Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bab I : Pendahuluan
 BAB
  I                               PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

      Kegiatan pembangunan p...
Bab I : Pendahuluan


pembangunan sebelumnya, dimana sistem perencanaan dengan penggunaan pola rencana
pembangunan jangka ...
Bab I : Pendahuluan


masyarakat, serta kendala dan hambatan yang dialami. Tahun 2009 ini merupakan tahun ke
empat pelaksa...
Bab I : Pendahuluan




               Gambar 1. Kerangka Kerja EKPD 2009 di Provinsi Sumatera Selatan


(1) Penentuan Ind...
Bab I : Pendahuluan


       d. Reliable: indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan
        ...
Bab I : Pendahuluan




       Gambar 2 . Hubungan antara Indikator dan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi


(3) Pelaksan...
Bab I : Pendahuluan


        b. Pencapaian indikator hasil (outcomes) dihitung dari nilai rata-rata indikator pendukung
 ...
Bab I : Pendahuluan


(5) Metode Pengumpulan Data dan Infromasi

                                     a. Pengamatan langsu...
Bab I : Pendahuluan


            2.1.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol
            2.1.3. Rekomendasi K...
Bab II : Hasil Evaluasi
 BAB
  II                             HASIL EVALUASI


       Proses pembangunan di Provinsi Sumat...
Bab II : Hasil Evaluasi


    dukung lingkungan. Selain itu, lemahnya kontrol pengelola kawasan lindung menyebabkan
    ka...
Bab II : Hasil Evaluasi


bangsa serta menjamin keserasian hubungan antara warga masyarakat, antar daerah serta antara
dae...
Bab II : Hasil Evaluasi


                                                                       Tabel 2.1.
              ...
Bab II : Hasil Evaluasi


        Dengan demikian, peningkatan jenjang pendidikan menjadi suatu keharusan dan
kebutuhan un...
Bab II : Hasil Evaluasi


rata yaitu 35%-48%.. sedangkan pembangunan atau pendirian unit pelayalanan terpadu satu pintu
ya...
Bab II : Hasil Evaluasi


                                       Berdasarkan pembahasan di atas, pada dasarnya pelayanan p...
Bab II : Hasil Evaluasi


Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Dalam Negeri tentang pelayanan terpadu satu
pintu. ...
Bab II : Hasil Evaluasi


kekokohan dan adaptabilitas sistem kepartaian dalam menyerap dan menyatukan semua
kekuatan sosia...
Bab II : Hasil Evaluasi


masyarakat dalam pemilihan presiden masih cukup tinggi walaupun ada penurun persentase yaitu
tah...
Bab II : Hasil Evaluasi


2. Adanya prilaku kematangan berpolitik
    kedewasaan berdemokrasi tanpa diikuti dengan kematan...
Bab II : Hasil Evaluasi


        Jumlah perempuan yang menjadi anggota dewan saja belum memenuhi kuota 30%. Dari
sejumlah...
Bab II : Hasil Evaluasi


mengenai ketersediaan data mengenai lembaga atau individu yang berkomitmen dalam
perlindungan pe...
Bab II : Hasil Evaluasi


menetapkan kebijakan negara; keempat, sebagai sarana partisipasi politik warga negara
Indonesia;...
Bab II : Hasil Evaluasi


yang perlu ditingkatkan, seperti program Wajib Belajar 9 tahun nampaknya masih belum
menjangkau ...
Bab II : Hasil Evaluasi


mobilitas penduduk, bertambahnya wanita dalam angkatan kerja, dan lain-lain. Namun demikian
masa...
Bab II : Hasil Evaluasi


                                              Tabel 2.9.
                     Persentase Angka P...
Bab II : Hasil Evaluasi


         Selanjutnya untuk bidang kesehatan terjadi peningkatan kinerja pembangunannya.
Indikato...
Bab II : Hasil Evaluasi


                                                 Tabel 2.12.
                               Stat...
Bab II : Hasil Evaluasi


sebesar 7,4 tahun meningkat menjadi 8,2 tahun pada tahun 2009. Persentase angka putus
sekolah un...
Bab II : Hasil Evaluasi


b. Kesehatan

        Keberhasilan pencapaian indikator bidang kesehatan didukung oleh kesadaran...
Bab II : Hasil Evaluasi


        Angka kematian ibu hamil melahirkan masih cukup tinggi, tahun 2003 sekitar 472 per
100.0...
Bab II : Hasil Evaluasi


                                         Tabel 2.15.
                        Kondisi Sumberdaya ...
Bab II : Hasil Evaluasi


serta kesetaraan keadilam gender. Demikian pula, penyelenggaraan KB dan kesehatan
reproduksi mas...
Bab II : Hasil Evaluasi


peningkatan sumber daya kesehatan, sarana-prasarana, asuransi kesehatan yang terjangkau dan
mutu...
Bab II : Hasil Evaluasi


                                                                   Tabel 2.16.
                 ...
Bab II : Hasil Evaluasi


                                        Tabel 2.17.
           Perkembangan Indikator Pembanguna...
Bab II : Hasil Evaluasi


Dalam Tabel 2.17 terlihat perkembangan indikator pembangunan ekonomi Indonesia periode
2004-2009...
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI

3,309 views

Published on

Dokumen Laporan Akhir EKPD 2009 Provinsi Sumatera Selatan oleh Universitas Sriwijaya

