Asisten II, Bappeda, Dinas LH, Dinas ESDM, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian)  Legislatif (Komisi B DPRD)  NGO  Media  Kelompok Masyarakat Tambang  Asosiasi Pekerja Tambang  Perusahaan Daerah
  8. 8. Tugas Utama Tim (MandatPerbup)Pasal 5: Tugas dan FungsiI. Menyusun agenda Kerja dan melaksanakan mekanisme transparansi industri ekstraktifII. Melakukan Kajian Strategis dan merumuskan rekomendasi kebijakan kepada pihak-pihak terkait.III. Melakukan assesment, sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat, hasil kerja, dan data-data industri ekstraktif.
  9. 9. Rencana Kerja Rapat Kerja dilakukan setiap tahun sekali untuk merumuskan rencana kerja selam 1 tahun Contoh rencana kerja Tim Transparansi Blora (2012):1. Pembentukan Pokja Pendapatan dan Pokja CSR- Lingkungan) --> memfokuskan kerja tim2. Pokja Pendapatan: melanjutkan advokasi DBH Blora (Blora tidak mendapatkan DBH Blok Cepu karena pembagian DBH berdasarkan letak mulut sumur – mulut sumur ada di Bojonegoro) Pokja CSR & lingkungan: mendorong transparansi dan perbaikan pengelolaan lingkungan dan CSR oleh perusahaan1. Menyepakati mekanisme kerja transparansi yang belum di atur dalam Perbup.
  10. 10. Mekanisme Kerja Transparansi Mekanisme Transparansi:  Pengumpulan data:  Setiap instansti terkait dan perusahaan memberikan data kepada tim transparansi setiap 3 bulan  Membuat media sosialisasi: leaflet dan rilis media  Dipublikasikan setiap 3 bulan sekali.  Isi publikasi: Laporan kegiatan dan Capaian Tim Transparansi, Data Lifting, Realisasi Pendapatan DBH Migas, Data Realisasi bagi hasil PI, Pajak Migas, Data pengelolaan sumur tua, Data CSR Perusahaan Migas
  11. 11. Mekanisme Transparansi Perusahaa SKPD Pemerintah n Terkait Pusat Tim-Mengumpulkan Data-Analisis Data Transpara-Merumuskan nsiinformasi Publik/Masyarakat
  12. 12. Capaian Kerja Tim Transparansi |2011-2012  2012:  Publikasi Informasi : Data DBH, Sumur Tua, hasil kerja tim, anggaran, dalam bentuk leaflet dan rilis media  Mediasi ketenagakerjaan:  Mediasiantara warga, perusahaan dan pemda atas keluhan warga terhadap proyek Pertamina PPGJ di Desa Sumber, Kradenan  AdvokasiDBH Migas Blok Cepu ke Pemerintah Pusat (yang masih dirasakan tidak adil bagi Blora)
  13. 13. Capaian Kerja Tim Transparansi |2011-20121. Advokasi Kebijakan DBH Migas Blok Cepu  Muncul opsi adanya SKB 3 menteri untuk memberikan DBH pada Blora; Telah didiskusikan di tingkat menteri (ESDM, Keuangan dan Dalam Negeri)2. Terlibat aktif dalam Judicial Review UU 33 2004 tentang Perimbangan Keuangan (menjadi saksi ahli)3. Mediasi Warga dengan Perusahaan  Kesepakatan penyelesaian permasalahan yang tertuang dalam Berita Acara. BA ini selanjutnya
  14. 14. Pembelajaran Membangun kepercayaan (trust)  Kepercayaan antar stakeholder - kunci utama  Diperlukan pendekatan dan proses agar kelompok masyarakat, Perusahaan dan Pemda bisa duduk bersama dan menyepakati inisiatif bersama Transparansi dan ‘beyond transparansi’  Transparansi memicu perbaikan kinerja perusahaan tambang - ada intervensi dari pemda dan masyarakat dengan kelembagaan yang khusus dan kerja yang terorganisir.  Transparansi saja tidak cukup, peran mediasi mulai dijalankan Inovasi dan institusionalisasi  Tahap membangun model - peran champhion (dari masing-masing pihak) sangat vital  Tahap penting berikutnya – melembagakan dalam sistem (perbub, aturan detil pelaksanaan, anggaran daerah untuk pembiayaan, mekanisme monitoring kinerja, dll)
  15. 15. Tantangan Perlu waktu mendorong pemerintah pusat untuk transparan DBH  Dalam rekonsiliasi DBH Migas saat ini, telah ada informasi cost recovery meski masih agregat Keterlibatan kontraktor (KKKS) belum formal dalam Tim Transparansi  Masalah birokrasi internal &tafsir produk hukum  Tetapi KKKS sangat aktif menjadi peserta peninjau Pergantian pelaku - jabatan/posisi di perusahaan dan pemerintahan sering berubah, memerlukan proses dalam penggantian anggota tim Perlu perbaikan kebijakan:  Mendorong mekanisme transparansi memiliki payung hukum yang lebih kuat (perda)  Mendorong revisi UU Migas agar Pemda memiliki keterlibatan maksimal dalam pengelolaan migas.
  16. 16. Terima Kasih

×