1. LATAR BELAKANG
Perilaku individu dalam setiap segi kehidupan memberikan pengaruh bagi
keadaan di sekitarnya. Dalam berorganisasi khususnya organisasi pemerintah, hal
ini menjadi hal yang sangat penting karena ini merupakan bekal dasar yang harus
dimiliki oleh seorang individu saat berada di dalam suatu lingkungan, selain itu
hal ini pun menjadi sangat penting karena menyangkut kehidupan bangsa dan
warga negara.
Berbicara tentang Etika Birokrasi dewasa ini menjadi topik yang sangat
menarik dibahas, terutama dalam mewujudkan aparatur yang bersih dan
berwibawa. Kecenderungan atau gejala yang timbul dewasa ini banyak aparat
birokrasi dalam pelaksanaan tugasnya sering melanggar aturan main yang telah
ditetapkan. Etika Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat terkait
dengan moralitas dan mentalitas aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan itu sendiri yang tercermin lewat fungsi pokok pemerintahan , yaitu
fungsi pelayanan, fungsi pengaturan atau regulasi dan fungsi pemberdayaan
masyarakat.
Jadi berbicara tentang Etika Birokrasi berarti kita berbicara tentang
bagaimana aparat Birokrasi tersebut dalam melaksanakan fungsi tugasnya sesuai
dengan ketentuan aturan yang seharusnya dan semestinya, yang pantas untuk
dilakukan dan yang sewajarnya dimana telah ditentukan atau diatur untuk ditaati
dilaksanakan.
Munculnya kasus-kasus yang berkaitan dengan melencengnya perilaku
yang seharusnya dimiliki oleh seorang individu yang berada dalam suatu
organisasi, khususnya organisasi pemerintah, berdampak pada menurunnya etika
para aparat pemerintahan sehingga mengakibatkan lunturnya kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah atau sistem kepemerintahan pada umumnya
PENGERTIAN ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH
Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “Ethes” berarti kesediaan jiwa
akan kesusilaan, atau secara bebas dapat diartikan kumpulan dari peraturanperaturan kesusilaan. Dalam pengertian kumpulan dari peraturan-peraturan
kesusilaan sebetulnya tercakup juga adanya kesediaan karena kesusilaan dalam
dirinya minta minta ditaati pula oleh orang lain.Aristoteles juga memberikan
ETIKA PEMERINTAHAN DAN PERSPEKTIFNYA DI DALAM KEHIDUPAN
BERNEGARA
1
2. istilah Ethica yang meliputi dua pengertian yaitu etika meliputi Kesediaan dan
Kumpulan peraturan, yang mana dalam bahasa Latin dikenal dengan kata Mores
yang berati kesusilaan, tingkat salah saru perbuatan (lahir, tingkah laku),
Kemudian perkataan Mores tumbuh dan berkembang menjadi Moralitas yang
mengandung arti kesediaan jiwa akan kesusilaan (Aristoteles dalam Prof.
Drs.H.A.Widjaja, Etika Pemerintahan, Edisi kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 1997)
Dengan demikian maka Moralitas mempunyai pengertian yang sama dengan Etika
atau sebaliknya, dimana kita berbicara tentang Etika Birokrasi tidak terlepas dari
moralitas aparat Birokrasi penyelenggara pemerintahan itu sendiri.
Dalam pengertian sempit, etika sama maknanya dengan moral, yaitu adat
istiadat atau kebiasaan. Akan tetapi, etika juga merupakan bidang studi filsafat
atau ilmu tentang adat atau kebiasaan.
Etika dan moralitas secara teoritis berawal dari pada ilmu pengetahuan
(cognitive) bukan pada efektif. Moralitas berkaitan pula dengan jiwa dan
seamangat kelompok masyarakat. Moral terjadi bila dikaitkan dengan masyarakat,
tidak ada moral bila tidak ada masyarakat dan seyogyanya tidak ada masyarakat
tanpa moral (widjaja, AW. Masyarakat dan Permasayarakatan Ideologi
Pancasila, bandung, Cv Armico, 1985) dan berkaitan dengan kesadaran kolektif
dalam masyarakat. Immanuel Kant, teori moralitas tidak hanya mengenai hal
yang baik dan yang buruk, tetapi menyangkut masalah yang ada dalam kontak
social dengan masyarakat, ini berarti Etika tidak hanya sebatas moralitas individu
tersebut dalam artian aparat birokrasi tetapi lebih dari itu menyangkut perilaku di
tengah-tengah masyarakat dalam melayani masyarakat apakah sudah sesuai
dengan aturan main atau tidak, apakah etis atau tidak.