Published in: Education
  • Be the first to comment

Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Selatan - UNSRI

  1. 1. Bab I : Pendahuluan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kegiatan pembangunan pada era Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2009 telah menyelesaikan tahun keempat dan memasuki tahun terakhir pada tahun 2009. Telah banyak program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dilaksanakan dalam berbagai bidang oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama semua elemen masyarakat. Pemerintah telah merencanakan secara serius dan komprehensif upaya untuk meningkatkan pembangunan wilayah dan masyarakat Indonesia yang tentu pada pelaksanaannya di masing-masing wilayah dijalankan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Jelas pula bahwa untuk mencapai keberhasilan mesti memenuhi salah satu syarat terjadinya sinkronisasi dan keterpaduan antara rencana pembangunan pusat dan daerah, meskipun setiap daerah dapat memiliki agenda khusus spesifik sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing. Seluruh agenda, sasaran dan prioritas pembangunan nasional yang telah dituangkan dalam RPJMN 2004-2009 merupakan kebutuhan bersama sehingga relevan dan sangat perlu untuk dilaksanakan seluruh daerah dengan pengecualian satu atau beberapa aspek masalah dan program pembangunan yang tidak ada atau tidak muncul permasalahannya di daerah tersebut. Selanjutnya, yang mesti menjadi pertimbangan adalah pada hakekatnya keberhasilan pembangunan tidak hanya dinilai dari tingkat pertumbuhan atau peningkatan kuantitatif aspek fisik variabel-variabel pembangunan tersebut seperti produksi output total dan pendapatan per kapita, peningkatan jumlah konsumsi, infrastruktur, dan lain-lain. Elemen kunci pembangunan adalah bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur ke arah kemajuan. Hal ini berarti pula bagaimana partisipasi mereka dalam menikmati manfaat dari hasil-hasil pembangunan, bukan malah segelintir penduduk yang berpendapatan kaya saja yang banyak menikmatinya. Fenomena tersebut sedapat mungkin diupayakan untuk disampaikan dalam laporan evaluasi empat tahun pelaksanaan RPJMN 2004- 2009 di Provinsi Sumatera Selatan. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sampai saat ini merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkesinambungan dari kegiatan EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 1
  2. 2. Bab I : Pendahuluan pembangunan sebelumnya, dimana sistem perencanaan dengan penggunaan pola rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang sudah memasuki tahap kedua yaitu tahap I pada periode 2005-2008 dan tahap II pada 2008-2013. Hal tersebut dilakukan selain dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, juga sebagai upaya mensinkronkannya dengan agenda pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Pelaksanaan pembangunan di wilayah ini telah menghasilkan keberhasilan dalam banyak hal, namun masih menyisakan masalah-masalah yang menghambat atau mengganggu kelancaran proses pembangunan tersebut seperti kemiskinan, pengangguran dan rendahnya pendapatan perkapita yang perlu diantisipasi dan segera dicarikan jalan keluarnya. Sejauh mana isu-isu tersebut di atas yang telah memacu Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan pembangunan dengan memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai langkah strategis dan kebijakan pokok yang disusunnya demi kepentingan kemajuan daerah maupun mendukung pelaksanaan agenda-agenda pembangunan dalam RPJMN 2004 – 2009 perlu untuk dievaluasi secara komprehensif. Keberhasilan dan hambatan pembangunan tersebut sebagai ekspresi dari kinerja pembangunan nasional dapat secara faktual diketahui dari hasil penilaian melalui evaluasi yang dilakukan terhadap hasil pelaksanaan program-programnya di seluruh daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini sangat relevan karena, pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, dan pada hakekatnya pembangunan daerah adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan amanat UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan secara luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan di daerah masing-masing. Oleh karena itu sudah tentu pula keberhasilan pembangunan daerah akan menentukan keberhasilan pembangunan nasional, dan kendala atau masalah yang terjadi juga merupakan bagian dari hambatan pembangunan nasional tersebut. Untuk itulah mulai tahun 2006 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melaksanakan kegiatan evaluasi pembangunan daerah (EKPD) bekerja sama dengan perguruan tinggi di seluruh wilayah provinsi di Indonesia, sehingga dapat diketahui sejauh mana kinerja pembangunan setiap daerah provinsi dalam wilayah Republik Indonesia, Kinerja pembangunan daerah yang dinilai berupa tingkat keberhasilan yang dicapai, keterkaitan atau sinkronisasi dan sinergisme antara pembangunan daerah dan pembangunan nasional, partisipasi elemen EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 2
  3. 3. Bab I : Pendahuluan masyarakat, serta kendala dan hambatan yang dialami. Tahun 2009 ini merupakan tahun ke empat pelaksanaan kegiatan EKPD yang untuk Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan Tim dari Universitas Srwijaya. 1.2. Tujuan dan Keluaran   Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2009 di Sumatera Selatan ini disusun dengan tujuan untuk : 1. Menilai relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu 2004-2008. 2. Mengetahui pencapaian tujuan/sasaran yang diharapkan dan manfaat dari pembangunan daerah tersebut bagi masyarakat. Sementara keluaran dari evaluasi ini adalah berupa informasi kuantitatif penting yang berguna sebagai alat untuk membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, diharapkan hasil evaluasi ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai rekomendasi yang spesifik sesuai kondisi lokal guna mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan pusat dan daerah periode berikutnya, termasuk untuk penentuan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Dekonsentrasi (DEKON). 1.3. Metodologi Merujuk pada buku panduan dari Bappenas, kerangka kerja EKPD 2009 meliputi beberapa tahapan kegiatan utama yaitu: (1) Penentuan indikator hasil (outcomes) yang memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah; (2) Pemilihan pendekatan dalam melakukan evaluasi; dan (3) Pelaksanaan evaluasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan, sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Ketiga tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut: EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 3
  4. 4. Bab I : Pendahuluan Gambar 1. Kerangka Kerja EKPD 2009 di Provinsi Sumatera Selatan (1) Penentuan Indikator Hasil (outcomes) Indikator kinerja dari tujuan/sasaran pembangunan daerah merupakan indikator dampak (impacts) yang didukung melalui pencapaian 5 kategori indikator hasil (outcomes) terpilih. Pengelompokan indikator hasil serta pemilihan indikator pendukungnya, dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut: a. Specific, atau indikator dapat diidentifikasi dengan jelas; b. Relevant: mencerminkan keterkaitan secara langsung dan logis antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcomes dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; c. Measurable : jelas dan dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas dan biaya; EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 4
  5. 5. Bab I : Pendahuluan d. Reliable: indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja; e. Verifiable: memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator; f. Cost-effective: kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data. Pengelompokan 5 kategori indikator hasil (outcomes) yang mencerminkan tujuan/sasaran pembangunan daerah meliputi: 1. Tingkat pelayanan publik dan demokrasi. 2. Tingkat kualitas sumber daya manusia. 3. Tingkat pembangunan ekonomi. 4. Kualitas pengelolaan sumber daya alam. 5. Tingkat kesejahteraan sosial. (2) Pemilihan Pendekatan dalam Melakukan Evaluasi Hubungan antar tingkat indikator dengan pendekatan pengukuran kinerja dapat dilihat dalam Gambar 2 yaitu: a. Relevansi, untuk menilai sejauh mana pembangunan yang dijalankan relevan terhadap sasaran atau kebutuhan daerah dalam menjawab permasalahannya. b. Efektivitas, untuk melihat apakah pembangunan yang dilakukan berkontribusi terhadap pencapaian baik tujuan spesifik maupun umum pembangunan daerah. c. Efisiensi, untuk mengetahui bagaimana masukan (inputs) dirubah menjadi keluaran (outputs). d. Efektivitas Biaya, untuk menggambarkan hubungan antara input dengan outcomes pembangunan. e. Kualitas, yaitu pengukuran derajat kesesuaian antara hasil-hasil pembangunan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. f. Waktu, yaitu ketepatan waktu/periode pencapaian kinerja yang ditetapkan. g. Produktivitas, untuk melihat nilai tambah dari setiap tahapan proses pembangunan dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan EKPD 2009, maka pendekatan dalam melakukan evaluasi hanya meliputi relevansi dan efektivitas pencapaian. EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 5
  6. 6. Bab I : Pendahuluan Gambar 2 . Hubungan antara Indikator dan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi (3) Pelaksanaan evaluasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan Tahapan evaluasi dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan dan tantangan utama pembangunan daerah serta mengidentifikasi tujuan pembangunan daerah. Tahap kedua adalah melengkapi dan mengoreksi Tabel Capaian yang dilanjutkan dengan tahap ketiga yaitu melakukan penilaian berkaitan dengan relevansi dan efektivitas pencapaian. Tahap keempat adalah melakukan identifikasi berbagai alasan atau isu yang menyebabkan capaian pembangunan daerah (tidak) relevan dan (tidak) efektif. Tim Evaluasi Provinsi menjelaskan “How and Why” berkaitan dengan capaian pembangunan daerah. Tahap kelima adalah menyusun rekomendasi untuk mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan periode berikutnya. (4) Metode Penentuan Capaian Pembangunan Metode yang digunakan untuk menentukan capaian 5 kelompok indikator hasil adalah sebagai berikut: a. Indikator hasil (outcomes) disusun dari beberapa indikator pendukung terpilih yang memberikan kontribusi besar untuk pencapaian indikator hasil (outcomes). EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 6
