Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia memiliki tiga dimensi penting yaitu dimensi realitas yang bersumber dari nilai-nilai masyarakat, dimensi idealisme yang memberi harapan akan masa depan yang lebih baik, dan dimensi fleksibilitas yang memungkinkan pengembangan pemikiran baru tanpa menghilangkan akar nilai dasarnya. Pancasila hadir sebagai ideologi terbuka yang dapat menyerap pengaruh zaman.

1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Memahami latar belakang historis dan konseptual Pancasila dan UUD 1945 merupakan
suatu bentuk kewajiban bagi setiap warga negara sebelum melaksanakan nilai-nilainya
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kewajiban tersebut
merupakan konsekuensi formal dan konsekuensi logis dalam kedudukan kita sebagai warga
negara. Karena ledudukan Pancasila sebagai dasar negara (filsafat negara), maka setiap warga
negara wajib loyal kepada dasar negaranya.
1.2 PERUMUSAN MASALAH
Perjalanan hidup suatu bangsa sangat tergantung pada efektivitas penyelenggaraan
negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar dalam mengatur penyelenggaraan
negara di segala bidang, baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun
hankam. Era global menuntut kesiapan segenap komponen bangsa untuk mengambil peranan
sehingga dampak negatif yang muncul dapat segera diantisipasi.
1.3 FAKTOR-FAKTOR YANG ADA HUBUNGAN
Pancasila dalam kedudukannya sebagai ideologi terbuka, diharapkan mampu menjadi
filter untuk menyerap pengaruhperubahan zaman di era globaslisasi ini. Leterbukaan ideologi
Pancasila terutama ditujukan dalam penerapan yang berbentuk pola pikir yang dinamis dan
konseptual. Ideologi negara merupakan hasil refleksi manusia atas kemampuannya
mengadakan distansi (menjaga jarak) dengan dunia kehidupannya. Anatara ideologi dan
kenyataan hidup masyarakat terdapat hubungan dialektis, sehingga terjadi pengaruh timbal
balik yang terwujud dalam interaksi yang di satu pihak memmacu ideologi agar makin
realistis dan di lain pihak mendorong masyarakat agar makin mendekati bentuk yang ideal.
Ideologi mencerminkan cara berfikir masyarakat dan juga membentuk masyarakat menuju
cita-cita.

2. BAB II
PEMBAHASAN
a. Pengertian Ideologi
Kata ideologo berasal dari bahasa Latin (idea; daya cipta sebagai hasil kesadaran
manusia dan logos; ilmu). Istilah in diperkenalkan oleh filsuf perancis A. Destut lde
Tracy (1801) yang mempelajari berbagai gagasan (idea) manusia serta kadar kebenarannya.
Pengertian ini kemudian meluas sebagai keseluruhan pemikiran, cita rasa, serta segala upaya,
terutama di bidang politik . Ideologi juga diartikan sebagai filsafah hidupdan pandangan
dunia (dalam bahasa Jerman disebut Weltanschauung).
Biasanya, ideologi selalu mengutamakan asas-asas kehidupan politik dan kenegaraan
sebagai satu kehidupan nasional yang berarti kepemimpinan, kekuasaan, dan kelembegaan
dengan tujuan kesejahteraan. Berikut ini beberapa pengertian ideoloi.
a) A. Destult de Tracy
Ideologi adalah bagian dari filsafat yang merupakan ilmu yang mendasari ilmu- ilmu lain
seperti pendidikan, etika, politik, dan sebagainya.
b) Labiratorium IKIP Malang
Ideologi adalah seperangkat nilai, ide, dan cita-cita, serta metode
melaksankan/mewujudkannya.
c) Kamus Ilmiah Populer
Ideologi adalah cita-cita yang merupakan dasar salah satu sistem politik, paham,
kepercayaan, dan seterusnya (ideologi sosialis, ideologi islam, dan lain-lain).
d) Moerdiono
Ideologi adalah kompleksitas pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi
landasan bagi seseorang (masyarakat) untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta
menentukan sikap dasar untuk mengelolanya.
e) Encyclopedia International
Ideologi adalah sistem gagasan, keyakinan, dan sikap yang mendasari cara hidup suatu
kelompok, kelas, atau masyarakat tertentu.
f) Prof. Padmo Wahyono, SH.
Ideologi diberi makna sebgai pandangan hidup bangsa, filsafah hidup bangsa, yang berupa
seperangkat tata nilai yang dicita-citakan dan akan direalisasikan didalam
kehidupanberkelompok. Ideologi ini akan memberikan stabilitas arah dalam hidup
berkelompok dan sekaligus memberikan dinamika gerak menuju apa yang dicita-citakan.

