Analisis Proses

BAB VII Proses penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah ,[object Object],Sebagaimana judulnya, bab ini menjelaskan tentang serangkaian tahap yang dijalani oleh pemerintah (dalam hal ini, pemerintah daerah) mulai dari perumusan hingga penerapannya dalam pemerintahan daerah itu sendiri. Proses penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah dibagi menjadi tiga subbagian, yaitu : ,[object Object]

Kepentingan politik dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah

Implementasi kebijakan pembangunan ekonomi daerah.Secara keseluruhan, bab ini menggambarkan tentang perbandingan proses penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah antara periode tahun 1998-2003 dan 2004-2006. ,[object Object],Dari aspek pola perencanaan dan badan pengelola, pada periode 1998-2003 menggunakan pola dasar pembangunan nasional, daerah, program pembangunan daerah serta nasional. Pada periode ini ditemukan adanya dualisme lembaga pengelola dokumen perencanaan, yaitu adanya Bangdes untuk level desa sampai kecamatan melalui UDKP (unit daerah kerja pembangunan) dan adanya Bappeda untuk level kabupaten/kota.hal tersebut berbeda dengan pola perencanaan pada periode 2004-2006, di mana polanya merupakan penjabaran dari visi misi presiden terpilih (untuk level nasional) dan kepala daerah untuk setingkat daerah baik tingkat I maupun daerah tingkat II. Selain itu, dengan disahkannya UU 25 tahun 2004, maka muncullah dokumen-dokumen perencanaan model baru seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Rencana Tahunan Pemerintah. Sedangkan untuk badan pengelola, terdapat dinas, badan dan unit pelaksana teknis daerah lainnya yang dikooordinasikan oleh Bappeda. Dari proses penilaian kebijakan dan fokus kebijakan juga terdapat perbedaan di mana pada periode 1998-2003 penekanan berada pada sisi efisiensi meskipun tidak terlihat jelas fokus kebijakannya. Sedangkan, pada periode berikutnya lebih menekankan pada efektivitas pengambilan kebijakan dan fokusnya lebih kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai dengan potensi daerah tersebut. Proses kebijakan ekonomi daerah pada periode 1998-2003 mengalami perubahan yang cukup mendasar pada periode 2004-2006. Hal ini ditandai dengan perubahan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah dari Undang-Undang No. 22 tahun 1999 ke Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berpengaruh langsung terhadap proses penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan ekonomi daerah, termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. ,[object Object],Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa fenomena politik yang terjadi di masyarakat dewasa ini sudah sangat memprihatinkan karena masyarakat cenderung berpikir tentang bagaimana memperkuat alasan agar agenda pembangunannya bisa diterima dan dengan demikian mendapatkan pembiayaan dari pemerintah daerah. Pada kedua periode tersebut terdapat kepentingan politik yang disisipkan dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, di mana pada periode 1998-2003 dilakukan oleh kalangan birokrat sedangkan pada periode 2004-2006 banyak dilakukan dari kalangan anggota dewan dari fraksi mayoritas. Selain itu, kepala daerah juga kurang memiliki kekuatan untuk dapat mengubah proses penyusunan kebijakan karena terikat visi dan misi serta adanya check and balance dari dewan melalui program “Jaring Asmara” (salah satu program pemerintah sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan). Hal ini berbeda dengan periode sebelumnya di mana kepala daerah memiliki kekuatan yang sangat berpengaruh pada perubahan proses penyusunan kebijakan sementara penjaringan aspirasi dari masyarakat tidak ada sehingga menyebabkan masyarakat menjadi semakin apatis terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, pada periode 1998-2003 tidak terdapat skala prioritas yang jelas karena sebagian besar program pembangunan daerah hanya merupakan break down dari program pemerintah pusat. Berbeda dengan periode berikutnya di mana daerah sudah mempunyai prioritasnya sendiri yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya. Sehingga apabila ada usulan pembangunan akan dilakukan peninjauan terlebih dahulu kesesuaiannya dengan skala prioritasnya. ,[object Object],Pada periode 1998-2003 model implementasi (penerapan) kebijakannya cenderung menggunakan model top-down (dari atas ke bawah) dalam skala nasional. Pengaruh pemerintah pusat sangat besar ditambah lagi dengan model kepemimpinan yang kaku dan terkesan terlalu birokratis yang tidak diimbangi dengan pedoman keberhasilan implementasinya sehingga hasil pembangunan tidak dapat diukur secara pasti. Meskipun begitu, praktik penerapannya lebih efisien dan mudah dijalankan. Sedangkan, pada periode 2004-2006 hasilnya lebih terukur secara pasti karena adanya strategic planning yang memadai dan pelaksanaannya lebih efektif dengan menggunakan keterpaduan antara model top-down dan bottom-up. Meskipun demikian, penerapannya lebih sulit daripada periode sebelumnya karena harus menghadapi tuntutan masyarakat dan beragam kepentingan. Selain dalam hal-hal tersebut, perbedaan juga terlihat pada periode 1998-2003 yang lebih berorientasi kepada laporan dan tanggung jawab birokratik sedangkan periode berikutnya berorientasi pada hasil atau target pembangunan. Sehingga, pelaksanaannya pun jelas akan berbeda karena adanya perbedaan pada arah penerapan program-program pembangunannya. ,[object Object]

Analisis Proses

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (13)

Similar to Analisis Proses

Similar to Analisis Proses (20)

More from Muhammad Amri

More from Muhammad Amri (9)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Analisis Proses