  7. 7. Bab I : Pendahuluan b. Pencapaian indikator hasil (outcomes) dihitung dari nilai rata-rata indikator pendukung dengan nilai satuan yang digunakan adalah persentase. c. Indikator pendukung yang satuannya bukan berupa persentase maka tidak dimasukkan dalam rata-rata, melainkan ditampilkan tersendiri. d. Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna negatif, maka sebelum dirata-ratakan nilainya harus diubah atau dikonversikan terlebih dahulu menjadi (100%) – (persentase pendukung indikator negatif). Sebagai contoh adalah nilai indikator pendukung persentase kemiskinan semakin tinggi, maka kesejahteraan sosialnya semakin rendah. e. Pencapaian indikator hasil adalah jumlah nilai dari penyusun indikator hasil dibagi jumlah dari penyusun indikator hasil (indicator pendukungnya). Contoh untuk indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial disusun oleh: 1) persentase penduduk miskin 2) tingkat pengangguran terbuka 3) persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak 4) presentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia 5) presentase pelayanan dan rehabilitasi sosial Semua penyusun komponen indikator hasil ini bermakna negatif, sehingga Indikator kesejahteraan sosial = {(100% - persentase penduduk miskin) + (100% - tingkat pengangguran terbuka) + (100% - persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak) + (100%- persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia) + (100% - persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial}/5 Untuk menilai kinerja pembangunan daerah, pendekatan yang digunakan adalah Relevansi dan Efektivitas. Relevansi digunakan untuk menganalisa sejauh mana tujuan/sasaran pembangunan yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan. Dalam hal ini, relevansi pembangunan daerah dilihat apakah tren capaian pembangunan daerah sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional. Sedangkan efektivitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana capaian pembangunan daerah membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 7
  8. 8. Bab I : Pendahuluan (5) Metode Pengumpulan Data dan Infromasi a. Pengamatan langsung Sebagian data dan informasi diperoleh dari pengamatan langsung kepada masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan di daerah, diantaranya dalam bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, lingkungan hidup dan permasalahan lainnya yang terjadi di wilayah provinsi terkait. b. Pengumpulan Data Primer Data primer diperoleh melalui kegitan focus group discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan pembangunan daerah. Tim Evaluasi Provinsi menjadi fasilitator rapat/diskusi dalam menggali masukan dan tanggapan peserta diskusi. c. Pengumpulan Data Sekunder Data dan informasi sekunder diperoleh dari yang telah tersedia pada instansi pemerintah seperti BPS daerah, Bappeda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. 1.4. Sistematika Penulisan Laporan Laporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan ini disusun dengan sistematika yang mengacu pada pedoman penyusunan laporan evaluasi tahun 2009 yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan sistematika penulisan laporannya sebagai berikut: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang dan Tujuan 1.2 Keluaran 1.3 Metodologi 1.4 Sistematika Penulisan Laporan BAB II HASIL EVALUASI 2.1 Tingkat Pelayanan Publik 2.1.1. Capaian Indikator EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 8
  9. 9. Bab I : Pendahuluan 2.1.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 2.1.3. Rekomendasi Kebijakan 2.2. Tingkat Demokrasi 2.2.1. Capaian Indikator 2.2.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 2.2.3. Rekomendasi Kebijakan 2.3. Tingkat Kualitas Sumberdaya Manusia 2.3.1. Capaian Indikator 2.3.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 2.3.3. Rekomendasi Kebijakan 2.4. Tingkat Pembangunan Ekonomi 2.4.1. Capaian Indikator 2.4.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 2.4.3. Rekomendasi Kebijakan 2.5. Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam 2.5.1. Capaian Indikator 2.5.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 2.5.3. Rekomendasi Kebijakan 2.6. Tingkat Kesejahteraan Rakyat 2.6.1. Capaian Indikator 2.6.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 2.6.3. Rekomendasi Kebijakan BAB III. KESIMPULAN EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 9
  10. 10. Bab II : Hasil Evaluasi BAB II HASIL EVALUASI Proses pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2004 dihadapkan dengan beberapa permasalahan dan tantangan utama, yaitu 1. Belum optimalnya kinerja aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik sehingga belum mampu memuaskan keinginan berbagai lapisan masyarakat, masih realtif tingginya tingkat kejahatan yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat, dan belum tuntasnya penanganan kasus korupsi, serta berbagai perkara pidana dan perdata ; 2. Belum berjalan sepenuhnya implementasi dan kehidupan demokrasi, yang ditandai dengan masih cukup maraknya konflik pada pemilihan anggota legislatif, pemilihan bupati/ walikota maupun gubernur, dan terjadinya unjuk rasa yang tidak tertib dan cenderung anarkis; 3. Belum optimalnya pengembangan mutu sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh relatif rendahnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM), tingginya angka kemiskinan dan penyeberannya di pedesaan dan besarnya angka pengangguran akibat rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, terbatasnya akses terhadap kegiatan ekonomi, sulitnya mendapat pekerjaan, dan buruknya lingkungan permukiman; 4. Belum optimalnya pelayanan pendidikan sebagai akibat terbatasnya sarana-prasarana dan dana pendidikan, belum maksimalnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan, masih rendahnya kualitas dan kesejahteraan guru, serta masih terbatasnya mutu pendidikan; 5. Kurangnya pelayanan kesehatan dan mahalnya biaya kesehatan sebagai akibat terbatasnya fasiitas kesehatan, belum meratanya persebaran tenaga kesehatan dan sulitnya prasarana di daerah perdesaan; 6. Masih rendahnya investasi PMA dan PMDN, termasuk perkembangan UMKM yang sebagian disebabkan oleh peraturan perundangan di daerah dan iklim investasi yang belum kondusif bagi pengembangan usaha; 7. Lebih lambatnya laju pasokan energi dibandingkan laju permintaan konsumsinya sehingga posisi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi belum mampu memenuhi kebutuhan energi masyarakat maupun industri. 8. Kurangnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap kelestarian lingkungan sehingga menyebabkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dan cenderung menurunannya daya EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 10
  11. 11. Bab II : Hasil Evaluasi dukung lingkungan. Selain itu, lemahnya kontrol pengelola kawasan lindung menyebabkan kawasan hutan terus menjadi sasaran penebang kayu liar dan perambah hutan. 9. Terbatasnya infrastruktur perekonomian (jalan, listrik, telepon, penyediaan air) dan sarana transportasi yang menghambat pengembangan usaha dan pelayanan publik, serta menyebabkan belum meratanya aksesibilitas fisik maupun informasi/komunikasi ke sebagian wilayah provinsi ini. Selain itu terbatasnya kapasitas pelabuhan menyebabkan terhambatnya laju ekspor komoditi andalan provinsi ini ke luar daerah maupun luar negeri. 10. Masih adanya permasalahan sosial yang cukup beragam dan meningkat jumlahnya, di antaranya anak terlantar dan anak nakal, tuna-susila dan waria, pengemis dan gelandangan, korban penyalahgunaan narkoba, penyandang cacat, penderita HIV/AIDS, mantan narapidana, lanjut usia terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, fakir miskin, dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan, serta maraknya aksi anak-anak jalanan. Berdasarkan permasalahan dan tantangan utama pembangunan daerah Sumatera Selatan berikut ini disampaikan hasil evaluasi kinerja dari upaya-upaya yang telah dilakukan hingga 2008. 2.1. Tingkat Pelayanan Publik Paradigma baru dalam pelayanan adalah adanya peran aktif dari masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik pada setiap tingkatan proses sesuai etika negara. Dalam kaitan tersebut hak mayarakat untuk mendapat layanan yang baik dan berkualitas perlu disampaikan dengan cara yang disepakati bersama antara pemerintan daerah sebagai penyelenggara dengan masyarakat sebagai pemanfaat/ pengguna jasa. Kewajiban semua pihak untuk mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku tentu saja menjadi prioritas utama yang harus ditaati. Masyarakat madani perlu dukungan pengorganisasian yang profesional dari lembaga non pemerintah/ LSM. Keahlian keterampilan dan kepemimpinan lembaga mereka diperlukan agar partisipasinya lebih bermanfaat bagi peningkatan kapasitas pelayanan publik. Inisiatif mulai dari pengembangan komunitas sampai pada advokasi dan pengawasan perlu mengacu kepada mekanisme (termasuk mekanisme komplain) yang disepakati berdasarkan pendekatan yang adil dan berkualitas. Dalam RPJMD 2005-2008 secara tegas disebutkan pelayanan publik berhubungan langsung dengan penerapan Otonomi Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi tata pemerintahan antara pusat dan daerah bertujuan untuk menciptakan persatuan dan kerukunan EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 11