3. g) Dr. Alfian
Ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang
bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil mengatur
tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan.
Dari pendapat pendapat tersebut di atas, hal yang harus dipahami adalah bahwa suatu
ideologi pada umumnya mewujudkan pandangan khas tentang pentingnya kerjasama antar
manusia dalam kerja, hubungan manusia dengan kekuasaan ( politik negara), sumber
kekuasaan bagi penguasa, dan tingkat kesederajatan antar manusia. Sebagai akibat kekhasan
tersebut suatu ideologi bisa saja tidak dimengerti oleh kelompok lain yang tidak mau
menerimanya, dan tidak ajarang pula suatu ideologi menjadi beku, kaku, dan tidak berubah,
serta menuntut para pengikutnya untuk patuh terhadap ajarannya.
b. Hakikat dan Fungsi Ideologi
Suatu Ideologi pada dasarnya merupakan hasil refleksi manusia atas kemampuannya
mengadakan distansi (menjaga jarak) dengan dunia kehidupannya. Antara ideologi dan
kenyataan hidup masyarakat terjadi hubungan dialektis, sehingga berlangsung pengaruh
timbal balik yang terwujud dalam interaksi yang di satu pihakl memacu ideologi agar
semakin realistis dan di lain pihak mendorong masyarakat supaya mendekati bentuk yang
ideal. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat dan juga membentuk masyarakat
menuju cita-cita.
Dengan demikian, terlihat bahwa ideologi bukanlah sekedar pengetahuan teoritas belaka,
tetapi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Ideologi adalah satu pilhan
yang jelas menuntut komitmen untuk mewujudkannya. Semakin mendalam kesadaran
ideologis seseorang berarti semakin tinggi pula rasa komitmennya untuk melaksanakannya.
Komitmen itu tercermin dalam sikap seorang yang meyakini ideologinya sebagai ketentuan-ketentuan
normative yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah di kemukakan bahwa ideologi mempunyai
fungsi sebagai berikut:
a. Struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk
memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya.
b. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunujukkan
tujuan dalam kehidupan manusia.
c. Norma-norma yang menjadi peodman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan
bertindak.
d. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya.
e. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan
kegiatan dan mencapai tujuan.
f. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta
bertingkah laku sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.

4. c. Ideologi sebagai suatu sistem
Ideologi dapat dirumuskan sebagai suatu sistem berpikir yang digunakan oleh suatu
masyarakat untuk menginterprestasikan (mengartikan) hidup dan kehiduupannya. Dapat juga
dikatakan sebagai identitas suatu masyarakat atau bangsa (identity), yang sering disebut
dengan istilah “kepribadian bangsa”. Mengingat ideologi merupakan suatu sistem berpikir
dalam semua aspek kehidupan, maka ia dapat diterapkan ke dalam sistem politik, ekonomi,
dan sosial budaya. Mula-mula digali dari kenyataan-kenyataan yang (induktif), kemudian
dirumuskan dalam suatu sistem, dan akhirnya diterapkan kembali dalam segala aspek
kehidupan (deduktif).
Ideologi biasanya adalah sistem yang tertutup (deduktif- induktif). Apabila suatu
masyarakat menganut sistem ideologi tertentu, itu berarti masyarakat tersebut menggunakan
sistem deduktif; yaitu seluruh kehidupan masyarakat baik politik, ekonomi, maupun
kehidupan sosial-budaya sehari-hari bersumber dari nilai- nilai tertentu yang dianut oleh
ideologinya. Contohnya ialah sosialisme-marxisme, liberalisme, dan agama tertentu.
Ideologi dapat juga mengandung pengertian bahwa dia harus menegara, yaitu nilai- nilai
yang dikandungnya diatur melalui negara. Jadi, sesungguhnya negaralah yang mempunyai
peran penting di dalam sistem ideologi guna mengatur warga negaranya dan mencapai cita-cita
dan tujuannya.
d. Pancasila sebagai ideologi nasional
Suatu sistem filsafat pada tingkat perkembangan tertentu melahirkan ideologi. Biasanya
ideologi lebih mengutamakan asas-asas kehidupan politik dan kenegaraan sebagai satu
kehidupan nasional yang esensinya adalah kepemimpinan, kekuasaan da n kelembagaan
dengan tujuan kesejahteraan. Secara filosofis, ideologi bersumber pada suatu sistem filsafat
dikembangkan dan dilaksanakan oleh suatu ideologi. Berdasarkan asas teoritis demikian,
maka nilai- nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah falsafah hidup yang berkembang
dalam sosio-budaya Indonesia. Nilai Pancasila yang telah terkristalisasi dianggap sebagai
nilai dasar dan puncak (sari-sari) budaya bangsa.
Sedemikian mendasarnya nilai- nilai Pancasila dalam menjiwai dan memberikan watak
(kepribadian, identitas), pengakuan atas kedudukan Pancasila sebagai filsafat adalah wajar.
Sebagai ajaran filsafat, Pancasila mencerminkan nilai dan pandangan mendasar dan hakikat
rakyat Indonesia dalam hubungannya dengan : Ketuhanan, Kemanusiaan, Kenegaraan,,
Kekluargaan dan Musyawarah, serta Keadilan Sosial.
Niali dan fungsi filsafat Pancasila telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Ini berarti,
dengan kemerdekaan yang diperoleh bangsa dan negara Indonesia, secara melembaga dan
formal, kedudukan dan fungsi Pancasila ditingkatkan. Dari keudukannya sebagai filsafat
hidup ditingkatkan menjadi filsafat negara “dari kondisi sosio-budaya yang terkristalisasi
menjadi nilai filosofis- ideologis yang kontinental” (dikukuhkan berdasarkan Undang-Undang
Dasar 1945)