Menurut Drs.Haryanto, MA. Bahwa Etika merupakan instrumen dalam
masyarakat untuk menuntun tindakan (perilaku) agar mampu menjalankan fungsi
dengan baik dan dapat lebih bermoral. Ini berarti Etika merupakan norma dan
aturan yang turut mengatur perulaku seseorang dalam bertindak dan memainkan
perannya sesuai dengan aturan main yang ada dalam masyarakat agar dapat
dikatakan tindakannya bermoral.( Drs. Haryanto, MA, Kuliah Birokrasi
Indonesia, Politik Lokal Otonomi Daerah Program Pasca Sarjana
UGM,Yogyakarta,2002.)
Dari beberapa pendapat yang menegaskan tentang pengertian Etika di atas
jelaslah bagi kita bahwa Etika terkait dengan moralitas dan sangat tergantung dari
penilaian masyarakat setempat, jadi dapat dikatakan bahwa moral merupakan
landasan normative yang didalamnya mengandung nilai-nilai moralitas itu sendiri
ETIKA PEMERINTAHAN DAN PERSPEKTIFNYA DI DALAM KEHIDUPAN
BERNEGARA
2
3. dan landasan normative tersebut dapat pula dinyatakan sebagai Etika yang dalam
Organisasi Birokrasi disebut sebagai Etika Birokrasi.
Sementara itu dalam konteks organisasi, pengertian etika organisasi yaitu
pola sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dan kelompok
anggota organisasi, yang secara keseluruhan akan membentuk budaya organisasi
(organizational culture) yang sejalan dengan tujuan maupun filosofi organisasi
yang bersangkutan.
PENTINGNYA ETIKA DALAM BIROKRASI
Ada beberapa alasan mengapa Etika Birokrasi penting diperhatikan dalam
pengembangan pemerintahan yang efisien, tanggap dan akuntabel, menurut Agus
Dwiyanto (Seminar Forum Kebijakan Publik, Pasca Sarjana, UGM, Yogyakarta,
2000) bahwa :
Pertama masalah – masalah yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah
dimasa mendatang akan semakin kompleks. Modernitas masyarakat yang semakin
meningkat telah melahirkaan berbagai masalah – masalah publik yang semakin
banyak dan komplek dan harus diselesaikan oleh birokrasi pemerintah. Dalam
memecahkan masalah yang berkembang birokrasi seringkali tidak dihadapkan
pada pilihan – pilihan yang jelas yang masing – masing memiliki implikasi yang
saling berbenturan satu sama lain.
Kedua, keberhasilan pembangunan yang telah meningkatkan dinamika
dan kecepatan perubahan dalam lingkungan birokrasi. Dinamika yang terjadi
dalam lingkungan tentunya menuntut kemampuan birokrasi untuk melakukan
adjustments agar tetap tanggap terhadap perubahan yang terjadi dalam
lingkungannya. Kemampuan untuk bisa melakukan adjustment itu menuntut
discretionary power yang besar. Penggunaan kekuasaan direksi ini hanya akan
dapat dilakukan dengan baik kalau birokrasi memiliki kesadaran dan pemahaman
yang tinggi mengenai besarnya kekuasaan yang dimiliki dan implikasi dari
penggunaan kekuasaan itu bagi kepentingan masyarakatnya.
Dari alasan yang dikemukakan di atas ada sedikit gambaran bagi kita
mengapa Etika Birokrasi menjadi suatu tuntutan yang harus sesegera mungkin
dilakukan sekarang ini, hal tersebut sangat terkait dengan tuntutan tugas dari
aparat birokrasi tiu sendiri yang seiring dengan semakin komplesnya
ETIKA PEMERINTAHAN DAN PERSPEKTIFNYA DI DALAM KEHIDUPAN
BERNEGARA
3
4. permasalahan yang ada dalam masyarakat dan seiring dengan fungsi pelayanan
dari Birokrat itu sendiri agar dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat yang
dilayani, diatur dan diberdayakan. Untuk itu para Birokrat harus merubah sikap
perilaku agar dapat dikatakan lebih beretika atau bermoral di dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya, dengan demikian harus ada aturan main yang jelas dan tegas
yang perlu ditaati yang menjadi landasan dalam bertindak dan berperilaku di
tengah-tengah masyarakat.