  12. 12. Bab II : Hasil Evaluasi bangsa serta menjamin keserasian hubungan antara warga masyarakat, antar daerah serta antara daerah dan pusat. Disisilain, esensi otonomi daerah juga memiliki makna penting yakni memberdayakan masyarakat, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah karena pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik menjadi lebih sederhana dan lebih cepat. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 disempurnakan menjadi Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004, merupakan titik awal Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan secara Otonom untuk melaksanakan berbagai urusan yang sebelumnya dilaksanakan Pemerintah Pusat. Kebijakan Otonomi Daerah telah membawa kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintah yang telah dicapai antara lain adalah harmonisasi hubungan Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan harmonisasi hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumberdaya alam, pemilihan kepala daerah secara langsung. Selain itu perlunya dukungan kemampuan dan profesionalisme kinerja Aparatur Pemerintah Daerah yang lebih akuntabel guna memenuhi tuntutan masyarakat akan pemenuhan pelayanan publik yang semakin berkualitas serta menghadapi tantangan global serta perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) dan Pemerintah yang bersih ( clean government). 2.1.1. Capaian Indikator Selama kurun waktu pelaksanaan pembangunan 2004-2008, kinerja pelayanan publik oleh aparatur pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun penegak hukum (Jaksa, Polisi) menunjukan perkembangan ke arah peningkatan pelayanan publik atau menunjukkan bahwa terjadi perkembangan yang cukup baik dalam hal penanganan korupsi dilihat dari jumlah yang ditangani dibandingkan yang dilaporkan. Hampir semua kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat dilakukan penyelidikan dan penyidikan (diproses) oleh Pihak Kejaksanaan Tinggi yaitu kisaran 90% lebih, namun demikian, tidak semua laporan tersebut ditindak lanjuti ke tingkat penuntutan, misalnya tahun 2006, dari 76 kasus yang ditangani hanya 63 kasus yang dilanjutkan ketahap penuntutan, tahun 2006 dari 27 kasus korupsi yang ditangani, hanya 26 yang lanjutkan ke tahap penuntutan, tahun 2008, dari 38 kasus yang ditangani, hanya 21 yang diteruskan ke tahap EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 12
  13. 13. Bab II : Hasil Evaluasi Tabel 2.1. Tingkat Pelayanan Publik di Sumatera Selatan Jenis Capaian 2004 2005 2006 2007 2008 Capaian Ind. Outcome Sumsel 11.67 48.92 51.07 60.67 64.10 Capaian Ind. Outcome Nasional 42.98 43.35 49.17 61.96 66.43 Tren Capaian IOC Sumsel 3.193 0.044 0.188 0.057 Tren Capaian IOC Nasional 0.009 0.134 0.260 0.072 70.00 3.50 60.00 3.00 50.00 2.50 apaian indkator outcome Tren indikator outcome 40.00 2.00 30.00 1.50 C 20.00 1.00 10.00 0.50 0.00 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 Tahun Capaian Indiaktor Outcome Sumsel Capaian Indikator Outcome Nasional Tren Outcome Sumsel Tren Outcome Nasional Gambar 2.1. Grafik capaian indikator outcome tingkat pelayanan publik penuntutan. Kebanyakan kasus korupsi yang ditangani pihak Kejaksanaan pada tahap penyidikan dan tidak diteruskan ke tahap penuntutan, karena masih kurangnya alat bukti. Selain itu diperkirakan masih banyak pula kasus-kasus korupsi yang tidak dilaporkan. Selain tingkat pelayanan publik cenderung meningkat, kemampuan profesionalisme aparat juga dipersyaratkan harus ditingkatkan, terutama jenjang pendidikan, selama lima tahun terakhir jenjang pendidikan aparatur pemerintah masih dominan berpendidikan sekola menengah atas (SLTA), namun demikian, berdasarkan data statistik, tingkat kemampuan dan pendidikan aparatur pemerintah juga meningkat selama tiga tahun terakhir, Pada pada awalnya terdapat kenaikan proporsi aparat yang berijazah minimal S1 di perintahan provinsi (2004-2006), namun menurun lagi pada tahun 2008 yang diperkirakan akibat adanya pegawai yang pensiun dan mutasi pegawai ke kabupaten/kota untuk memperoleh jabatan yang lebih tinggi dibandingkan yang disandangnya di pemerintah provinsi. EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 13
  14. 14. Bab II : Hasil Evaluasi Dengan demikian, peningkatan jenjang pendidikan menjadi suatu keharusan dan kebutuhan untuk meningkatkan pangkat dan menduduki Eselon tertentu. Dengan kata lain untuk jabatan-jabatan tertentu secara normatif (aturan kepangkatan dan jabatan strukturtal) telah dipersyaratkan minimal jejang pendidikan Strata 1 (S1). Selain peningkatan kemampuan aparatur pemerintah, pemerintah juga telah melakukan upaya meningkatkan sarana prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik, terutama di Kabupaten dan Kota telah dimulainya pelayanan satu pintu atau One Stop Service. Selama lima tahun terakhir (2004-2009), perkembangan kabupaten dan kota yang memiliki sistem pelayanan satu atap/pintu juga mengalami kenaikan seiring dengan tuntutan jaman dan keinginan dan komitmen yang kuat dari setiap pemerintah daerah tersebut untuk menggalakan penanaman modal dan pengembangan usaha di wilayahnya masing-masing. Pendirian Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan telah dimulai sejak tahun 2005 hingga 2008 yaitu ada 8 (delapan) kabupaten telah membentuk Unit Pelayanan terpadu Satu Pintu yaitu kabupaten MUBA, Lahat, OKU, Banyuasin, OKI, MURA, Muara Enim dan tahun 2009, Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bawah koordinasi Badan Penanaman Modal Daerah. Tabel 2.2. Capaian Indikator Output Pelayanan Publik Capaian per tahun Indikator Hasil (Output) 2004 2005 2006 2007 2008 Persentase jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan 100 96,30 83,00 96,00 97,70 Presentase aparat yang berijazah minimal S1 35,00 36,18 48,81 43,00 37,60 Persentase jumlah kabupaten/ kota yang - 14,30 21,40 43,00 57,00 memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap Sumber : BPS, Kejaksaan Tinggi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan a. Analisis Relevansi Data yang telah dikemukakan di atas menunjukan bahwa pelayanan publik dalam penanganan laporan tindak pidana korupsi, jika dibanding dengan persentase tingkat nasional relatif sama, sedangkan tingkat pendidikan aparatur pemerintah, jika dibandingkan dengan persentase nasional, aparatur pemerintah daerah Propinsi Sumatera selatan relatif di atas rata- EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 14
  15. 15. Bab II : Hasil Evaluasi rata yaitu 35%-48%.. sedangkan pembangunan atau pendirian unit pelayalanan terpadu satu pintu yang dilegalisasi dengan Peraturan Daerah juga lebih maju dan berkisar 50% kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan telah mendirikan unit pelayanan terpadu satu pintu, termasuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan telah mendirikan unit pelayanan termasuk dan merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang telah menyelenggarakan one stop service. b. Analisis Efektivitas Pelayanan publik di Sumatera Selatan tamapk cukup efektif, karena terjadi kecenderungan perkembangan yang membaik pada indikator output dan outcomenya. Ccenderung meningkatnya pelayanan publik dalam penanganan perkara korupsi tersebut disebabkan oleh: 1) Kasus korupsi menjadi pusat perhatian masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) selama lima tahun terakhir ini (desakan masyarakat dan LSM), 2) meningkatnya kinerja aparatur kejaksanaan sebagai pelayanan publik, 3) pemberantasan korupsi merupakan program utama pemerintah. Selanjutnya, cenderung meningkatnya jenjang pendidikan aparat pemerintah d Provinsi Sumatera Selatan disebabkan oleh: 1) Penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dipersyaratkan minimal S1 2) Ada kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan peningkatan jejang pendidikan bagi PNS. 3) Inisiatif individu PNS meningkatkan pendidikan kejenjang S1, jika tidak maka jenjang kepangkatan stop pada level tertentu, yaitu jenjang pendidikan SLTA maksimum 3A, S2 maksimum 3D dan seterusnya. Sementara, kecenderungan peningkatan sarana prasarana pelayanan publik berupa pelayanan terpadu satu pintu (one stop service) disebabkan oleh: 1) Adanya Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Pelayanan terpadu satu pintu 2) Tuntutan transparansi proses perizinan (syarat, biaya dan waktu). 3) Tuntutan meminimalisir kontak antara petugas dengan pemohon. 4) Tuntutan meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas aparatur pemerintah 5) Tuntutan kepastian waktu pelayanan dari masyarakat dan pembisnis. EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 15
  16. 16. Bab II : Hasil Evaluasi Berdasarkan pembahasan di atas, pada dasarnya pelayanan publik di Provinsi Sumatera Selatan telah menunjukan peningkat selama lima tahun terakhir seiring dengan peningkatan jenjang pendidikan aparatur pemerintah dan pembangunan sarana prasarana untuk pelayanan publik. 2.1.2. Analisis Capaian indikator Spesifik dan Menonjol Dalam kegiatan pelayanan publik, sumber daya manusia (SDM) atau aparatur pemerintah, dari aspek pendidikan telah menunjukan kemajuan, yaitu telah telah berpendidikan S1 (41%) dan sebagian kecil S2/S3 dan sebagian besar berpendidikan SMA.. Jika dicermati lebih 48.81 50 45 43 40 37.6 36.17 35 35 Aparat berijazah minimal S1 (%) 30 25 20 15 10 5 0 2004 2005 2006 2007 2008 Tahun Gambar 2.2. Perkembangan proporsi aparat yang berijazah minimal S1 jauh, peningkatan pendidikan SDM nampaknya telah dipayakan meningkat setiap tahun. Oleh karena itu Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan program peningkatan pendidikan aparatur pemerintah ke tingkat S2 dan S3. Selain itu telah pula dilakukan peningkatan sarana prasarana pelayanan publik, terutama pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Penanaman Modal dan beberapa Peraturan Menteri Negara EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 16
  17. 17. Bab II : Hasil Evaluasi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Dalam Negeri tentang pelayanan terpadu satu pintu. Selanjutnya yang diharapkan adalah peningkatan keseriusan dan efektifitas pelayanan yang dijalankan oleh aparat yang bertugas di kantor pelayanan terpadu tersebut. 2.1.3. Rekomendasi Kebijakan Sejalan dengan tekad pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi, maka diperlukan koordinasi dan kerjasama yang lebih baik antara lembaga pengawas pembangunan, lembaga pemeriksa keuangan dan aparat penegak hukum, dengan fokus kepada pencegahan terjadinya tindakan korupsi. Perbaikan sistem insentif pada para penanggung jawab dan pelaksana kegiatan juga diperlukan agar mereka lebih bertanggung jawab dan lebih giat untuk melaksanakan tugasnya, karena saat ini terdapat kecenderungan menurunnya minat untuk menjadi penanggung jawab atau pelaksana kegiatan di kalangan aparat karena ketakutan terhadap ancaman pidana korupsi. Untuk mengefektikan pelayanan kepada publik yang terkait dengan sistem pelayanan satu atap masih diperlukan koordinasi yang lebih baik dari seluruh instansi terkait dan peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan agar sistem pelayanan yang dilakukan benar-benar efektif dan efsien. 2.2. Tingkat Demokrasi Sejak sepuluh tahun terakhir proses demokratisasi di Indonesia berlangsung cukup dramatis. Namun demikian, terbukanya ruang demokrasi yang sangat luas selama masa transisi ini belum menunjukkan adanya kerangka kuat untuk mewujudkan kemapanan budaya demokrasi. Tumbuh sumburnya sejumlah partai politik baru, kemerdekaan mengeluarkan pendapat/berorganisasi, adanya kebebasan pers, yang disertai pelaksanaan desentralisasi melalui pemberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ternyata belum bisa membangkitkan pilar-pilar demokrasi yang kokoh. Artinya, lembaga-lembaga demokrasi yang tumbuh subur di Indonesia sejak runtuhnya Orde Baru lalu belum bisa menjadi alat demokrasi yang baik. Bahkan, sistem kepartaian di Indonesia yang dibangun selama masa transisi ini belum memiliki kapasitas yang kokoh dalam melancarkan partisipasi politik masyarakat melalui jalur partai hingga dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik anomik dan kekerasan. Perlu dicatat bahwa yang mendorong pembangunan politik bukanlah banyaknya jumlah partai politik yang muncul, melainkan tergantung EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 17