5. e. Pancasila sebagai ideologi terbuka
Abdulkadir Besar dalam tulisannya tentang :Pancasila Ideologi Terbuka”, antara lain
menyebutkabn bahwa pada umumnya khalayak memehai arti “terbuka” dari pernyataan
“ideologi terbuka” sebagai filsafat keterbukaan ideologi itu sendiri. Oleh sebab itu,
pernyataan “Pancasila adalah ideologi terbuka”, banyak dipahami secara harfiah, yaitu
berbagai konsep dari ideologi lain, terutama dari ideologi liberalisme, seperti hak asasi
manusia, pasar bebas, mayoritas tunggal, dualisme pemerintahan, serta konsekuensi logis
sistem oposisi liberal, tanpa penalaran yang sistematis nilai-nilai itu dianggap dan
diberlakukan sebagai konsep yang inheren dalam ideologi Pancasila.
Adanya anggapan umum yang demikian, dapat dipahami karena adanya sebab-sebab
sebagai berikut:
a. Orang yang bersangkutan tidak atau belum memahami ideologi Pancasila secara memadai,
dan
b. “Kebebasan Individu” yang menjadi nilai intrinsik ideologi liberalisme bukannya
dipersepsikan sebagai konsep ideologis, tetapi justru dipersepsikan sebagai konsep bebas
nilai yang identik dengan konsep yang bersifat objektif universal.
Semua konsep dari suatu ideologi niscaya teralir secara deduktif- logis dari nilai intrinsik
ideologi yang bersangkutan. Sebagai contoh, nilai intrinsik ideologi liberalisme adalah
kebebasan individu, ideologi komunis adalah hubungan produksi, dan ideologi Pabcasila
adalah kebersamaan. Berkenaan dengan hal tersebut, konsep dari suatu ideologi tidak dapat
diberlakukan pada ideologi lain. Bila hal ini dipaksakan, yang akan terwujud adalah cita-cita
dari ideologi lain.
a) Dimensi ideologi terbuka
Dalam pandangan Dr. Alfian, kekuatan suatu ideologi tergantung pada 3 (tiga) dimensi yang
terkandung didalam dirinya, yaiut:
1) Dimensi realitas
Bahwa nilai-nilai dasar di dalam suati ideologi bersumber dari nilai- nilai riil yang hidup
dalam masyarakat yang tertanam dan berakar di dalam masyarakat, terutama pada waktu
ideologi itu lahir. Dengan demikian, mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa
nilai- nilai dasar itu adalah milik mereka bersama.
2) Dimensi idealisme
Bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersabut mengandung idealisme, bukan angan-angan
(utopia), yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui perwujudan atau
pengamalannya dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari dengan berbagai dimensinya.
Ideologi yang tangguh biasanya muncul dari pertautan erat, yang saling mengisi dan saling
memperkuat antara dimensi realitas dan dimensi idealisme yang terkandung didalamnya.
3) Dimensi fleksibelitas (pengembangan)

