Mengarungi bahtera keadilan bangsa indonesia2
•Download as PPTX, PDF•
12 likes•8,418 views
Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia, termasuk penjelasan mengenai makna hukum dan keadilan, serta hierarki lembaga peradilan nasional seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga Mahkamah Agung.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (12)
Similar to Mengarungi bahtera keadilan bangsa indonesia2
Similar to Mengarungi bahtera keadilan bangsa indonesia2 (20)
More from universitas negri yogyakarta
More from universitas negri yogyakarta (11)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Mengarungi bahtera keadilan bangsa indonesia2
- 1. Nama Kelompok: 1. Abu Sufyan 2. Agung Pramono 3. Dwitya Pratama 4. Vicky Yudhistira 5. Yanuar Ramadhan
- 2. Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia Bagaimana Hukum, Keadilan, dan Ketertiban? Bagaimana Sistem Hukum Nasional? Bagaimana Sistem Peradilan Indonesia? Peranan Lembaga Peradilan
- 3. Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia Bagaimana Hukum, Keadilan, dan Ketertiban? 1. Makna Hukum 1) Immanuel Kant Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. 2) Leon Duguit Hukum ialah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.
- 4. Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia Bagaimana Hukum, Keadilan, dan Ketertiban? 2. Makna Keadilan a. Teori Keadilan Menurut Aristoteles i. Keadilan Komutatif ii. Keadilan Distributif iii. Keadilan Kodrat Alam iv. Keadilan Konvensional v. Keadilan Perbaikan b. Teori Keadilan Menurut Plato i. Keadilan Moral ii. Keadilan Prosedural c. Teori Keadilan Menurut Thomas Hobbes dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian- perjanjian tertentu.
- 5. Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia Bagaimana Sistem Hukum Nasional? 1. Hukum dapat digolongkan sebagai berikut: a. Berdasarkan sumbernya, hukum dapat dibagi sebagai berikut: i. Hukum undang-undang ii. Hukum kebiasaan iii. Hukum traktat iv. Hukum yurisprudensi b. Berdasarkan bentuknya, hukum dapat dibagi sebagai berikut: i. Hukum tertulis • Hukum tertulis yang dikodifikasikan • Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan ii. Hukum tidak tertulis hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh dikalangan masyarakat itu sendiri
- 6. Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia Bagaimana Sistem Hukum Nasional? c. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum dapat dibagi sebagai berikut: i. Hukum nasional ii. Hukum internasional iii. Hukum asing iv. Hukum gereja d. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum dapat dibagi sebagai berikut.: i. Ius Constitutum (hukum positif) ii. Ius Constituendum (hukum negatif/prospektif) iii. Hukum asasi (hukum alam)
- 7. e. Berdasarkan cara mempertahankanya, hukum dapat dibagi sebagai berikut: i. Hukum material ii. Hukum formal f. Berdasarkan sifatnya, hukum dapat dibagi sebagai berikut: i. Hukum yang memaksa ii. Hukum yang mengatur g. Berdasarkan wujudnya, hukum dapat dibagi sebagai berikut: i. Hukum objektif ii. Hukum subjektif h. Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi sebagai berikut: i. Hukum privat ii. Hukum public Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia Bagaimana Sistem Hukum Nasional?
- 8. Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia Bagaimana Sistem Hukum Nasional? Adapun sumber hukum formal merupakan perwujudan bentuk dari isi hukum material yang menentukan berlakunya hukum itu sendiri. sumber-sumber hukum formal yaitu: 1. Undang-Undang • Dalam arti material adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum • Dalam arti formal adalah setiap peraturan yang karena bentuknya dapat disebut undang-undang 2. Kebiasaan (custom) • kebiasaan itu mempunyai kekuatan dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum maka harus memenuhi dua faktor berikut: i. Adanya perbutan dilakukan berulang-ulang dalam hal sama serta selalu diikuti dan diterima oleh lainnya ii. Adanya keyakinan hukum orang-orang/golongan-golongan berkepentingan. Artinya,keyakinan bahwa kebiasaan itu memuat hal-hal baik dan pantas ditaati serta mempunyai kekuatan mengikat
- 9. Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia Bagaimana Sistem Hukum Nasional? 3. Yurisprudensi • lahir karena adanya peraturan perundang-undangan yang kurang atau tidak jelas pengertiannya sehingga menyulitkan hakim dalam memutuskan perkara. 4. Traktat • perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan- persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan dalam pelaksanaannya. Traktat dapat dibedakan menjadi dua: o Traktat bilateral o Traktat multilateral 5. Doktrin • pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas penting dalam hukum dan penerapannya.
- 10. Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia Bagaimana Sistem Peradilan Indonesia? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum berdasarkan Pancasila.
- 11. Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia Bagaimana Sistem Peradilan Indonesia? Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi. Berikut akan digambarkan hierarki lembaga peradilan yang ada di Indonesia.
- 13. Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia Peranan Lembaga Peradilan 1. Dasar Hukum dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional adalah sebagai berikut: • Pancasila terutama sila kelima, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Pasal 24 Ayat (2) dan (3), yaitu • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung • dsb
- 14. Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia Peranan Lembaga Peradilan 2. Macam-macam Lembaga Peradilan Peradilan Khusus,meliputi: a. Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. b. Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. c. Peradilan Syariah Islam, khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. d. Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. e. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota propinsi. f. Peradilan Militer. g. Mahkamah Konstitusi.
- 15. Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia Peranan Lembaga Peradilan 2. Macam-macam Lembaga Peradilan Peradilan Umum,meliputi: a. Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. b. Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota propinsi. c. Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara.
- 16. wes rampong ki, da-da, tutup muka dulu ahh..da-da Perpisahan ini….. Janganlah telat seminggu…. (T_T)