  18. 18. Bab II : Hasil Evaluasi kekokohan dan adaptabilitas sistem kepartaian dalam menyerap dan menyatukan semua kekuatan sosial baru yang muncul sebagai akibat modernisasi. Pada pihak lain partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi cukup tinggi, terutama dalam pemilihan wakil wakyat, kepala Negara, dan pemilihan kepala daerah. 2.2.1. Capaian Indikator Tabel 2.3. Capaian Indikator Output Demokrasi Inkator Output Demokrasi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam 72,00 Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam 74,00 76,70 Pemilihan Legislatif Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilpres 76,00 74,59 60.00 50.00 40.00 apaian indikator outcome 30.00 C 20.00 10.00 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tahun Capaian Indikator Outcome Sumsel Capaian Indikator Outcome Nasional Gambar 2.3. Grafik capaian indikator outcome tingkat demokrasi Selama dua priode pemilihan kepala negara, anggota legislatif, dan satu kali pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung menunjukan peningkatan yang cukup baik, dimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah provinsi, legislatif dan presden relatif stabil dan seimbang pada kisaran 72 -76 %, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Provinsi Sumatera selatan cukup mempunyai kepedulian yang tinggi untuk memilih pemimpinnya maupun wakil-wakil mereka di lembaga legislatif, demikian juga partisipasi politik EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 18
  19. 19. Bab II : Hasil Evaluasi masyarakat dalam pemilihan presiden masih cukup tinggi walaupun ada penurun persentase yaitu tahun 2004 tingkat persetase partisipasi masyarakat mencapai 76,00% dan tahun 2009 menurun menjadi 74,59%, dan demikian juga dengan pemilihan kepala daerah PILKADA) Gubernur Sumatera selatan, tingkat partisipasi masyarakat Provinsi Sumatera selatan cukup tinggi pada tahun 2008 yaitu 72% . Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan sangat diperlukan karena kualitas kehidupan perempuan akan mempengaruhi kualitas dan keberlanjutan kehidupan sumberdaya manusia. Peranan perempuan dalam pembangunan sebenarnya telah mengalami peningkatan meskipun belum optimal. Permasalahan yang membebani perempuan seperti kekerasan dalam rumah tangga, rendahnya pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, dan bahkan rendahnya peran dalam pengambilan keputusan termasuk di bidang politik. Sasaran pembangunan gender secara umum adalah peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, adanya kesadaran, kepekaan dan kepedulian gender dalam masyarakat di setiap aspek pembangunan, meningkatnya kesejahteraan perempuan, menurunnya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan, terjaminnya keadilan gender dalam setiap proses kebijakan di semua tingkat pemerintahan serta penegakan hukum. a. Analisis Relevansi Berdasarkan Tabel 2.3, jika dibandingkan dengan persentase partisipasi politik masyarakat provinsi lain di Indonesia. Secara nasional tingkat partisipasi politik masyarakat Provinsi Sumatera Selatan relatif lebih tinggi. Peningkatan Partisipasi politik warga negara merupakan indikator majunya sistem demokrasi dan menguatnya legitimasi masyarakat terhadap pemerintahan. Ada beberapa Iindikator penyebab tingginya partisipasi politik masyarakat yaitu: 1. Adanya kedewasaan berdemokrasi Secara umum, demokrasi telah diakui sebagai sistem politik yang berhasil, karena demokrasi terbukti mampu memberikan hasil optimal dalam membangun kesejahteraan dan keadilan. Demokrasi juga terbukti lebih sanggup dalam menjamin penghormatan atas hak asasi manusia di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Demokrasi juga terbukti lebih mampu membuka ruang untuk adanya penyelesaian damai atas berbagai konflik kepentingan yang timbul dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 19
  20. 20. Bab II : Hasil Evaluasi 2. Adanya prilaku kematangan berpolitik kedewasaan berdemokrasi tanpa diikuti dengan kematangan berpolitik, berpotensi untuk mengurangi makna dan nilai penyelenggaraan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada prinsipnya menyeimbangkan kedewasaan berdemokrasi dengan kematangan berpolitik, hal ditunjukan dalam pelaksanaan Pilkada dan Pilpres tidak terjadi: 1). Anarki dan pelanggaran nilai-nilai demokrasi. 2). Adanya kesanggup menerima keputusan-keputusan bersama secara demokratis, 3. Adanya kesanggupan melaksanakan keputusan-keputusan tersebut secara lugas, konsekuen, dan konsisten. Selain itu, pencapaian nyata dalam kesetaraan gender adalah dengan melihat seberapa jauh upaya pemberdayaan terhadap perempuan, khususnya peningkatan peranan perempuan dalam proses pembangunan. Capaian keberhasilan dalam pemberdayaan perempuan dalam kurun waktu 2005-2009 hanya pada tahap penguatan dan sosialisasi, sehingga nilainya juga lebih rendah dari rata-rata nasional. Relevansi sasaran pembangunan dalam upaya pembangunan berwawasan gender belum secara optimal diimplementasikan dalam kehidupan. Masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan terlihat dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik. Peran dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan masih tertinggal dibandingkan laki-laki, karena pemahaman masyarakat dan program pembangunan yang kurang peka terhadap gender. Keterlibatan perempuan dalam jabatan publik juga masih rendah dan peranannnya dalam pengambilan keputusan terutama bagi kepentingannya sendiri belum optimal. Tabel. 2.4. Gender Development Index (GDI) Sumatera Selatan Tahun 2002, & 2005-2008 Pengeluaran Angka Harapan Angka Melek Rata-Rata Lama Tahun Perkapita (ribu GDI Hidup (Tahun) Huruf (%) Sekolah (Tahun) rupiah) 2002 63,7 96,8 7,6 743 55,5 2005 70,4 93,9 7,0 381 58,5 2006 70,4 94,1 7,4 438 59,2 2007 70,4 94,6 7,7 452 59,7 2008 70,4 94,8 7,9 455 59,8 2009 70,9 94,8 7,6 455 59,8 Sumber: Biro Pemberdayaan Perempuan Sumsel, 2009 EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 20
  21. 21. Bab II : Hasil Evaluasi Jumlah perempuan yang menjadi anggota dewan saja belum memenuhi kuota 30%. Dari sejumlah 616 orang anggota dewan hanya ada 5 % saja anggota dewan yang berjenis kelamin perempuan. Kecuali PNS yang ratio antara laki-laki dan perempuan relatif lebih besar PNS perempuan, namun dari segi menduduki jabatan, jumlah PNS laki-laki justru yang banyak menduduki jabatan penting daripada perempuan. Tabel 2.5. Gender Empowerment Meassurement (GEM) Sumatera Selatan Tahun 2002, 2005 – 2008 Rata-rata Upah Wanita di Wanita Pekerja Wanita dalam Disektor Non- Tahun GEM Parlemen Profesional (%) Angkatan Kerja Pertanian (Rp.1.000,-) 2002 14,7 47,1 39,5 738,4 56,9 2005 15,4 40,1 38,3 456,3 56,1 2006 15,4 43,7 38,7 466,5 56,3 2007 15,4 44,5 35,8 475,3 56,8 2008 15,7 44,6 39,2 486,6 57,2 2009 15,9 44,9 39,3 495,2 57,4 Sumber: Biro Pemberdayaan Perempuan Sumsel, 2009 b. Analisis Efektivitas Meskipun tidak terjadi secara kontinyu per tahun, kondisi demokrasi yang dicerminkan oleh pilleg, pilkada dan pilpres cukup efektif karena kondisinya membaik dari sebelumnya. Hal ini menunjukkan cukup tingginya kesadaran dan keperdulian masyarakat Sumatera Selatan akan pentingnya peranan pemimpin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu meskipun tingkat relevansi pembangunan gender lebih rendah dari rata-rata nasional, tingkat efektifitasnya mengalami perbaikan dengan adanya peningkatan peran wanita dalam kedudukan dan jabatan di lingkungan pemerintahan, lembaga legislatif, di lingkungan masyarakat maupun dalam dunia usaha. 2.2.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Kondisi perkembangan pembangunan gender yang masih relatif rendah dapat dilihat dari masih tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan masyarakat. Faktor yang mendorong kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai urusan rumah-tangganya sendiri. Lemahnya kelembagaan dan jaringan Pengarus Utamaan Gender termasuk di dalamnya EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 21
  22. 22. Bab II : Hasil Evaluasi mengenai ketersediaan data mengenai lembaga atau individu yang berkomitmen dalam perlindungan perempuan. Lemahnya PUG juga dapat dilihat dari hubungan pendidikan terhadap perempuan dan banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, dan diskriminatif terhadap perempuan. Tabel 2.6. Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan di Sumatera Selatan Tahun 2007 Perempuan No. Jenis Tindak Kekerasan Jumlah % 1. Pelecehan Seksual 13 4,56 2. Kekerasan dalam rumah tangga 190 66,67 3. Perkosaan 32 11,23 4. Kasus trafficking 40 14,04 5. Lainnya 10 3,51 Jumlah 285 100 2.2.3. Rekomendasi Kebijakan Pada masa mendatang kehidupan berdemokrasi di wilayah Sumatera Selatan perlu ditingkatkan dan ditumbuhkembangkan. Pemerintah telah berketetapan untuk terus memfasilitasi rakyat agar dapat melaksanakan proses perilaku politik yang menuju pada kematangan berpolitik. Dalam kaitan itu, maka ke depan pemerintah mengedepankan beberapa prinsip pokok, yaitu; 1) Terus memfasilitasi dan mendorong kedewasaan dalam berperilaku politik melalui pembelajaran politik di masyarakat. 2). Terus mengembangkan demokrasi melalui proses yang menitikberatkan pada partisipasi dan pemberdayaan seluruh masyarakat (inclusiveness). Pemerintah juga terus mengedepankan prinsip toleransi dan pembentukan konsensus dibandingkan dengan persaingan dan pertarungan. Dalam kaitan dengan perwujudan kematangan berpolitik, UU Nomor 2 Tahun 2008 telah mengamanatkan lima fungsi pokok dari partai politik, yaitu: pertama, sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; kedua, sebagai komponen bangsa yang ikut terlibat aktif dalam penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; ketiga, sebagai wahana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 22