TERBENTUKNYA ETIKA BIROKRASI
Terbentuknya Etika Birokrasi tidak terlepas dari kondisi yang ada di dalam
masyarakat yang bersangkutan, sesuai dengan aturan, norma, kebiasaan atau
budaya di tengah-tengah masyarakat dalam suatu komunitas tertentu. Nilai-nilai
yang ada dan berkembang di dalam masyarakat mewarnai sikap dan perilaku yang
nantinya dipandang etis atau tidak etis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi
pemerintahan yang merupakan bagian dari fungsi aparat birokrasi itu sendiri.
Menurut Drs. Haryanto,MA dalam makalahnya mengatakan bahwa :
Adalah sulit untuk menyetujui atau tidak mengenai perlunya Etika tersebut
diundangkan secara formal. Etika sebagaimana telah dikatakan sebelumnya sangat
terkait dengan moralitas yang mana di dalamnya memiliki pertimbanganpertimbangan yang jauh lebih tinggi tentang apa yang disebut sebagai ‘kebenaran
dan ketidakbenaran’ dan ‘kepantasan dan ketidakpantasan’. (Drs. Haryanto, MA,
Makalah Etika Pemerintahan, Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan
FISIPOL, UGM, Yogyakarta.hal.8,9.)
Dalam menyikapi pelaksanaan Etika Birokrasi di Indonesia sering
dikaitkan dengan Etika Pegawai Negeri yang telah diformalkan lewat ketentuan
dan peraturan Kepegawaian di negara kita, sehingga terkadang tidak menyentuh
permasalahan Etika dalam masyarakat yang lebih jauh lagi disebut moral. Di sini
tidak akan dipermasalahkan Etika Birokrasi itu diformalkan atau tidak tetapi yang
terpenting adalah bagaimana penerapannya serta sangsi yang jelas dan tegas, ini
semua mambutuhkan kemauan baik dari Aparat Birokrasi itu sendiri untuk
mentaatinya.
ETIKA PEMERINTAHAN DAN PERSPEKTIFNYA DI DALAM KEHIDUPAN
BERNEGARA
4
5. Pelaksanaan Etika Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di
Indonesia, sebagaimana telah disinggung di atas perlu diperhatikan perihal sangsi
yang menyertainya, karena Etika pada umumnya tidak ada sangsi fisik atau
hukuman tetapi berupa sangsi social dalam masyarakt, seperti dikucilkan, dihujat
dan yang paling keras disingkirkan dari lingkukgan masyarakat tersebut,
sementara bagi Aparat Birokrasi sangat sulit, karena masyarakat enggan dan
sungkan (budaya Patron yang melekat).
Begitu rumit dan kompleksnya permasalahan pemerintahan dewasa ini
membuat para aparat birokrasi mudah tergelincir atau terjerumus kedadalam
perilaku yang menyimpang belum lagi karenan tuntutan atau kebutuhan hidupnya
sendiri, untuk itu perlu adanya penegasan payung hukum atau norma aturan yang
perlu disepakati bersama untuk dilakukan dan diayomi dengan aturan hukum yang
jelas dan sangsi yang tegas bagi siapa saja pelanggarnya tanpa pandang bulu di
dalam jajaran Birokrasi di Indonesia, seiring dengan itu oleh Paul H. Douglas
dalam bukunya “Ethics in Government” yang dikutip oleh Drs. Haryanto, MA, (
Ibid,.. hal 15,16.) tentang tindakan-tindakan yang hendaknya dihindari oleh
seorang pejabat pemerintah yang juga merupakan aparat Birokrasi, yaitu :
1. Ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atau perusahaan swasta untuk
keuntungan
pribadi dengan mengatasnamakan jabatan kedinasan.
2. Menerima segala sesuatu hadiah dari pihak swsta pada saat ia melaksanakan
transaksi untuk kepentinagn dinas.
3. Membicarakan masa depan peluang kerja diluar instansi pada saat it berada
dalam tugas-tugas sebagai pejabat pemerintah.