6. Bahwa ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan dan bahkan merangsang
pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan
atau mengingkari akikat (jati diri) yang terkandung dalam niai- nilai dasarnya. Dimensi
fleksibelitas atau dimensi pengembangan sangat diperlukan oleh suatu ideologi guna
memelihara dan memperkuat relevansinya dari masa ke masa.
b) Gagasan pancasila sebagai ideologi terbuka
Gagasan pertama mengeni Pancasila sebagai ideologi terbuka secara formal ditampilkan
sekitar ahun 1985, walaupun semangatnya sendiri sesungguhnya dapat ditelusuri dari
pembahasan para pendiri negara pada tahun 1945. Pemikiran Pancasila sebagai deologi
terbuka tersirat di dalam penjelasan UUD 1945 di mana disebutkan “ Maka telah cukup jika
Undang-Undang Dasar hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah
pusat dan lain- lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan
kesejahteraan sosial terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar
yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang
menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah
caranya membuat, mengubah, dan mencabut”. Dari kutipan tersebut kita dapat memahami
bahwa UUD1945 pada hakikatnya mengandung unsur keterbukaan; karena dasar UUD 1945
adalah pancasila, maka Pancasila merupkan ideologi nasional bagi bangsa Indonesia bersifat
terbuka pula.
c) Perwujudan Pancasila sebagai ideologi terbuka
Sebagai ideologi terbuka, Pancasila bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi
oleh bangsa Indonesia. Namun demikian, faktor manusia baik penguasa maupun rakyat,
sangat menentukan dalam mengukur kemampuan sebuah ideologi dalam menyelesaikan
berbagai masalah. Sebaik apapun ideologi, tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang
baik, hanyalah utopia atau angan-angan belaka
d) Batas keterbukaan ideologi Pancasila
Suatu ideologi, apapun namanya memiliki nilai-nilai dasar atau intrinsik dan nilai
instrumental. Nilai intrinsik adalah nilai yang dirinya sendiri merupakan tujuan. Seperangkat
nilai intrinsik (nilai dasar) yang terkandung di dalam setiap ideologi berdaya aktif. Artinya ia
memberi inspirasi sekaligus energi kapada para penganutnya untuk mencipta dan berbuat.
Dengan demikian, tiap nilai intrinsik niscaya bersifat khas dan tidak ada duanya. Dalam
ideologi Pancasila, nilai intrinsikyang dimaksud adalah nilai- nilai Ketuhanan, Kemanusiaan,
Persatuan, Kerakyatan, dan keadilan sosial. Sifat keterbukaan ideologi mengandung arti
bahwadi satu sisi nilai instrumental itu bersifat dinamis, yaitu dapat disesuaiakan dengan
tuntutan kemajuan zaman, bahkan dapat diganti dengan nilai instrumental lain demi
terpeliharanya relevansi ideologi dengan tingkat kemajuan masyarakat. Namun disisi lain,
penyesuaian diri maupun penggantian tersebut tidak boleh berakibat meniadakan nilai dasar
atau intrinsiknya. Dengan kata lain, keterbukaan ideologi itu ada batasnya.

7. · Batas jenis pertama :
Bahwa yang boleh disesuaikan dan diganti hanya nilai instrumental, sedangkan nilai
dasar atau intrinsiknya mutlak dilarang nilai instrumental dalam ideologi Pancasila adalah
nilai- nilai lebih lanjut dari nilai- nilai dasar atau intrinsiknya yang dijabarkan secara lebih
kreatif dan dinamis dalam bentuk UUD 1945, dan Peraturan Perundang-undangan lainya.
· Batas jenis kedua, yaitu terdiri dari 2 (dua) buah norma
1) Penyesuaian nilai instrumental pada tuntutan kemajuan zaman harus dijaga agar daya
kerja nilai instrumental yang disesuaiakan itu tetap memadai untuk mewujudkan nilai
intrinsik yang bersangkutan. Sebab jika nilai instrumental penyesuaian tersebut berdaya kerja
lain, maka nilai intrinsik yang bersangkutan tak akan pernah terwujud.
2) Nilai instrumental pengganti tidak boleh bertentangan dengan linea recta nilai
instrumental yang diganti. Sebab, bila bertentangan itu berarti bertentangan pula dengan nilai
intrinsiknya yang berdaya meniadakan nilai intrinsikyang bersangkutan.

8. BAB III
KESIMPULAN
Sebagai ideologi terbuka, Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai
Pancasila tidak boleh berubah, namun pelaksanaannya kita sesuaikan dengan kebutuhan
dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap kurun waktu. Meskipun bersifat terbuka
ideologi Pancasila juga ada batasan dalam keterbukaan tersebut. Karena terbuka disini
berarti fleksibel yaitu bisa mengikuti perkembangan zaman. Tetapi dalam kefleksibelan
tersebut Pancasila juga memiliki penyaring, yang berfungsi sebagai pemilah antara hal yang
layak untuk diikuti oleh bangsa Indonesia. Sehingga tidak semua pengaruh dari luar bisa
menyatu dengan Pancasila.

9. MAKALAH
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA
DISUSUN OLEH :
KELOMPOK III
1. SITTI RASMI ARISKA
2. SUARDI
3. VERIDAYANTI
4. WA DONA
5. WA ODE MUKMIN
SMA NEGERI 1 RAHA
2014