  23. 23. Bab II : Hasil Evaluasi menetapkan kebijakan negara; keempat, sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia; dan kelima, sebagai sarana untuk rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. . 2.3. Tingkat Kualitas Sumberdaya Manusia Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam proses pembangunan baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Jumlah penduduk yang banyak merupakan keunggulan tersendiri bagi Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Selatan. Akan tetapi tentunya akan lebih tinggi lagi tingkat keunggulannya bila dibarengi dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ada yang dicirikan dengan semakin tingginya rata-rata tingkat pendidikan maupu keahlian/keterampilannya. Hal itu jelas membuat daya saing bangsa juga akan lebih tinggi. Pemerintah telah berupaya serius untuk membangun sumber daya manusia Indonesia. Bagaimana kinerja pembangunan bidang ini di Sumatera Selatan dapat dikemukakan berikut. 2.3.1. Capaian Indikator Kualitas masyarakat di Sumatera Selatan diukur dari pendidikan formal yang ditamatkan penduduk tampaknya yang masih relatif rendah hanya pada tingkat pendidikan menengah, meskipun angka melek huruf sudah mencapai 95,90 persen. Sementara dengan partisipasi sekolah yang relatif rendah, nampaknya program wajib belajar 9 tahun belum sepenuhnya menjangkau anak-anak untuk menyelesaikan sekolah. Masih tingginya angka putus sekolah pada tingkat SD, SLTP maupun SLTA mendekati 2 persen. Disamping itu, tingkat partisipasi sekolah yang relatif rendah ini akan berimplikasi pada kenaikan tingkat pengangguran. Tabel 2.7. Capaian Indikator Outcome Kualitas Sumberdaya Manusia Jenis Capaian 2004 2005 2006 2007 2008 Capaian Ind. Outcome Sumsel 85.53 90.92 91.84 91.78  63.42  Capaian Ind. Outcome Nasional 88.39 88.92 91.10 90.84  90.56  Tren Capaian IOC Sumsel 0.063 0.010 ‐0.001  ‐0.309  Tren Capaian IOC Nasional 0.006 0.024 ‐0.003  ‐0.003  Indikator keberhasilan dari bidang pendidikan ini sifatnya relatif, disamping adanya peningkatan, angka partisipasi sekolah, menurunnya buta aksara, tetapi juga ada bidang-bidang EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 23
  24. 24. Bab II : Hasil Evaluasi yang perlu ditingkatkan, seperti program Wajib Belajar 9 tahun nampaknya masih belum menjangkau sepenuhnya ke masyarakat dan masih cukup besarnya angka putus sekolah dari tingkat dasar hingga menengah. 92.00 0.03 91.50 0.03 91.00 0.02 90.50 0.02 Tren capaian indikator outcome Capaian indikator outcome 90.00 0.01 89.50 0.01 89.00 0.00 88.50 -0.01 88.00 -0.01 87.50 -0.02 87.00 -0.02 86.50 -0.03 2004 2005 2006 2007 2008 Tahun Kualitas SDM Sumsel Kualitas SDM Nasional Tren Sumsel Tren Nasional Gambar 2.4. Grafik capaian indikator outcome tingkat kualitas sumberdaya manusia Dalam bidang kesehatan, masih relatif rendahnya derajat kesehatan masyarakat Sumatera Selatan, hal ini terlihat pada angka mortalitas dan morbiditas, yaitu angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan masih relatif cukup tinggi serta angka kesakitan malaria, TBC maupun demam berdarah dengue yang mengalami peningkatan. Masalah lain adalah masih terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusinya belum merata, mutu pelayanan kesehatan dan rendahnya status kesehatan penduduk miskin serta masih terbatasnya sarana- prasarana kesehatan. Dibidang keluarga berencana, bahwa peningkatan kualitas penduduk merupakan langkah yang penting dalam melaksanakan dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Karakteristik pembangunan antara lain dilaksanakan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk dan pengembangan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas. Program Keluarga Berencana dapat berhasil karena ditopang oleh kemajuan pendidikan, peningkatan EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 24
  25. 25. Bab II : Hasil Evaluasi mobilitas penduduk, bertambahnya wanita dalam angkatan kerja, dan lain-lain. Namun demikian masalah internalisasi motivasi melaksanakan KB tampaknya belum optimal. a. Analisis Relevansi Perkembangan tingkat kualitas sumberdaya manusia di Sumatera Selatan cukup relevan dengan perkembangannya pada tingkat nasional. Hal tersebut ditunjukkan oleh tren capaian IPM yang cenderung meningkat, salah satunya disebabkan adanya kebijakan kabupaten/kota yang memprogramkan penuntasan wajib belajar 9 tahun pada tahun 2009. Kebijakan ini meningkatkan Angka Partisipasi Murni di jenjang pendidikan dasar, tahun 2004 sampai tahun 2009. Untuk tingkat pendidikan dasar, khususnya sekolah dasar trennya cenderung naik, sedangkan untuk pendidikan menengah, trennya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2005 persentase APM naik dibandingkan pada tahun 2004, namun mengalami penurunan pada tahun 2006, dan pada tahun 2007 hampir tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2008 dan 2009, mengalami kenaikan yang cukup signifikan di atas nasional Tabel 2.8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004-2009 Pengeluaran Angka Harapan Tingkat Melek Rata-rata lama Tahun perkapita (ribu IPM Hidup (tahun) Huruf (%) Sekolah (tahun) rupiah) 2004 67,7 95,7 7,4 610,20 69,60 2005 68,3 95,9 7,5 610,50 70,20 2006 68,8 96,5 7,6 615,30 71,09 2007 69,0 96,6 7,7 617,59 71,40 2008 69.9 96.6 7,9 625,53 72,42 2009 70.4 96.7 8,2 633,25 73,53 Sumber : BPS – Sumatera Selatan Sedangkan persentase angka putus sekolah, pada tingkat pendidikan dasar maupun menengah trennya cenderung menurun. Pada pendidikan sekolah dasar sederajat indikator capaiannya sudah baik, persentasenya kurang dari 1 persen. Namun untuk tingkat pendidikan SMP dan SMA sederajat trennya menurun tetapi persentase angka putus sekolahnya masih di atas 1 persen, hampir sama dengan rata-rata nasional. Persentase angka melek aksara penduduk umur 15 tahun ke atas trennya meningkat dari tahun 2004 sampai tahun 2009, kondisinya masih di atas rata-rata nasional. EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 25
  26. 26. Bab II : Hasil Evaluasi Tabel 2.9. Persentase Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2004 - 2009 Sumatera Selatan Tahun SD SLTP SLTA 2004 0,93 1,67 1,42 2005 0,90 1,63 1,31 2006 0,84 1,60 1,25 2007 0,74 1,45 1,16 2008 0,78 1,62 1,35 2009 0,44 1,43 1,17 Sumber : Diknas dan BPS - Sumsel Asumsi kelayakan guru mengajar, adalah guru yang memiliki kualifikasi pendidikan D-IV atau Strata Satu (S-1). Ada kesulitan mendapatkan data kelayakan guru mengajar ini tahun 2006 ke bawah karena terdapat perbedaan yang cukup banyak antara data dari BPS dan Diknas Provinsi Sumatera Selatan. Namun berdasarkan data yang ada dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan proporsi jumlah guru yang layak mengajar pada tingkat pendidikan dasar hingga menengah, namun pada tingkat SD angkanya masih relatif rendah. Untuk itu beberapa tahun tahun terakhir pemerintah provinsi dan kabupaten telah berupaya meningkatkan kualitas guru SD dengan mengikutkan mereka pada program beasiswa pendidikan S1 di Universitas terbuka atau program diploma. Dengan demikian diharapkan mulai tahun 2009 ini terjadi kenaikan proporsi jumlah guru yang SD yang layak mengajar. Tabel 2.10. Jumlah Guru dan Kelayakan Guru Mengajar Tahun 2004 – 2009 Sumatera Selatan. Kelayakan Mengajar Guru Tahun SD SMP SMA ∑Guru Layak % ∑Guru Layak % ∑Guru Layak % 2004 41.368 - - 16,031 - - 9.814 - - 2005 38.179 - - 16,124 - - 9.903 - - 2006 40.039 - - 18,431 - - 9.982 - - 2007 41.113 564 1,64 18,632 11.686 62,72 10.134 7.367 72,70 2008 41.163 6.147 14,93 19,334 12.910 66,77 14.031 11.481 81,82 2009* 58.558 6.147 10,50 19.683 12.910 65,59 14.321 11.481 80,17 Sumber : Diknas dan BPS - Sumsel EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 26
  27. 27. Bab II : Hasil Evaluasi Selanjutnya untuk bidang kesehatan terjadi peningkatan kinerja pembangunannya. Indikator keberhasilan dari program kegiatan bidang kesehatan antara lain menurunnya angka kematian ibu melahirkan, menurunnya angka kematian bayi, meningkatnya umur harapan hidup, meningkatnya proporsi keluarga yang hidup secara bersih dan sehat dan menurunnya persentase balita dengan gizi buruk, menurunnya prevalensi angka kesakitan malaria, TB dan demam berdarah. Pencapaian hasil ini di dukung oleh kesadaran masyarakat yang telah memanfaatkan pelayanan di Puskesmas. Tahun 2007 sekitar 48,78 % dari total penduduk Sumatera Selatan telah memanfaatkan pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas, dan kesadaran masyarakat, khususnya dalam proses persalinan telah memanfaatkan jasa tenaga medis, meskipun capaiannya baru sekitar 83%. Namun demikian, rasio tenaga medis, baik dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi maupun tenaga keperawatan rasionya masih cukup rendah. Dokter umum misalnya satu dokter umum menangani sekitar 14.456 orang. Begitu juga sebaran dokter, khusunya dokter spesialis dan dokter gigi belum merata, masih terkonsentrasi di perkotaan. Tabel 2.11. Derajat Kesehatan Penduduk Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2009 No. Mortalitas 2005 2006 2007 2008 2009 Angka Kematian Bayi (AKB) per-1.000 1. 40 30 38 42 47 Kelahiran Hidup Angka Kematian Balita (AKABA) per-1.000 2. 46 40 44 49 43 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) per- 3. 288 282 275 269 258 100.000 Kelahiran Hidup 4. Angka Harapan Hidup (tahun) 68,3 68,8 69,0 69,9 70,4 Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Selatan Namun untuk variabel lain ada yang mesti menjadi perhatian karena perkembangannya fluktuatif dan ada yang angkanya tidak signifikan menurun dalam tendensi yang negatif, misalnya angka kematian bayi dan persentase balita dengan status gizi buruk. Untuk persentase balita dengan status gizi kurang masih diupayakan untuk didapatkan datanya, namun untuk data spot yang ada sementara persentasenya lebih rendah dibandingkan persentase pada tingkat nasional. Artinya kondisi di Sumatera Selatan lebih baik dibandingkan rata-rata pada tingkat nasional. EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 27