4. Membocornakan informasi komersial atau ekonomis yang bersifat rahasia
kepada pihak-pihak yang tidak berhak.
5. Terlalu erat berurusan dengan orang-orang diluar instansi pemerintah yang
dalam menjalankan bisnis pokoknya tergantung dari izin pemerintah.
Dengan demikian jelas bahwa Etika Birokrasi sangat terkait dengan
perilaku dan tindakan oleh aparat birokrasi tersebut dalam melaksanakan fungsi
dan kerjanya, apakah ia menyimpang dari aturan dan ketentuan atau tidak, untuk
itu perlu aturan yang tegas dan nyata, sebab berbicara tentang Etika biasanya tidak
ETIKA PEMERINTAHAN DAN PERSPEKTIFNYA DI DALAM KEHIDUPAN
BERNEGARA
5
6. tertulis dan sangsinya berupa sangsi social yang situasional dan kondisional
tergantung tradisi dan kebiasaan masyarakat tersebut.
PERATURAN KEPEGAWAIAN SEBAGAI PERSPEKTIF
DALAM PENERAPAN ETIKA PEMERINTAHAN DALAM
BERNEGARA
Etika Birokrasi merupakan bagian dari aturan main dalam organisasi
Birokrasi atau Pegawai Negeri yang secara structural telah diatur aturan mainnya,
dimana kita kenal sebagai Kode Etik Pegawai Negeri, yang telah diatur lewat
Undang-undang Kepegawaian. Kode Etik yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil
(PNS) disebut Sapta Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia ( Sapta Prasetya
KORPRI) dan dikalangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) disebut Sapta
Marga.Dengan sendirinya Kode Etik itu dibaca secara bersama – sama pada
kesempatan tertentu yang kadang –kadang diikuti oleh suatau wejangan dari
seorang pimpinanupacara disebut inspektur upacara ( IRUP ), maksudnya adalah
untuk menciptakan kondisi – kondisi moril yang menguntungkan dalam
organisasi yang berpengalaman dan mempertumbuhkan sikap mentalyang
diperlukan, juga untuk menciptakan moral yang baik. Kode Etik tersebut biasanya
dibaca dalam upacara bendera, upacara bulanan atau upacara ulang tahun
organisasi yang bersangkutan, dan upacara – upacara nasional.Setiap organisasi,
misalnya PNS atau TNI dan lain-lain ada usaha untuk membentuk Kode Etik yang
lebih mengikat atau mengatur anggotanya agar lebih beretika dan bermoral.
Namun sampai sekarang belum diketahui sampai seberapa jauhnya dan
juga belum dapat dipantau secara jelas dari perbuatan seseorang apakah yang
bersangkutan melanggar Etika atau Kode Etik atau tidak, karena belum jelas
batasannya dan apa sangsinya, sehingga benar-benar dapat dipergunakan sebagai
ukuran atau criteria untuk menilai perilaku atau tingkah laku aparat Birokrasi
sehingga disebut beretika atau tidak.Tetapi apapun dan bagaimanapun maksud
yang hendak dicapai dengan membentuk, menanamkan Kode Etik tersebut adalah
demi terciptanya Aparat Birokrasi lebih jujur, lebih bertanggung jawab, lebih
berdisiplin, dan lebih rajin serta yang terpenting lebih memiliki moral yang baik
terhindar dari perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi, nepotisme dan lain-lain.
ETIKA PEMERINTAHAN DAN PERSPEKTIFNYA DI DALAM KEHIDUPAN
BERNEGARA
6
7. Agar tercipta Aparat Birokrasi yang lebih beretika sesuai harapan di atas,
maka perlu usaha dan latihan ke arah itu serta penegakkan sangsi yang tegas dan
jelas kepada mereka yang melanggar kode Etik atau aturan yang telah ditetapkan.
ETIKA PEMERINTAHAN DAN PERSPEKTIFNYA DI DALAM KEHIDUPAN
BERNEGARA
7
8. DAFTAR PUSTAKA
Fernanda, M.Soc.Sc, Drs.Desi. 2006.Etika Organisasi Pemerintah:Modul
Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Golongan III.Jakarta.Lembaga Administrasi
Negara
www.wikipedia.com
ETIKA PEMERINTAHAN DAN PERSPEKTIFNYA DI DALAM KEHIDUPAN
BERNEGARA
8