  28. 28. Bab II : Hasil Evaluasi Tabel 2.12. Status Gizi dan Keadaan Lingkungan Sehat Tahun 2005 - 2009 No. Kondisi 2005 2006 2007 2008 2009* Persentase Balita dengan Status 1 0,7 1,7 1,1 1,2 1,1 Gizi Buruk Persentase Kecamatan Bebas 2 69,00 69,29 79,21 80,32 80,76 Rawan Gizo 3 Persentase Rumah Sehat 45,4 51,0 58,1 60,3 61,06 Persentase Tempat-Tempat 4 56,3 56,5 62,8 63,28 83,56 Umum Sehat Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Selatan Hal penting yang mesti dicermati pula adalah terjadinya penurunan proporsi peserta KB aktif di wilayah provinsi ini, meskipun dalam jumlah mutlaknya mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan jumlah pasangan usia subur yang tidak aktif sebagaii peserta KB atau tidak menjadi peserta sama sekali. Tentu hal tersebut dapat berdampak pada terjadinya peningkatan laju kelahiran bayi dan pertumbuhan penduduk wilayah ini, meskipun tergantung pula pada laju mortalitas dan perkembangan kesehatan masyarakat sendiri. Tabel 2.13. Jumlah Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Sumatera Selatan Tahun 2005-2009 Pasangan Usia No. Tahun Peserta KB Aktif Persentase (%) Subur 1. 2005 1.292.427 881.550 68,20 2. 2006 1.324.839 908.150 68,54 3. 2007 1.412.394 911.050 64,70 4. 2008 1.456.171 925.833 63,58 5. 2009* 1.488.325 929.161 62,43 Sumber: BPS, Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2007 b. Analisis Efektivitas Tolok ukur efektivitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas pembangunan dapat dilihat dari tren kenaikan indikator rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Murni, menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2004 EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 28
  29. 29. Bab II : Hasil Evaluasi sebesar 7,4 tahun meningkat menjadi 8,2 tahun pada tahun 2009. Persentase angka putus sekolah untuk pendidikan dasar masi di atas satu, dan pada tahun 2009 menurun menjadi 0,94 persen, meskipun pada jenjang pendidikan menengah masih diatas 1 satu persen. Sedangkan persentase angka melek hurup setiap tahunnya meningkat, pada tahun 2004 sekitar 95,70 % menjadi 96,75 persen pada tahun 2009. Untuk aspek kesehatan telah dikemukakan beberap faktor pendukung keberhasilan pembangunannya. Tabel 2.14. Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Tahun 2004 - 2009 Sumatera Selatan Tahun Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan 2004 96,98 94,41 95,70 2005 97,19 94,62 95,90 2006 98,09 95,10 96,59 2007 98,16 95,13 96,66 2008 98,21 95,17 96.69 2009 98,32 95,23 96.75 Sumber : BPS - Sumsel 2.3.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol a. Pendidikan Angka partisipasi murni berdasarkan jenjang pendidikan tahun 2004 sampai tahun 2009, untuk tingkat pendidikan dasar, khususnya sekolah dasar trennya cenderung naik, sedangkan untuk pendidikan setingkat sekolah lanjutan pertama, trennya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2005 persentase APM naik dibandingkan pada tahun 2004, namun mengalami penurunan pada tahun 2006, dan pada tahun 2007 hampir tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2008 dan 2009, mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sejalan dengan meningkatnya perhatian pemerintah pusat pemerintah daerah pada program pendidikan dasar dan menengah melalui penambahan anggaran pendidikan. Meskipun indikator rata-rata lama sekolah di atas nasional (sebesar 7,3 tahun), namun angka ini masih di bawah program Wajar 9 tahun. Tingkat partisipasi sekolah yang relatif rendah ini menyebabkan tingkat pengangguran relatif mengalami kenaikan. Ada beberapa masyarakat memandang anak sebagai aset ekonomi bagi orang tuanya, sehingga harus bekerja di usia masih dini, disamping ketidakmampuan orang tuanya untuk membiayai sekolah anaknya. EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 29
  30. 30. Bab II : Hasil Evaluasi b. Kesehatan Keberhasilan pencapaian indikator bidang kesehatan didukung oleh kesadaran masyarakat yang telah memanfaatkan pelayanan di Puskesmas. Tahun 2007 sekitar 48,78 % dari total penduduk Sumatera Selatan telah memanfaatkan pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas, dan kesadaran masyarakat, khususnya dalam proses persalinan telah memanfaatkan jasa tenaga medis, meskipun capaiannya baru sekitar 83%. Namun demikian, rasio tenaga medis, baik dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi maupun tenaga keperawatan rasionya masih cukup rendah. Dokter umum misalnya satu dokter umum menangani sekitar 14.456 orang. Begitu juga sebaran dokter, khusunya dokter spesialis dan dokter gigi belum merata, masih terkonsentrasi di perkotaan. Pola penyakit dominan yang dikeluhkan oleh warga masyarakat adalah penyakit khas daerah tropis yaitu penyakit infeksi. Meskipun besaran dan pola penyakit untuk setiap daerah bervariasi, tergantung dari lingkungan dan perilaku kebiasaan warga masyarakat dalam hidup sehat. Pada umumnya penyakit menular yang banyak diderita adalah penyakit infeksi pada saluran pernafasan atas (ISPA), diare, penyakit kulit, malaria, demam berdarah, tuberculosis dan lainnya. Penyakit ISPA hampir semua kota dan kabupaten terjangkiti penyakit ini (rata-rata daerah antara 18%-20%). Tahun-tahun terakhir ini di wilayah Sumatera Selatan ada peningkatan kasus Demam Berdarah, Malaria dan Tuberculosis. Kasus Demam Berdarah terjadi peningkatan, pada tahun 2003 sebesar 19,2 per 1000 penduduk, menglami penurunan pada tahun 2004 menjadi 16,1 per 1000 penduduk, dan pada tahun 2005 mengalami kenaikan menjadi 23 per 1000 penduduk. Tahun 2007 penderita DBD mencapai 2.426 orang dan meninggal 13 orang. Faktor penyebab adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Begitu juga angka kesakitan malaria masih cukup tinggi, hal ini ditandai dengan Annual Malaria Incidence (AMI), tahun 2005 adalah 8,7 per 1000 penduduk, menjadi 8,9 per 1000 penduduk tahun 2006 dan meningkat menjadi 9,8 tahun 2007. Angka kesakitan TB Paru juga mengalami peningkatan, pada tahun 2003 angka kesakitan dari penyakit ini sebesar 50 per 1000 penduduk menjadi 68 per 1000 penduduk tahun 2006 dan pada tahun 2007 menjadi 70. Perkiraan jumlah penderita TBC di Sumatera Selatan sebanyak 10.720 jiwa dan hanya 43,7% yang dapat ditangani Dinas Kesehatan Sumsel. Penyebabnya pelayanan kesehatan belum dapat menjangkau desa-desa yang jaraknya relative jauh dan penderita enggan berobat karena malu. EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 30
  31. 31. Bab II : Hasil Evaluasi Angka kematian ibu hamil melahirkan masih cukup tinggi, tahun 2003 sekitar 472 per 100.000 kelahirann hidup, dan pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 467 per 100.000 kelahiran hidup. Data angka kematian ibu hamil ini belum didata secara akurat, hal ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2005 angka kematian ibu hamil sekitar 288, menjadi 275 pada tahun 2007. Penyebab langsung kematian ibu melahirkan di Sumatera Selatan adalah pendarahan (50%), infeksi (12,8%), eklamsia (22,9 %) dan lain-lain (14,3%). Sedangkan umur harapan hidup meningkat, khususnya UHH perempuan, pada tahun 2001 adalah 66,8 tahun (laki-laki 63,3 tahun), tahun 2003 adalah 69,3 tahun (laki-laki 66,6 tahun), tahun 2005 menjadi 68,5 tahun (laki-laki 65,5 tahun), tahun 2007 rata-ratanya menjadi 68,8 tahun. Status gizi dapat dilihat dari persentase balita dengan gizi buruk, tahun 2003 sampai dengan 2006, persentase gizi buruk menurun dari 1,31 % pada tahun 2003 turun menjadi 0,70 % pada tahun 2005 dan mengalami peningkatan menjadi 1,70% pada tahun 2006 dan pada tahun 2008 menurun menjadi 1,2 %.. Begitu juga persentase gizi kurang yaitu dari 9,33 % pada tahun 2003 turun menjadi 6,43 % pada tahun 2005 dan pada tahun 2006 mengalami peningkatan menjadi 10,38 % dan menjadi 10,68 %. Masalah lain adalah kesehatan lingkungan, seperti penggunaan air bersih dan jamban keluarga. Pelayanan air bersih erat kaitannya terhadap peningkatan dengan kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Total kapasitas terpasang air bersih di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 4.385,65 liter/detik dengan tingkat pelayanan tahun 2005 lebih kurang 31,5 %. Secara umum dapat dikatakan tingkat pelayanan tersebut masih sangat rendah, hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya kapasitas instalasi pengolahan air bersih yang ada, disamping itu budaya masyarakat yang masih terikat dengan sungai sebagai pendukung aktivitas sehari-hari serta keengganan untuk memenuhi kewajibannya sebagai pelangan. Rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang dominan adalah dari air sumur 59,05% (air sumur terlindung maupun sumur tak terlindung), disamping dari air ledeng (17,70%) dan air sungai (12,81%). Rata-rata rumah tangga di daerah menggunakan air minum dari sumber sumur, sedang air minum dari sumber ledeng sebagian besar sudah dinikmati oleh rumah tangga kota Palembang, yaitu sekitar 48,15%. Rumah tangga di Kabupaten Musi Banyuasin, Lahat dan Ogan Komering Ilir belum banyak menikmati air minum dari sumber ledeng. Kabupaten Musi Banyuasin baru 2,36%, Lahat 5,75% dan OKI 5,51% rumah tangga menggunakan air minum dari ledeng. Rumah tangga dari OKU, OKI, MUBA dan MURA yang masih banyak menggunakan air minum dari sumber air sungai, selain sumur. Oleh karena masih EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 31
  32. 32. Bab II : Hasil Evaluasi Tabel 2.15. Kondisi Sumberdaya Kesehatan Tahun 2005 - 2009 No Sumberdaya Kesehatan 2005 2006 2007 2008 2009* 1. Rasio Dokter Per-100.000 Penduduk 4,98 7,00 6,80 6,60 6,97 2. Rasio Dokter Spesial Per-100.000 Penduduk 3,81 1,23 1,10 1,32 1,43 3. Rasio Dokter Gigi Per-100.000 Penduduk 1,57 2,03 1,90 1,96 2,13 4. Rasio Apoteker Per-100.000 Penduduk 4,76 0,50 3,70 3,93 4,21 5. Rasio Bidan Per-100.000 Penduduk 38,93 40,57 30,00 29,78 32,12 6. Rasio Perawat Per-100.000 Penduduk 33,86 32,59 31,20 32,20 33,17 7. Rasio Ahli Gizi Per-100.000 Penduduk 3,98 4,44 4,30 4,50 4,90 8. Rasio Ahli Sanitasi Per-100.000 Penduduk 6,04 6,98 5,80 5,89 5,98 9. Rasio Ahli Kesehatan Masyarakat Per- 1,82 3,58 4,70 4,67 4,73 100.000 Penduduk Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Selatan banyak rumah tangga yang menggunakan air bersih selain ledeng, maka dikhawatirkan air bersih yang digunakan tidak memenuhi persyaratan dilihat secara fisik, kimiawi maupun bakteriologis. Pada tahun 2007 sekitar 62,48 % penduduk telah terpenuhi kebutuhan air bersih. Begitu juga masalah jamban keluarga, rumah tangga yang memiliki jamban keluarga sekitar 59,11%, tidak ada sekitar 26,28%, bersama sekitar 7,90% dan umum sekitar 6,71%. Rumah tangga di Kabupaten Lahat yang memiliki jamban keluarga sendiri baru sekitar 36,26% sedang tidak ada/memiliki sekitar 45,24%, begitu juga di OKI antara yang memiliki jamban keluarga dengan tidak ada persentasenya hampir seimbang, sekitar 45% : 41%. Tahun 2007 rumah tangga yang memiliki jamban keluarga di Sumatera Selatan baru mencapai 47 persen. c. Keluarga Berencana Saat ini belum semua fasilitas pelayanan kesehatan primer dapat melayani KB dan kesehatan reproduksi. Disamping itu, masih banyak pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi yang kurang efektif dan efisien untuk jangka panjang. Nampaknya partisipasi pria dalam ber KB masih rendah, hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta KB aktif yang menggunakan kontrasepsi MOP dan kondom masih relatif kecil, yaitu 1,55 % tahun 2005, sekitar 1,79 % tahun 2006 dan 2,21 tahun 2007. Hal ini disebabkan keterbatasan macam dan jenis alat kontrasepsi laki-laki juga oleh keterbatasan pengetahuan mereka akan hak-hak dan kesehatan reproduksi EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 32
  33. 33. Bab II : Hasil Evaluasi serta kesetaraan keadilam gender. Demikian pula, penyelenggaraan KB dan kesehatan reproduksi masih belum mantap dalam aspek kesetaraan dan keadilan gender. Dari sebanyak 265 Puskesmas, hanya 96 Puskesmas atau 36,23 persen yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu dan 88 Puskesmas atau 24,29 persen memberikan kesehatan reproduksi remaja. Sedangkan angka unmetneed yang menggambarkan besaran angka PUS yang bukan peserta KB/tidak menggunakan salah satu kontrasepsi dan tidak ingin memiliki anak lagi. 2.3.3. Rekomendasi kebijakan a. Pendidikan Implikasi dari kondisi pendidikan di atas jika dikaitkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya indikator pendidikan, yaitu rata-rata lama sekolah (tahun) masih relatif rendah capaian pada tahun 2007 hanya 7,7 tahun dan angka buta huruf 3,40 persen. Angka rata-rata lama sekolah ini belum sampai setingkat program wajib belajar 9 tahun. Strategi kebijakan pendidikan ke depan lebih diarahkan untuk menuntaskan program Wajar 9 tahun dan peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan pada tingkat pendidikan menengah. Dalam jangka panjang dilakukan strategi peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan tingkat pendidikan menengah. Strateginya adalah peningkatan mutu pendidik (sertifikasi guru), peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah agar mendorong anak lulus wajar 9 tahun melanjutkan sekolah lebih lanjut dan mengurangi anak putus sekolah di tingkat pendidikan menengah. b. Kesehatan Indikator keberhasilan dari program kegiatan bidang kesehatan antara lain menurunnya angka kematian ibu melahirkan, meskipun masih diatas rata-rata, menurunnya angka kematian bayi, meningkatnya umur harapan hidup, meningkatnya proporsi keluarga yang hidup secara bersih dan sehat dan menurunnya persentase balita dengan gizi buruk, menurunnya prevalensi angka kesakitan malaria, TB dan demam berdarah. Masih perlunya peningkatan jangkauan pelayanan dan mutu pelayanan kesehatan. Hal ini akan tercapai jika program pembangunan kesehatan diarahkan sesuai orientasi pengembangan program kesehatan secara terpadu. Strateginya adalah peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan sampai pada masyarakat di daerah terpencil. Konsekuensi dari hal ini diperlukan EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 33
  34. 34. Bab II : Hasil Evaluasi peningkatan sumber daya kesehatan, sarana-prasarana, asuransi kesehatan yang terjangkau dan mutu kualitas pelayanan kesehatan. c. Keluarga Berencana Penduduk merupakan aspek utama dalam suatu proses perencanaan pembangunan, sebab pada dasarnya penduduk merupakan subjek dan objek pembangunan, atau dalam arti semua yang dijabarkan dalam suatu ruang kegiatan adalah sebagai cermin dari tingkat kepentingan penduduk yang harus dipenuhi untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Dengan demikian kegiatan terhadap aspek kependudukan ini merupakan perencanaan yang mendasar untuk menyusun suatu rencana pengembangan dan penyusunan rencana pembangunan. Arah kebijakan program kependudukan dan keluarga berencana di daerah sesuai dengan arah kebijakan secara nasional, hanya capaian pelaksanaan kependudukan yang masih relatif kurang. 2.4. Tingkat Pembangunan Ekonomi Pembangunan ekonomi di Sumatera Selatan dalam periode 2004-2008 mengalami fase pertumbuhan yang moderat. Faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yaitu konsumsi, investasi swasta, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor belum berfungsi secara optimal. Tampaknya aspek konsumsi masyarakat yang masih berperan besar mendukung pertumbuhan ekonomi dalam periode tersebut. Sebenarnya kegiatan ekspor di Sumatera Selatan relatif berkembang, tetapi karena kena dampak krisis keuangan global maka sebagian harga komoditi andalan Sumatera Selatan mengalami fluktuasi yang cenderung turun. Kegiatan investasi swasta di Sumatera Selatan mengalami fluktuasi sehingga realisasi penanaman modal dapat dibaratkan ‘berlari di tempat’. Persetujuan penanaman modal relatif banyak tetapi realisasinya belum menggembirakan sehingga kegiatan investasi relatif rendah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Gambaran kinerja pembangunan ekonomi Sumatera Selatan periode 2004-2008 dapat disimak beberapa capain indikator berikut ini. 2.3.1. Capaian Indikator Kinerja pembangunan ekonomi di Sumatera Selatan berkembang seiring dengan pesatnya laju kegiatan di semua bidang. Pembangunan ekonomi dicerminkan oleh beberapa indikator antara lain pertumbuhan PDRB, struktur ekonomi, ekspor, pendapatan perkapita, dan EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 34
  35. 35. Bab II : Hasil Evaluasi Tabel 2.16. Capaian Indikator Outcome Tingkat Pembangunan Ekonomi Jenis Capaian 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Capaian Ind. Outcome Sumsel 10.77 156.93 22.30 13.72 122.10  26.16 Capaian Ind. Outcome Nasional 26.43 48.91 15.88 42.88 24.79  12.50 Tren Capaian IOC Sumsel 13.566 ‐0.858 ‐0.384 7.896  ‐0.786 Tren Capaian IOC Nasional 0.850 ‐0.675 1.700 ‐0.422  ‐0.496 180.00 16.00 160.00 14.00 140.00 12.00 Tren capaian indikator outcome Capaian indikator outcome 120.00 10.00 100.00 8.00 80.00 6.00 60.00 4.00 40.00 2.00 20.00 0.00 0.00 -2.00 2004 2005 2006 2007 2008 Tahun Pembangunan Ekonomi Sumsel Pembangunan Ekonomi Nasional Tren Sumsel Tren nasional Gambar 2.5. Grafik capaian indikator outcome tingkat pembangunan ekonomi laju infasi. Untuk memperoleh gambaran yang jelas bahwa capaian indikator pembangunan ekonomi akan dibandingkan kinerja secara nasional dan kinerja di Sumatera Selatan sehingga dapat diperoleh informasi tentang aspek relevansi dan efektivitasnya. Secara umum, pembangunan ekonomi di Sumatera Selatan memiliki karakteristik yang sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator, seperti periode 2004-2009 rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan sebesar 5,13% lebih rendah tetapi seirama dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,35% pertahun. Ada dua aspek yang dikaji tentang relevansi dan efektivitas pembangunan ekonomi yaitu ekonomi makro dan investasi secara nasional dibandingkan dengan di wilayah Sumatera Selatan. EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 35
  36. 36. Bab II : Hasil Evaluasi Tabel 2.17. Perkembangan Indikator Pembangunan Ekonomi Indonesia Periode 2004-2009 Status Ekonomi Makro Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009* (%) Laju Pertumbuhan ekonomi Positif 4.25 5.37 5.19 5.63 6.30 5.20 Persentase ekspor terhadap PDRB Positif 20.07 20.84 19.48 21.26 20.34 20.76 Persentase output Manufaktur terhadap Positif 28.07 27.41 27.54 27.06 27.87 27.65 PDRB Persentase output UMKM terhadap Positif 55.40 53.90 53.49 53.60 52.70 53.34 PDRB Pendapatan per kapita (dalam juta Positif 10.61 12.68 15.03 17.58 21.7 21.92 rupiah) Laju Inflasi Negatif 6.10 10.50 13.10 6.00 11.06 7.24 Investasi Persentase Pertumb. Realisasi Positif 25.82 99.39 -32.79 68.91 -41.62 15.20 Investasi PMA Persentase Pertumb. Realisasi Positif -16.04 94.90 -32.76 72.60 43.80 20.58 Investasi PMDN Sumber: BPS, diolah kembali. 2009* proyeksi Tabel 2.18. Perkembangan Indikator Pembangunan Ekonomi Sumatera Selatan Periode 2004-2009 Status Indikator Ekonomi Makro 2004 2005 2006 2007 2008 2009* (%) Laju Pertumbuhan Positif 4.63 4.84 5.2 5.84 5,13 5,50 ekonomi Persentase ekspor Positif 14.54 19.98 18.15 16.14 16.58 17.76 terhadap PDRB Persentase output Positif 17.76 17.74 17.76 23.03 23.06 22.65 Manufaktur thd PDRB Persentase output Positif 35.24 28.59 24.54 25.15 24.28 25.75 UMKM terhadap PDRB Pendapatan per kapita Positif 9.70 12.02 13.90 15.65 18.73 18.98 (dalam juta rupiah) Negatif 8.94 18.92 8.44 8.21 8.45 8.12 Laju Inflasi Investasi Persentanse Positif Pertumbuhan Realisasi -68.88 896.50 -42.96 -75.33 685.33 20.54 PMA Persentase Positif -8.16 206.7 64.11 23.18 130.87 25.22 Pertumbuhan PMDN Sumber: BPS Sumatera Selatan, diolah kembali. 2009* proyeksi EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 36
  37. 37. Bab II : Hasil Evaluasi Dalam Tabel 2.17 terlihat perkembangan indikator pembangunan ekonomi Indonesia periode 2004-2009. Sementara itu, perkembangan capaian indikator pembangunan ekonomi di Sumatera Selatan periode 2004-2009 dapat disimak dalam Tabel 2.18. Selanjutnya, kinerja dan capaian indikator pembangunan ekonomi Sumatera Selatan dapat disimak dalam tabel dan uraian berikut ini. 1. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) Perkembangan PDRB Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan yang relatif moderat. Perkembangan PDRB ADHB meningkat relatif tinggi, sedangkan PDRB ADHK naik moderat. Dalam Tabel 2.19. bahwa perkembangan PDRB ADHB dengan migas tahun 2004 sebesar Rp 64,319,375 meningkat menjadi Rp 133,358,882 tahun 2008, sedangkan perkembangan PDRB ADHB tanpa migas tahun 2004 sebesar Rp 45,470,766 meningkat menjadi Rp 88,794,817 tahun 2008. Tabel 2.19. Perkembangan PDRB Sumatera Selatan 2004-2008 (ADHB) (Jutaan Rupiah) Lapangan Usaha 2004 2005 2006 2007 2008 1. Pertanian 12,495,630 14,358,881 17,300,120 20,080,335 22,965,527 2. Pertambangan & Penggalian 16,051,383 23,247,361 25,060,662 27,412,484 34,007,690 3. Industri Pengolahan 13,711,349 17,867,383 22,286,619 25,305,859 30,755,546 4. Listrik, Gas & Air Bersih 425,332 469,827 528,033 592,068 647,510 5. Bangunan 4,300,361 5,079,274 5,810,671 6,742,083 8,027,137 6. Perdag., Hotel & Restoran 7,622,541 9,051,350 10,941,014 12,919,872 15,965,866 7. Pengangkutan & Komunikasi 2,479,595 3,131,687 3,891,921 4,556,115 5,499,983 8. Keu. Persewaan, & Jasa Prshn 2,261,167 2,653,394 3,162,870 3,750,156 4,492,248 9. Jasa-Jasa 4,972,017 5,672,353 6,946,853 8,536,735 10,997,375 Pdrb Dengan Migas 64,319,375 81,531,510 95,928,763 109,895,707 133,358,882 Pdrb Tanpa Migas 45,470,766 52,726,675 63,500,068 74,905,270 88,794,817 EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 37

×